Ratusan Buruh Tangerang Aksi Protes, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

0
2088
Aksi aliansi buruh di Tangerang menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan dan Pasar Kerja Fleksibel (25/07)
Aksi aliansi buruh di Tangerang menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan dan Pasar Kerja Fleksibel (25/07)

Sejumlah serikat buruh melakukan aksi protes di Kantor Bupati Kabupaten Tangerang, Banten (25/07). Massa aksi yang berasal dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) dan Federasi Serikat Rakyat Pekerja (FSRP) yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), dan Sarekat Studen Demokratik (SSDEM) ini berjumlah kurang lebih 300 orang.

Mereka melakukan aksi protes untuk menolak rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan pasar tenaga kerja fleksibel

Massa aksi menyatakan bahwa mereka menolak wacana-wacana yang dibawa para asosiasi pengusaha dalam rencana Revisi UU Ketenagakerjaan ini. Wacana-wacana tersebut di antaranya: (1) penghapusan pesangon, (2) kemudahan bagi pengusaha untuk merekrut pekerja kontrak, outsourcing dan pemagangan, (3) penghapusan beberapa jenis cuti sebagai hak normatif buruh, (4) perubahan dalam sistem pengupahan.

“Revisi UUK No. 13 Tahun 2003 adalah produk pemerintah dengan para pemodal yang bertujuan untuk menyengsarakan buruh atau rakyat pekerja,” ucap Supri dari DPP KSN Wilayah Jatim di lokasi aksi pada Kamis, 25 Juli 2019.

Penolakan serupa disampaikan oleh perwakilan dari SGBN, yang menyebut bahwa pemerintah tidak patut untuk merevisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, karena bahkan hingga saat ini pun banyak pengusaha yang masih melanggar UU Ketenagakerjaan tersebut.

Massa aksi juga menyebut pasar tenaga kerja yang dibuat semakin fleksibel dengan direvisinya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini akan membuat posisi buruh semakin rentan dan dirugikan. Salah satunya dalam perekrutan pekerja melalui pihak ketiga (melalui yayasan atau agen), yang akan dibuat semakin mudah.

Dengan dipermudahnya perekrutan pekerja melalui pihak ketiga ini, para pengusaha bisa semakin mudah merekrut dan mem-PHK pekerja sesuai keinginan, dan pengusaha bisa lepas dari tanggung jawab memberikan jaminan sosial, pesangon dan perlindungan kerja lainnya. Hal ini disampaikan oleh Danu dari FSBKU, dalam orasinya. “Semua aturan main para calon tenaga kerja akan dikuasai oleh pihak ketiga,” tutur Danu.

Audiensi dengan Disnaker

Dalam aksi tersebut, para serikat buruh meminta audiensi dengan pihak pemerintah. Karena usulan revisi ini berasal dari pemerintah pusat, massa aksi melihat bahwa Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten seharusnya bisa lebih menekan pemerintah pusat dalam rangka memperjuangkan aspirasi warga Banten. Terlebih, Banten merupakan kawasan industrial, yang mayoritas warganya merupakan pekerja.

Mereka diterima dan diundang untuk duduk bersama dengan Kapolsek Tigaraksa, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang, dan perwakilan Hubungan Industrial Pemprov Banten. Dalam audiensi tersebut, para perwakilan serikat buruh menyampaikan penolakannya terhadap Revisi UUK.

Endang sebagai perwakilan dari bagian Hubungan Industrial Pemprov Banten mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kewenangan untuk merevisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Meski begitu, permintaan kawan-kawan buruh akan mereka sampaikan ke pihak bupati.

Perjuangan kawan-kawan serikat buruh tidak akan berhenti di aksi protes ini. Sekretaris Umum FSBKU Zaenal Rusli mengatakan bahwa serikat-serikat buruh akan melanjutkan aksi protes menolak rencana Revisi UUK ini di berbagai daerah lainnya.

“Kami akan melakukan aksi turun ke jalan sebagai simbol perlawanan kami terhadap pemerintah, soal wacana Revisi UUK. Lebih masif lagi, di kota dan kabupaten Tangerang, juga di daerah-daerah,” kata Zaenal.

 

Kontributor Buruh: Arif Numaeri (FSBKU)

Editor: Astika Andriani (KSN)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here