Solidaritas untuk Rohingya

0
360

Solidaritas untuk Rohingya:

Hentikan Segera Genosida Atas Kepentingan Bisnis

 

Sejak 2012 kelompok Islam minoritas Rohingya di daerah Rakhine, Myanmar mengalami perlakuan buruk dan penganiayaan secara sistematis (persekusi). Persekusi itu bahkan meningkat hingga taraf genosida atau pelenyapan suatu kelompok tertentu secara disengaja. Kekerasan pertama tahun 2012 telah mengusir sekitar 140.000 orang dan menghilangkan nyawa sekitar 200 warga Rohingya. Kekerasan itu terus berlanjut dengan mengusir dan menembaki laki-laki, perempuan, orang tua hingga anak kecil di perkampungan Rohingya.

Tragedi kemanusiaan itu tentu mewajibkan kita untuk menggalang solidaritas dan menekan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan operasi genosida tersistematis itu. Solidaritas itu tentunya perlu dilandasi oleh pembacaan yang jeli agar dapat meletakkan duduk persoalan dengan tepat. Hal ini sebagaimana maraknya seruan-seruan yang justru bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan diduga bermuatan kepentingan politis di Indonesia dibalik solidaritas terhadap Rohingya.

Dalam berbagai pembicaraan publik, konflik di daerah Rakhine ditampilkan sebagai seolah-olah bersifat horizontal, antara komunitas Buddha dengan Islam, yang dengan demikian dilihat sebagai pertikaian antar agama. Sejumlah provokasi-provokasi yang bernuansa SARA beredar di sosial media—beberapa di antaranya memuat konten foto dan video hoax. Belakangan juga beredar seruan aksi ‘Bela Rohingya’ di depan Candi Borobudur, Jumat 8 September 2017 nanti. Rencana aksi itu dapat dilihat bernuansa SARA karena menyasar simbol agama Buddha.

Jika dilihat lebih jeli, di belakang tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya itu terdapat kepentingan bisnis—eksplorasi minyak dan gas alam beserta jalur pipa distribusi, perkebunan dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara yang baru belakangan ini membuka diri terhadap investasi asing—yang artinya memberi jalan bagi ekonomi neoliberal. Pada 2012, pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Investasi Asing yang memungkinkan kepemilikan saham 100% perusahaan transnasional dengan izin penggunaan lahan hingga 70 tahun.

Sejak saat itu, perampasan lahan yang telah terjadi sejak 1990an mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada saat bermulanya genosida etnis Rohingya, alokasi lahan untuk proyek-proyek bisnis besar mengalami peningkatan 170% dalam rentang waktu 2010-2013. Di wilayah perkampungan Rohingya sendiri belakangan pemerintah Myanmar mengalokasikan 1.268.077 hektar untuk pengembangan korporasi desa, meningkat drastis dari hanya 7.000 hektar pada tahun 2012.

Myanmar merupakan wilayah yang secara geopolitik strategis menghubungkan jalur distribusi, sementara wilayah Arakan-Rakhine yang dihuni etnis Rohingya adalah ladang minyak dan gas. Saat ini telah terbangun ‘Jalur Pipa Shwe’ yang menghubungkan distribusi migas dari Afrika dan Timur Tengah ke China. Melihat etnis Rohingya menghuni wilayah yang strategis bagi kepentingan bisnis, maka genosida yang terjadi besar kemungkinan adalah dalam rangka mengamankan berjalannya operasi bisnis.

Dugaan itu menguat ketika melihat kenyataan dari apa yang sebetulnya terjadi pada awal mula genosida tahun 2012. Ketegangan sosial antara etnis Rohingya dengan komunitas Buddha sebagai mayoritas di Rakhine sebetulnya telah terjadi sejak 1990an. Meskipun ketegangan belum terpecahkan, namun belum pernah ada pembunuhan secara luas yang terjadi sebelum tahun 2012. Persekusi hingga genosida baru terjadi setelah tahun 2012, bersamaan dengan dimulainya neoliberalisasi ekonomi Myanmar lewat pembukaan terhadap investasi asing.

Perlu diketahui bahwa memang telah ada ketegangan antar kelompok yang terjadi di wilayah Rakhine, antara Islam Rohingya minoritas dengan penduduk Buddha mayoritas. Namun, ketegangan itu merupakan hasil dari frustasi rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang melayani kepentingan pemodal. Baik komunitas Rohingya atau penduduk Buddha secara umum merupakan petani dan nelayan yang tergusur, baik akibat perampasan lahan maupun pencemaran ekosistem laut.

Frustasi sosial itu kemudian berbaur dengan kecurigaan-kecurigaan terhadap kelompok yang dianggap ‘bukan bagiannya’. Kecurigaan itulah yang kemudian menyuburkan islamophobia dan rasisme. Pemerintah Myanmar itu sendiri tidak berupaya mendorong rekonsiliasi antar kelompok yang bersitegang, namun justru mensponsori kelompok fundamental yang ikut melakukan persekusi terhadap etnis Rohingya.

Langkah pemerintah Myanmar yang menyokong konflik horizontal itu diungkapkan oleh Direktur Burma Human Rights Network (BHRN) Kyaw Win. Win mengungkapkan bahwa ujaran-ujaran kebencian para Biksu di Myanmar adalah orang-orang yang direkrut oleh tentara untuk dijadikan sebagai Biksu. Para Biksu ‘rekrutan’ itu juga yang menyebarkan provokasi-provokasi yang bernuansa Islamophobia. “Ini didesain oleh tentara, agar rakyat Myanmar bertengkar satu sama lain,” ujar Win dalam wawancaranya dengan Tirto.id.

Dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa konflik di Rakhine yang digambarkan sebagai pertikaian agama merupakan rekayasa. Dalam kata lain, pertikaian yang terjadi tidak dapat dilihat mewakili posisi kelompok agama tertentu. Berbalik dengan yang digambarkan di Rakhine, umat Buddha di Wihara Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menolak kedatangan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi, yang dikabarkan akan datang ke Candi Borobudur, Candi Mendut, serta Wihara Mendut yang letaknya berdekatan.

Rekayasa itu menunjukan adanya kerja-kerja yang sistematis dalam rangka mengamankan kepentingan bisnis di atas tanah yang dihidupi oleh etnis Rohingya. Media-media di Myanmar diketahui melakukan serangkaian propaganda yang membingkai konflik di Rakhine sebagai pertikaian agama. Sementara itu, perampasan lahan dan alokasi untuk kepentingan bisnis sangat jarang diberitakan.

Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya mempertegas bahwa isu SARA akan selalu menjadi komoditas politik yang diperdagangkan untuk kepentingan elite dan kaum pemodal. SARA atau dalam bentuk fundamentalisme agama menjadi alat politik bagi penguasa untuk menyelubungi proyek-proyek neoliberal. Dengan demikian, maka terlalu sederhana dan merusak akal sehat jika memposisikan konflik di Rakhine sebagai pertikaian agama.

Genosida terhadap etnis Rohingya yang mengatasnamakan kepentingan bisnis seharusnya dapat meluruskan fenomena menguatnya fundamentalisme agama di Indonesia. Tegangan sosial antar kelompok atau agama belakangan ini merupakan dampak dari tidak tersalurkannya frustasi rakyat akibat kebijakan neoliberal. Alih-alih mempersoalkan kebijakan neoliberal, rakyat justru diarahkan untuk mencari sosok kambing hitam atas dasar identitas tertentu.

Fundamentalisme agama sengaja ditumbuhsuburkan. Alih-alih memobilisasi massa untuk membela petani Kendeng dan warga tergusur lainnya, aksi besar justru diarahkan ‘membela’ elite kelompok fundamentalis tertentu. Di saat yang sama, tuduhan-tuduhan rasial terhadap etnis tertentu dibiarkan untuk menyelubungi relasi ekonomi yang oligarkis. Sementara itu, serangkaian kerja-kerja propaganda yang tersistematis dilakukan untuk membangkitkan sentimen SARA, seperti yang terungkap lewat jaringan SARACEN yang membuat dan menyebarluaskan konten-konten provokatif dan hoax.

Konfederasi Serikat Nasional dalam hal ini mengutuk segala bentuk tindakan persekusi bahkan genosida terhadap etnis Rohingya. Apa yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang sengaja dilakukan demi kepentingan bisnis dan berjalannya proyek-proyek neoliberal. Pertikaian yang ‘seolah-olah’ terjadi antar kelompok secara horizontal merupakan hasil pengarahan secara sistematis oleh rezim militer yang menguasai pemerintahan Myanmar.

Dengan demikian, kami dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menyatakan:

  1. Mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan persekusi dan genosida, serta melindungi dan memulihkan kehidupan etnis Rohingya.
  2. Segera hentikan provokasi-provokasi yang bernuansa SARA. Provokasi SARA akan memicu dan menyuburkan ketegangan sosial yang memecahbelah rakyat, serta bahwa SARA merupakan komoditas politik permainan elite.
  3. Mengajak seluruh rakyat untuk lebih jeli mengolah informasi agar tidak termakan provokasi dan informasi hoax.
  4. Menyerukan seluruh rakyat dan gerakan sosial untuk bersatu melawan kapitalisme-neoliberal sebagai persoalan pokok yang dialami rakyat pekerja.

 

Jakarta, 06 September 2017

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

 

Hermawan Heri Sutantyo

Plt. Presiden

 

Nuzulun Ni’mah

Sekretaris Nasional

 

Narahubung:

Hermawan: 0822-2152-8192

Nuzul: 0823-1058-9866

 

Referensi:

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here