Ilustrasi pemecatan. dok.lampost.co
Ilustrasi pemecatan. dok.lampost.co

 

Bekasi – PT.CGS Indonesia telah melakukan pemberangusan serikat Pekerja (union busting) PT.CGS Indonesia. Pemberangusan dilakukan dengan cara memutuskan Hubungan Kerja (PHK) sepihak seluruh anggota serikat pekerja buruh. Selain 64 aktivis yang di PHK itu, perusahaan juga dengan sepihak merumahkan 25 orang yang terlibat dalam melakukan pemogokan yang di lakukan Serikat pekerja PT.CGS Indonesia

Buruh membangun perlawanannya dengan mendirikan posko mogok kerja, Senin 27 Februari 2017. Posko itu dijadikan sebagai tempat buruh untuk berdiskusi dan membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berada di posko selama bertahan dua bulan.

Keterangan salah seorang pengurus F-Progresip – SGBN, Bonaventura Ardian (Red Boy Bohnaa), diduga perusahaan melakukan PHK terhadap 86 orang anggota F-Progresip – SGBN PTP PT CGS dan 25 anggota PUK SPSI LEM PT.CGS Indonesia , adalah upaya untuk memberangus serikat.

Dua organisasi serikat pekerja yang di bangun di PT.CGS Indonesia Federasi Progresip SGBN dan SPSI LEM kerap mengkritisi pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan PT.CGS Indonesia.

“Awalnya kami mencoba mengingatkan perusahaan karena tetap memberlakukan buruh status pekerja harian dan kontrak melanggar ketentuan Undang-Undang ketenaga Kerjaan meskipun telah bekerja selama empat tahun namun ternyata berakhir dengan PHK dan sebagian di rumahkan tanpa jelas,”ujar Bona.

Dinas Tenaga Kerja kabupaten bekasi sudah mengeluarkan nota pelanggaran yang terjadi di PT.CGS Indonesia ada 11 pelenggaran yang tidak di jalankan oleh PT.CGS Indonesia.

“Sayangnya hasil Disnaker justru perusahaan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan kerja yang di lakukan oleh managemen PT.CGS Indonesia,” tutur Bona.

Selain itu, selama ini buruh hanya menerima upah sebesar Rp70.000 dan uang makan Rp5.000 perharinya, setiap kali buruh menuntut kenaikan upah, pengusaha selalu berdalih sedang mengalami kerugian.

Buruh pun mengeluhkan tidak adanya perjanjian kerja, tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS, dan tidak diperhatikannya K3.

Padahal berdasarkan KEPMEN No. 100 Tahun 2004, semestinya status buruh harian lepas demi hukum berubah menjadi PKWTT sebagaimana tertuang pada pasal 10 sampai dengan 12 :

  1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran
  2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan
  3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT

PT CGS Indonesia berlokasi di kampung Sampora, Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Jauh dari kawasan pabrik, buruh menilai perusahaan ini sengaja mencari lokasi jauh dari kawasan pabrik untuk menghindari mahalnya biaya produksi dan ingin menggunakan tenaga kerja pemuda kampung Sampora dengan upah murah karena dianggap tidak cukup memiliki pengetahuan dan keterampilannya rendah,

Di tambah lagi pihak pemerintah desa sebagai aparatur Desa Jaya Sampurna telah membiarkan praktek-praktek pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan berupaya melindungi perusahaan PT.CGS Indonesia dari pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan.

Aktivis CGS Indonesia Federasi Progresip SGBN mengajak seluruh Kaum pekerja yang merasakan betul lemahnya penegakan hukum di negeri indonesia untuk menggalang solidaritas. Solidaritas bisa dilakukan baik memberikan bantuan logistik dan/ atau ikut mengabarkan tindakan managemen PT.CGS Indonesia yang telah melakukan pemberangusan serikat pekerja di PT.CGS Indonesia

Kontak person 087780844522, 085710110271 dan 085775213594

Email dpn.sgbn@gmail.com

Kontributor: Bonaventura Ardian Red Boy Bohnaa (pengurus F-Progresip – SGBN)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here