Serikat Buruh Migran: Sekolah Politik Bagi Perempuan (Bagian 2)

0
122
Kabar Bumi in the ‘Feminist Carnaval’ in Bali (10/14). Photo: Kabar Bumi.
Kabar Bumi in the ‘Feminist Carnaval’ in Bali (10/14). Photo: Kabar Bumi.

Pengorganisiran Keluarga Buruh Migran

Pengalaman dan kepercayaan diri yang dilatih selama berorganisasi di Hong Kong ini menjadi bekal penting terutama ketika para perempuan itu pulang ke Indonesia. Melewati momentum tumbuhnya kesadaran atas permasalahan yang dialami, perempuan buruh migran belajar akan pentingnya membangun organisasi di daerah asal. Tidak hanya itu, mereka juga berupaya untuk menghubungkan pengorganisiran di daerah asal dengan di negara penempatan buruh migran.

Pengalaman-pengalaman bekerja sebagai buruh migran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berhubungan erat dengan situasi di daerah asal. Pertama, adanya buruh migran terkait erat dengan masalah pemiskinan yang terjadi di daerah-daerah kantung buruh migran. Kedua, kasus-kasus seperti overcharging biasanya diiringi dengan praktek penahanan dokumen dan intimidasi terhadap keluarga buruh migran oleh agen.

Salah satu organisasi buruh migran yang ada di Indonesia, Kabar Bumi, dibentuk atas dasar latar belakang tersebut. Kabar Bumi telah melalui proses panjang, terutama hasil pembelajaran dan refleksi buruh migran selama berorganisasi di Hong Kong. Proses yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan politik dan advokasi kasus.

ATKI Indonesia adalah nama organisasi sebelum menjadi Kabar Bumi pada 2015. ATKI Indonesia ini merupakan organisasi yang berjaringan dengan ATKI Hong Kong, ATKI Taiwan dan ATKI Makau. Dalam rentang 2007-2015, ATKI Indonesia menurut Karsiwen masih berfokus pada penanganan kasus dan layanan informasi seputar buruh migran. “ATKI belum fokus mengorganisir keluarga buruh migran di daerah-daerah.”

Dalam rentang waktu yang sama, aktivis buruh migran itu juga mendapat sejumlah pendidikan-pendidikan politik. “Waktu itu kita mendapat buku panduan yang menjelaskan tentang hubungan harga pupuk yang mahal dengan persoalan buruh migran,” kata Karsiwen. Buku itu memantik kesadaran bahwa masalah yang dialami buruh migran terjadi tidak hanya di negara penempatan, melainkan berakar dari permasalahan kemiskinan dalam negeri.

“Sebelumnya hanya berkutat pada kasus, tapi sebetulnya apa sih akar permasalahannya? Kasus banyak kita tangani, tapi tidak banyak perubahan,” ujar Karsiwen merefleksikan proses pembelajarannya.

Pendidikan politik juga didapatkan ketika buruh migran semakin memperdalam advokasi kasus overcharging. Tahun 2006, ATKI Hong Kong mengadakan survei pendataan korban overcharging. Melalui survei itu, buruh migran mendapat pengetahuan terkait kebijakan negara yang melandasi kebijakan Biaya Penempatan. “Karena kita mengadakan survei, maka kita ‘dipaksa’ untuk belajar dan membaca lebih banyak,” tambah Karsiwen.

Adanya interaksi dengan sektor-sektor rakyat, khususnya petani yang mengalami perampasan lahan, ikut berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik bagi buruh migran. ATKI Indonesia ketika itu merupakan bagian dari Front Perjuangan Rakyat (FPR), sebuah aliansi multi-sektor di Indonesia. Melalui aliansi itu, aktivis buruh migran dapat merefleksikan pengalamannya dengan situasi pemiskinan yang terjadi di daerah asal.

Salah satu momentum yang mempertemukan buruh migran dengan isu tanah adalah kasus-kasus perampasan lahan di berbagai daerah antara 2007-2015. Kasus tersebut membangun kesadaran karena berkaitan langsung dengan buruh migran. Menurut Karsiwen, keluarga buruh migran yang berasal dari ATKI Indonesia menjadi korban yang dirampas tanahnya. “Kasus itu diadvokasi oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan banyak anggota ATKI bergabung dengan AGRA.”

Sementara dalam hal penanganan kasus, advokasi yang dilakukan biasanya membutuhkan adanya tenaga yang mengurus di daerah asal. Tenaga yang dibutuhkan misalnya menemui dan memberikan konseling pada keluarga korban, mengumpulkan dokumen pelaporan kasus, dan pengacara. “Kasus yang dialami buruh migran biasanya menyangkut hukum pidana, seperti penahanan dokumen. Kita butuh banyak tenaga yang memahami hukum,” kata Eni Lestari.[i]

Pengalaman penanganan kasus Erwiana ikut menguatkan kebutuhan adanya serikat keluarga buruh migran. Antara 2013-2014 merupakan tahun-tahun pertama penanganan kasus yang membutuhkan banyak tenaga di Indonesia, seperti dalam hal mendampingi Erwiana selama perawatan di rumah sakit, menyusun kronologi, dan mengurus dokumen pelaporan kasus. “Selama ini kasus ditangani dengan kunjungan satu atau dua kali, sementara kasus Erwiana lebih panjang,” ujar Karsiwen.

Proses pembelajaran dan refleksi yang dilalui menyediakan fondasi bagi terbentuknya Kabar Bumi. Nama ‘Kabar Bumi’ itu sendiri dipilih untuk mengakomodasi anggota-anggota serikat di Hong Kong selain ATKI, seperti Liga Pekerja Migran Indonesia (LIPMI) atau Serikat Pekerja Rumah Tangga Indonesia (Indonesia Migrant Workers Union/ IMWU). Selain itu, nama Kabar Bumi juga memungkinkan perluasan cakupan pengorganisiran meliputi anggota keluarga buruh migran dan calon/ mantan buruh migran.

Dalam menjalankan organisasi, Kabar Bumi menggunakan konsep pengorganisiran multi-sektor. Atas hasil pendidikan politik yang didapatkan, Kabar Bumi menyadari adanya irisan-irisan lintas sektor yang terdapat dalam diri seorang buruh migran. Menurut Karsiwen, mayoritas buruh migran berasal dari keluarga penggarap tanah: petani atau buruh tani. Sekembalinya ke Indonesia, buruh migran kembali menghadapi isu-isu pertanahan mengingat latar belakang  keluarganya.

Basis Kabar Bumi di Ponorogo misalnya, salah satu kegiatan yang diadakan adalah diskusi-diskusi mengenai program Kartu Tani dan Perhutanan Sosial. Diskusi mengenai isu pertanahan itu muncul dengan digunakannya konsep pengorganisiran multi-sektor. “Banyak anggota yang membutuhkan pendidikan tentang isu pertanahan. Kita berusaha mengakomodasi kebutuhan anggota, tidak hanya kasus-kasus yang terjadi di Hong Kong,” tambah Karsiwen.

Kabar Bumi menggunakan cara-cara yang menarik dalam pengorganisiran. Kegiatan rutin yang diadakan setiap bulannya adalah diskusi bulanan yang dikemas sebagai ‘arisan’.  Pertemuan itu biasanya membahas tentang kasus, advokasi kebijakan dan kebutuhan-kebutuhan anggota—termasuk kebutuhan pemahaman tentang isu pertanahan.

Arisan tidak hanya ditempatkan sebagai ruang pertemuan bagi anggota organisasi. Melalui arisan, para perempuan anggota juga mengorganisir pasangan mereka. Pentingnya keterlibatan keluarga, terutama suami, ini disadari betul oleh Kabar Bumi. Berdasarkan pengalaman Karsiwen selama ini, perempuan buruh migran akan menghadapi kembali tantangan domestifikasi saat pulang ke Indonesia. Ruang gerak perempuan menjadi terbatas karena dibebani dengan urusan rumah tangga.

“Tantangan itu menyadarkan kami tentang pentingnya mengorganisir suami-suami mantan buruh migran: memberi pendidikan, merekrut, melibatkan suami dalam kegiatan organisasi,” kata Karsiwen.

Cara yang dilakukan untuk mengorganisir suami anggota adalah dengan mengadakan arisan di rumah anggota-anggota secara bergilir. Setiap anggota akan mendapat jatah menjadi tuan rumah arisan. Cara ini dilakukan dengan harapan agar suaminya dapat mengetahui kegiatan positif istrinya dan secara perlahan terlibat dalam kegiatan organisasi. “Saat arisan, para perempuan berdiskusi, sementara laki-laki menjaga anak.”

 

Penutup: Refleksi Pembelajaran

Dengan ditempa dalam ‘Sekolah Politik’, perempuan buruh migran mengalami sejumlah transformasi. Perempuan pertama kali menyadari permasalahan yang dialami dirinya sendiri sebagai buruh migran. Ketika perempuan mulai aktif berorganisasi, ruang-ruang pembelajaran semakin terbuka luas dan memantik peningkatan kesadaran sebagai bagian dari kelas pekerja dan kapasitas politik bagi dirinya sendiri.

Kesempatan yang terbuka di Hong Kong untuk berorganisasi menjadi faktor krusial yang memungkinkan pengorganisiran dan pendidikan bagi perempuan buruh migran. Perempuan yang dapat terekspos dengan budaya baru yang membongkar cara pikir patriarkal tentang posisi perempuan dalam masyarakat. Pengalaman berorganisasi di Hong Kong membantu perempuan dalam mengembangkan dan mengekspresikan dirinya di ruang publik.

Hasil pembelajaran yang didapatkan ketika berorganisasi di Hong Kong menjadi bekal penting dalam melanjutkan pengorganisiran di daerah asal. Buruh migran menyadari bahwa persoalan yang dialaminya tidak terlepas dari situasi pemiskinan yang terjadi di daerah asalnya. Para perempuan ini kemudian pulang ke Indonesia dan membangun organisasi yang melingkupi buruh migran dan keluarganya serta bekerja bersama dengan berbagai sektor kelas pekerja.


[i] Diskusi informal dengan Eni Lestari, 20 Oktober 2018.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here