Revisi UUK Memperdalam Fleksibilitas Tenaga Kerja dan Upah Murah, Harus Kita Lawan!

0
867

Upaya untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sesuai dengan kepentingan pengusaha telah bergulir sejak belasan tahun lalu. Akhir-akhir ini, wacana terbaru pemerintah atas dasar aspirasi pengusaha untuk kembali melakukan revisi UU tersebut muncul ke permukaan.

Menteri Tenaga Kerja dan asosiasi-asosiasi pengusaha berdalih bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini penting dilakukan untuk menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih baik. Tujuannya adalah demi investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh lebih subur. Hal ini memang benar; Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika direvisi sesuai kepentingan pengusaha, akan dapat menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih baik untuk para pengusaha, lewat cara-cara yang semakin merugikan dan mengeksploitasi buruh.

Bagaimana tepatnya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat semakin memperparah eksploitasi buruh? Untuk menemukan jawabannya, kita hanya perlu melihat poin-poin utama dalam usulan perubahan yang diinginkan para pengusaha:

Pertama, Pengusaha mengeluhkan aturan mengenai kenaikan upah yang harus dihitung berdasarkan formula inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut para pengusaha, terdapat kenaikan upah dari tahun ke tahun, padahal tidak semua industri dapat memenuhi kenaikan upah tersebut.

Hal ini merupakan cara pengusaha untuk semakin banyak menarik investor dan keuntungan. Dengan ditekannya upah buruh dan naiknya profit yang diterima perusahaan, investor akan semakin tertarik.

Kedua, Pengusaha ingin mengubah aturan jam kerja 40 jam per minggu, yang menurut mereka masih terlalu sedikit. Hal ini salah satunya disampaikan oleh Bob Azam dari Aliansi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang berkata bahwa Indonesia seharusnya mengikuti negara lain yang rata-rata punya jam kerja 9 jam per hari selama 6 hari kerja.

Hal ini juga akan semakin menindas buruh. Kenyataannya, meski UUK memiliki aturan 40 jam kerja dalam seminggu, nyatanya banyak perusahaan yang tidak menaati aturan ini. Buruh yang bekerja lembur dan lebih dari 40 jam kerja dalam seminggu juga masih banyak yang belum diberi upah lembur. Menambah jam kerja dalam UUK, karenanya, akan semakin memberi celah bagi pengusaha untuk mempekerjakan buruh lebih di luar batas lagi.

Ketiga, Pengusaha melepas tanggung jawabnya atas pesangon dan jaminan sosial untuk buruh. Salah satu contohnya adalah pengusaha ingin jaminan pensiun menggunakan skema iuran pasti, bukan manfaat pasti. Skema iuran pasti memberi celah bagi pengusaha untuk melepas tanggung jawab penuh terhadap buruh-buruhnya yang telah pensiun. Sedangkan, skema manfaat pasti memastikan buruh akan tetap menerima perlindungan pensiun yang lengkap, meski harga-harga naik.

Contoh lainnya adalah pengusaha ingin dihapusnya pesangon (severance payment). Ini berarti, buruh yang telah bekerja lama di suatu perusahaan tidak akan menerima pesangon dari pengusaha ketika di-PHK. Ini semua adalah cara pengusaha untuk semakin mengurangi perlindungan dan jaminan sosial yang merupakan hak-hak buruh.

Keempat, Pengusaha ingin lebih mudah mempekerjakan PKWT, dengan mengubah sistem pengupahan dan jam kerja tetap. Ketika pengusaha bisa lebih mudah mempekerjakan buruh sesuai keinginan dan membayar upah per jam kerja, pengusaha bisa lepas dari tanggung jawab memberikan jaminan sosial, pesangon dan perlindungan kerja lainnya yang pada umumnya harus diberikan pada pekerja tetap. Bob Azam bahkan juga berkata bahwa dengan adanya fleksibilitas ini, perusahaan dapat mempekerjakan anak-anak SMA di akhir pekan untuk dibayar per jam.

Tentunya, masih banyak poin-poin perubahan UUK yang diajukan oleh pihak asosiasi pengusaha, seperti dorongan untuk mengembangkan industri padat karya dibandingkan padat modal; pelatihan bagi buruh, dihapuskannya batasan kriteria untuk PKWT, hingga aturan mengenai mogok kerja yang diperketat.

Meski begitu, ada satu benang merah yang menjadi inti di balik semua isu-isu yang diajukan para asosiasi pengusaha, yakni upaya untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Di bawah globalisasi neoliberal, negara-negara berlomba meningkatkan pasar tenaga kerjanya untuk menjadi semakin fleksibel. Jika negara gagal dalam memperluas pasar tenaga kerja fleksibel, investor dan perusahaan akan pergi ke negara lain. Narasi inilah yang persis dibawa oleh pemerintah dan asosiasi-asosiasi pengusaha; Indonesia dikatakan akan tertinggal dalam kemajuan ekonomi, persaingan pasar, dan perkembangan revolusi industri jika pasar tenaga kerja tidak dibuat lebih fleksibel.

“[Revisi UUK] menjadi kepentingan bersama untuk pastikan kita punya ekosistem naker yang lebih baik, sehingga investasi baik dalam dan luar negeri bisa mem-booster pertumbuhan ekonomi…” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Di balik semua fleksibilisasi ini, tentunya ada profit yang makin menggunung bagi pengusaha. Dengan diberlakukannya upah murah melalui PKWT, penghapusan pesangon dan jaminan hak-hak buruh, pengusaha bisa semakin meminimalisir biaya produksi dan mengambil keuntungan lebih banyak. Dengan menghilangkan regulasi mengenai sistem pengupahan minimal, batasan-batasan perekrutan PKWT, dan perlindungan kerja, pengusaha juga semakin mendapat keleluasaan merekrut dan memecat buruh.

Hal ini tentu akan memperparah kehidupan dan kondisi ekonomi buruh. Mereka yang berstatus PKWT bisa saja telah bekerja bertahun-tahun tanpa pernah diangkat menjadi pekerja tetap, atau tiba-tiba di-PHK dan diganti PKWT dengan upah murah yang baru. Mereka yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan upah murah juga akan tetap hidup dalam kondisi yang miskin, karena semakin longgarnya aturan bahwa pengusaha harus memberi perlindungan, pesangon dan jaminan sosial.

Bukan hanya berjuang di tempat kerja, namun juga berjuang secara politik

Untuk bisa hadir dan beroperasi, kapitalisme membutuhkan sebuah instrumen, yakni negara. Negara inilah yang akhirnya menyediakan syarat-syarat yang diperlukan modus produksi kapitalis untuk bisa bekerja: perangkat hukum, aparat, dan institusi-institusi lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan dominasi kelas pemodal atas kelas pekerja.

Seluruh lanskap inilah yang akhirnya membentuk kondisi kelas pekerja yang kita rasakan saat ini. Begitu juga Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari instrumen yang dibutuhkan oleh kelas pemodal untuk terus melestarikan eksploitasi terhadap kelas pekerja. Selama UUK dirancang dan direvisi atas dasar kepentingan pemodal, ia akan menjadi jalan bagi pemodal untuk semakin merugikan dan menghisap buruh.

Di sinilah letak pentingnya buruh untuk tidak hanya berjuang sebatas di ruang-ruang pabrik dan tempat kerja, namun juga untuk melawan struktur politik yang menjaga keberlangsungan kapitalisme itu sendiri. Oleh karena itu, Konfederasi Serikat Nasional menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang hanya melayani kepentingan pemodal dan memiskinkan buruh.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here