Perhimpunan Pelajar Indonesia Kota Den Haag Menolak Omnibus Law

0
146

Pernyataan sikap dan solidaritas untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pada saat dunia seharusnya merenungkan ulang arah dan model pembangunan neoliberalistik yang hanya terobsesipada pertumbuhan dan meletakkan profit sebagai segala-galanya mengalahkan kepentingan sosial dan ekologissehingga menimbulkan banyak bencana, pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerjayang dilanjutkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu pertanda buruk bahwa pemerintah dan DPRsemakin jauh tersesat dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Di tengah gelombang kritik keras dari berbagai kelompok masyarakat dan krisis COVID-19, pemerintah dan DPRterus memilih untuk melayani kepentingan oligarki untuk mengakumulasi keuntungan tanpa batas.

Sejak awal pembahasan, aspirasi dan suara publik yang menolak RUU tersebut secara sistematis disingkirkan. Pemerintah tanpa malu-malu justru menggunakan jasa pesohor dan buzzer untuk membangun legitimasi dan merayu publik untuk menerima Omnibus Law.

Kami berpendapat pembahasan RUU tersebut dilakukan secara otoriter yang hanya melibatkan dan memfasilitasi para pengusaha dan investor dan jauh dari proses politik yang deliberatif. Proses yang tidak transparan dan terburuburu ini jelas mengkhianati prinsip demokrasi.

Dari segi substansi, pekatnya aroma neoliberalisasi dalam Omnibus Law Cipta Kerja melalui deregulasi, keistimewaan kepemilikan lahan untuk bisnis, penurunan standar lingkungan hidup, fleksibilitas pasar tenaga kerja serta penghilangan jaminan upah dan jaminan sosial pekerja semuanya dimaksudkan hanya untuk mengundang investasi dan memudahkan aktivitas usaha yang akan memperparah krisis yang sudah kita alami sejauh ini.

Selama ini regulasi yang melindungi hak-hak pekerja dan kelestarian lingkungan hidup—yang sebetulnya sudah sangat minim dan seharusnya justru dilindungi justru terus dipangkas habis. Akibatnya, Indonesia akan terus kehilangan modal sosial dan jaring pengaman ekologis sehingga masa depan warga dan alam Indonesia untuk bertahan hidup akan semakin kritis.

Buruh dan pekerja dari sektor pertanian, kelautan, manufaktur, industri kreatif di desa dan kota, perempuan dan gender minoritas, masyarakat adat, saudara di Papua khususnya dan beragam kelompok rentan lainnya akan semakin terpinggirkan apabila Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

Bersamaan dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan RUU Pertanahan, Omnibus Law akan menambah panjang daftar konflik agraria, konsentrasi penguasaan lahan, penggusuran paksa serta kejahatan kemanusiaan-lingkungan atas nama “pembangunan” dan “pertumbuhan ekonomi”.

Dua pasal yang paling mengkhawatirkan berkenaan dengan (1) pemberian konsesi tanah selama maksimal 90 tahun kepada perusahaan swasta dan (2) pemberlakuan kembali domein verklaring ala kolonial yang memberikan hak atas tanah pada pemerintah.

Perayaan kemerdekaan hari ini terasa ironis dan palsu, ketika kebijakan pemerintah Indonesia kian mereproduksi peraturan kolonial—bahkan lebih represif dalam banyak hal.

UU Pokok Agraria 1960 dan agenda pembaruan agraria dalam reformasi dibajak sedemikian rupa. Kedaulatan pangan, redistribusi hak rakyat atas tanah yang berkeadilan, dan kelestarian ekosistem secara keseluruhan menjadi tumbal. Padahal ketiganya adalah prasyarat penting bagi sistem ekonomi dan sosial yang sehat.

Melalui Omnibus Law Cipta Kerja, DPR turut melanggengkan patriarki dengan wataknya yang ekstraktif dan eksploitatif (baik atas sumber daya manusia maupun alam).

Pemanjangan jam kerja, pemberlakuan upah per jam, penghapusan cuti haid dan jaminan kesehatan reproduksi perempuan, minimnya perlindungan dan pengawasan, pelemahan serikat pekerja, serta penghapusan kewajiban pesangon PHK menggelar karpet merah bagi pemilik modal untuk bertindak sewenang-wenang.

Kami berpandangan RUU ini mengokohkan pembiaran kepada pengusaha untuk tidak bertanggung jawab atas ongkos reproduksi sosial pekerjanya. Di tengah relasi gender yang tidak setara, hal ini akan melipatgandakan beban perempuan—yang secara normatif masih dianggap bertanggung jawab atas reproduksi sosial harian, seperti menjamin kualitas kehidupan domestik, menyediakan pangan, merawat anggota keluarga yang sakit, serta mengurus keuangan rumah tangga.

Seperti sudah jatuh tertimpa tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) malah dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, sementara RUU Pekerja Rumah Tangga belum juga disahkan.

Dalam posisi kami sebagai perhimpunan pelajar, industrialisasi dan komersialisasi pendidikan yang makin intensifmerupakan implikasi yang mengkhawatirkan jika Omnibus Law dilegalkan. Akses terhadap pendidikan berkualitashanya dapat dinikmati mereka yang memiliki privilese berlimpah, sementara sebagian besar pelajar mengalamikerentanan dan ketidakpastian nasib akibat biaya pendidikan yang mahal.

Selama ini kampus dan dunia akademia cenderung menjadi semakin represif dan terlibat jauh menjadi alat politik elektoral pemerintah dan direndahkan martabatnya seperti sekrup semata dalam mesin “pembangunan”, yang diarahkan dan digantikan sesukanya dan sewenang-wenang terutama bila dianggap terlalu kritis dan mengganggu kepentingan rezim.

Mengingat pertimbangan itu semua dan kesadaran penuh sebagai bagian anak bangsa yang perlu terus merawat sikap kritis dan merdeka, PPI Kota Den Haag menyatakan sikap dan solidaritas dalam mendesak pemerintah Indonesia untuk:

  1. Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebaliknya menuntut pemerintah mengoreksi cara pandangekonominya yang bertumpu pada model pembangunan ekstraktif dan jangka pendek yang tidak Pemerintah dan DPR seharusnya mendorong kebijakan ekonomi berfokus pada sektorpublik: pendidikan, kesehatan, energi bersih, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada redistribusiseperti pelaksanaan “universal basic income” yang berakar pada “universal social policy system”;
  2. Memprioritaskan penanganan krisis COVID-19 dengan menjamin keselamatan warga dan kesehatan tenaga medis dengan menyediakan berbagai instrumen pendukung bukan terus berdalih menyelamatkan ekonomi;
  3. Melindungi kelompok rentan termasuk pekerja esensial di garis depan; memberikan subsidi rakyat, bukan korporat, yakni dengan memastikan distribusi bantuan langsung, skema bantuan yang tepat sasaran terutama melindungi profesi petani, nelayan, guru, buruh dan tenaga kesehatan secara akuntabel;
  4. Menghentikan upaya represi yang dilakukan oleh korporasi terhadap pekerja dan represi institusipendidikan terhadap mahasiswa dan pelajar.

Secara khusus, kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai pemegang amanat legislasi untuk:

  1. Menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja seluruhnya. Sebaliknya memprioritaskan pembahasan dan pengesahan produk legislasi yang menjamin rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Pekerja Rumah Tangga;
  2. Mencabut Undang-Undang Minerba;
  3. Memaksimalkan sumberdaya DPR RI, dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 dan penanganan dampak krisis lanjutannya secara nasional dan

Demikian pernyataan sikap ini kami buat.

Ketua PPI Kota Den Haag,

Karina Larasati K.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here