Siaran Pers SP Perjuangan: Gugatan Terhadap Manajemen Bank Maybank Indonesia

0
3015
Tuntutan SPPBMI. Sumber: Nyataberjuang.org
Tuntutan SPPBMI. Sumber: Nyataberjuang.org

Karyawan-karyawati PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Bank Maybank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama SP Perjuangan, akan melakukan Aksi Unjuk Rasa yang akan dilaksanakan pada 11-12 Februari 2019 di Kantor Pusat PT. Bank Maybank Indonesia, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Unjuk rasa ini sebagai wujud penegakan UU Ketenagakerjaan, perjuangan untuk melindungi hak-hak karyawan-karyawati menjelang Maybank menuju era Digital Banking dan bentuk jawaban atas sikap Manajemen yang tidak ingin berunding dengan SP Perjuangan serta lebih memilih menghindari permintaan dialog/berunding dengan berbagai alasan.

Bahwa permasalahan yang mengemuka adalah masalah ketenagakerjaan namun tidak terbatas pada menghentikan perundingan PKB dan mendorong dilakukannya verifikasi ulang yang sesuai dengan aturan perundangan yang ada, permintaan perundingan atas permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

Bahwa patut diduga apa yang dilakukan oleh manajemen adalah dalam upaya membungkam suara karyawan-karyawati yang tergabung dalam SP Perjuangan (union busting) yang secara konsisten menyuarakan agar manajemen patuh pada aturan baik yang ada di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun dalam UU Ketenagakerjaan serta lebih menghargai karyawan-karyawati.

Secara sistematif dan masif mencoba melemahkan SP Perjuangan hingga Ketua-nya di PHK karena mangkir, upaya persuasif yang dilakukan oleh Serikat tidak digubris sementara PKB secara jelas telah mengatur hal ini.

Terhadap transparansi penilaian kinerja juga semakin jauh dari harapan, terkesan penilaian sudah di proteksi dan patut diduga banyaknya karyawan-karyawati yang memperoleh nilai ‘need improvement’ (perlu perbaikan) untuk memuluskan pengurangan karyawan-karyawati dengan pesangon murah dengan alasan low performance. Selain cara licik untuk menahan kenaikan upah Pekerja.

Tidak transparansi juga terjadi dalam hal struktur skala upah. Permintaan perundingan tidak ditanggapi oleh manajemen. Dampaknya cukup banyak karyawan-karyawati yang tidak naik gaji dengan alasan sudah mencapai puncak pada bandingnya.

Terbengkalainya penyelesaian permasalahan di atas, membuat sebagian besar karyawan-karyawati yang mengeluhkan nilai P2K (penilaian prestasi kerja) yang tidak transparan dan akurat sementara mereka sudah memberikan lebih termasuk rangkap pekerjaan tetapi tetap diberikan nilai ‘need improvement’ yang berdampak tidak ada kenaikan gaji bahkan mereka yang mendapatkan nilai sesuai target juga tidak ada kenaikan gaji karena sudah ‘mentok’. Semua itu tidak sebanding dengan pengorbanan para karyawan-karyawati.

Keresahan juga terjadi pada hampir semua marketing karena beban target dan kewajiban menjual produk asuransi yang ‘mencekam’ hingga terjadi penekanan di antaranya berupa wajib hadir pada hari Sabtu untuk mengejar target asuransi. Sulitnya mengejar target dan perolehan insentif (Sales Incentive Program) karena semua target saling dikaitkan.

Sementara itu Karyawan-karyawati di Unit Operasional dan Back Office turut dilibatkan dalam kegiatan marketing di luar kantor beserta target yang sebenarnya di luar pekerjaan utama dan job desk-nya.

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan apabila merujuk PKB yang seharusnya melibatkan Serikat Pekerja tetapi pada kenyataannya SP Perjuangan tidak pernah dilibatkan dalam setiap kebijakan. Ini sangat melukai karena pada kenyataannya kebijakan tersebut penuh dengan ancaman kepada pekerja yang di antaranya sangat tidak tepat. Permintaan perundingan beberapa kali diajukan pun ditolak dengan berbagai alasan yang dicari-cari dengan mengabaikan hak Serikat Pekerja.

Yang kemudian menjadi puncak kekecewaan SP Perjuangan yaitu pemaksaan proses perundingan PKB dengan mengabaikan aturan hukum yang ada. Bahwa manajemen Maybank mengetahui dengan jelas karena turut hadir dan terlibat dalam acara verifikasi, belum adanya kesepakatan mengenai tata cara verifikasi tetapi secara sepihak mengakui data yang dipaparkan oleh Human Capital dan serta merta dianggap benar dengan sama sekali mengabaikan tata cara yang diatur dalam pasal 121 UU No 13 tahun 2003 maupun pasal 20 ayat (3) Permenakertrans RI No 28 tahun 2014.

Pada hari ini, SP Perjuangan menyatakan dan menuntut:

  1. Hentikan PHK akibat restrukturisasi, penutupan Kantor atau Unit Kerja, jalankan pasal 151 ayat 1 UU No 13 tahun 2003, siapkan Karyawan-karyawati menuju industry 4.0 dan digitalisasi perbankan.
  2. Hentikan perundingan PKB dan lakukan verifikasi ulang sesuai UU 13/2003 dan Permenakertans 28/2014.
  3. Rundingkan struktur skala upah dan kenaikan gaji dengan Serikat Pekerja
  4. Lakukan penilaian P2K dengan transparan, adil dan terukur.
  5. Hilangkan disparitas upah pekerja lama dengan pekerja baru / pro-hire
  6. Libatkan serikat dalam penentuan vendor asuransi kesehatan.
  7. Jalankan PKB dengan bertanggungjawab (LKS Bipartit, sekretariat, penentuan sanksi, dll).
  8. Ganti Direktur Human Capital karena tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam bekerja.
  9. Hentikan praktek perbudakan, berikan lembur kepada BG 49 dan 50 dan penginputan lembur 7 hari sebelumnya.
  10. Pekerjakan kembali Ketua SP Perjuangan BMI SPAI FSPMI, alasan PHK manajemen batal demi hukum.
  11. Menolak upah murah melalui outsourcing dan magang di Maybank.
  12. Hentikan day in lieu sebagai pengganti training hari libur

 

Kami tidak menghendaki aksi unjuk rasa ini apabila Manajemen Maybank Indonesia mau duduk bareng bicara sesuai kaidah yang ada. Arogansi yang ditunjukan seakan meminta kami untuk menyuarakan dengan lebih kuat lagi dan inilah yang terjadi.

 

Narahubung:

SM Kristianto (Ketua SP Perjuangan Bank Maybank Indonesia) – 08176801458

Zulva Indra (Wakil Ketua SP Perjuangan Bank Maybank Indonesia) – 08179846962

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here