PT. Banggai Sentral Sulawesi PHK Sepihak, Bupati dan JOB diminta untuk tegas

0
860

35 Orang pekerja PT. BSS  yang bekerja di proyek operasi pengeboran blok Senoro – Toili Sulawesi Tengah milik JOB Pertamina – Medco E & P Tomori Sulawesi di PHK secara sepihak oleh PT. BSS. Para pekerja telah diikat kontrak oleh perusahaan sejak 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 (6 bulan). Namun pada tanggal 24 September 2019 pekerja diberhentikan oleh PT. BSS tanpa alasan yang jelas.

BSS dimintai keterangan oleh pekerja bahwa PHK dilakukan karena ada kesepakatan antara Pihak Desa dan kecamatan Moilong untuk pemerataan tenaga kerja. Dengan alasan tersebut salah seorang pekerja mengadukan permasalahan PHK sepihak ini ke DPRD Kabupaten Banggai.

Hariyadi salah seorang pekerja dalam keterangnya “ parusahaan tidak bisa melakukan PHK kepada pekerja karena alasan kesepakatan antara Desa dan kecamatan, karena kesepatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, apabila pekerja telah diikat kontrak oleh perusahaan, maka rujukannya adalah Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Dalam permasalahan ini maka perusahaan harus membayar sisa kontrak selama 3 bulan. Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 61 ayat 1 perjanjian kerja berakhir apabila: (a) pekerja meninggal dunia; (b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; (c) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau (d) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena hal-hal yang di atas, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (pasal 62 UU Ketenagakerjaan)

setelah melakukan rapat dengan pendapat selama 3 kali dengan pihak DPRD Kabupaten Banggai dengan PT BSS, Kepala desa, pemerintah kecamatan Moilong, Polsek Toili, Dandramil Batui, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai, dan Juga Pihak dari JOB Pertamina – Medco E & P Tomori Sulawesi bahwa dalam penyelesaian terkait PHK sepihak harus mengacu pada Undang – Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

“Kesepakatan yang dibangun dalam tingkatan desa dan kecamatan itu hanya mekanisme atau kebijakan dalam perekrutan untuk pemerataan, kalau berbicara kontrak kerja maka harus mengacu pada aturan yang berlaku, dan bukan urusan saya karena kami tidak pernah dilibatkan dalam penandatanganan kontrak kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja Tandas Kepala desa Sumber Harjo.

Setalah rapat dengar pendapat usai pihak PT. BSS bersikukuh untuk tidak patuh terhadap UU no 13 tahun 2003. Dengan ini salah satu juru bicara pekerja meminta :  Bupati Banggai harus ikut dalam menyelesaikan permasalah ini, karena lembaga negara yang diberikan kewenangan  pengawasan dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai dan DPRD Kabupaten Banggai tidak diindahkan oleh PT. BSS. Dan JOB Pertamina – Medco E & P Tomori Sulawesi harus melakukan evaluasi terhadap PT. BSS karena JOB melakukan kerjasama terhadap perusahaan yang melanggar Hukum dan HAM. Pekerja akan terus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan Hak yang telah dijamin oleh Negara, pekerja akan mengadukan permasalahan ini ke Pengadilan perselisaihan Industrial (PHI), pengadukan JOB Pertamina – Medco E & P Tomori Sulawesi kepada Komnas HAM, Ombudsman, bahkan pada Presiden, karena memberikan pekerjaan kepada Perusahaan yang melanggar Undang – Undang” Tutur Trisno Matuliang.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here