Solidaritas KSN Untuk SBGTS-GSBI: Mendukung Perjuangan Buruh Melawan Kesewenang-wenangan Kaum Pemodal

0
79 views

Sudah lima tahun emak-emak pekerja PT. Panarub Dwikarya Benoa (PT. PDKB) Tangerang Banten memperjuangkan hak-haknya. Segala upaya telah dilakukan, mulai dari 135 kali aksi, menggalang petisi online, mendatangi lembaga-lembaga negara seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Disnaker Tangerang, Komisi IX DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Perempuan, hingga mengirim pengaduan ke International Labor Organization (ILO). Segala upaya yang dilakukan ini dan rekomendasi resmi yang telah dikeluarkan nyatanya belum juga membuat perusahaan mau memenuhi kewajibannya.

Selama lima tahun ini juga emak-emak pekerja PT. PDKB ini juga mengorganisir perlawanannya dengan baik. Secara kolektif, mereka berupaya untuk saling membantu kehidupan sesama pekerja yang tengah diterpa kesulitan, mulai dari mengorganisir kebutuhan beras bersama, menjual hasil kerajingan tangan sekaligus sambil berpropaganda dan menggalang solidaritas. Dengan kompak, mereka juga mampu mempertahankan konsistensinya memperjuangkan hak-haknya yang diabaikan selama ini.

Perjuangan emak-emak pekerja pembuat sepatu merek Adidas dan Mizuno ini bermula ketika manajemen perusahaan memecat sembilan pimpinan Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Indonesia (SBGTS-GSBI) PT. PDKB. Pemecatan itu sendiri terjadi tidak setelah pendaftaran SBGTS pada 14 Maret 2012. Pihak perusahaan berdalih bahwa pemecatan tersebut adalah dalam rangka efisiensi produksi, bukan terkait pembentukan SBGTS. Betulkah?

Dalam berkas aduan pengurus SBGTS yang dilansir oleh ILO, diketahui bahwa Direktur Produksi tidak menyetujui pendirian SBGTS. Pihak perusahaan hanya merestui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN). Lebih jauh, perusahaan kemudian berupaya mendirikan serikat buruh ‘boneka’ bentukan manajemen, Serikat Pekerja Independen (SPI) pada 20 Juli 2012 dan memaksa anggota BGTS untuk menjadi anggota SPI.

Resistensi perusahaan terhadap serikat buruh ini patut dicurigai terkait dengan upaya emak-emak SBGTS memperjuangkan haknya atas upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Pada awal tahun 2012, perusahaan melakukan penangguhan upah ketika upah minimum kota Tangerang mengalami kenaikan selama tiga bulan. Setelah masa penangguhan itu pun rapelan upah selama tiga bulan tidak dibayarkan kepada 2650 buruh yang 90% di antaranya adalah perempuan.

Penangguhan upah terjadi secara bersamaan dengan penerapan sistem produksi baru, one piece flow, untuk meningkatkan produksi dan mengurangi jumlah buruh. Sistem produksi baru ini memang menjanjikan produktivitas yang berlipat dan memudahkan cara produksi. Namun, kenyataan terjadi sebaliknya di mana para buruh PT. PDKB menambah beban kerja berkali lipat. Tidak hanya mengurangi waktu buruh beristirahat, buruh juga dipaksa bekerja dalam disiplin yang lebih ketat. Disiplin ini diterapkan bahkan bagi buruh perempuan yang sedang hamil enam bulan.

Resistensi perusahaan terhadap serikat buruh semakin terbukti ketika perusahaan menyatakan bahwa mogok yang dilakukan oleh 1300 buruh pada 12-23 Juli tahun 2012 adalah ilegal. Mogok itu sendiri adalah perlawanan atas eksploitasi yang dilakukan perusahaan. Merespon perjuangan buruh tersebut, perusahaan justru melakukan PHK massal terhadap 1300 buruh yang melakukan mogok karena dianggap mangkir.

Selama pemogokan berlangsung, perusahaan juga melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan memobilisir aparat: satpam dan petugas polisi. Perusahaan juga bahkan mengerahkan kelompok paramiliter (preman) dari Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten, Barisan Serbaguna (Banser) dan Masyarakat Pabuaran dari Surabaya. Kekerasan terjadi ketika emak-emak yang sedang melakukan mogok kerja itu ditembakkan gas air mata, dipukuli, didorong dan dilempari benda tumpul. Akibatnya, puluhan buruh terluka dan dua perempuan jatuh pingsan.

Perusahaan melakukan manuver lebih jauh dengan melakukan penutupan pabrik secara sepihak pada Desember tahun 2013. Bersamaan dengan penutupan itu, sebuah pabrik di Brebes, Jawa Tengah dengan nama PT Indokarya Bintang Gemilang mulai beroperasi. PT Indokarya Bintang Gemilang itu sendiri berada di bawah manajemen PT Panarub, induk perusahaan PT. PDKB dengan memproduksi barang yang sama, yaitu sepatu Adidas. Hal ini menunjukkan bahwa jelas perusahaan berupaya untuk menghindari kewajibannya memenuhi hak-hak buruh dengan memindahkan pabriknya.

Persoalan yang dialami oleh buruh PT. PDKB ini adalah masalah bersama yang dihadapi oleh seluruh rakyat pekerja. Tentunya, eksploitasi yang dialami oleh emak-emak militan ini juga dialami oleh setiap buruh yang bekerja di berbagai pabrik. Kita juga mengetahui bahwa segenap tipu daya dan dalih yang digunakan tidak berbeda dengan yang dialami oleh buruh PT. Namyoung di Surabaya atau buruh PT. Uni Alloyindo Prima di Tangerang.

Sudah saatnya buruh merapatkan barisannya dan bersatu padu menyerukan ketidakadilan yang dialami oleh buruh di bawah sistem kapitalisme. Untuk itu, Konfederasi Serikat Nasional dengan ini menyatakan:

  1. Mendukung sepenuhnya perjuangan buruh PT. PDKB. Segera bayarkan kekurangan upah dan pesangon yang layak
  2. Membenarkan mogok yang dilakukan oleh buruh PT. PDKB. Pernyataan mogok ilegal oleh perusahaan melanggar hak buruh untuk melakukan pemogokan yang dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
  3. Mendesak pemerintah untuk memberikan tanggapan rinci dan melakukan penyelidikan terkait keterlibatan aparat kepolisian dan kekuatan lainnya yang terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan serta mengusut penghalangan perusahaan terhadap hak buruh untuk berserikat
  4. Menyerukan solidaritas dan perlawanan bersama terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kaum pemodal selama ini. Sudah saatnya buruh membangun kekuatan politik alternatif untuk menghentikan penindasan di bawah sistem kapitalisme.

 

Dari Konfederasi Serikat Nasional untuk seluruh rakyat pekerja

Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan!

Maju, Lawan, Menang!

 

Jakarta, 2 Maret 2017

 

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

Koswara

Presiden

Hermawan Heri Sutantyo

Sekretaris Nasional

 

Narahubung:

Koswara: 0821-1375-9010

Hermawan: 0822-2152-8192

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here