Salam Rakyat Pekerja,

Akhir tahun 2012, beberapa daerah di Indonesia kembali diwarnai dengan berbagai unjuk rasa kaum
buruh terkait kenaikan upah minimum Provinsi (UMP)/upah minimum Kota (UMK) untuk tahun 2013.
Penetapan upah minimum merupakan persoalan yang paling krusial dan nyata yang dihadapi oleh buruh,
karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Sementara penetapan
UMP/UMK yang diberlakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah untuk tahun 2013 belum dapat
menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat pekerja secara keseluruhan karena rata-rata UMP/UMK
yang ditetapkan masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Secara garis besar, UMP/UMK yang ditetapkan untuk tahun 2013 oleh pemerintah daerah memang
mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari inflasi yang terus meningkat, maka sebenarnya penetapan
UMP/UMK tahun 2013 malah mengalami penurunan sehingga berpangaruh kepada penurunan kualitas
hidup kaum buruh. Upah buruh di Indonesia saat ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa
negara tetangga Indonesia, seperti Hongkong dan Brunei Darussalam. Kedua negara tersebut menduduki
peringkat 10 besar dalam urutan negara tujuan investasi dunia, namun justru upah buruhnya tergolong
tinggi. Hal ini sebenarnya membantah argumentasi pihak pengusaha bahwa untuk menggaet investasi
maka upah buruh harus rendah.

Persoalan upah di Indonesia memang selalu dianggap sebagai salah satu komponen yang memberatkan
bagi pengusaha untuk mengejar keuntungan. Namun sebenarnya, pihak pengusaha juga selalu
mengungkapkan bahwa yang paling memberatkan berjalannya industri di Indonesia adalah biaya-biaya
siluman yang jumlahnya mencapai 10% dari biaya produksi. Selain permasalahan yang lain adalah
ketidakstabilan makro ekonomi; ketidakpastian kebijakan; korupsi pemerintah lokal dan pusat; pajak;
biaya tinggi; tidak adanya kepastian hukum. Sementara upah buruh di Indonesia hanya mencapai 6-7%
dari biaya produksi. Namun selalu saja yang ditekan dan dipermasalahkan oleh pengusaha adalah
tingginya upah buruh, bukan penghapusan biaya-biaya siluman. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada
kegagalan dari pemerintah untuk menjaga iklim investasi di Indonesia, karena tidak pernah
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Situasi krisis global yang berkepanjangan saat ini juga menjadi salah satu alasan bagi pengusaha untuk
menolak kenaikan upah bagi buruh. Kerap kali pengusaha selalu mengeluhkan kenaikan upah buruh
hanya akan mempersulit iklim investasi di Indonesia dan untuk itu pihak pengusaha sudah
mengumumkan akan ada 2000 perusahaan yang telah mengajukan penangguhan upah minimum pada
2013. Bahkan pengusaha juga mengancam akan mem-PHK buruh-buruhnya jika penangguhan upah
tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Niat pengusaha untuk melakukan penangguhan upah minimum 2013 juga sepertinya didukung oleh
pemerintah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Surat Edaran
No.248/Men/PHIJSK-PJS/XII/2012 pada tanggal 17 Desember dan ditujukan kepada 33 Gubernur di
seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut berisi himbauan bagi kepala daerah seluruh Indonesia untuk
mempermudah pengurusan penangguhan UMP oleh perusahaan. Para Gubernur di seluruh Indonesia
diminta untuk segera membantu proses administrasi maupun ketepatan waktu apabila terdapat
perusahaan yang mengajukan permohonan ijin penangguhan pelaksanaan upah minimum 2013 dengan
alasan waktu yang sudah mendesak, terutama bagi sektor industri padat karya. Surat edaran tersebut
sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah telah mengkhianati kaum buruh, yang selama ini
mengungkapkan akan mendukung kenaikan upah buruh. Pernyataan-pernyataan pemerintah untuk
mendukung kenaikan upah buruh dapat dianggap hanya sebagai lips service belaka, untuk menaikkan
citra mereka di mata buruh.

Maka dari itu, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional menyatakan sikap:
1. Mengecam keras penerbitan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No
No.248/Men/PHIJSK-PJS/XII/2012 tentang himbauan bagi kepala daerah seluruh Indonesia
untuk mempermudah pengurusan penangguhan UMP oleh perusahaan. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi harus segera mencabut surat edaran tersebut untuk mendukung kenaikan upah
minimum bagi buruh.
2. Menuntut para pengusaha untuk segera merealisasikan kenaikan UMP/UMK tahun 2013 sesuai
dengan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah.
3. Menuntut pemerintah untuk segera menghapuskan biaya-biaya siluman yang selama ini
menghambat berjalannya perindustrian di Indonesia.
4. Mengajak seluruh komponen serikat-serikat buruh di Indonesia untuk membangun persatuan, baik
bersama serikat-serikat buruh yang progresiff untuk melakukan perlawanan terhadap
penangguhan UMP/UMK 2013 oleh pengusaha serta bersama-sama dengan elemen-elemen sektor
masyarakat lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang
merugikan buruh.

Jakarta, 30 Desember 2012

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

Presiden                                                      Wakil Presiden
Ir. H. AHMAD DARYOKO             MUKHTAR GUNTUR KILAT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here