Berdasarkan uraian di bagian 6, dapat dilihat bahwa kemiskinan dan keterpurukan hidup kelas pekerja bersumber pada penguasaan alat produksi oleh kelas kapitalis. Penguasaan itu sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, khususnya bagi kelas pekerja tak bermilik. Dalam situasi itu, upah menjadi satu-satunya sarana untuk bertahan hidup bagi jutaan populasi rakyat tak bermilik.

Sementara itu, di bawah kekuasaan kapitalis, buruh dengan tenaga kerja yang dimilikinya menjadi sumber keuntungan kapitalis. Eksistensi kelas kapitalis ditentukan sejauh dan sedalam apa kapitalis dapat mengeksploitasi tenaga kerja buruh. Dalam kata lain, upah merupakan bentuk pertentangan kepentingan kelas, di mana kenaikan upah meningkatkan kesejahteraan buruh dan mengurangi keuntungan kapitalis, begitupula sebaliknya.

Dengan demikian, maka tuntutan upah dapat ditempatkan pada konteks yang lebih luas. Penurunan nilai riil upah merupakan dampak dari kepentingan kelas kapitalis dalam menumpuk kekayaan. Kelas kapitalis akan selalu berkepentingan untuk menekan upah buruh sekecil mungkin dan memaksa buruh untuk bekerja lebih keras. Situasi itu akan terus berulang sepanjang kelas kapitalis masih menguasai alat produksi yang menjadikan kelas pekerja bergantung kepadanya.

Sampai di sini kita telah menemukan pertentangan atau kontradiksi mendasar dalam kapitalisme, yaitu pertentangan yang bersumber pada kepemilikan alat produksi. Dalam kata lain, masalah upah dan turunannya akan bergantung sejauh mana kelas pekerja dapat merebut alat produksi dari kelas kapitalis untuk dikelola di bawah kontrol demokratis kelas pekerja secara kolektif. Dengan demikian, tuntutan yang hanya sebatas mempersoalkan kenaikan upah tidak mampu menyelesaikan kontradiksi dasar dalam kapitalisme. Mengapa demikian?

Pertama, selama masih ada upah—sebagai sumber keuntungan kapitalis—maka kapitalisme akan terus hidup. Jadi, tuntutan sebatas kenaikan upah tidak bertujuan untuk menghapuskan sistem pengupahan itu sendiri, melainkan hanya bergerak di dalam batasan-batasan kapitalisme. Dalam kata lain, kesejahteraan umum bagi rakyat pekerja tidak dapat dipenuhi selama sistem pengupahan masih berjalan.

Kedua, penting diketahui bahwa penderitaan di bawah kapitalisme tidak hanya dialami oleh buruh. Jutaan populasi rakyat pekerja—miskin kota, petani miskin, atau nelayan—turut mengalami pemiskinan di bawah kapitalisme. Dalam gambaran tentang surplus populasi relatif misalnya, dapat dilihat bagaimana kalangan pekerja informal atau informal proletariat dan jutaan penganggur merupakan lapisan rakyat yang hidup dalam kondisi amat rentan. Meskipun lapisan rakyat itu tidak secara langsung berada dalam relasinya dengan kelas kapitalis, namun lapisan itu ikut terpinggirkan dalam iklim persaingan kapitalisme.

Ketiga, adanya sektor-sektor rakyat yang menderita di bawah kapitalisme itu menunjukan bahwa kapitalisme tidak hanya hadir dalam ruang-ruang pabrik, melainkan melebihi batas-batas negara. Kapitalisme merupakan sistem kompleks yang tidak hanya melibatkan antara buruh dengan pemodal, melainkan juga negara yang menjaga keberlangsungan kapitalisme.

Dalam uraian sebelumnya, dapat dilihat bagaimana negara melindungi kepentingan pemodal lewat kebijakan-kebijakannya, seperti PP Pengupahan. Meningkatnya biaya hidup yang tidak berimbang dengan kenaikan upah (nominal) juga menunjukan bahwa negara tidak melindungi rakyat pekerja dari naik-turunnya biaya hidup akibat persaingan pasar kapitalis.

Ketiga alasan itu memunculkan suatu kebutuhan bagi buruh untuk membangun kekuatan bersama sektor rakyat pekerja lainnya. Perjuangan buruh merebut alat produksi sebagai sumber penindasan dipengaruhi oleh sejauh mana dukungan dari sektor-sektor rakyat pekerja berhasil diperoleh. Jika demikian, maka apa sarana yang dapat menghubungkan kepentingan tiap sektor rakyat pekerja dalam satu perjuangan bersama melawan kapitalisme?

Dalam hal ini, perjuangan menuntut ‘Perlindungan Sosial Transformatif’ dapat menjadi jembatan kepentingan antar sektor rakyat pekerja. Tuntutan Perlindungan Sosial Transformatif ini bersifat universal karena dapat dinikmati setiap sektor rakyat pekerja. Jika kenaikan upah hanya dapat dinikmati oleh kalangan pekerja formal, tuntutan perlindungan sosial melingkupi jaminan atas hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya serta sarana pengembangan kapasitas diri. Dalam kata lain, perjuangan dalam kerangka Perlindungan Sosial Transformatif ini menyaratkan adanya aliansi multi-sektor rakyat pekerja.

Perlu diketahui bahwa perjuangan Perlindungan Sosial Transformatif ini memang tidak menyasar langsung masalah kepemilikan alat produksi (ranah produksi), melainkan menyasar ke ranah reproduksi sosial. Meskipun demikian, ranah reproduksi sosial itu bukan berarti menjadi masalah sekunder dari ranah produksi, melainkan menjadi satu ‘paket’ sebagai dampak dari proses akumulasi kapital. Bagaimana melihat relasi produksi dan reproduksi dalam kapitalisme?

Reproduksi sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana bagi pekerja dalam merawat/ memelihara tenaga kerja. Sarana yang dimaksud itu seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, termasuk liburan dan sarana lainnya. Tanpa sarana yang memadai, tenaga kerja yang tidak dapat dirawat dengan baik akan mempengaruhi proses produksi. Dalam kata lain, tanpa buruh yang sehat, maka proses akumulasi kapital akan tersendat.

Masalahnya, kapitalisme dengan sifat akumulasinya yang agresif turut menghancurkan sarana-sarana reproduksi sosial bagi rakyat. Penghancuran itu seperti komodifikasi barang-barang publik, seperti kesehatan dan pendidikan, yang memperbesar biaya pemenuhannya bagi rakyat. Selain komodifikasi barang publik, kapitalisme juga turut menghancurkan lingkungan alam lewat pencemaran dari aktivitas industri, seperti pertambangan, perkebunan sawit atau limbah pabrik. Situasi ini juga yang turut memperkecil nilai upah riil akibat semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup hingga pada taraf yang tidak masuk akal.

Dalam hal ini, perjuangan Perlindungan Sosial Transformatif dapat memulihkan penghancuran sarana reproduksi sosial oleh kapitalisme. Pemulihan itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Perlindungan Sosial Transformatif. Prinsip yang dimaksud terdiri dari:

  1. Dibiayai negara: alih-alih dibiayai oleh para pengguna, jaminan sosial harus diibiayai secara penuh oleh negara.
  2. Partisipatif: sistem jaminan sosial yang dibangun harus memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh untuk menentukan serta mengubah kondisi dimana mereka berada.
  3. Politis: sistem jaminan sosial harus membangun serta mendorong kesaradaran seluruh rakyat sebagai warga negara aktif yang memiliki hak untuk dilindungi oleh negara.
  4. Kolektif: jaminan sosial yang diimplementasikan harus didasarkan pada prinsip kolektifitas dimana perlindungan bertujuan untuk memperkuat hubungan serta kolektifitas antar mereka yang dilindungi oleh sistem itu sendiri.
  5. Redistributif: sistem jaminan sosial harus memungkinkan transfer kesejahteraan dari yang kaya ke yang miskin.
  6. Anti kapitalis: sistem jaminan sosial harus dibangun diatas dasar kendali yang kritis terhadap kekuatan ekonomi politik kapitalisme. Kapitalisme yang mendasarkan operasinya pada logika keuntungan semata harus ditundukan dalam operasi system jaminan sosial yang baru ini.
  7. Produktif: operasi jaminan sosial didasarkan pada upaya penjaminan masyarakat yang produktif, yang mampu untuk menciptakan kesejahteraan diatas dasar kebaikan bersama
  8. Afirmatif: jaminan sosial yang dibangun harus mengafirmasi keberadaan kelompok masyarakat yang minoritas serta dipinggirkan melalui kemudahan sistemik bagi kelompok ini untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial.
  9. Ekologis: bahwa sistem jaminan sosial yang dibangun bukan hanya tidak bertentangan dengan upaya mendukung kondisi ekologi yang sehat bagi kehidupan manusia, namun juga berorientasi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis.
  10. Berkedilan gender sistem jaminan sosial mendukung posisi perempuan dan melakukan tantangan sistemik terhadap sistem patriarki yang meminggirkan perempuan
  11. Preventif: sistem jaminan sosial harus beroperasi di atas prinsip pencegahan atas kehidupan sosial yang tidak layak dan rapuh. Pelayanan diberikan bukan pada saat kehidupan warga negara mengalami masalah dan dengannya perlu untuk dilindungi, namun justru sebelum masalah atas warga negara itu terjadi.
  12. Universal: pelayanan sistem perlindungan sosial yang diberikan diberikan kepada seluruh warga negara tanpa ada diskriminasi kelas, agama dan juga kesukuan.

Keduabelas prinsip itu yang kemudian memberikan kapasitas transformatif. Kapasitas transformatif itu dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, Perlindungan Sosial Transformatif dapat meningkatkan kapasitas politik rakyat pekerja dalam perjuangan kelas. Dengan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang terjamin, akan ada lebih banyak sisa waktu yang dapat digunakan oleh kelas pekerja dalam berorganisasi. Hal ini lantaran kelas pekerja tidak lagi berada dalam kondisi hidup yang serba tidak ada jaminannya.

Kedua, transformatif dalam hal perluasan kapasitas politik rakyat pekerja. Perluasan itu dimungkinkan lewat bertambah luasnya solidaritas di antara sektor rakyat pekerja yang terwadahi dalam tuntutan perlindungan sosial. Dengan besarnya kekuatan rakyat pekerja yang tergabung secara multi-sektoral, maka kapasitas dalam melawan kelas kapitalis turut membesar dan mampu untuk mendesakkan kepentingan kelas pekerja dalam merebut alat produksi.

  1. Catatan Penutup

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan banyaknya ekspresi keluhan buruh tentang upah. Upaya itu dilakukan dengan mengungkapkan pertentangan-pertentangan (kontradiksi) yang terdapat dalam upah itu sendiri. Lebih jauh, tulisan ini hendak mengajukan pendapat bahwa tuntutan kenaikan upah akan selalu menemukan keterbatasannya karena 1) tidak menyasar problem dasar dalam kapitalisme, dan 2) cenderung eksklusif dengan hanya melingkupi sektor tertentu rakyat pekerja, yaitu pekerja formal.

Untuk itu, sebagai alternatif yang melampaui tuntutan kenaikan upah, tulisan ini berupaya untuk menghadirkan gagasan perjuangan Perlindungan Sosial Transformatif. Gagasan itu sendiri dikembangkan dan menjadi salah satu pilar perjuangan yang dirumuskan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) sebagai organisasi massa multi-sektor. Dalam hal ini, Perlindungan Sosial Transformatif diharapkan dapat menjadi jembatan sekaligus perekat di antara sektor-sektor rakyat pekerja yang ada dan mengalami pemiskinan untuk berjuang melawan penindasan di bawah sistem kapitalisme.

Lihat bagian sebelumnya:

———-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here