Sudah sejak lama manajemen PT. Fast Food Indonesia (restoran KFC) melakukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja. Pelanggaran yang dilakukan yaitu mutasi sepihak, penerapan sistem kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan pengabaian hak rekreasi. Pelanggaran-pelanggaran ini menjadi dasar tuntutan Serikat Pekerja KFC (SPEK) dalam aksinya sejak 1 Oktober 2016 silam.

Mutasi Sepihak Pengurus Serikat

Kesewenang-wenangan pihak manajemen dialami oleh empat pengurus Serikat Pekerja KFC (SPEK). Kontribusi I Wayan Enggar, Eni Herawati, Pranajaya Ardytian dan Moh. Hariski itu seakan tidak dihargai ketika pihak manajemen dengan sepihak melakukan mutasi. Mutasi sepihak ini menciptakan kekhawatiran para pekerja KFC karena dapat berdampak pada penurunan upah akibat meningkatnya biaya transportasi dan menganggu kenyamanan bekerja.

“Alasan perusahaan melakukan mutasi adalah adanya kelebihan sumber daya manusia,” ungkap Ketua SPEK Anthony Matondang. Keempat pekerja tersebut dimutasi ke gerai KFC Juanda Terminal 2 Sidoarjo

Kasus Wayan bermula ketika pada tanggal 2 September 2016 ia diperintahkan untuk dimutasi oleh Manajer KFC Royal Plaza Surabaya Irawan. Hingga sebelum keluar permintaan tersebut, Wayan ditempatkan di KFC Royal Plaza Surabaya. Sementara untuk kasus Eni, Ia dimutasi oleh Manajer KFC Ramayana Rozak pada tanggal 17 September 2017 setelah lima tahun ditempatkan di KFC Ramayana Sidoarjo. Untuk kasus Pranajaya dan Hariski, diminta untuk dimutasi pada tanggal 9 September 2017.

Baik pada kasus Wayan, Eni ataupun Pranajaya dan Hariski, pemberitahuan mutasi keempatnya menyalahi prosedur karena mengandung unsur pemaksaan. Perusahaan memang berwenang untuk mengangkat, menetapkan, atau mengalihtugaskan satu jabatan ke jabatan lainnya atau satu tempat ke tempat lainnya di lingkungan perusahaan. Meskipun demikian, prosesnya harus mempertimbangkan hak-hak pekerja, termasuk mempertimbangkan aspek domisili pekerja.

Anthony menceritakan bahwa mutasi dilakukan perusahaan secara sepihak karena mengabaikan prinsip-prinsip manusiawi yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). “Setiap keputusan harus dikomunikasikan dengan efektif dengan pekerjanya serta mempertimbangkan asas kemauan, kemampuan serta domisili,” ujar Anthony yang juga merupakan pengurus Federasi Serikat Rakyat Pekerja (FSRP) Surabaya. “PKB mengatur bahwa mutasi diberitahukan paling lambat 30 hari, namun pihak manajemen baru mengeluarkan pemberitahuan kurang dari 2 minggu.”

Dalam hal ini, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa “penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi”, dan di ayat (2) bahwa, “penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.”

Pihak KFC Melanggar Ketentuan Normatif

Selain mempersoalkan mutasi yang sewenang-wenang, serikat pekerja juga mempertanyakan sistem kontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan oleh pihak manajemen KFC. Pemberlakuan sistem kontrak ini awalnya bermula di tahun 2006 ketika manajemen KFC mengeluarkan program ‘Pelatihan dan Pendidikan’. “Program tersebut adalah taktik manajemen untuk melakukan rekrutmen buruh kontrak,” ungkap Anthony.

Undang-undang memang memperbolehkan suatu perusahaan menerapkan sistem kontrak dalam bentuk PKWT. Namun, sistem kontrak hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. Pekerjaan yang dimaksud yaitu, pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun, pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau kegiatan yang masih dalam masa percobaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jenis pekerjaan yang terdapat di dalam proses produksi KFC bukanlah pekerjaan yang sementara sifatnya, melainkan terus berkelanjutan. Atas dasar peraturan tersebut, maka perusahaan tidak dapat memberlakukan sistem kerja kontrak.

Manajemen KFC juga tidak memenuhi hak rekreasi yang telah diatur di PKB bagian ‘Kesejahteraan Pekerja KFC’. Sudah lebih dari 3 tahun pekerja KFC tidak menikmati hak rekreasi. Sementara itu, manajemen KFC pun tidak memberikan penjelasan secara tertulis terkait hak pekerja ini.

Aksi pekerja di gerai KFC
Aksi lanjutan SPEK-FSRP di gerai KFC Surabaya (10/12). Kredit foto: SPEK-FSRP

Perjuangan Serikat Pekerja KFC Menuntut Hak Pekerja

Merespon kesewenang-wenangan tersebut, serikat pekerja kemudian mendatangi kantor pusat KFC di Jakarta pada hari Rabu 11 Januari 2017. Dari pertemuan tersebut, KFC pusat menjanjikan akan memberikan jawaban secara tertulis pada Jumat 13 Januari 2017.

Pertemuan Bipartit SPEK-FSRP dengan KFC Pusat di Jakarta, (11/01). Kredit foto: SPEK-FSRP

Berdasarkan jawaban tertulis dari pihak KFC pusat, dinyatakan bahwa Eni akan bekerja kembali di Sidoarjo. Namun, belum diketahui pasti lokasi gerai yang dimaksud oleh pihak manajemen, antara KFC Ramayana (tempat Eni bekerja sebelumnya) KFC Gadjah Mada atau KFC Sun City. Pada kasus Hariski, Ia bersedia dimutasi karena lokasi kerjanya yang baru masih bertempat di Surabaya, di gerai KFC Marvell City Mall.

Sementara untuk Pranajaya dan Wayan, pihak manajemen bersikeras akan melakukan mutasi karena menganggap telah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Merespon jawaban tersebut, SPEK menolak keputusan manajemen. Serikat menawarkan jika seandainya keputusan mutasi untuk Pranajaya dan Wayan tidak dapat dicabut, setidaknya penempatan kerjanya masih berada di Surabaya

Perusahaan juga enggan memenuhi hak rekreasi pekerja. Alasan yang diutarakan adalah situasi dan kondisi perekonomian perusahaan sejak tahun 2014 hingga 2016 belum memungkinkan untuk memberikan tunjangan rekreasi. “Alasan manajemen itu mengada-ada. Kami sangat mengetahui kondisi perusahaan yang stabil,” ujar Anthony.

Terkait sistem kontrak, manajemen KFC mengatakan tidak bersedia mengangkat status kontrak menjadi permanen karena dianggap tidak mempunyai dasar hukum. “Padahal Disnaker Surabaya telah mengeluarkan nota sebanyak tiga kali yang isinya meminta manajemen KFC mengangkat status buruh kontrak,” kata Anthony menjelaskan. “Manajemen KFC menginginkan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. “Jika perusahaan menginginkan putusan PHI, kami siap untuk terus mengawal kasus ini,” pungkasnya.

Kontributor: Anthony Matondang (DPP FSRP)

Editor: Rizal Assalam (Staf Media Propaganda dan Pendidikan KSN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here