Upah selalu menjadi tuntutan gerakan buruh setiap tahunnya. Tuntutan kenaikan upah mulai muncul ke permukaan, biasanya pada momen penetapan upah minimum provinsi atau kabupaten/ kota menjelang akhir tahun. Jika diperiksa sejarahnya, tuntutan kenaikan upah telah menjadi bagian dari gerakan buruh bahkan sejak era Revolusi Industri dimulai pada abad ke-18. Jika demikian, maka pertanyaannya adalah kenapa upah selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan buruh?

Upah identik dengan buruh karena merupakan satu-satunya sarana buruh untuk ditukarkan/ dibelanjakan dengan berbagai kebutuhan sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Upah didapatkan oleh buruh setelah ia menjual tenaga kerjanya kepada tuan kapitalis sebagai penguasa alat produksi. ‘Penjualan’ tenaga kerja ini bisa berupa harian, mingguan, bulanan atau berdasarkan target satuan (piece rate). Sampai di sini kita bisa melihat adanya ketergantungan buruh terhadap ‘upah’ sebagai sarana penghidupan.

Persis karena ketergantungan terhadap upah inilah berbagai macam permasalahan dialami oleh buruh, yang juga menjadi latar belakang berbagai tuntutan kenaikan upah. Ekspresi yang seringkali muncul dalam setiap tuntutan kenaikan upah adalah tentang rendahnya kemampuan atau daya beli upah terhadap kebutuhan dasar buruh. Singkatnya, upah yang diterima oleh buruh dirasakan tidak cukup untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan, bahkan kebutuhan yang paling dasar sekalipun, seperti pangan, transportasi dan kesehatan.

Tulisan berikut ini berupaya untuk menelusuri masalah-masalah yang terkandung dalam kerja-upahan dan sistem yang mengaturnya sebagai penentu keberlangsungan hidup kelas pekerja. Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelusuran tersebut adalah, mengapa upah selalu dirasakan lebih rendah daripada biaya kebutuhan hidup dasar?

Sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menguraikan 1) dasar pemikiran tentang upah dan cara melihat upah 2) logika di balik upah minimum sebagai sistem pengupahan yang berlaku, serta masalah-masalah di dalamnya, dan 3) keterbatasan tuntutan yang hanya mengandalkan kenaikan upah. Terakhir, tulisan ini berupaya untuk menawarkan alternatif yang dapat menjadi rekomendasi perjuangan gerakan buruh.

Kata kunci: tenaga kerja, kerja, alat produksi, komoditi, upah, upah nominal, upah riil, upah relatif, perlindungan sosial transformatif.

1. Upah: Pertentangan Kepentingan Kelas Pekerja dan Kelas Kapitalis

1.1 Memaknai Upah

Sistem kerja-upahan, yaitu ketika seseorang bekerja dengan mendapatkan imbalan upah, berada dalam situasi ketika tenaga kerja diposisikan sebagai komoditi, sama seperti berbagai barang yang diperdagangkan di pasar. Penempatan tenaga kerja sebagai komoditi ini dimungkinkan ketika seseorang tidak mempunyai jalan selain ‘menjual’ tenaga kerja yang dimilikinya kepada kaum pemodal yang menguasai alat produksi—mesin, tanah, bahan baku, pabrik—dengan cara ‘melamar kerja’.

Untuk menguraikannya lebih lanjut, pertama-tama kita perlu memahami apa itu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah kemampuan atau keterampilan seseorang untuk melakukan kerja, yaitu seperti menjahit baju, memasang kabel ke dalam socket, menempelkan sol sepatu atau mengoperasikan mesin. Curahan tenaga kerja ini ditujukan untuk menghasilkan komoditi yang berguna bagi masyarakat. Dalam kata lain, tenaga kerja merupakan kapasitas yang terkandung dalam tubuh sang pekerja, baik kapasitas fisik atau intelektual.

Mengapa kaum pemodal bersedia untuk ‘membeli’ tenaga kerja yang ditawarkan oleh kaum buruh?

Untuk dapat menghasilkan suatu komoditi/ barang yang berguna bagi masyarakat, terdapat dua komponen yang dibutuhkan: 1) alat produksi dan 2) tenaga kerja. Untuk dapat menghasilkan sepatu misalnya, pengusaha setidaknya membutuhkan alat produksi: 1) bahan baku, 2) mesin, 3) listrik, dan 4) tempat produksi (pabrik, atau bengkel rumahan). Namun, untuk mengolah bahan baku dan mengoperasikan mesin, maka diperlukan tenaga kerja, yaitu curahan tenaga dari sang pekerja.[1] Atas dasar inilah pengusaha membutuhkan tenaga kerja dari kaum buruh.

Sekilas terlihat adanya relasi saling membutuhkan dan seimbang (mutualisme) antara kaum pemodal dengan kaum buruh. Namun, betulkah?

Pada kenyataannya, relasi yang terjalin antara kaum pemodal dengan kaum buruh tidak pernah setara. Dalam sistem kapitalisme, kaum pemodal mempunyai kekuasaan tertinggi karena menguasai alat produksi sebagai sarana manusia bertahan hidup. Tanpa mesin atau perkakas kerja, tanah dan bahan baku, seseorang tidak dapat menghasilkan komoditi yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Jika relasi antara kaum pemodal dan buruh terjalin dengan setara, maka tidak mungkin kaum pemodal dapat dengan mudah menutup dan memindahkan pabriknya ketika buruh melakukan protes kenaikan upah.

Kuasa atas alat produksi sebagai sarana penghidupan inilah yang memaksa buruh untuk ‘menjual’ tenaga kerjanya kepada kaum pemodal. ‘Penjualan’ tenaga kerja adalah pilihan satu-satunya bagi buruh untuk dapat bertahan hidup.[2] Pada kondisi inilah yang dimaksud dari tenaga kerja menjadi barang dagangan atau komoditi yang diperjual-belikan antara kaum buruh dengan kaum pemodal. Lalu apa kaitannya antara 1) tenaga kerja sebagai komoditi dengan 2) upah yang diterima oleh kaum buruh?

Sebelum lebih lanjut, pengertian antara a) tenaga kerja dan b) kerja perlu terlebih dahulu dibedakan di sini. Jika a) tenaga kerja bermakna pada kapasitas yang dimiliki dalam tubuh buruh, maka b) kerja adalah pencurahan aktual kapasitas tersebut. Tanpa (curahan) kerja, maka tenaga kerja hanya potensi yang terkandung dalam tubuh dan kepala buruh. Dalam kata lain, kerja sekaligus memuat pengertian sebagai hasil (pencurahan) tenaga kerja, yang tidak lain berbentuk komoditi yang dihasilkan oleh buruh.

Pada hakikatnya, upah adalah harga atau bayaran dari tenaga kerja yang dimiliki oleh buruh.  Dalam kata lain, upah bukanlah bayaran atas hasil atau curahan kerja buruh. Mengapa demikian?

Upah yang dibayarkan kepada buruh telah dihitung dan ditetapkan sejak awal proses produksi sebagai labor cost. Ketika seseorang melamar kerja ke pabrik misalnya, Ia telah mengetahui sejak awal berapa upah yang akan diterimanya. Bayaran upah telah ditentukan sejak awal ketika seseorang bekerja di pabrik, terlepas dari berapapun nilai dari komoditi yang dihasilkannya atau hasil kerja dalam sehari, seminggu atau sebulan. Hal ini dimungkinkan sebab ketika kaum pemodal ‘membeli’ tenaga kerja buruh berarti kaum pemodal berhak menggunakannya dalam rentang waktu kerja tertentu (misalnya 8 jam kerja sehari selama 25 hari dalam sebulan). Dalam rentang waktu kerja itu juga buruh menghasilkan sejumlah komoditi dengan mengoperasikan dan mengolah alat produksi milik kaum pemodal.

Sebagai contoh, 10 orang pekerja dalam satu lini produksi menghasilkan 100 pasang sepatu senilai Rp. 500.000/ pasang selama 8 jam kerja/ hari. Artinya, dalam sehari kerja 10 orang pekerja menghasilkan komoditi baru senilai Rp. 50.000.000. Sementara itu, seorang buruh yang menghasilkan sepatu senilai Rp. 5.000.000/hari atau Rp. 125.000.000/ bulan (dengan asumsi 25 hari kerja) hanya menerima upah sebesar Rp. 3.000.000/ bulan.

Jika besaran upah seorang buruh pabrik sepatu tidak sesuai dengan dengan nilai sepatu yang dihasilkan, maka artinya buruh tidak dibayar sesuai dengan hasil kerjanya. Dalam kata lain, buruh tidak memiliki hasil kerjanya, meskipun sepatu itu sendiri adalah hasil keringat buruh. Untuk bisa mendapatkan sepatu misalnya, seorang buruh pabrik sepatu perlu berkunjung ke toko sepatu dan membelinya menggunakan upah yang ia dapatkan. Itu pun jika upah yang Ia dapatkan cukup untuk membeli sepatu seharga Rp. 500.000.

Lantas, kemana selisih Rp. 122.000.000, yaitu sejumlah nilai yang dihasilkan buruh dikurang dengan upah yang diterimanya itu? Siapa yang menikmati keuntungan itu? Jika buruh tidak memiliki hasil kerjanya sendiri, maka berarti hasil kerja itu tidak lain dimiliki oleh kaum pemodal yang mempekerjakannya.

Sampai sejauh ini, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan terkait dengan pembahasan tentang upah. Pertama, upah adalah harga atau bayaran dari tenaga kerja yang dimiliki oleh buruh. Kedua, upah telah diperhitungkan sejak awal, bahkan sebelum buruh mulai mencurahkan tenaga kerjanya untuk menghasilkan suatu komoditi. Ketiga, upah yang diterima buruh tidak setara dengan nilai komoditi yang dihasilkan dari curahan tenaga kerjanya.

Pertanyaan lebih lanjutnya, jika upah adalah harga dari tenaga kerja yang telah diperhitungkan di awal sebagai labor cost, lalu apa dasar penentuan besaran upah itu sendiri?

———-

[1] Meskipun pernyataan ini bisa diperdebatkan bahwa kemajuan teknologi dan sarana permesinan dapat meminimalisir penggunaan tenaga kerja buruh, namun kemajuan tersebut pada dasarnya adalah hasil kerja buruh itu sendiri yang bekerja untuk menghasilkan dan mengembangkan mesin-mesin produksi. Artinya, tenaga kerja buruh tidak pernah dapat digantikan sepenuhnya oleh mesin.

[2] Berdagang misalnya dapat juga menjadi pilihan alternatif untuk bertahan hidup. Namun, untuk dapat berdagang seseorang membutuhkan akses permodalan. Tanpa modal yang cukup, seorang pedagang kecil tentu tidak dapat menghasilkan keuntungan sebesar yang diperoleh oleh kaum pemodal yang sanggup untuk menjalankan produksi berskala pabrik. Keuntungan yang diperoleh pedagang kecil sebagai dasar penghidupannya, hanya berkisar pada pendapatan yang diperoleh oleh buruh. Belum lagi jika pedagang kecil berada pada situasi persaingan dengan kaum pemodal. Besar kemungkinan pedagang kecil ini akan tersingkir dalam arena persaingan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here