PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

Nomor: 040/DPP-KSN/PS/e/V/17

 

Upah Minimum Gagal Menyejahterakan,

Negara Wajib Menjamin Perlindungan Sosial 

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Gerakan buruh telah sejak lama memperjuangkan upah yang dapat menyejahterakan kehidupan rakyat pekerja. Antara 2005-2007 misalnya, Aliansi Buruh Menggugat (ABM) mengampanyekan ‘Upah Layak Nasional’ (ULN). Konsep ULN itu merupakan alternatif dari Upah Minimum yang dianggap memberikan landasan politik upah murah di Indonesia. Selain itu, setiap tahunnya serikat buruh selalu turun ke jalan menjelang penetapan kenaikan upah

Namun perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan belum mendapatkan kemenangan sebagaimana diharapkan. Sebaliknya, kehidupan rakyat pekerja terus mengalami keterpurukan hidup di bawah sistem kapitalisme. Dalam rentang waktu 2007-2014 misalnya, meskipun upah nominal mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun upah riil (kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan hidup) tidak mengalami perubahan yang berarti. Dalam kata lain, kenaikan upah tidak sejalan dengan peningkatan biaya kebutuhan hidup.

Sumber: Diolah dari data BPS, https://www.bps.go.id/

Akibat tidak adanya perbaikan yang berarti dari kenaikan upah nominal, masyarakat terpaksa untuk berhemat dengan mengurangi konsumsi rumah tangga. Sebagaimana dilaporkan oleh Katadata, seiring dengan menurunnya konsumsi mi instan (2,7%), dan kopi instan (1,5%), masyarakat cenderung membawa bekal makanan sendiri dengan indikator meningkatnya belanja tepung terigu (28,1%), minyak goreng (13,4%) dan susu cair (13,8%).1 Dalam kata lain, ilustrasi di atas menunjukan bagaimana kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup seperti tarif listrik, biaya makanan dan belanja sekolah.

Kondisi terus semakin buruk dengan diterapkannya PP Pengupahan sebagai cara penghitungan kenaikan upah. Untuk Upah Minimum 2018, kenaikan upah secara nasional menggunakan formula PP Pengupahan ditetapkan sebesar 8,71%. Persentase kenaikan itu dihitung berdasarkan angka inflasi nasional (3,72%) ditambah pertumbuhan ekonomi nasional/ PDB (4,99%). Sejak efektif berlaku pada 2016, tahun ini merupakan kali ketiga pemerintah menggunakan formula PP Pengupahan untuk menghitung kenaikan upah.

Keterpurukan hidup rakyat pekerja merupakan dampak dari bekerjanya sistem kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana profit diciptakan dari hasil pemerasan keringat buruh. Tanpa curahan tenaga kerja buruh, proses produksi tidak mungkin berjalan. Dengan demikian, maka baju, sepatu, makanan dan barang pemenuh kebutuhan hidup lainnya tidak dapat dihasilkan, demikian pula keuntungan bagi kapitalis.

Sementara itu, kapitalis akan terus berupaya menekan upah buruh untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karenanya, upah yang didapat buruh dari hasil curahan tenaga kerjanya dibayar hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup minimal. Dalam kata lain, besaran upah yang diterima hanya cukup untuk sekedar hidup agar dapat terus bekerja. Upaya kapitalis itu belum ditambah dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja.

Sumber: Diolah dari data BPS, https://www.bps.go.id/

Kondisi yang semakin memperburuk kondisi hidup rakyat akan terus berulang. Hal ini terjadi karena buruh hanya dapat mengandalkan tenaga kerjanya untuk dapat bertahan hidup. Kapitalisme akan terus memiskinkan rakyat pekerja selama alat produksi masih dikuasai oleh segelintir orang pemilik modal

Atas dasar kenyataan di atas, gerakan buruh perlu untuk menempuh jalan yang lebih strategis dalam mendorong kesejahteraan umum bagi rakyat pekerja. Membatasi perjuangan hanya pada kenaikan upah minimum saja tidak cukup. Keterbatasan itu terlihat dari kecenderungan pemilik modal untuk terus menekan upah buruh untuk memperbesar profit yang dinikmatinya. Persoalan lain yang juga perlu disoroti oleh gerakan buruh adalah tentang bagaimana negara memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya.

Jaminan atas perlindungan sosial merupakan isu yang sama pentingnya dengan upah. Tidak adanya perlindungan sosial yang dijamin negara memperparah eksploitasi pemilik modal. Mahalnya biaya sekolah, lemahnya layanan kesehatan, tidak terjangkaunya perumahan layak, perampasan lahan, rendahnya kualitas pangan dan air serta buruknya sistem transportasi akibat privatisasi (ekspansi modal) telah semakin menurunkan kualitas hidup rakyat pekerja.

Tuntutan bagi negara untuk menjamin perlindungan sosial sejatinya dapat menyatukan seluruh sektor rakyat pekerja. Hal ini sebagaimana pemiskinan di bawah kapitalisme tidak hanya dialami oleh buruh, melainkan juga oleh petani, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin kota, dan perempuan. Petani atau masyarakat adat terusir dari tanah tempatnya hidup akibat perampasan lahan oleh korporasi. Perampasan lahan itu terjadi karena negara tidak memberikan perlindungan hak atas tanah. Bentuk-bentuk pengusiran yang serupa juga dialami oleh kaum miskin kota atau masyarakat nelayan.

Dalam kata lain, kapitalisme tidak hanya hadir dalam ruang-ruang pabrik, melainkan melebihi batas-batas negara. Kapitalisme merupakan sistem kompleks yang tidak hanya melibatkan relasi antara buruh dengan pemodal, melainkan juga negara yang menjaga keberlangsungan kapitalisme. Hal itu dilakukan negara lewat serangkaian kebijakan yang dikeluarkannya. Dengan demikian, kelompok yang berkepentingan untuk melawan kapitalisme tidak hanya buruh, melainkan seluruh rakyat pekerja yang dimiskinkan oleh kapitalisme.

Dengan demikian, gerakan buruh perlu menuntut tanggung jawab negara melindungi warga negaranya dari segala upaya kaum pemodal dalam memiskinkan rakyat pekerja demi kepentingannya. Menuntut Upah Layak penting, namun tidak bisa menjadi satu-satunya tuntutan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat sebagaimana kenaikan upah tidak dapat menjangkau sektor rakyat lain yang dimiskinkan oleh kapitalisme. Melalui tuntutan perlindungan sosial, maka penyatuan seluruh kalangan rakyat pekerja dapat dimungkinkan dengan adanya kesamaan tuntutan.

Atas dasar pemaparan di atas, maka Konfederasi Serikat Nasional dengan ini menyatakan:

  1. Menuntut pencabutan PP Pengupahan/ 2015. Kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan biaya riil kebutuhan hidup rakyat pekerja dan atas dasar keterlibatan aktif serikat buruh di dalam penentuannya.

  2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Negara wajib menjamin kepastian pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat pekerja.

  3. Menuntut negara untuk bertanggungjawab menjamin dan melindungi keberlangsungan hidup rakyatnya dengan skema perlindungan sosial yang universal dan menyeluruh tanpa terkecuali. Negara harus memastikan seluruh rakyat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, mulai dari pangan, transportasi, perumahan, air, tanah, hingga kesehatan.

  4. Menyerukan persatuan bagi seluruh kelas pekerja dalam melawan kapitalisme yang eksploitatif. Bahwa kapitalisme hanya dapat dikalahkan ketika sekat-sekat antar kepentingan dan kelompok yang tertindas dapat diatasi.

Jakarta, 8 Nopember 2017

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

Hermawan Heri Sutantyo

Plt. Presiden

Nuzulun Ni’mah

Plt. Sekretaris Nasional

Narahubung:

Hermawan: +62 822-2152-8192

Nuzul: +62 823-1058-9866

1 Yuliawati dan Asep Wijaya, “Nielsen: Penjualan Turun Akibat Daya Beli Lemah, Bukan Tren Online”, Katadata.com, https://katadata.co.id/berita/2017/11/03/nielsen-penjualan-turun-akibat-daya-beli-lemah-bukan-tren-online.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here