Tolak Cara Pandang Sektarian, Bersatulah Gerakan Rakyat!

0
53 views
Peringatan Hari Buruh Internasional KSN bersama Gerakan Buruh untuk Rakyat. Kredit: Dokumentasi KSN

Di tengah gelora semangat Gerakan Buruh untuk Rakyat memperjuangkan kesejahteraan bersama, sekelompok buruh secara spontan membakar karangan bunga ucapan kepada pasangan Kepala Daerah DKI Jakarta Basuki dan Djarot. Aksi itu kemudian turut mempengaruhi pemberitaan media massa yang lebih menyorot peristiwa pembakaran. Akibatnya, sejumlah tuntutan perlindungan sosial bagi rakyat yang disuarakan oleh buruh justru tenggelam tidak diperhatikan oleh media massa.

Komentar-komentar publik yang mengemuka di media sosial ikut terpengaruh olehnya. Tidak sedikit komentar yang menyayangkan aksi pembakaran karangan bunga itu. Tidak sedikit pula komentar dengan sentimen negatif yang mengeneralisasi gerakan buruh dengan cap ‘rusuh dan tidak simpatik. Peristiwa pembakaran ini menjadi bahan bakar murah bagi kelompok sosial anti-buruh—termasuk tentunya kaum pemodal—untuk terus melemahkan gerakan buruh.

Jika kita periksa lebih teliti, aksi spontan itu merupakan buntut dari sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang mempengaruhi serikat buruh yang marak sejak rentetan Aksi Bela Islam. Sebagaimana diketahui, tidak sedikit kelompok buruh yang ikut terlibat dalam serangkaian Aksi Bela Islam. Keterlibatan itu sendiri pada dasarnya merupakan bentuk tidak tersalurkannya kekecewaan dan kemarahan massa rakyat pekerja terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Ungkapan kekecewaan buruh terkait dengan kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menjamin kehidupan layak warganya. Pada tahun 2017 ini, diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar‎ Rp. 3.355.750 dengan mengikuti formulai PP 78/2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP dengan formula PP Pengupahan ini dinilai mengabaikan kebutuhan riil buruh karena kenaikan upah tidak dengan sendirinya mengangkat daya beli rakyat pekerja di Jakarta.

Akibat tidak adanya wadah kekuatan politik alternatif, ekspresi kekecewaan dan kemarahan itu justru disuarakan dalam bentuk politik identitas yang sarat dengan nuansa sektarian dan dimobilisasi oleh kelompok fundamentalis. Lemahnya kepemimpinan politik berdasarkan kesadaran kelas ini juga berujung pada penitipan harapan kepada pasangan calon Anies-Sandiaga dengan menandatangani kontrak politik. Kepercayaan yang menipu, ditambah dengan pengaruh sentimen SARA yang dimainkan kepada kalangan buruh, itulah yang melatarbelakangi aksi pembakaran karangan bunga.

Baik kepercayaan yang menipu dan sentimen SARA itu harus dilawan. Tidak hanya sentimen SARA yang telah mengkotak-kotakkan buruh berdasarkan identitas SARA, kepercayaan yang menipu itu juga dapat menciptakan situasi persaingan antar sesama buruh itu sendiri. Salah satu poin dalam kontrak politik yang ditandatangani oleh paslon Anies-Sandiaga adalah UMP DKI Jakarta akan didorong lebih tinggi daripada wilayah Bekasi dan Karawang. Alih-alih menuntut Upah Layak Nasional dan perlindungan sosial yang universal, kontrak politik itu justru akan membuat buruh untuk saling bersaing antar daerah dalam hal kenaikan upah.

Bersatupadu Hentikan Penindasan Lawan Represi Negara

Latarbelakang aksi itu sebetulnya menunjukkan semakin pentingnya gerakan rakyat dalam menghadirkan kekuatan politik alternatif. Upaya menghadirkan alternatif itu sendiri membutuhkan adanya persatuan di antara gerakan rakyat itu sendiri: persatuan antar kelompok buruh, bersama dengan kelompok tani, nelayan, miskin kota, perempuan dan masyarakat adat.

Tanpa persatuan, maka gerakan rakyat akan terus terpecah belah dan mengarah pada cara pandang yang sektarian. Hal ini sebagaimana sektarianisme akan mengarahkan suatu kelompok untuk memajukan kepentingannya sendiri.

Sementara itu di sisi lain, kita saat ini menyaksikan betapa negara semakin menekan kekuatan pro-demokrasi. Tuntutan perlindungan sosial bagi rakyat yang direncanakan akan disampaikan langsung di depan Istana Negara terhalang oleh blokade polisi yang menutup jalan akses menuju Istana Negara dari Patung Kuda. Negara seakan menempatkan buruh yang tengah berjuang untuk hak-hak rakyat seperti kriminal yang dihadapkan dengan aparat kepolisian.

Negara juga semakin agresif melakukan kriminalisasi terhadap aktivis buruh. Belum lama ini Doni Aryanto, Konsulat Cabang FSPMI Surabaya yang aktif mendampingi perjuangan buruh PT. MAGI, Surabaya diancam akan dipenjara. Ancaman itu lantaran Doni dituduh memaksa buruh PT. MAGI untuk terlibat dalam aksi pemogokan. Padahal, pemogokan itu sendiri adalah upaya perlawanan buruh PT. MAGI itu sendiri terhadap penghisapan kaum pemodal yang membayar upah di bawah UMK, tidak mengikutsertakan buruh dalam program BPJS, serta melakukan pemberangusan serikat dengan memecat buruh yang berserikat.

Kasus serupa juga dialami oleh aktivis mahasiswa belakangan ini. Aksi mahasiswa dalam momentum Hari Pendidikan Nasional direspon oleh negara dengan menangkap 7 aktivis (2 mahasiswa USU yang tidak terkait dengan aksi, 1 peserta aksi, dan 3 awak Lembaga Pers Mahasiswa). Di wilayah lain, aparat kepolisian melakukan penggrebekan di Sekretariat Formadas dan menangkap 1 orang serta menyita berkas-berkas organisasi.

Tentu kita tahu, bahwa semakin agresifnya negara beserta aparatnya menekan buruh dan aktivis pro-rakyat adalah dalam rangka menjaga kepentingan pemodal dalam mengumpulkan pundi-pundi laba. Di tengah peningkatan agresivitas negara ini, kita juga merasakan kondisi hidup yang semakin terpuruk: mulai dari pelanggengan politik upah murah, eksploitasi sumber daya alam yang menggusur petani dan masyarakat adat, penyingkiran miskin kota oleh pembangunan infrastruktur di perkotaan, serta tidak adanya jaminan atas keberlangsungan hidup rakyat.

Bagi kami, tidak ada alasan lain bagi gerakan buruh dan rakyat pekerja secara luas untuk tidak bersatu melawan kondisi hidup yang semakin terpuruk di bawah sistem kapitalisme. Kondisi hidup sebagai kelas pekerja yang ditindas oleh kaum pemodal telah menjadi alasan yang cukup untuk membangun kekuatan politik alternatif, tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakang suku, agama, ras atau golongan. Dengan demikian, kami dari Konfederasi Serikat Nasional menyerukan:

  1. Tolak cara pandang sektarian! Setiap buruh darimana pun ia berasal, apapun warna kulitnya, agamanya, atau jenis kelaminnya adalah kelas pekerja yang mampu menghadirkan alternatif melampaui kapitalisme
  2. Lawan represi negara! Hentikan setiap pembatasan ruang demokrasi dan kriminalisasi terhadap aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Segera bebaskan kawan Doni Aryanto dan aktivis rakyat lain yang dikriminalisasi!
  3. Bangun kekuatan politik alternatif dari buruh untuk rakyat, bersama rakyat! Kekuatan politik alternatif hanya dapat diwujudkan lewat persatuan rakyat secara multi-sektoral!
  4. Segera wujudkan Upah Layak Nasional! Berikan perlindungan sosial yang universal bagi seluruh rakyat pekerja tanpa terkecuali.

 

Jakarta, 5 Mei 2017

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

Koswara

Presiden

Hermawan Heri Sutantyo

Sekretaris Nasional

 

Narahubung:

Koswara: 0821-1375-9010

Hermawan: 0822-2152-8192

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here