FSBKU Lampung: Bangun Persatuan Gerakan Buruh Lawan Sistem Imperialisme-Kapitalisme Rezim Jokowi-JK Wujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera

0
409

Sistem Kapitalisme sebagai alternatif kelas pemodal untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Hal itu dibuktikan dengan serangkaian krisis yang melanda dunia dari krisis finansial, krisis energi, krisis pangan, hingga pada krisis politik. Akibat krisis Kapitalisme ini, negara Uni Eropa dan Amerika terlilit hutang yang begitu besar. Berbagai langkah penyelamatan krisis ekonomi telah dilakukan oleh kelas pemodal Internasional dengan menggandeng negara berkembang melalui pertemuan ekonomi atau pertemuan regional dimana sejatinya hanya melahirkan kebijakan untuk kepentingan kelas pemodal (MEA). Disisi yang lain, PP No. 78 Tahun 2015 di design anti demokrasi dengan menghilangkan peran serikat pekerja/serikat buruh, karena buruh tidak bisa lagi terlibat duduk bersama musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan besaran upah minimum setiap tahunnya.

Maka sesungguhnya PP No. 78 Tahun 2015 merupakan perwujudan dari politik upah murah yang hanya akan menguntungkan pihak pengusaha, jika upah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan buruh maka bergaris lurus dengan tidak meningkatnya daya beli, rendahnya daya beli sudah pasti akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi negara, secara umum termasuk sector pendidikan, maka akan semakin sulit masyarakat mengakses pendidikan yang akhirnya juga berdampak pada kualitas dan daya saing genarasi bangsa dalam menghadapi Globalisasi. . Kemudian diterapkan regulasi-regulasi yang sarat dengan kepentingan seperti PP No. 78 Tahun 2015 yang memiskin kan buruh secara sistematis dan semakin melanggengkan sitem kerja kontarak/outsourching. Sistem kerja kontrak dan outsourching yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dimanfaatkan oleh peguasa dan pengusaha untuk terus mengeksploitasi sumber daya manusia produktif di Indonesia. Belum selesai dengan ketidakpastian sistem kerja kontrak dan outsourching buruh kini dihadapkan kembali dengan mekanisme kerja magang.

Hingga hari ini pekerja di Indonesia dan di Lampung secara khusus masih mengalami berbagai penindasan oleh perusahaan maupun instansi pemerintahan yang mempekerjakannya. Praktek perbudakan modern tersebut telah nyata di lakukan selama puluhan tahun secara terstruktur dan sistematis. Tenaga Kerja Sukarela di Rumah Sakit Umum Abdoel Moelok Bandar Lampung masih mendominasi semua jenis pekerjaan baik administrasi maupun teknis di ruang rawat, padahal Badan Layanan Umum Daerah tidak diperbolehkan menggunakan Tenaga Kerja Sukarela dalam kegiatan operasionalnya. Hari ini tercatat lebih dari 300 orang dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Sukarela tanpa adanya kepastian upah dan status kerja.

Potret lain perbudakan modern adalah para pekerjadi PT Sumber Batu Berkah. Seluruh pekerja di PT. Sumber Batu Berkah tidak memiliki kontrak kerja, kepastian upah, jam kerja hingga 10 jam per hari hingga tidak ada hari libur dan kompensai cuti bagi pekerja. Apabila dalam suatu perusahaan bahkan hak-hak dasar buruh tidak dipenuhi oleh perusahaan maka sudah jelas bahwa jaminan sosialnya juga bahkan tidak pernah terfikir oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Telah terang dan jelas bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh proses penyelenggaraan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dituangkan para Pendiri bangsa dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun Indonesia yang hari ini masih menghamba pada sistem kapitalisme dibawah dikte Imperium Amerika Serikat terus dimiskinkan dan terus terjajah secara ekonomi, politik dan budaya. Cerminan dari sistem kapitalisme yang nyata telah gagal memberikan kesejahteraan jelas pada masih banyak buruh yang bekerja lebih dari 8 jam per hari, ironis karena perjuangan jam kerja adalah yang pertama-tama bagi serikat buruh sedunia hingga lahirlah Mayday.

Hak-hak buruh bukanlah terbatas pada kebutuhan normatif dalam bentuk upah, namun hak sebagai warga negara dalam jaminan terpenuhinya pendidikan dan kesehatan. Pendidikan adalah alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun dampak sistem liberalisasi pada sektor jasa yang disepakati negara-negara WTO telah menjaikan pendidikan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, menjadikan pendidikan mahal dan hanya segelintir orang saja yang mampu mengaksesnya. Presentasi partisipasi pendidikan terus menurun berbanding terbalik dengan tingkatan pendidikan itu sendiri. Kebijakan mengatasi problematika pendidikan yang diambil rezim Jokowi-JK, bukanlah dengan mengupayakan pendidikan gratis, akan tetapi memperketat standarisasi yang harus dipenuhi oleh universitas. Seperti menetapkan rasio dosen-mahasiswa (ditengah sulitnya birokrasi sertifikasi dosen), adalah semata untuk mengejar target kuantitas partisipasi pendidikan tinggi, tanpa peduli mahalnya biaya kuliah. Lagi–lagi pendidikan bukan menjadi tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab mahasiswa dan orang tua. Proses Liberalisasi disektor pendidikan akan menyebabkan pendidikan sarat dengan nilai-nilai kebebasan di mana negara perlahan tidak lagi bertanggung jawab dan sepenuhnya diserahkan pada pihak swasta dengan menggunakan mekanisme pasar, inilah yang kami simpulkan sebagai praktek dari proses “Kapitalisasi Pendidikan”. Selain daripada itu penyelenggaraan layanan kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap rakyat juga telah diliberalisasi. Akses layanan kesehatan untuk rakyat telah ditutup. Jaminan kesehatan diserahkan pada sistem pasar melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk lain dari asuransi swasta yang dikelola pemerintah yang membebani rakyat denga iuran premi dengan kelas-kelas ekonomi. Apabila buruh telah dihadapkan dengan penindasan oleh perusahaan dan instansi, rakyat mayoritas lainnya juga tengah dalam konflik lahan. Ribuan petani harus kehilangan lahannya karena diserobor korporasi perkebunan raksasa, tanah tempat tinggal telah direbut paksa demi kepentingan-kepentingan modal hasil kesepakatan penguasa dan pengusaha. Bahkan pengadaan lahan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Karang Anyar, Lampung Selatan yang di fungsikan sebagai lapangan sepak bola dan pusat kegiatan warga diambil alih untuk pembangunan pasar. Hal itu tidak disepakati oleh mayoritas warga Karang Anyar, namun Pemerintah tetap membangun pasar tersebut tanpa adanya relokasi lahan untuk lapangan sepakbola yang baru. Hingga kini tidak ada kejelasan status lahan lapangan yang telah dibangun pasar tersebut.

Menuju Mayday 2018, kami yang tergabung dalam aksi Pra Mayday, baik dari Buruh, Mahasiswa, dan Masyarakat yang menjadi korban penindasan sistem imperealis-kapitalis di bawah rezim Jokowi-JK menyatakan sikap untuk “BANGUN PERSATUAN GERAKAN BURUH ; LAWAN SISTEM IMPEREALISME-KAPITALISME DI BAWAH REZIM JOKOWI-JK, WUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA”

  1. Lawan Politik Upah Murah.
  2. UMK dan UMP 100% KHL.
  3. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
  4. Cabut UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.
  5. Stop Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting).
  6. Stop Intimidasi dan Kriminalisasi Aktivis Gerakan Rakyat.
  7. Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outshourching.
  8. Tolak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan TPP (Trans Pacific Partnership).
  9. Lawan Perbudakan Modern Terhadap Tenaga Kerja Sukarela RSUDAM.
  10. Lawan Perbudakan Modern Terhadap Pekerja PT. Sumber Batu Berkah.
  11. Wujudkan Pendidikan, Gratis, Ilmiah dan Demokratis.
  12. Wujudkan Layanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas Tanpa Kelas.
  13. Bangun Industri Nasional.
  14. Usut Tuntas Perampasan Tanah Lapangan Sepakbola Beringin Raya Milik Warga Karang Anyar.
  15. Wujudkan Reforma Agraria Sejati.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here