Revisi UUK dalam Rezim Fleksibilitas (Bag-3)

0
4142

Kemenangan kecil gerakan buruh menahan laju Fleksibilisasi

Gerakan buruh memang tidak berhasil menggagalkan penetapan UUK pada 25 Februari 2003. Namun, paling tidak gerakan buruh berhasil dalam menahan laju fleksibilisasi yang berusaha diperdalam dengan menggugat pasal-pasal di UUK.[1] Kemenangan pertama didapatkan ketika Asosiasi Pekerja Indonesia memenangkan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 158 tentang PHK akibat kesalahan berat buruh.

Pada tahun 2010, Serikat Pekerja Bank Central Asia memenangkan uji materi terhadap pasal 120 ayat (1) dan (2) yang mengatur soal syarat perundingan Perjanjian Kerja Bersama. Kemudian pada 2011, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu terkait Pasal 155 yang mengatur tentang upah proses. Uji materi terhadap pasal yang mengatur mengenai outsourcing juga dikabulkan pada tahun 2012.[2]

Terdapat setidaknya dua pengalaman berharga kemenangan gerakan buruh yang diraih melalui mobilisasi massa. Pada 1 Mei 2006, sekitar dua ratus ribu buruh dari berbagai serikat berkumpul di jalan-jalan dan pusat-pusat pemerintahan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang juga merupakan pusat industri terpenting di Indonesia untuk menentang revisi UUK.[3] “Aksi buruh ketika itu berhasil melumpuhkan kawasan industri selama lima hari,” kata Anwar.

Mobilisasi yang berhasil membatalkan rencana revisi UUK itu adalah hasil dari konsolidasi gerakan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat pabrik. “Rapat akbar anggota di pabrik-pabrik sering dilakukan. Selebaran-selebaran juga banyak dibagikan untuk menggerakkan massa,” sambung Anwar. Selain itu, Aliansi Buruh Menggugat juga berhasil mengadakan lokakarya nasional pada 28 Mei 2007 yang dihadiri anggota di berbagai daerah untuk membahas RUU Perlindungan Buruh untuk menandingi UUK.

Sementara antara 2010-2012, gerakan buruh tercatat berhasil menaikkan eskalasi perlawanan terhadap Rezim Fleksibilitas di sejumlah kota-kota industri. Di antara periode tersebut, peristiwa monumental adalah mobilisasi massa dalam bentuk Grebek Pabrik dan Mogok Nasional.[4] Kedua bentuk perlawanan tersebut berhasil membendung fleksibilitas tenaga kerja dengan diangkatnya buruh-buruh berstatus tidak tetap (kontrak dan outsourcing) menjadi tetap, kenaikan upah, pembatasan penggunaan buruh outsourcing, dan penambahan anggota serikat.

 

Bagaimana gerakan buruh seharusnya melawan Fleksibilisasi?

Fleksibilitas tenaga kerja perlu dilihat sebagai cara negara dan pengusaha dalam memuluskan jalannya penciptaan keuntungan bagi segelintir orang. Mekanisme formal yang dijalankan tidak hanya melalui perubahan atas UUK, melainkan juga serangkaian peraturan perundang-undangan lainnya. Fleksibilitas tenaga kerja hanyalah satu bagian dari Rezim Fleksibilitas yang di dalamnya juga memuat kebijakan ekonomi makro dan pengerahan aparatus kekerasan.

Hukum formal dengan embel-embel kata ‘perlindungan’ tidak melulu sesuai dengan kenyataan. Tidak sedikit kasus di mana aturan hukum pun dilangkahi dalam praktek ketenagakerjaan. Tidak jarang juga ditemukan penggunaan buruh kontrak dan outsourcing yang melanggar aturan ketenagakerjaan. “Pelanggaran pidana ketenagakerjaan banyak terjadi, namun pengusaha kebal hukum,” ungkap Ketua Umum FSBKU Joko Purwanto.

Sepanjang lintasan waktu Rezim Fleksibilitas, pengalaman kolektif buruh telah menunjukkan bahwa jalannya perpolitikan dan hukum hari ini dikendalikan oleh pengusaha. Sementara itu, kemenangan-kemenangan gerakan buruh dapat diraih bukan dari kebaikan hati pengusaha, melainkan hasil mobilisasi dan militansi buruh di lapangan aksi. Tanpa ada tekanan luas dari gerakan buruh, maka rencana revisi UUK di tahun 2006 tidak mungkin dibatalkan.

Sumber utama kekuatan buruh adalah jalinan solidaritas dan mobilisasi massa. Besarnya gerakan buruh di tahun 2006 dan 2010-2012 dihasilkan dari luasnya konsolidasi-konsolidasi serikat buruh dan rapat-rapat akbar. Individu-individu buruh bertemu, berinteraksi dan berbagi cerita yang kemudian membentuk perasaan solidaritas. “Melalui pembagian selebaran, diskusi dan pembelajaran buruh terjadi di ruang-ruang pabrik,” kata Anwar.

Pasar tenaga kerja hari ini memang dirasakan semakin hari semakin fleksibel. Keluarnya PP 78/2015 Pengupahan dan Permenaker 36/2016 Pemagangan tidak dapat disangkal telah semakin melenturkan hubungan kerja. Meskipun demikian, kekalahan tersebut bukan berarti telah memadamkan sama sekali api-api perlawanan gerakan buruh.

Beberapa bulan terakhir, respon gerakan buruh terhadap rencana revisi UUK secara perlahan-lahan mulai membesar. Di berbagai tempat buruh-buruh anggota lintas serikat telah mengadakan pertemuan untuk membahas situasi yang dihadapi hari ini. Di bulan Juli ini, FSBKU-KSN, SBGTS-GSBI, dan FSBN-KASBI di Tangerang telah mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan revisi UUK. Di bulan yang sama di Bekasi, KPBI, PPMI dan SBSI juga telah melakukan konsolidasi untuk merespon rencana revisi UUK.

Di tingkat nasional, aliansi serikat buruh Gebrak telah melakukan konsolidasi dan konferensi pers untuk menyatakan penolakannya terhadap revisi UUK. Sejumlah konfederasi dan federasi serikat buruh juga telah mengeluarkan pernyataan sikap menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Secara garis besar, revisi UU Ketenagakerjaan dipandang bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan pengusaha daripada memberikan perlindungan bagi buruh.

Untuk menahan laju fleksibilisasi tenaga kerja, maka konsolidasi-konsolidasi dan rapat-rapat akbar hingga tingkat pabrik perlu diperluas. Gerakan buruh juga perlu membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang Rezim Fleksibilitas untuk dapat meletakkan revisi UUK dengan lebih tepat. “Seluruh buruh harus paham bahwa revisi UUK adalah ancaman bagi kehidupan buruh,” tambah Kokom.

Kekuatan utama gerakan buruh, sekali lagi, terletak pada kemampuannya menggalang solidaritas dan memobilisasi massa. Untuk itu, kapan kita aksi?

 

***

(Bag-1) Apa itu Rezim Fleksibilitas?

(Bag-2) UUK (dan Revisinya) Memperdalam Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja

 

Kumpulan referensi tentang Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Revisi UUK dapat diunduh secara bebas dalam perpustakaan pada tautan berikut:

[1] Lihat Ilman Hadi, “Putusan-putusan MK yang Mengubah Aturan Ketenagakerjaan,” Hukumonline.com 29 Oktober 2012, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5078c83ecf921/perubahan-isi-pasal-atau-isi-ayat-pada-uutk-no-13-thn-2003.

[2] Ady, “Revisi UU Ketenagakerjaan Penuh Polemik,” Hukumonline.com 07 Mei 2012, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa7ebcbed481/revisi-uu-ketenagakerjaan-penuh-polemik/

[3] Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, ibid., 2011, hlm 12.

[4] Catatan lengkapnya lihat, Abu Mufakhir, “Hukum yang Retak dan Grebek Pabrik,” Indoprogress 7 November 2012, https://indoprogress.com/2012/11/hukum-yang-retak-dan-grebek-pabrik-1/.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here