RUU Ormas, Akal Busuk Pembungkaman Kembali Gerakan Rakyat Tolak, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat

0
671 views

 

No: 001/PS/DPP-KSN/e/VI/2013

 

RUU Ormas, Akal Busuk Pembungkaman Kembali Gerakan Rakyat

Tolak, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat

Salam rakyat pekerja

Rencana pemerintah untuk membuat UU Ormas ternyata tidak main-main, pada hari Selasa, 25 Juni  2013, Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia(DPRRI) telah melakukan Rapat Paripurna untuk kembali mencoba mengesahkan RUU Ormas. NamunDPRRImemutuskan untuk menunda pengesahan RUU Ormas yang diditunda hingga 2 Juli 2013. Dalam laporan Ketua Pansus H. A. Malik Haramain, M.Si tentang organisasi kemasyarakatan, bahwa RUU Ormas ini secara umum akan menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Didalam laporan itu juga dipaparkan tentang pandangan pemerintah yang secara umum pada 7 Pokok materi. Yaitu: 1) Pengertian dan batasan ruang lingkup, 2) Azas Ormas, 3) Kewajiban Ormas mendaftarkan keberadaannya, 4) Penyimpangan dan penyalahgunaan Ormas, 5) Akuntabilitas Ormas, 6) Evaluasi terhadap kinerja Ormas, dan 7) Mekanisme pemberian sanksi.

Dilihat dari 7 materi pokok itu semua menjurus dan akan menyudutkan keberadaan organisasi kemasyrakatan dalam menjalankan kerja-kerja organisasi, mulai dari pembatasan ruang geraknya, sampai penyimpangan yang akan ditetapkan dan kemudian sampai berujung kepada pemberian sanksi terhapap ormas yang dikategorikan melanggar kepada UU tersebut. Akan tetapi yang harus dilihat bahwa RUU Ormas ini tidak menjelaskan dan tidak mencatumkan peran serta pemerintah dalam mengayom kepada ormas-ormas yang ada tapi justru sebaliknya RUU ini seolah-oleh hanya ingin meniadakan ormas-ormas yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

RUU ini juga telah mendapatkan penolakan dari berbagai ormas yang ada, mulai dari ormas keagaaman, buruh, mahasiswa dll. Akan tetapi tidak menyurutkan para pemangku kekuasaan untuk terus berupaya mengesahkannya. Karena dapat dipastikan jika RUU ini berhasil disahkan, pemerintah dibawah rezim SBY-Bpediono dengan leluasa akan menyerang dan meniadakan ormas-ormas yang dianggap dapat menggangu jalannnya pemerintah dengan dalil stabilatas negara.

Melihat keadaan diatas jelas sudah bahwa RUU Ormas ini harus ditolak, karena hanya akan berdampak negatif kepada organisasi gerakan rakyat yang selama ini maju seperti organisasi yang selama ini bergerak memperjuangkan persoalan-persoalan rakyat seperti ormas buruh, tani, nelayan, keagamaan dan lain-lain. Praktek-praktek pembungkaman kina mulai dilakukan oleh Rezim SBY – Boediono dengan memakai regulasi-regulasi yang terus dibuat dan digencarkan terhadap gerakan rakyat.

Maka dari itu, kami Konfederasi Serikat Nasional ( KSN ) Menyatakan Sikap :

  1. RUU Ormas adalah Akal Busuk Pembungkaman Kembali Gerakan Rakyat
  2. Menolak RUU Ormas, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat.
  3. Mendukung Penolakan yang dilakukan berbagai ormas yang menolak RUU Ormas.
  4. Konsolidasikan organisasi gerakan rakyat Buruh, Tani, Nelayan, Mahasiswa, Kaum Miskin, Keagamaan dan lain-lain untuk melakukan Penolakan di berbagai kota-kota.
  5. Bangun Kekuatan Alternatif RakyatIndonesia.

 

Jakarta, 29 Juni 2013

Dewan Pimpinan Pusat – Konfederasi Serikat Nasional

( DPP- KSN )

    Wakil Presiden                                                      Sekretaris Jendral

ttd                                                                                ttd

( Muhtar Guntur Kilat )                                              (  Yoan Sutiawan  )

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here