Tantangan Gerakan Buruh Menuju Persatuan Kelas Pekerja

0
85 views
Aksi May Day 2016 FPBN-KSN di Makassar. Dokumentasi: FPBN

Latar Belakang: Pendalaman Kapitalisme-Neoliberal

Gerakan buruh hari ini diharuskan untuk memilih jalan: kemajuan atau kemunduran. Di satu sisi, gerakan buruh semakin berpeluang memimpin dan mengantarkan jalan kemenangan bagi rakyat pekerja, di sisi lain, gerakan buruh juga dapat mengalami perpecahan. Berada di tengah persimpangan jalan ini, gerakan buruh harus jeli menganalisis situasi dan menentukan pilihan-pilihan strategis yang menentukan masa depan perjuangan kelas pekerja.

Secara umum, kehidupan rakyat pekerja di bawah kapitalisme semakin hari semakin mencekik. Dalam hitungan angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan terutama sejak tahun 2008, yaitu 4,58 persen (2009), 6,1 persen (2010), 6,5 persen (2011) dan 6,3 persen (2012). Ironisnya, pertumbuhan ekonomi justru semakin memperbesar kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini dilihat dari angka koefisien gini—indikator tingkat ketimpangan—yang semakin meningkat: 0,39 (2009), 0,38 (2010), dan 0,41 (2011).

Pertumbuhan Ekonomi Untuk Siapa?

Apa artinya dari ketidaksesuaian ini? Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru dinikmati oleh segelintir orang. Sebagai ilustrasi, Bank Dunia mencatat 10 persen orang kaya menguasai sekitar 77 persen seluruh kekayaan aset dan keuangan Indonesia. Data lain menunjukkan sebanyak Rp. 2.015 triliun harta yang dimiliki oleh 150 orang superkaya Indonesia melebihi penerimaan APBN-P tahun 2016 yang diproyeksikan sekitar Rp. 1.786,2 triliun.

Sementara itu, di sisi lain, sekitar 28 juta penduduk Indonesia termasuk miskin dalam kategori  Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah ini belum tentu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Jika standar kemiskinan yang digunakan BPS, yaitu konsumsi sekitar USD 2 (sekitar Rp. 28 ribu), maka bisa diperkirakan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia berada dibawah kondisi hidup yang rentan.

Kondisi ini dapat terjadi akibat penindasan terhadap rakyat pekerja. Survey BPS tahun 2015 menunjukkan penghasilan bersih 51,71 persen dari kelas pekerja di Indonesia berada di bawah upah minimum propinsi (UMP). Sangaji dalam artikelnya di Indoprogress, “Kontradiksi Kapitalisme dan Rasisme” menganalisis bahwa tingkat penindasan yang dialami oleh buruh manufaktur skala besar dan menengah berada pada titik yang paling ekstrim di tahun 2015, di mana upah yang diterima hanya sebesar 2 persen dari total kontribusinya terhadap profit yang dinikmati kaum pemodal. Dalam kata lain, sebanyak 98% dari total kontribusi kerja buruh dirampas oleh kaum pemodal.

Konteks yang melatarbelakangi kondisi ini adalah semakin dalamnya penetrasi kapitalisme-neoliberal di Indonesia, terutama di masa pemerintahan Jokowi. Tidak lama setelah dilantik, Jokowi dalam pertemuannya dengan petinggi-petinggi APEC secara eksplisit mempromosikan Indonesia kepada bos-bos perusahaan multinasional untuk berinvestasi. Ajakan ini ditindaklanjuti oleh Jokowi dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan Paket Ekonomi.

Paket Ekonomi yang dikeluarkan Jokowi memberikan karpet merah kepada investor. Hal ini dilakukan seperti dengan memberikan pemangkasan perizinan, beragam insentif, penyediaan buruh murah, akses terhadap Sumber Daya Alam, surga pajak, dan infrastruktur yang mendukung. Segala kemudahan ini dapat dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang mengalokasikan anggaran terbesar bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) dan Perumahan Rakyat, yaitu sebesar Rp. 108 triliun dan Rp. 101,5 triliun (Katadata.com, 2016).

Alokasi anggaran bagi dua kementerian ini memperlihatkan dengan jelas posisi keberpihakan negara. Anggaran Kementerian PUPR digunakan untuk mengakselerasi proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan bagi berjalannya investasi, mulai dari jalan tol, bandara, hingga pelabuhan. Sementara itu, anggaran bagi Kemenhan digunakan untuk memastikan ‘keamanan’ berlangsungnya proyek tersebut, menjaga aset kapital dari ancaman gerakan-gerakan progresif anti-kapital. Singkatnya, negara di sini tengah berpihak pada kaum pemodal.

Dampak yang dirasakan oleh kaum buruh secara langsung adalah diberlakukannya PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan dalam konteks Paket Ekonomi Jilid IV. Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah memberikan kepastian tersedianya buruh murah bagi kaum pemodal. Hal ini belum lagi ditambah dengan diberlakukannya rezim fleksibilitas tenaga kerja melalui kontrak kerja jangka pendek, kerja paruh waktu, kerja shift, dan outsourcing.

 

Peningkatan Perlawanan Rakyat, Penajaman Kontradiksi Kelas

Semakin dalamnya penetrasi kapitalisme-neoliberal ini turut menciptakan kondisi di mana kontradiksi kelas—pertentangan antara kaum rakyat pekerja dengan kaum borjuasi—semakin menajam. Dalam konteks akselerasi proyek infrastruktur, jumlah konflik agraria akibat perampasan lahan semakin meningkat tajam. Pada tahun 2014 konflik agraria mencapai 472 kasus, meningkat dari 89 kasus pada tahun 2009 (Inkrispena, 2015). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria ini dipenuhi dengan kekerasan, seperti di tahun 2015 tercatat sejumlah 5 orang korban tewas, 39 korban tertembak, 128 korban aniaya dan 278 korban kriminalisasi (KPA, 2015).

Selain itu, perlawanan kaum buruh juga tercatat semakin meningkat. Berdasarkan catatan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane yang ditulis oleh Abu Mufakhir, aksi buruh pada tahun 2012 tercatat mencapai 1050 aksi. Angka ini meningkat jauh dari tahun 2000 sebanyak 324 aksi atau dalam kata lain, meningkat 224%. Anggota KSN misalnya, juga terlibat dalam aksi-aksi penolakan PP Pengupahan seperti di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Banten. Sebagaimana pengalaman kaum petani, perlawanan ini diimbangi dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, seperti dalam kasus kriminalisasi terhadap 26 aktivis buruh dalam aksi penolakan PP Pengupahan 30 Oktober 2015.

Penajaman kontradiksi ini kemudian memperluas kualitas kesadaran politik rakyat pekerja. Rakyat pekerja saat ini sedang melakukan konsolidasi kekuatan secara lintas sektor, seperti yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Konsolidasi kekuatan ini diarahkan sebagai embrio pembentukan partai politik alternatif sebagai alat atau instrumen melawan dominasi politik kaum pemodal. Tidak hanya KPRI, sejumlah ormas lintas sektor lain seperti Rumah Rakyat Indonesia (RRI), Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) dan Serikat Petani Indonesia (SPI) juga sedang berupaya membentuk partai politik alternatif dengan cara mengakuisisi Partai Buruh pimpinan Mukhtar Pakpahan.

 

Hambatan dan Tantangan Gerakan Rakyat Pekerja

Meskipun demikian, upaya untuk terus memperluas kualitas kesadaran politik ini masih berhadapan dengan sejumlah tantangan. Pertama, kapasitas kepemimpinan politik gerakan rakyat pekerja belum memadai untuk memastikan kemenangan rakyat pekerja. Di tengah penajaman kontradiksi kelas, justru sentimen-sentimen berdasarkan SARA mendominasi wacana publik belakangan ini.

Kasus tuduhan ‘penistaan agama’ yang dilayangkan pada Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama misalnya, sebetulnya mengandung ekspresi kontradiksi kelas. Terdapat sejumlah besar massa yang terlibat dalam Aksi Bela Islam yang berasal dari korban gusuran, seperti dari daerah Pluit, Penjaringan dan Kapuk. Namun, ironisnya kepemimpinan terhadap ekspresi kontradiksi kelas ini justru ‘diambil alih’ oleh kelompok fasis-relijius, seperti ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mengusung politik identitas, bukan politik kelas. Selain itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal bahkan ikut terlibat dalam Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 yang lalu.

Meluasnya sentimen SARA ini mengaburkan kenyataan bahwa kontradiksi tidak bersumber pada perbedaan identitas atau SARA, melainkan pertentangan kelas. Rakyat pekerja mengalami keterpurukan dengan tidak memahami kapitalisme sebagai akar penyebab. Tidak hanya itu, kebencian terhadap perbedaan identitas ini juga dapat menyebabkan perpecahan di antara rakyat pekerja itu sendiri. Alih-alih bersolidaritas terhadap penindasan yang sama-sama dialami, rakyat pekerja Indonesia justru histeris terhadap pekerja imigran etnis Tionghoa.

Selain lemahnya kapasitas kepemimpinan politik, gerakan rakyat pekerja juga menghadapi tantangan kedua, yaitu regulasi terkait partai politik dan pemilihan umum yang tidak demokratis. Merujuk pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, syarat kepesertaan pemilu adalah partai politik yang berbadan hukum dan memiliki anggota setidaknya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, untuk mendapatkan status berbadan hukum, UU No. 2 Tahun 2011 mengharuskan partai politik untuk memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan serta kantor tetap di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Syarat-syarat tersebut tentunya memberatkan rakyat pekerja. Sebab, hanya kaum pemodal yang dapat memenuhi syarat yang membutuhkan dana tidak sedikit. Sebagai contoh, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) milik Hary Tanoesoedibjo dapat dengan mudah didirikan karena sokongan dana dari pemiliknya.

Regulasi yang tidak demokratis ini tentu menjadi kehendak kaum pemodal yang selama ini mendominasi negara. Kepentingan kaum pemodal dalam hal ini adalah menghalangi upaya gerakan rakyat membangun partai politik alternatif melawan partai politik borjuis. Dalam kata lain, kaum pemodal tengah berupaya untuk mempertahankan monopolinya terhadap proses politik di Indonesia. Hal ini berarti eksploitasi terhadap rakyat pekerja akan terus berlangsung dan semakin mencekik.

Segala kondisi dan tantangan ini menuntut rakyat pekerja untuk meneruskan upaya konsolidasi kekuatan perlawanan. Beberapa langkah yang dapat diperluas adalah:

  1. Melawan upaya pendangkalan perlawanan dengan tidak lagi terjebak pada isu-isu SARA yang memecah-belah persatuan rakyat pekerja.
  2. Terus mengupayakan solidaritas dan persatuan rakyat pekerja secara lintas sektor dengan meningkatkan kualitas aliansi-aliansi kerakyatan.
  3. Mulai mendiskusikan serta mengangkat isu terkait regulasi pemilu dan partai politik yang tidak demokratis
  4. Menguatkan kepemimpinan politik rakyat pekerja mengangkat isu-isu popular lintas sektor. Sudah saatnya buruh bicara tentang perampasan lahan, petani bicara tentang penggusuran, nelayan bicara tentang kedaulatan atas hutan adat, atau miskin kota bicara tentang perlindungan sosial.

 

Pada akhirnya, rakyat pekerja hari ini dituntut untuk menentukan pilihan: meneguhkan upaya mengembalikan kedaulatan rakyat atau diam di tempat—bahkan mengalami kemunduran—dan menerima setiap kekalahan-kekalahan.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here