Pernyataan Sikap PEPPSI – KSN: Lawan Sistem Politik dan Ekonomi Kapitalis

0
283

Sejarah May Day tidak terlepas dari perjuangan kelas buruh/pekerja menuntut 8 jam kerja. Abad ke-19 adalah periode di mana kelas buruh dihadapkan pada kenyataan bahwa dari 24 jam sehari, mereka rata-rata bekerja 18-20 jam. Tak pelak lagi bahwa tuntutan yang diajukan adalah memperpendek jam kerja. Perjuangan menuntut 8 jam kerja ini diawali oleh kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1884, yang berbuntut pada penyerangan yang dilakukan oleh negara dan alat kekerasannya

Kekuasaan yang tertumpu pada kepemilikan pribadi dan membiarkan jutaan kaum buruh menderita. Itulah kekuasaan yang menurut sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang menaruh jutaan kepala rakyat pekerja ke tiang gantungan pasar dunia. Sekarang sistem ini sedang dalam krisis, yang dengan jelas memperlihatkan bahwa kapitalisme tidak dapat memberikan kemajuan dan kemakmuran rakyat pekerja.

Di Indonesia situasi menjelang Pemilu 2019 semakin mengkhawatirkan. Politik adu domba, permainan isu SARA, hoax dan fitnah bertebaran di jejaring sosial media/ dunia maya, saling adu pamer kekuatan. Rakyat saling mencaci maki, sementara elitnya tersenyum lebar di meja makan. Munculnya dua kekuatan politik utama yang mengatasnamakan rakyat, tentu kita patut menganalisa bersama, apakah ada dari kekuatan tersebut yang benar-benar berpihak pada rakyat?

Dari sejarah kita bisa telusuri, sudah sangat jelas jikalau dua kekuatan tersebut merupakan representasi dari kekuatan modal yang ada. Tentunya tidak pernah sedikit pun dari mereka yang memikirkan nasib rakyat Indonesia, baik dari pihak rezim yang berkuasa saat ini, maupun dari pihak-pihak oposisi yang abal-abal. Mereka tidak pernah memberikan dukungan, pembelaan apalagi menjadi pihak yang berjuang bersama buruh ketika terjadi PHK massal, upah buruh yang semakin ditekan murah dengan diterapkannya PP 78/ 2015.

Melihat kondisi di atas, maka kami PEPPSI-KSN menyatakan sikap kepada pemerintah:

  1. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing
  2. Segera lahirkan Perda Kabupaten Sumedang yang pro-buruh
  3. Stop union busting
  4. Cabut PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
  5. Menuntut peran pemerintah atas arus Digitalisasi Industri
  6. Tindak tegas perusahaan-perusahaan yang nakal
  7. Berikan pendidikan gratis bagi anak buruh/ pekerja sampai universitas
  8. Lindungi buruh perempuan dari tindak pelecehan seksual di lingkungan kerja

Tak berdaya oleh keadaan, atau bergerak untuk perubahan

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar dapat menjadi pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap rakyat/ buruh dan diakhiri kamu ucapkan terima kasih

PEPPSI-KSN Kabupaten Sumedang bersama Solidaritas TYC (Tobacco Youth Club), Pembebasan, KSPB, ARAP, APB (Aliansi Pelajar Bandung) dan Angin Malam

Maju Lawan Menang

Narahubung:

  1. Dayat Hidayat (0822-1641-0121)
  2. Pepen Antoni (0896-4791-8268)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here