Tolak Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV
Lawan Politik Upah Murah

Salam hangat penuh solidaritas,

Pada tanggal 15 Oktober, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi IV, yang difokuskan pada masalah ketenagakerjaan. Salah satu poin inti paket kebijakan ekonomi adalah mengenai formula penghitungan Upah Minimum (UM), yang akan berlaku dalam bentuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Sektoral (UMKS), untuk buruh/pekerja di Indonesia yang masa kerja nol tahun.

Formula penghitungan upah yang di sampaikan jelas sangat berbeda dengan penghitungan upah selama ini yang berbasis pada Komponen Hidup Layak (KHL). KHL di tetapkan melalui survey kebutuhan pokok yang riil kemudian harganya dirundingkan dengan Dewan Pengupahan untuk menetapkan nilai KHL kemudian menjadi acuan utama untuk menetapkan Upah Minimum. Dan selama ini hampir semua keputusan KHL oleh dewan Pengupahan bermasalah karena tidak pernah bisa mengakomodasi hasil-hasil survey dari serikat buruh/serikat pekerja, belum lagi dewan pengupahan dari pihak Apindo berselingkuh dengan oknum pemerintah yang menjadi anggota dewan pengupahan. lebih parah lagi KHL yang mereka tetapkan hampir tidak ada yang memenuhi upah minimum baik kota/kabupaten maupun provinsi.

Dengan formula penghitungan upah minimum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengupahan dengan system Pengupahan yang selama ini berjalan sama saja keluar dari mulut buaya masuk di mulut harimau. Sehingga solusi yang tepat bagi pengupahan di Indonesia adalah buat Undang-undang baru untuk menggantikan UU ketenagakerjaan yang sekarang berlaku karena semua UU tidak ubahnya mengabdi pada kepentingan pemodal.

Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang memandatkan RPP Pengupahan dan akan melahirkan 7 Peraturan Menteri, jika jadi disahkan oleh pemerintah menjadi Peraturan Pemerintah(PP) diantaranya; (1). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Formula Upah Minimum (UM), (2). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK), (3). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS), (4). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Struktur dan Skala Upah (SSU), (5). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tunjangan Hari Raya(THR), (6). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Uang Service (US), (7). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Kompnen Hidup Layak (KHL).

Kerana itu dalam RPP ini tidak hanya Formula Upah Minimum menjadi penting untuk disikapi tapi juga akan lahirnya Peraturan Menteri (Permen) tersebut. Yang bisa jadi, akan semakin memperburuk situasi perburuhan di Indonesia dengan kata lain pemerintahan Jokowi-JK tetap melanggengkan system ketenagakerjaan/perburuhan yang semakin mempertegas keberpihakannya kepada pemodal. Secara jelas diungkapkan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi bahwa formula baru penghitungan Upah minimum diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para investor atau pemilik modal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa perbaikan iklim usaha menjadi salah satu fokus paket kebijakan IV, untuk mendorong investasi dan perdagangan.

Sejak Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I hingga Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memberikan insentif dan kemudahan bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia. Peningkatan investasi untuk memulihkan perekonomian Indonesia selalu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam memberikan kemudahan. Namun ketika menyorot persoalan perlindungan terhadap para buruh/ pekerja, khususnya pengupahan bagi buruh/pekerja, yang sebenarnya dapat merangsang daya beli masyarakat dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi, pemerintah malah tetap melanggengkan politik upah murah.

Dengan demikian, kami dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menyatakan sikap :

  1. Menolak segala bentuk kebijakan pemerintah yang melanggengkan politik upah murah;
  2. Menolak pengesahan RPP sebelum ada perbaikan isi dari RPP dan pelibatan serikat buruh/serikat Pekerja dalam pembahasannya;
  3. Mendesak Pemerintah membuast system Pengupahan yang mecerminkan kelayakan hidup kaum buruh/pekerja Indonesia.

Jakarta, 15 Oktober 2015

Dewan Pimpinan Pusat
Konfederasi Serikat Nasional
(DPP-KSN)

Presiden

MUKHTAR GUNTUR K
0877-8181-1313

Sekretaris Jenderal

HERMAWAN SANTOSO
0822-2152-8192

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here