Salam Rakyat Pekerja,

156 tahun lalu, tepatnya tahun 1857, para buruh pabrik yang sebagian besar perempuan mengadakan demonstrasi  menuntut perbaikan kondisi kerja. Sementara tahun 1908, atau 105 tahun lalu, 15 ribu perempuan melakukan aksi menuntut jam kerja yang lebih pendek, upah yang lebih baik, dan hak untuk memilih. Artinya sudah sejak lama hak-hak kaum perempuan, khususnya buruh-buruh perempuan,  ditindas oleh kepentingan para pemilik modal. Perlawanan kaum perempuan sejak 156 tahun lalu menunjukkan bahwa kesadaran kaum perempuan telah tumbuh dan berusaha untuk merebut kembali hak-haknya.

Namun sepertinya kondisi penindasan terhadap kaum perempuan belum banyak berubah, walaupun PBB telah mengakui 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Hingga saat ini, kelompok perempuan selalu menjadi kelompok yang memiliki dampak berlipat dari rakyat miskin. Hal ini ditunjukkan dengan semakin termiskinkannya kaum perempuan oleh kebijakan rezim yang tidak berpihak kepada rakyat. Selain itu, kaum perempuan juga termiskinkan oleh stereotip dan kultur yang masih memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki sehingga termarjinalkan dari segala akses sumberdaya.

Sementara di lain sisi, krisis ekonomi dan politik yang muncul akibat kerakusan para pemilik modal serta perilaku elit politik juga semakin menghancurkan daya upaya kaum perempuan agar dapat keluar dari belenggu problematika sosialnya. Penerapan Neoliberalisme yang menyebabkan berbagai krisis tersebut juga telah menyebabkan pemiskinan di kalangan rakyat pekerja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagai contoh, sistem Neoliberalisme  telah menyebabkan menjulangnya biaya pendidikan, yang pada akhirnya menyebabkan banyak anak yang putus sekolah. Namun hal ini kemudian juga semakin diperparah dengan budaya patriakhi yang masih kuat di berbagai komunitas dan kelas sosial masyarakat, sehingga lebih mementingkan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan bagi anak perempuan.  Praktek kekerasan terhadap perempuan juga selalu dianggap sebagai kesalahan perempuan, akibat budaya patriakhi yang kental di masyarakat dan negara. Dengan situasi semacam itu, potensi kaum perempuan untuk menjadi manusia yang produktif dan kreatif, telah benar-benar dihambat.

Praktek Neoliberalisme yang saat ini diterapkan oleh rezim, juga menyebabkan banyak perempuan untuk bekerja agar dapat menunjang perekonomian keluarga. Namun nilai produktivitas dan sumbangannya selalu dianggap kecil bagi perputaran roda ekonomi, karena dianggap hanya sebagai warga kelas dua. Hal ini juga menyebabkan para pekerja perempuan selalu diupah murah oleh para pemilik modal.

Padahal, perempuan yang bekerja memiliki beban dua kali lipat dari laki-laki karena mereka memiliki peran ganda sebagai pekerja dan juga sebagai ibu yang harus merawat keluarga dan membesarkan anak-anaknya. Perempuan yang bekerja pun sangat besar jumlahnya. Pada tahun 2006 saja, jumlah pekerja perempuan di Indonesia sebesar 40 juta jiwa lebih. Mereka bekerja di sektor formal dan informal. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 juta jiwa lebih di antaranya berada di usia reproduksi (15-45 tahun). Artinya ada kemungkinan para pekerja perempuan ini sudah memiliki keluarga dan anak.

Sekitar 46,01 persen pekerja perempuan umumnya berada di sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian). Sementara perempuan yang bekerja di bidang pekerjaan tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa dan keuangan, real estate dan jasa perusahaan, sebanyak 39,62 persen. Namun kelompok perempuan yang paling besar status pekerjaan terbanyak sebagai buruh sektor informal, yaitu sebesar 54,82 persen. Artinya posisi pekerja perempuan memang hanya dianggap sebagai pekerja tambahan saja untuk membantu suami atau tidak dianggap sebagai pekerja utama.

Kondisi buruh perempuan di sektor formal tidak selalu lebih baik dari perempuan yang bekerja di sektor informal. Buruh sektor formal lebih sulit mendapat hak-hak reproduksi karena dianggap mengganggu produktivitas kerja perusahaan dan menyebabkan biaya produksi semakin membengkak. Selain itu, dengan besarnya jumlah buruh perempuan yang bekerja, maka seharusnya perusahaan tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan. Kebutuhan seperti hak untuk cuti hamil, hak untuk cuti saat keguguran, ketersediaan kamar kecil, ketersediaan ruang laktasi (ruang menyusui) dan juga tempat penitipan anak merupakan kebutuhan yang harus disediakan oleh perusahaan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan tidak pernah disikapi secara serius oleh pemerintah. Negara masih setengah hati dalam memberikan perlindungan bagi perempuan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di ranah kerja, domestik, dan di ranah komunitas serta pengabaian oleh perusahaan terhadap kebutuhan-kebutuhan hak khusus perempuan, menjadi bukti tidak adanya komitmen dan tanggung jawab dari Negara untuk menghapuskan kekerasan yang terjadi serta melindungi kepentingan kaum perempuan.

Maka dari itu, Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Nasional menyatakan sikap:
1. Menuntut pemerintah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat pekerja, termasuk kaum perempuan, agar dapat tekanan ekonomi yang disebabkan oleh krisis yang berkelanjutan;
2. Menuntut pemerintah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan agar dapat memberikan rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan;
3. Menuntut pemerintah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap para buruh, petani, nelayan, petambak, rakyat miskin kota, agar dapat menjalankan haknya untuk menyatakan pendapat dan berserikat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here