2. Upah Minimum dan Persaingan Kelas Pekerja

Regulasi yang mengatur tentang pengupahan saat ini terdiri dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans No. 21 Tahun 2016 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Permenakertrans KHL), serta yang terbaru adalah PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Ketiga peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia.

Oleh negara, sistem pengupahan dengan aturan-aturan di atas diklaim sebagai jaring pengaman sosial. Dalam pembahasan selanjutnya, dapat ditemukan bahwa kenyataan di lapangan menunjukan bahwa fungsi sebagai jaring pengaman itu tidak berjalan sebagaimana klaim negara. Selain itu, sistem pengupahan yang berlaku saat ini tidak mencerminkan wajah kelas pekerja di Indonesia yang sebetulnya.

Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja/ buruh diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Secara lebih spesifik, yang dimaksud pekerja/ buruh ini adalah seseorang yang bekerja dengan ikatan kerja di pabrik/ perusahaan/ instansi atau yang dikenal sebagai pekerja formal. Bagaimana dengan wajah sesungguhnya kelas pekerja di Indonesia?

Wajah kelas pekerja Indonesia dapat dilihat dengan membedah struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Dari 120,8 juta jumlah orang yang bekerja,1 jumlah buruh/ karyawan/ pegawai adalah sebanyak 46 juta (lihat tabel di bawah). Jika kita mengikuti dengan konsisten pengertian bahwa kelas pekerja adalah setiap orang yang bergantung pada pemilik alat produksi untuk menerima imbalan dalam bentuk upah, maka jumlah kelas pekerja jauh melebihi dari 46 juta. Bagaimana melihatnya?

Pekerja bebas di pertanian, umumnya dikenal sebagai buruh tani yang mengelola lahan secara tidak tetap. Meskipun mengolah lahan, namun lahan yang dikelola adalah milik tuan tanah. Sementara pekerja bebas di non-pertanian, umumnya merupakan pekerja di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Pekerja non-pertanian ini juga bekerja secara tidak tetap dengan lebih dari satu majikan. Dalam analisa kelas, status pekerja bebas ini dikenal sebagai kelas pekerja desa atau informal proletariat.

Kemudian status pekerja keluarga/ tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Umumnya, pekerja tak dibayar ini berasal dari anggota keluarga seperti istri/ anak yang membantu usaha suaminya atau berasal dari famili lainnya. Melihat corak kerjanya dapat dikatakan bahwa ketiga status pekerjaan tersebut merupakan kelas pekerja karena bergantung pada seorang pemberi kerja (kelas kapitalis).

Berbeda dengan pekerja-upahan, status pekerjaan berusaha sendiri merupakan pekerja-mandiri karena mempunyai alat produksi kecil-kecilan yang oleh karena itu tidak bergantung, baik kepada pekerja atau pemberi kerja. Status pekerjaan ini di antaranya seperti sopir taksi lepas, tukang becak, tukang bakso dan pekerjaan yang tidak terikat lainnya.

Tabel 6

Struktur Kelas di Indonesia2

Kelas Pekerja

Pekerja-Upahan

Buruh/Karyawan/Pegawai

46.617.534

39%

Pekerja Bebas di Pertanian

5.076.013

4%

Pekerja Bebas di Non-Pertanian

6.803.128

6%

Pekerja Keluarga/Tak Dibayar

17.687.745

15%

Pekerja-Mandiri

Berusaha Sendiri

21.653.271

18%

Jumlah

97.837.691 (80,9%)

81%

Kelas Borjuis

Pemberi Kerja/Majikan

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar

18.798.629

16%

Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar

4.210.501

3%

Jumlah

23.009.130

19%

Sumber: Diolah BPS (2015)

Jika merujuk kembali pada pengertian buruh/ pekerja versi UU Ketenagakerjaan, maka Upah Minimum hanya menyasar pekerja formal saja. Meskipun sama-sama menerima upah, namun pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/ tak dibayar tidak dilindungi oleh aturan Upah Minimum. Kasus yang serupa terjadi pada status berusaha sendiri, yang rentan menjadi korban persaingan pasar dengan kelas kapitalis besar. Status pekerjaan inilah yang umumnya dikenal sebagai pekerja rentan.

Tidak hanya tidak dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, para pekerja rentan ini juga dapat memicu situasi persaingan dengan pekerja formal dalam pasar tenaga kerja. Situasi persaingan itu sendiri diperparah sejak berlakunya rezim fleksibilitas pasar tenaga kerja yang berwujud pada sistem kontrak dan outsourcing. Di mana letak persisnya situasi persaingan antar kelas pekerja itu?

Melalui fleksibilitas pasar tenaga kerja ini, seorang pekerja dapat dengan mudah direkrut dan dipecat dalam kurun waktu yang singkat oleh kelas kapitalis. Kemudahan ini dimungkinkan ketika jutaan populasi tidak terserap pada pekerja formal dan terpaksa untuk mencari pekerjaan-pekerjaan informal atau bahkan menganggur. Situasi ini dikenal sebagai “Surplus Populasi Relatif,” yaitu jumlah populasi yang berlebihan terhadap kebutuhan rata-rata penyerapan sektor produktif kapital.3

Surplus populasi relatif ini pada gilirannya berguna bagi kapitalis sebagai ‘tentara cadangan pekerja industri’ (reserved army labor). Tentara cadangan ini berfungsi sebagai alat untuk melemahkan posisi tawar pekerja karena setiap orang yang membutuhkan kerja terpaksa bersaing memperebutkan lapangan pekerjaan formal yang terbatas. Singkatnya, berdasarkan hukum penasaran, penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja itu sendiri dalam pasar tenaga kerja. Akibat situasi persaingan ini, maka upah buruh dapat dengan mudahnya ditekan oleh kelas kapitalis dengan banyaknya ‘calon buruh’ yang rela mengantri.

Lihat bagian sebelumnya:


1 Dalam definisi BPS, konsep bekerja diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Merujuk pada definisi ‘bekerja’ menurut BPS, maka kategori tersebut masih mencampuradukkan antara kelas pekerja dengan kelas kapitalis.

2 Kategorisasi yang digunakan pada tabel ini belum sepenuhnya akurat. Sebagai contoh, dalam kategori “Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar” dan “Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar”, terdapat posisi kelas borjuis kecil. Kedua kategori itu dalam beberapa kegiatan ekonomi tertentu, seperti warung kelontong, menggunakan pekerja dari keluarganya. Dalam skala modal, kegiatan ekonomi tersebut relatif menggunakan modal yang kecil dan rentan terlempar dari arena persaingan dengan modal yang lebih besar. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu, kategori kelas ini mudah terlempar ke dalam barisan proletariat.

3 Lihat Muhtar Habibi, “Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif,” Prisma, Vol. 33, No. 2, tahun 2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here