Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia

Salam rakyat pekerja,

Proses reformasi di Indonesia telah berlangsung selama empat belas tahun terhitung sejak jatuhnya rezim Soeharto (orde baru) pada 21 Mei 1998 lalu. Kejatuhan rezim Soeharto sudah berlangsung lebih dari 14 tahun, tapi ternyata tidak ada perubahan yang substansial bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Orde Reformasi yang bergulir saat ini dapat dikatakan telah dibajak oleh elit dan partai politik Neoliberal tidak pernah memberikan batas yang jelas dan tegas tentang keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tanggung jawab negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi warga negaranya pun tidak pernah dijalankan hingga saat ini, sehingga hak rakyat menjadi sangat rentan terlanggar saat ini.

Pada tanggal 10 Desember, masyarakat internasional akan memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Peringatan ini dimulai ketika negara-negara yang menghadiri Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menyatakan persetujuannya terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Munculnya deklarasi ini cukup penting karena deklarasi ini untuk memastikan dan menjamin tidak terulangnya kembali masa-masa kelam perang dunia yang mengakibatkan jutaan nyawa manusia hilang. Majelis Umum PBB kemudian menyatakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut sebagai tolak ukur bagi seluruh negara-negara anggota PBB untuk memajukan dan menjamin pengakuan hak-hak yang tercakup dalam Deklarasi tersebut. Walaupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya di negaranya masing-masing, termasuk Indonesia yang juga menyepakati dan menandatangani deklarasi tersebut.

Namun hingga saat ini, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, masih menjadi persoalan yang serius di negeri ini. Rejim Neoliberal hingga saat ini masih mengabaikan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II; peristiwa Mei 1998; penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998; peristiwa Talangsari 1989; peristiwa 1965-1966; dan, peristiwa penembakan misterius. Padahal peristiwa-peristiwa tersebut telah diselidiki oleh Komnas HAM dan diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat. Sementara pengadilan HAM yang telah berjalan pun pada kenyataannya tidak pernah memberikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, karena selalu saja membebaskan para pelakunya.

Langkah rejim Neoliberal dengan meratifikasi dua konvenan internasional Hak Asasi Manusia (Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil Politik dan Konvenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) pada kenyataannya tidak pernah berjalan di tataran implementasinya. Berbagai kasus pelanggaran terhadap hak sipil politik (sipol) dan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masih kerap terjadi hingga hari ini. Dalam bidang sipol, sebagai contoh, negara masih tidak mampu untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berkeyakinan bagi rakyatnya. Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadinya pembiaran oleh negara terhadap kekerasan beragama yang marak akhir-akhir ini.

Abainya Negara dalam memenuhi hak ekosob dapat dilihat, salah satunya, dari jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh di Indonesia hanya sebanyak 28,913 juta jiwa atau 27,67 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia yang jumlahnya 104,485 juta jiwa (data BPS, 2010). Sedangkan pada tahun 2012, data Badan Pusat Statistik per Agustus 2012 menunjukkan jumlah penganggur, setengah penganggur, dan pekerja paruh waktu sebesar 41,53 juta orang (35,19 persen) dari jumlah total angkatan kerja nasional sebanyak 118,04 juta orang. Artinya negara belum mampu untuk menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya dengan banyaknya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Tingginya angka pengangguran di Indonesia pada akhirnya akan berkaitan dengan penerapan politik upah murah dan sistem kerja kontrak/outsourcing yang dijalankan oleh rejim Neoliberal.

Upah murah dan sistem kerja kontrak/outsourcing saat ini menjadi momok yang membelenggu buruh-buruh di Indonesia. Penerapan upah murah dan sistem kerja kontrak/outsourcing sudah terbukti telah menjebak buruh di Indonesia dalam jurang kemiskinan. Namun di sisi lain, diberlakukannya sistem kerja kontrak/outsourcing dan politik upah murah semakin menunjukkan keberpihakan rejim Neoliberal kepada para pemilik modal yang memeras tenaga para buruh di Indonesia.

Dengan diterapkannya politik upah murah dan sistem kerja kontrak/outsourcing, maka hak-hak buruh lainnya juga tidak pernah terlindungi. Hak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan dan yang lainnya, pada akhirnya juga menjadi terabaikan karena penerapan sistem ketenagakerjaan tersebut. Hilangnya berbagai hak ini, karena rejim Neoliberal masih menerapkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemilik modal.Bahkan pada kenyataannya, beberapa aset nasional yang strategis dan bersentuhan dengan kehidupan rakyat, malah diprivatisasi. Dengan berbagai permasalahan ini, semakin lengkap pengabaian yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak rakyatnya.

Maka dari itu kami dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional menuntut Negara untuk:
1. Memberikan upah layak nasional kepada seluruh rakyat pekerja
2. Memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat pekerja
3. Menghentikan praktek kontrak kerja/outsourcing
4. Menghentikan privatisasi asset-aset Negara
Jakarta, 9 Desember 2012

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
Presiden                                               Wakil Presiden
Ir. H. AHMAD DARYOKO      MUKHTAR GUNTUR KILAT

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here