Surat Forum Tamansari Bersatu kepada Satpol PP Bandung

0
809
Situasi konflik pada peristiwa pemagaran lahan warga yang bertahan di Tamansari, Bandung (2/11).

Kota Bandung, 11 Februari 2021

Nomor: 11.01/Srt. K/FTB/II/2021
Perihal: Klarifikasi keberatan dan penting
Lampiran:
1. Berkas Dukungan Solidaritas
2. Berkas Surat Pemberitahuan Nomor: 09.02/117-Satpol.PP I/2021
3. Berkas Tanda Terima Surat Nomor: 01/Srt.K/PBHI-JBR/X/2020
4. Berkas Surat Nomor 01/Srt.K/PBHI-JBR/X/2020

 

Kepada:

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Di Jalan R. A. A. Martanegara No. 4
Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264.

 

PENGGUSURAN PAKSA ADALAH PENJAJAHAN YANG HARUS DIHAPUSKAN DI ATAS DUNIA

Berasal dari upaya-upaya pembelaan Tim Advokasi dan Solidaritas Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) sebelumnya melalui Surat Nomor 15.01/Srt.K/PBHI-JBR/X/2020 (berkas surat terlampir), kemudian saat ini terdapat pembaharuan situasi menjadi Forum Tamansari Bersatu dengan perwakilan warganya yakni Eva Eryani dkk. dalam rangka keberjuangan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Klaim Pemkot Bandung yang tersebar saat ini dari berbagai media massa terkait mayoritas warga terdampak mendukung dan melepaskan hak keperdataannya kepada Pemkot Bandung sedangkan minoritas warga lainnya bertahan dan berjuang, akan tetapi mesti dipahami bersama bila kedudukan warga itu sama dihadapan aturan hukum dan hak asasi manusia dimana wajib dilindungi, dihormati, dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia.

Forum Tamansari Bersatu merupakan wadah terbuka mengenai pembelaan hukum dan hak asasi manusia untuk berjuang atas penggusuran paksa yang terjadi di wilayah RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dimana warga terdampak yang tersisa bertahan dan berjuang serta menolak melepaskan hak keperdataannya atas sengketa ini, adalah sebagai berikut (berkas surat terlampir):

a.  Eva Eryani dan Ari Syarhril berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3273092304120012;
b. Tjajih Sumiarsih dan Roni Syahron Fajar berdasarkan  Kartu  Keluarga Nomor 3273092304120009; serta
c. Andri Hendriana, Etin Nurhayati, Ajid Haidar Mukhlis,  Naufal Abqari Tiftazani, Tereztha Zenivall Vanalura berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3273090705120005.

Dengan keyakinan atas memperjuangkan dan mewujudkan keadilan sosial, walaupun memerlukan pengorbanan-pengorbanan yang tak terhingga maka kami akan terus berjuang  melawan  penjajahan kesewenang-wenangan Pemkot Bandung.

 

HORMATI UPAYA PEMBELAAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Upaya pembelaan hukum dan hak asasi manusia yang dapat dilakukan dan disampaikan oleh kami sebelumnya saat dengar pendapat/audiensi kepada Pemkot Bandung dan jajarannya, yakni:

  1. Upaya mengenai alas hak atas keabsahan kepemilikan sengketa tanah;
  2. Upaya mengenai kerugian terkait orang secara fisik maupun psikis, dan/atau barang yang rusak ataupun hilang atas penggusuran  paksa  pada  tanggal 12 Desember 2019;
  3. Upaya mengenai pengaduan masyarakat atas kebijakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan terkait penggusuran paksa;
  4. Upaya mengenai pengujian perencanaan pembangunan sampai  dengan penetapan tender pembangunan proyek Pemkot Bandung;
  5. Upaya mengenai pengujian inventarisasi barang negara/daerah;
  6. Upaya executive review dan/atau legislative review.

Kami menyampaikan upaya pembelaan tersebut dalam rangka meminimalisir resiko kerugian negara dan warga terdampak yang bisa terjadi dikemudian hari serta menjadi ultimatum kepada Pemkot Bandung dan jajarannya dengan konsekuensi penindakan  aturan-aturan yang berlaku.

Walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, kami pun sadar perjuangan untuk melakukan berbagai upaya pembelaan-pembelaan  tersebut memerlukan pengorbanan waktu yang lama dan tenaga yang besar serta pikiran yang terkuras maupun biaya yang mahal.  Sehingga kami pun perlu mengagendakan rencana kisarannya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) yang terbagi dalam 100 (seratus) kegiatan unjuk rasa dan 100 (seratus) kegiatan ke instansi-instansi terkait serta 50 (lima puluh) kegiatan upaya peradilan. Memang betul secara sadar jalan kedepan yang dilalui untuk bertahan dan berjuang itu sulit dan banyak rintangan sampai dengan memerlukan waktu, tenaga, pikiran, ataupun biaya puluhan sampai ratusan juta rupiah  sekalipun, namun kami akan terus bertekad untuk mewujudkan perikemanusian dan perikeadilan melawan penjajah kesewenang-wenangan Pemkot Bandung dan jajarannya.

 

SIAPAPUN, TOLONG KAMI
HENTIKAN TRAGEDI SOSIAL KEMANUSIAAN YANG MEMBERANGUS KEHIDUPAN

Tolong Bantu Kami Atas Penggusuran Paksa di Tengah Wabah Pandemi Covid19 oleh Kesewenang-Wenangan Penjajahan Pemkot Bandung

Dengan ini kami Forum Tamansari Bersatu (FTB) bersama Tim Advokasi dan Solidaritas menyampaikan/ mengajukan keberatan, pengaduan, pelaporan, protes, dan apapun istilahnya itu berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang merugikan kami atas teror dan intimidasi penggusuran paksa tertanggal 12 Desember 2019. Selanjutnya pada situasi terbaru, Pemkot Bandung hendak melakukan penggusuran paksa ulang melalui Surat  Pemberitahuan Nomor: HK.09.02/1264 – Satpol.PP/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 dan dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Nomor: HK.09.02/117 – Satpol.PP/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung (berkas surat terlampir).

Adapun Surat terbaru Satpol PP Kota Bandung tersebut diberikan kepada kami sekitar jam 14.00 WIB, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Satpol PP Kota Bandung. Selanjutnya saat itu, kami menanyakan langsung kepada Satpol PP Kota Bandung mengenai surat balasan/tanggapan atas Surat dari Tim Advokasi dan Solidaritas PBHI Jabar dengan nomor: 15.01/Srt.K/PBHI-JBR/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 (berkas surat terlampir), dikarenakan sampai dengan saat ini tertanggal 11 Februari 2021, kami belum/tidak pernah menerima secara resmi dan tertulis jawaban/tanggapan dari Satpol PP Kota Bandung maupun Pemkot Bandung tersebut. Padahal surat dari kami sudah dikirimkan secara patut dan layak dimana terdapat tanda bukti bukti penerimaa n ataupun tanda bukti pengiriman secara resmi (berkas surat terlampir).

 

PEMKOT BANDUNG
MELAKUKAN PEMBANGKANGAN PADA HUKUM

Meninjau lebih lanjut, adanya kalimat yang t ertera pada surat Satpol Kota Bandung mengenai kalimat “…maka Pemerintah Kota Bandung akan melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dimana pada saat kami melakukan protes kepada Pemkot Bandung dan jajarannya pun tertera akan bersikap berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (berkas surat terlampir). Sehingga penulisan kalimat pada surat-surat berita acara yang demikian adalah  hal  dan sikap taat, tunduk, patuh kepada hukum yang berlaku. Namun kenyataannya berbeda denga apa yang dituliskan, dimana Pemkot bandung dan jajarannya telah melakukan pembangkangan pada hukum (disobedience to law).

Telah disampaikan sebelumnya dan berulang-ulang sebagaimana dengan surat nomor: 15.01/Srt.K/PBHI-JBR/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 (berkas surat terlampir), bila kami sedang menempuh berbagai  upaya pembelaan-pembelaan hukum dan hak asasi manusia terkait perkara/sengketa/konflik keabsahan kepemilikan tanah dan dampak kerugian yang menimpa kami. Lalu kami menemukan adanya dugaan pembangkangan pada hukum yang berlaku yang terus dipaksakan keluar jalur hukum dengan tidak menyelesaikan perkara ini (clean and clear) terlebih dahulu, yakni:

  1. Maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait penetapan Keabsahan Kepemilikan Objek Sengketa yang sah secara hukum sebagai Barang Milik Daerah;
  2. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar  Operasional Prosedur  Satuan  Polisi Pamong Praja yang diduga dilakukan oleh Satpol PP pada peristiwa penggusuran paksa pada tanggal 12 Desember 2019;
  3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Negara (Pemkot Bandung) terhadap kami yang bertahan pada tanggal 12 Desember 2019;
  4. Selanjutnya tidak terbatas pada kesalahan-kesalahan lainnya setelah adanya perkembangan hasil temuan berikutnya didalam menempuh berbagai Upaya Hukum yang dilakukan.

Pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan mengenai Administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum bagi rakyat Indonesia  pada umumnya dan kami pada khususnya.

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 3

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

  1. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
  2. Meciptakan Kepastian Hukum;
  3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
  4. Menjamin akuntabilitas Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
  5. Memberikan Pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
  6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan dan menerapkan AUPB; dan
  7. Memberikan pelayanan yang sebaik -baiknya kepada Warga

Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

  1. Asas legalitas;
  2. Asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan
  3. AUPB.

Pasal 6 ayat (2) huruf d

Menerbitkan atau t idak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan/ atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;

Pasal 6 ayat (2) huruf m

Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan ini;

Pasal 7

  1. Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
  2. Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:
    a. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
    d. Melaksanakan Keputusan dan/ atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh  Pengadilan,  pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
    e. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 8

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
a. Peraturan perundang-undangan; dan
b. AUPB

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 9

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan
b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan/

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. Kepastian hukum;
b. Kemanfaatan
c. Ketidakberpihakan
d. Kecermatan
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
f. Keterbukaan
g. Kepentingan umum
h. Pelayanan yang baik.

Pasal 17

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Larangan melampaui wewenang;
b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

 

Sanksi Administratif

Pasal 80

(1) … dikenai sanksi administratif ringan; (2) … dikenai sanksi administratif sedang; (3) … dikenai sanksi administratif berat;

Telah disampaikan beberapa pasal dalam aturan administrasi pemerintahan guna menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk menerapkan aturan-aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang baik kepada kami.

 

TIDAK ADA URGENSI KEBIJAKAN PEMKOT BANDUNG MEMAKSAKAN PENGGUSURAN PAKSA KEPADA KAMI

Penggusuran dan perampasan lahan ruang hidup kami ini berlangsung di tengah-tengah persoalan pandemi covid-19 yang tak kunjung tuntas, hingga kini jumlah yang terdata terkena covid-19 di Kota Bandung selalu bertambah jumlahnya. Di samping itu berbagai permasalahan akut di Kota Bandung yang juga belum terselesaikan selain pandemi covid-19 ini.

Demikian pemaparan pembelaan dan keberatan yang disampaikan oleh kami, hati-hati dan telah diperingati mengenai kebijakan penggusuran paksa yang telah dilakukan oleh Pemkot Bandung dan jajarannyanya dimana kemudian hari wajib dipertanggungjawabkan segala konsekuensi semuanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

Tim Advokasi Forum Tamansari Bersatu dan Solidaritas PBHI Wilayah Jawa Barat

 

Deti Sopandi                              John Heryanto

 

Forum Tamansari Bersatu

Perwakilan Warga Yang Berjuang

 

Eva Eryani Effendy

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here