PT. Tirtakencana Tatawarna mengurangi hak, memecat dan mengintimidasi buruh

0
821

PT Tirtakencana Tatawarna adalah distributor bahan bangunan untuk merk Avia. Pada 17 Juni 2020, PT Tirtakencana berlokasi di Kota Makassar telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan brutal kepada 16 orang pekerjanya.

Para pekerja yang terkena PHK merupakan anggota dari Serikat Perjuangan Buruh Nasional (SPBN) PT. Tirtakencana, yang berafiliasi kepada Federasi Perjuangan Buruh Nasional – Konfederasi Serikat Nasional (FPBN – KSN).

Pada awalnya manajemen PT Tirtakencana berencana mengalihkan status para pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ke status ​outsourcing ​di bawah agen yang bernama PT Dewa Asta Nusantara. Para pekerja kemudian menyatakan keberatan atas rencana  Tersebut. Penolakan terhadap rencana busuk manajemen mengakibatkan terjadinya PHK.

Lebih jauh, manajemen PT Tirtakencana mengatakan bahwa mereka tidak mengakui para pekerjanya dengan status PKWTT, melainkan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). ​Faktanya, kebanyakan pekerja yang dipecat secara sepihak rata-rata telah bekerja lebih dari 3 tahun.

Dengan pengakuan ini, semakin jelas bahwa manajemen PT Tirtakencana melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK 13/2013). Pasal 59 ayat 4 dalam UUK 13/2013 menyatakan, “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

Di sisi lain, telah terjadi intimidasi kepada beberapa anggota pengurus SPBN PT Tirtakencana dan pengurus FPBN-KSN. Kepolisian melayangkan surat pemanggilan kepada pengurus serikat sebagai saksi untuk kasus perbuatan tidak menyenangkan, penghasutan dan penyerobotan tanah yang sifatnya perkara u​mum.

Beberapa nama yang dipanggil adalah Henra, sebagai Ketua SPBN PT. Tirtakencana; ​Ansar Parawansah, sebagai Sekretaris SPBN PT. Tirtakencana; Moh. Hatta, sebagai Ketua Umum  PP FPBN; Noval, sebagai anggota Departemen Pengembangan DPP FPBN; Asrul, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Organisasi SPBN PT. Tirtakencana.

Pada prinsipnya, Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), merupakan perkara khusus. Sementara itu, perkara yang ditimpakan kepada pengurus SPBN PT. Tirtakencana yang termasuk perkara umum, menyalahi aturan hukum.

Pemanggilan tersebut menurut kami merupakan kasus yang direkayasa dan sebuah upaya untuk menakuti buruh dalam menuntut hak-hak mereka. PHK secara sepihak hingga saat ini belum diselesaikan.

Untuk itu, SPBN PT Tirtakencana mendesak kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya bidang pengawasan, untuk  menegakkan UUK 14/2013 dengan memberikan hukuman kepada PT. Tirtakencana yang dengan jelas melanggar undang-undang.

 

Sikap FPBN-KSN

Dari latar belakang ini, kami dari SPBN PT. Tirtakencana Tatawarna yang berafiliasi di bawah FPBN-KSN, menyatakan:

  1. Tuduhan atas perbuatan tidak menyenangkan dan penyerobotan tanah tidak terlepas permainan politik dan kepentingan pengusaha yang ingin menghalang-halangi hak pekerja untuk melakukan mogok kerja, sebagaimana yang diatur UUK 13/2013.
  2. Menolak segala bentuk intimidasi dan tuduhan atas perbuatan tidak menyenangkan dan penyerobotan tanah yang ditimpakan kepada para pekerja.
  3. Mendesak pihak kepolisian untuk tidak menindaklanjuti laporan tuduhan tidak berdasar tersebut.
  4. Mendesak Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan, terutama pada bidang pengawasan, untuk menegakkan UUK 13/2013 di PT Tirtakencana Tatawarna dan menghukum manajemen yang melanggar sengaja melanggar UU.
  5. Menuntut manajemen PT. Tirtakencana Tatawarna untuk taat dan patuh UUK 13/2013 dengan mempekerjakan kembali para pekerja yang di-PHK secara brutal dan

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here