Sejarah Perjalanan Federasi Serikat Buruh Karya Utama

0
245 views
Buruh Perempuan SBKU-GTI – FSBKU Pada Aksi May Day Tahun 2012. Kredit: Nuzulun Ni’mah (FSBKU)
*Buruh Perempuan SBKU-GTI – FSBKU Pada Aksi May Day Tahun 2012. Kredit: Nuzulun Ni’mah (FSBKU)

Tangerang yang terletak 40 kilometer di sebelah barat Jakarta merupakan salah satu pusat industri manufaktur di Indonesia.[1] Sejak tahun 1970-an, saat Jakarta telah mulai kewalahan menanggung tekanan akibat urbanisasi, Tangerang dilirik sebagai salah satu wilayah penyangga khusus industri.[2]

Selama 30 tahun kemudian terjadi beberapa kali perombakan wilayah administratif. Pemerintah (pusat dan daerah) menyusun rencana tata-ruang dan menetapkan lokasi-lokasi kegiatan industri manufaktur berorientasi ekspor, utamanya pula dengan membangun jalan tol sebagai sarana penunjang. Selama itu pula, pabrik-pabrik mulai berdiri sesudah tanah-tanah pertanian (tegalan, perkebunan karet) beralih dari tangan tuan tanah ke pengusaha.

Para bekas pemilik tanah ini kemudian beralih usaha mendirikan rumah-rumah sewa untuk buruh pabrik migran yang mulai memasuki Tangerang (lihat: Saptari 2008; Surtiari 2008).[3] Melalui seluruh proses ini, baik yang patuh maupun yang melanggar rencana tata ruang, industri saat ini menduduki ruang sepanjang pinggiran Sungai Cisadane, Batuceper, Jatiuwung, dan Cipondoh (di Kota Tangerang); hingga wilayah-wilayah yang lebih luar seperti Balaraja, Tigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Legok, Kosambi, dan Serpong (di kabupaten Tangerang). Sejumlah perusahaan memperoleh hak untuk membangun kawasan industri. Lima kawasan industri utama Tangerang yang dikelola perusahaan swasta, semuanya mengiklankan akses yang mudah ke mulut jalan tol (lihat Tabel 1).

Dengan riwayat industrialisasi yang cukup panjang selama 40 tahun tersebut, Tangerang merupakan sebuah laboratorium hidup tempat kepadatan kepadatan industri manufaktur membutuhkan tenaga kerja murah dengan cara yang semudah-mudahnya. Tangerang banyak disebut dalam literatur perburuhan Indonesia karena maraknya kejadian pelanggaran hak-hak perburuhan. Berbagai kasus demonstrasi dan pemogokan buruh menjadi penanda arah gerakan buruh di daerah Tangerang.[4] Sebagai laboratorium hidup, persoalan buruh di Tangerang menggambarkan kompleksitas hubungan politik-ekonomi antara kepentingan pemodal, kebijakan negara dan tangan-besi aparat kepolisian.

Aspek lain dari pertumbuhan industri manufaktur di Tangerang, dan Banten secara umum, adalah sejarah kekerasannya. Sebagaimana dulu para tuan tanah menyewa jawara untuk mengamankan tanah perkebunan, jawara generasi sekarang disewa untuk pembebasan lahan dan mengamankan pabrik. Jawara lokal kerap menjadi perpanjangan tangan perusahaan, untuk menakut-takuti buruh dan menghadang demonstrasi serikat buruh.

Di lain waktu, tenaga mereka kembali dibutuhkan untuk membungkam protes warga sekitar pabrik yang mengeluhkan banyak soal, dari bising mesin sampai limbah pabrik. Sudah menjadi semacam pengetahuan umum pula tentang keterlibatan jawara dalam penyaluran tenaga kerja.[5] Seperti yang terjadi di banyak wilayah industri, penyaluran tenaga kerja merupakan peluang usaha yang diambil oleh siapapun yang memiliki akses terhadap lowongan kerja di perusahaan. Ini yang menjadi satu karakteristik permasalahan sosial di Tangerang dan Banten secara umum.

Nyatalah bahwa Tangerang sudah sarat dengan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Ketegangan-ketegangan dalam hubungan industrial adalah salah satunya. Di tengah lanskap persoalan inilah gerakan buruh Tangerang tumbuh. Tangerang merupakan tempat kelahiran Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU). Federasi ini merupakan satu dari sedikit organisasi buruh alternatif yang diembrionya terbentuk pada akhir masa Orde Baru, dan masih bertahan hingga sekarang.

Tabel 1

Kawasan Industri Utama di Tangerang.

Nama Luas (Ha) Jumlah Perusahaan Penyewa
Cipta Cakra Murdaya Balaraja Industrial Estate, Balaraja. 300 Na
Kawasan Industri dan Pergudangan Cikupamas, Cikupa. 250 118
Millenium Industrial Estate. 400 57
Taman Tekno Bumi Serpong Damai, Serpong. 200 664
Balaraja Industrial Park, Balaraja. 300 Na

Diolah dari beberapa sumber, antara lain Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Propinsi Banten.

Muasal FSBKU dapat ditelusuri sejak pertengahan 1995, ketika sekumpulan buruh, kebanyakan migran dari kota-kota di Jawa tengah dan Jawa Timur, saling bertemu dan berbagi kesulitan yang dihadapi di pabrik. Kegiatan yang mereka lakukan antara lain adalah arisan.[6] Nama Paguyuban Karyo Utomo (PKU)[7]dicetuskan pada 1997 ketika dua penggiatnya diseret ke kantor Komando Distrik Militer (KODIM) setempat lantaran aparat keamanan mencurigai semua bentuk pertemuan buruh.

Dalam pembelaannya, dua orang tersebut menjelaskan pertemuan mereka merupakan pertemuan “kelompok arisan buruh yang berasal dari daerah Jawa, yang bernama Paguyuban Karyo Utomo (PKU).[8] Kecurigaan aparat keamanan dan kejadian penangkapan tersebut tidaklah mengherankan, menimbang memanasnya situasi politik pada akhir 1990-an. Serikat buruh independen di luar SPSI mulai terbentuk, dan pada saat yang sama pula suara oposisi politik di tingkat nasional mulai kencang terdengar.

Pada perkembangan selanjutnya, PKU mendapati bentuk organisasi paguyuban ternyata kurang dapat diterima di lembaga-lembaga resmi seperti Dinas Tenaga Kerja, lembaga perselisihan perburuhan,dan bahkan forum bipartit.[9] Karena itu, pada 2000, anggota-anggota PKU yang sudah membentuk serikat buruh tingat pabrik melakukan pembicaraan untuk membentuk suatu wadah yang menggabungkan serikat-serikat buruh tingkat pabrik (SBTP). Sementara buruh-buruh dari berbagai perusahaan, yaitu  mereka yang belum bergabung dalam serikat buruh, membentuk Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama (SBPKU).[10]

Pada Agustus 2000, wakil-wakil SBTP dan SBPKU membentuk Forum Serikat Buruh Tingkat Perusahaan (FSBTP) sebagai bentuk antara menuju pembentukan federasi serikat buruh. Kemudian, pada Kongres I di RM Gudeg Jogja – Citra Raya, Tangerang, pada 22 April 2001 terbentuklah Federasi Serikat Buruh Karya Utama.[11] FSBKU boleh dikatakan tumbuh berkat tempaan pengalaman menangani berbagai macam jenis kasus.

Sebagaimana serikat buruh lainnya, FSBKU menghadapi tekanan baru sejak diterapkannya hubungan kerja fleksibel. Pergeseran persoalan perburuhan tercermin pada kasus yang sepanjang 2002-04 dan sepanjang dua tahun itu pula keanggotaan FSBKU menurun tajam karena terjadi pemecatan besar-besaran di beberapa pabrik yang menjadi anggotnya.[12] Pemecatan tersebut beriringan perubahan hubungan kerja yang mengorbankan buruh tetap.

Hingga tahun 2016, FSBKU memayungi sekitar 40 serikat buruh dengan keanggotaan mencapai 5.000 anggota, yang tersebar di empat (4) provinsi mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Lampung dan Sulawesi Tengah dari berbagai sektor industri (Profil FSBKU, 2016). Pengalaman bertahun-tahun menangani kasus perburuhan, dan menentang kebijakan yang merugikan buruh, rupanya sudah memberi landasan yang lebih dari cukup FSBKU untuk menyimpulkan agenda advokasi utamanya: melawan politik upah murah dan pemberangusan serikat buruh, serta menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Tiga agenda advokasi tersebut kurang lebih mencerminkan persoalan perburuhan yang menonjol saat ini. Di dalam menggalang kerja advokasi, FSBKU aktif terlibat dalam berbagai aliansi – baik aliansi jangka pendek maupun panjang, dan baik yang berbasis isu advokasi maupun kewilayahan.[13]

Di samping menempuh strategi advokasi yang umum ditempuh serikat buruh lainnya, FSBKU mengembangkan pola baru penanganan kasus perburuhan. Kata kunci yang dipakai adalah: buruh pengacara, yaitu buruh yang berpengetahuan seperti pengacara. Dengan cara ini, FSBKU mendorong buruh untuk bersama-sama mendidik dirinya sendiri agar punya pemahaman hukum dan mampu membela dirinya.[14]

Secara praktis, di dalam setiap penanganan kasus, buruh bekerja sama dengan pengurus serikat dalam menelaah kondisi pabrik. Penggiat buruh bisa membantu dengan memberikan informasi tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dengan kata lain, dalam kerja pembelaan kasus, serikat memposisikan buruh sebagai subyek.

Pengurus mendampingi di samping buruh, namun keputusan seluruhnya diambil oleh buruh. Dalam operasional sehari-hari serikat, banyak cara lain diterapkan untuk memperkuat pemahaman anggota. Misalnya, sekretariat FSBKU mengembangkan sebuah formulir isian untuk kelompok buruh tingkat pabrik. Formulir ini menanyakan kondisi perburuhan di tingkat pabrik secara terperinci, dan dimaksudkan untuk membimbing orang yang mengisikannya untuk mengingat kembali fakta-fakta penting, situasi pabrik dan buruh-buruhnya. Secara khusus, gagasan tentang buruh-pengacara ini mendorong buruh untuk belajar bersama.

Dalam konteks belajar bersama itu, FSBKU mengadakan “sekolah malam” bagi buruh anggotanya. Kegiatan ini dialamatkan untuk mereka yang sudah cukup lama berkecimpung dalam kegiatan serikat. Menyadari keberanian untuk membela diri belumlah cukup, maka “sekolah malam” dimaksudkan agar buruh semakin terdidik dan dengan demikian kekuatan buruh akan terbangun lebih cepat. Topik-topik utama yang muncul dalam “sekolah malam” antara lain adalah tentang sejarah gerakan buruh Indonesia dan dunia, ekonomi-politik, penilaian terhadap situasi (ekonomi politik), serta tentang perempuan dan gerakan.

Topik lainnya adalah cara memfasilitasi kegiatan/pertemuan pendidikan.[15] “Sekolah malam” yang masih berlangsung hingga hari ini diadakan setiap hari Minggu, bertempat di sekretariat serikat di jalan Citra Raya, Tangerang. Lewat “buruh pengacara” dan “sekolah malam” ini dapat kita lihat bahwa konsentrasi penguatan basis anggota memang merupakan pilihan kerja FSBKU dalam berserikat.

 

*Tulisan disadur dari Bambang TD dan Syarif Arifin, “Kesadaran Kelas dan Transformasi Ruang Kota:  Strategi Serikat buruh di Tangerang dan Pekalongan” dalam Jafar Suryamenggala, Ed, Kebangkitan Gerakan Buruh: Refleksi Era Reformasi, Marjin Kiri: 2014. Beberapa catatan tambahan diberikan untuk memperbarui situasi terkini dari FSBKU. Dimuat ulang untuk tujuan pendidikan atas dasar persetujuan penulis.

 

[1] Saat ini Tangerang terbagi menjadi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kecuali disebutkan secara khusus, Tangerang dalam naskah ini menunjuk pada tiga kota/kabupaten tersebut.

[2] Melalui Instruksi Presiden No. 13/1976, Tangerang diintegrasikan dalam wilayah Jabotabek(Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) – dan kemudian menjadi Jabodetabek, dengan memasukkan wilayah Depok.

[3]Perkampungan kumuh ini dihuni buruh berpendapatan rendah, yang cenderung memilih tinggal di rumah sewa semi permanen di sekitar pabrik, untuk mengurangi pengeluaran transportasi.

[4] Salah satu kejadian yang banyak dicatat adalah pemogokan besar yang dilakukan buruh PT Mayora (pabrik makanan olahan) pada tahun1999. Tangerang kembali menarik perhatian, pada 2001 dengan mencuatnya kasus Ngadinah binti Abu Mawardi, pengurus serikat buruh Perbupas di PT Panarub, perusahaan sepatu pemasok merek ternama Adidas.

[5] Lihat liputan “Wajah Banten Lama Makin Sempurna” (Kompas, 7 Oktober 2009) yang melukiskan tentang praktik yang dilakukan agen tenaga kerja di Banten, yang umumnya menyimpang dari peraturan perundangan.

[6] Pada 1995 rerata upah minimum regional buruh naik 20 persen dari Rp 84.000 menjadi 100.000. Tidak mencukupi, karena harga-harga barang pokok pun terus menanjak hingga krisis ekonomi 1997-1998. Harga beras misalnya, naik dari Rp 720 per kilogram menjadi Rp 920 per kilogram.Arisan merupakan salah satu cara buruh untuk mengatasi rendahnya upah dan melonjaknya kebutuhan harian.

[7]PKU dipelopori oleh 13 buruh pabrik yang kemudian diabadikan dalam lambang organisasi.Brosur peringatan 10 tahun FSBKU menyebut deretan nama: Bardi, Tari “Tepos”, Tari “Tomblok”, Siti, Murofiqoh, Rostinah, Sugiyanto, Makidi, Surahman, Rusdianto, Tomas “Tong Bajil” Timbul, Siti dan Ami.

[8]“Karyo” artinya Kerja, “Utomo” artinya Prioritas. Sehingga dapat di artikan “PKU” adalah “Memprioritaskan kerja nyata” sebagai ciri organisasi.

[9] Pada saat itu penyelesaian perselisihan dilakukan di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) di tingkat daerah dan pusat.

[10] SBPKU merupakan suatu ujicoba pengorganisasian yang tidak terikat pada tempat kerja. Anggotanya adalah kelompok-kelompok kerja di wilayah-wilayah industri. Di mana pun orang itu berada dan apapun status kerjanya, dia dapat menjadi anggota PKU

[11] Kongres I memilih Dwi Agustin sebagai ketua dan Anwar Ma’ruf sebagai Sekretaris Jenderal. Ketika dideklarasikan FSBKU beranggotakan sembilan serikat buruh (delapan serikat buruh tingkat pabrik plus serikat lintas pabrik, yakni Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama/SBPKU); dengan jumlah anggota mencapai 5650 orang.

[12] Kasus utama adalah yang menimpa buruh di PT Sarasa Nugraha (Tbk), Balaraja yang merupakan pabrik garmen untuk beberapa merek ternama. Keresahan buruh PT Sarasa dimulai tatkala perusahaan menolak menaikkan upah sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama, dengan alasan sedang merugi. Selanjutnya, perusahaan memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik, sehingga berlangsung pemecatan terhadap ratusan buruh. Jumlah buruh yang dipecat mencapai 1652 orang. Penutupan pabrik dilakukan untuk mengurangi jumlah buruh tetap. Ketika perusahaan menutup pabrik, mereka melakukan pemecatan secara sepihak terhadap buruh tetap. Sesudahnya mereka membuka kembali operasi pabrik atau memindahkan operasi pabrik ke tempat lain, dengan mempekerjakan buruh kontrak. Cara lain adalah dengan menawarkan sejumlah uang kepada buruh tetap yang bersedia menukar statusnya menjadi buruh kontrak.

[13] FSBKU sebelumnya pernah bergabung antara lain dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Aliansi Tolak PHK, Aliansi Rakyat Pekerja, Aliansi SB/SP Tangerang, Komite Buruh Cisadane (KBC). Dalam pasang naik gerakan buruh akhir 2012, FSBKU bergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) yang memperjuangkan UMK Tangerang 2013 agar naik ke angka Rp 2.8 juta per bulan.

FSBKU merupakan salah satu pendukung pembentukan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di tahun 2004, dengan Anwar Ma’ruf terpilih sebagai ketua umum. Namun, di tahun 2011 FSBKU memutuskan untuk menarik diri dari KASBI dan turut membentuk Konfederasi Serikat Nasional (KSN).

[14]Topik pembahasan yang sering diperkenalkan kepada anggota baru adalah konsep serikat buruh pengorganisasian, dan bukan sekedar serikat buruh layanan. Pada serikat buruh layanan, hubungan antara (pengurus) serikat dengan anggota (yang membayar iuran) ibarat hubungan produsen-konsumen atau, penjual-pembeli. Pada serikat layanan seperti ini, pengurus melakukan semua hal dan anggota bersikap pasif. FSBPKU menghendaki dirinya sebagai serikat buruh pengorganisasian, yakni serikat yang menghimpun kekuatan buruh dan terus memperbesar pengaruh (sekurangnya di dalam pabrik).

[15] Topik ini sengaja dimunculkan agar setiap lulusan “sekolah malam” mampu bertugas menyelenggarakan pendidikan bagi peserta buruh berikutnya. Dengan cara ini FSBKU dapat memperbanyak jumlah tenaga fasilitator pendidikan dan pengajar/narasumber berbagai topik pendidikan perburuhan.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here