Revisi UUK dalam Rezim Fleksibilitas (Bag-1)

0
880

Melalui pemerintah, pengusaha kembali berupaya merenggut hak-hak buruh hasil perjuangan panjang gerakan. Pengusaha ingin melucuti pasal tentang pesangon, memperdalam dan memperluas hubungan kerja kontrak, alih-daya (outsourcing), dan pemagangan, menambah jam kerja dan mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK). UU Ketenagakerjaan (UUK), bagi pengusaha, dianggap kurang ‘fleksibel’ layaknya ‘kanebo kering’.

Pembicaraan mengenai revisi UUK bukan kali ini saja terjadi. Tahun 2006 hal-hal yang disoroti pengusaha di antaranya mengenai pesangon, upah minimum, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alih-daya, dan hak mogok. Tahun 2010-2011, hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hendak digunakan pemerintah sebagai materi revisi UUK untuk agenda Prolegnas 2012. Sejak tahun itu, pengusaha kembali mengusulkan revisi UUK masuk dalam Prolegnas dengan menyasar pasal-pasal yang telah lama dipersoalkan pengusaha.

Lebih jauh lagi, bahkan sebelum UUK disahkan, antara tahun 2002-2003 gerakan buruh telah menolak UUK itu sendiri. Penolakan itu lantaran UUK, yang termasuk di dalam ‘Program Reformasi Hukum Perburuhan’ tahun 1998, dilihat sebagai produk hukum yang melindungi dan membenarkan praktek ‘Pasar Tenaga Kerja Fleksibel’.  Singkatnya, pertentangan antara buruh dan pengusaha, dalam konteks ini, telah berjalan lebih dari dua dekade.

Kata kunci untuk memahami revisi UUK adalah ‘Fleksibilitas’. Untuk menunjang Pasar Tenaga Kerja Fleksibel (PKF), bukan hanya UU Ketenagakerjaan sebagai produk hukum. Produk hukum lainnya, seperti UU 2/2004 Hubungan Industrial, UU 39/2004 Pekerja Migran, Permenaker Permenaker 27/2014 Outsourcing, PP 78/2015 Pengupahan, dan Permenaker 36/2016 Pemagangan. Bukan hanya regulasi perburuhan, seturut dengan PKF adalah perangkat suprastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Tulisan ini berupaya untuk membedah revisi UUK dengan menempatkannya pada konteks ‘Rezim Fleksibilitas’. Tulisan akan diawali dengan pengantar mengenai Fleksibilitas dan bentuk-bentuknya. Untuk menggali memori kolektif buruh, tulisan akan dilanjutkan dengan uraian mengenai bentuk-bentuk perlawanan buruh terhadap Rezim Fleksibilitas. Kemudian, tulisan akan ditutup dengan usulan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh gerakan buruh.

Apa itu Rezim Fleksibilitas?

Fleksibilitas, dalam konteks ketenagakerjaan, secara singkat merupakan keleluasaan pengusaha dalam merekrut dan memecat buruh dengan mudah dan cepat. Perekrutan dan pemecatan yang fleksibel dibutuhkan pengusaha dalam menghadapi persaingan dalam pasar komoditas.[1] Penggunaan tenaga kerja buruh disesuaikan dengan siklus/ kebutuhan produksi. Jika target ekspor bertambah, semakin banyak buruh yang dipekerjakan atau semakin panjang jam kerja/ lembur. Sementara jika order menurun, maka PHK massal dapat terjadi.

Fleksibilitas Tenaga Kerja tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari Rezim Fleksibilitas. Kata ‘rezim’ dalam hal ini berarti susunan yang terdiri dari seperangkat aturan hukum, aparatus (kekerasan) yang melindunginya, institusi pendidikan yang menopangnya, serta institusi-institusi yang mengelolanya.[2] Keseluruhannya saling kait kelindan dan bekerja sama untuk memenuhi satu tujuan: akumulasi/ penciptaan kekayaan bagi segelintir orang.

Dalam setiap momen, termasuk sejak lahirnya UUK, ‘mantra’ andalan pemerintah dan pengusaha adalah iklim investasi yang kondusif. Program Reformasi Hukum Perburuhan 1998 merupakan salah satu syarat kucuran utang 7.338 juta dolar AS yang selesai dicairkan tahun 2003.[3] Instruksi Presiden 3/2006 Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi menyaratkan revisi UUK terkait 1) PHK, Pesangon dan Hak Pekerja, 2) Perjanjian Kerja Bersama, 3) Pengupahan, 4) PKWT dan Outsourcing, 5) Tenaga Kerja Asing dan 6) Cuti Panjang.[4]

Pola-pola ini terus berulang dalam lintasan waktu revisi UUK sejak dilahirkan. Pada konteks hari ini, revisi UUK—beserta dengan aturan-aturan lain terkait ketenagakerjaan—merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha menanamkan modalnya. Dalam pidatonya, Jokowi berkata, “… yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan.”[5]

Untuk menjamin ‘iklim investasi yang kondusif’, maka insentif yang diberikan bukan hanya kemudahan dalam merekrut dan memecat buruh. Hari ini, insentif-insentif lainnya dapat dilihat dari “Paket Kebijakan Ekonomi”, dan pembentukan Komando Operasi Khusus TNI Gabungan. Sementara itu, institusi pendidikan mendisiplinkan calon-calon buruh melalui full day school serta mengarahkan pendidikan vokasi ‘yang tepat guna dengan kebutuhan industri’, yang tidak lain untuk menunjang praktek pemagangan.

Apa saja bentuk-bentuk fleksibilitas tenaga kerja bagi buruh? Terdapat tiga wilayah fleksibilitas: Pra-Kerja, Semasa Kerja, dan Pasca-Kerja. Pertama, fleksibilitas pra-kerja berkisar di seputar bagaimana seorang tenaga kerja direkrut. Perekrutan tenaga kerja dilakukan melalui agen penyalur tenaga kerja atau yayasan alih-daya (outsourcing). Melalui cara ini, pengusaha dapat mengalihkan hubungan kerja ke pihak agen dan menghemat biaya produksi.

Fleksibilitas semasa kerja yang semakin marak hari ini berkaitan dengan hubungan kerja kontrak dan outsourcing. Ciri utama kedua bentuk hubungan itu adalah 1) jangka waktu kerja yang pendek, dan 2) tidak adanya kepastian kerja. Perpanjangan kontrak kerja bergantung sejauh mana pengusaha membutuhkan tenaga kerja buruh dan seberapa patuh dan disiplin buruh terhadap pengusaha. Hubungan kerja dapat diputus sewaktu-waktu dan kapan pun.

Pada wilayah semasa kerja, jam kerja turut menjadi fleksibel mengikuti target produksi. Ketentuan batas maksimal waktu kerja 8-jam menjadi tidak relevan bagi pekerja lepas, seperti pekerja ojol, atau bagi wartawan dan pekerja-rumahan (home-based workers). Target produksi atau hasil kerja satuan (piece-rate) dalam sistem borongan menjadi acuan lamanya kerja. Tidak peduli berapa belas jam waktu yang dihabiskan, yang terpenting adalah target dapat dipenuhi.

Di tempat lain, pekerja pabrik ikut ‘menikmati’ jam kerja yang fleksibel. Di banyak tempat, lembur tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kewajiban buruh jika pabrik sedang mendapat banyak pesanan untuk memenuhi target ekspor. Dalam kasus buruh perkebunan sawit atau buruh harian lepas, ketika pesanan menurun atau musim paceklik, tidak ada pekerjaan yang diberikan, sehingga pendapatan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Bagi pekerja lepas, fleksibilitas berarti siap untuk dihubungi kantor atau bos jam 2 dini hari.

Pada wilayah pasca-kerja, fleksibilitas mewujud dalam bentuk penghapusan pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Adanya kompensasi pasca-kerja tersebut dianggap membatasi keleluasaan pekerja dalam memberhentikan tenaga kerja ketika tidak lagi dibutuhkan. Sebab, pengusaha harus merelakan sebagian kecil keuntungannya untuk diberikan bagi buruh ketika pemutusan hubungan kerja terjadi.

Bentuk paling konkret dari PKF adalah, tidak lain, apa yang dialami oleh buruh dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi Zaenal Rusli, fleksibilitas tenaga kerja bermakna “gw dapat diperlakukan semau-maunya pengusaha. Hari ini kerja, besok belum tentu bisa bekerja,” kata Rusli yang bekerja di pergudangan milik Alfamart. Sementara bagi seorang buruh yang bekerja di sebuah pabrik otomotif di Bekasi, “dunia kerja yang fleksibel membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis,” kata buruh yang biasa dipanggil Chaproet ini.

Pasar tenaga kerja yang fleksibel juga dirasakan telah melemahkan kekuatan serikat buruh. Status kerja buruh yang tidak tetap menyebabkan serikat buruh kesulitan untuk mempertahankan anggota-anggotanya jika terjadi pemutusan kontrak. Hal ini turut melemahkan posisi tawar serikat buruh di tempat kerja jika baik pengurus maupun anggotanya rentan di-PHK. Menurut Kokom, melemahnya serikat buruh ini tidak lain merupakan, “akibat dari sistem kerja kontrak dan outsourcing,” kata buruh perempuan korban PHK Adidas ini.

(Bag-2) UUK (dan Revisinya) Memperdalam Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja

[1] Lihat Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, “Kertas Posisi Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara,” LabSosio UI dan Akatiga, 2003.

[2] Lihat Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih,“Rezim Fleksibilitas dan Serikat Buruh di Indonesia,” Jurnal Analisis Sosial Vol. 16 No. 1 September 2011, hlm 4.

[3] Syarif Arifin, “Bagaimana IMF dan Bank Dunia Merampas Hak Buruh,” Majalah Sedane 13 Oktober 2018, http://majalahsedane.org/bagaimana-imf-dan-grup-bank-dunia-merampas-hak-buruh/

[4] Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “Siaran Pers: Sepatutnya Revisi Revisi UU Ketenagakerjaan Kita Tolak!”, 2006.

[5] Penekanan oleh penulis. Lihat Agung DH, “Teks Lengkap Pidato Jokowi Sebagai Presiden Terpilih di Sentul City,” Tirto.id 14 Juli 2019, https://tirto.id/teks-lengkap-pidato-jokowi-sebagai-presiden-terpilih-di-sentul-city-eef9.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here