Karena telah sejak awal tidak melindungi mayoritas kelas pekerja di Indonesia, kondisi riil sistem pengupahan di Indonesia yang akan dibahas di sini hanya memperhatikan situasi pekerja formal. Kondisi riil ini dapat dilihat dengan menguraikan praktek lapangan dari sistem pengupahan. Secara khusus, PP Pengupahan akan menjadi fokus utama karena menjadi kerangka operasional penentuan nilai upah setiap tahunnya. Berlakunya formula perhitungan upah minimum yang diatur dalam PP Pengupahan juga ikut menjadikan perhitungan KHL yang diatur dalam Permenakertrans KHL tidak lagi dijadikan acuan kenaikan upah.

Tidak lama sejak diberlakukan tahun 2015, PP Pengupahan telah ditolak secara luas oleh berbagai kelompok buruh. Penolakan yang terus meluas itu lantaran PP Pengupahan dinilai menegaskan rezim politik upah murah di Indonesia. Terdapat sejumlah alasan yang mendasari penolakan tersebut.

Pertama, PP Pengupahan dinilai tidak demokratis karena menutup ruang partisipasi bagi buruh untuk terlibat dalam penentuan kenaikan upah. Kesempatan untuk menekan Kepala Daerah untuk menetapkan besaran kenaikan upah berdasarkan perhitungan serikat buruh semakin sempit. Hal ini lantaran kenaikan upah dihitung berdasarkan formula/ rumus yang tidak memperhatikan kebutuhan riil buruh sehari-hari.

Formula Perhitungan Upah Minimum versi PP Pengupahan

UMn = UMt + [UMt x (Inflasit + % ∆PDBt)]

Keterangan:

UMn : Upah yang akan ditetapkan
UMt : Upah minimum tahun berjalan
Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan September tahun berjalan
∆PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

Contoh:

UMt : Rp. 2.000.000
Inflasit : 5%
∆PDBt : 6%
UMn : Rp. 2.000.000 + [Rp. 2.000.000 x (5% + 6%)]
UMn : Rp. 2000.000 + [Rp. 2000.000 x 11%]
: Rp. 2000.000 + Rp. 220.000
: Rp. 2.220.000

 

Kedua, penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak. Dalam PP Pengupahan di bagian penjelasan pasal 13, disebutkan bahwa “penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah Minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.” Namun, penjelasan tersebut tidak tepat karena inflasi nasional dihitung dari seluruh item barang dan jasa dari yang sifatnya tersier, sekunder dan primer. Sementara pada KHL, upah dihitung berdasarkan item-item KHL yang disurvey secara langsung.

Sebelum PP Pengupahan diberlakukan, serikat buruh dapat ikut berunding menentukan besaran upah minimum yang mengacu pada hasil survey KHL oleh serikat. Pasca Mogok Nasional tahun 2011-2012 misalnya, % kenaikan upah bahkan bisa mencapai 40%. Sementara melalui PP Pengupahan, kenaikan upah hanya akan berkisar dibawah 15 % dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit mencapai di atas 6%.

Ketiga, selain mempersempit kesempatan buruh untuk terlibat, PP Pengupahan lebih jauh menutup ruang serikat buruh untuk dapat mengajukan hasil survey KHL. Dalam kata lain, aspirasi buruh tidak lagi diberikan tempat oleh negara dalam penentuan kenaikan upah. Penentuan upah mutlak di tangan negara yang melayani kepentingan kaum pemodal. Sementara Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat representasi serikat buruh dan bertugas untuk melakukan survey KHL tidak lagi memainkan peranannya yang signifikan.

Di antara beberapa argumen yang digunakan untuk menolak PP Pengupahan, sebetulnya terdapat beberapa poin yang luput dibahas. Jika kita periksa lebih teliti tentang bagaimana sistem pengupahan berjalan selama ini, sebetulnya banyak situasi yang tidak berubah. Situasi yang stagnan ini kerap terekspresi oleh berbagai masalah klasik yang dihadapi buruh. Apa saja masalah yang dimaksud?

Sebagai jaring pengaman sosial, upah minimum disusun dengan menyesuaikan pada komponen-komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada prakteknya, KHL yang ditetapkan ini dinilai tidak mempertimbangkan komponen yang benar-benar dibutuhkan buruh. Pada tahun 2012 misalnya, komponen KHL ditambahkan dari 46 menjadi 60 komponen lewat Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang KHL. Meskipun demikian, 14 komponen itu dinilai tak mempertimbangkan kebutuhan riil buruh.1

Lebih jauh lagi, menurut UU Ketenagakerjaan pasal 89 ayat (2) Upah Minimum diarahkan untuk pencapaian kebutuhan hidup layak. Sementara PP Pengupahan pasal 42 (ayat 1) menyatakan bahwa Upah Minimum hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa Kebutuhan Hidup Layak merupakan standar kebutuhan seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Singkatnya, Upah Minimum merupakan upah bulanan terendah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh yang 1) berstatus lajang dan 2) di bawah masa kerja satu tahun. Dalam kata lain, Upah Minimum tidak berlaku bagi buruh 1) berkeluarga dan 2) di atas masa kerja satu tahun. Bagi buruh dengan kategori itu, upah ditentukan berdasarkan hasil perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja.

Tabel 7

Pengertian Upah Minimum Menurut Peraturan Negara

Peraturan

Pasal

Ketentuan

UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 89 ayat (2)

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Pasal 42 ayat (1)

Upah Minimum hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan

Pasal 42 ayat (2)

Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (2)

Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

 

Meskipun telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan di atas, pada prakteknya upah yang diterima buruh, terlepas dari berapa lama masa kerjanya dan apapun status perkawinannya tidak mendapatkan perbedaan. Pengusaha memberikan upah berdasarkan hitungan terendah tanpa mempertimbangkan ketentuan yang telah diatur. Jika diperiksa sejarah perjalanan Upah Minimum, maka situasi ini tidak banyak berubah bahkan sebelum adanya PP Pengupahan.

Selain itu, sejak berlaku tahun 2003, UU Ketenagakerjaan telah mewajibkan perusahaan untuk menyusun struktur dan skala pengupahan yang proporsional (pasal 88 ayat 3 poin i). Aturan ini sebetulnya dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan bagi keterampilan buruh dan masa kerjanya. Menariknya, PP Pengupahan menguatkan kewajiban tersebut pada pasal 3 ayat (2) poin i dengan bunyi yang sama dengan UU Ketenagakerjaan. Namun, pada prakteknya sulit menemukan perusahaan yang menaati aturan tentang struktur dan skala upah.

Secara lebih konkret, penelitian yang dilakukan oleh Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) tahun 2010 dan Akatiga tahun 2009 membuktikan masalah-masalah Upah Minimum yang dipaparkan di atas. Singkatnya, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum yang ditetapkan nyatanya tidak berhasil memenuhi kebutuhan dasar buruh.

Dalam laporan penelitian Akatiga, ditemukan bahwa rata-rata UMK Nasional tahun 2009 hanya mampu untuk membiayai 62,4% pengeluaran riil—yaitu pengeluaran keluarga buruh secara nyata dengan berbagai komponen yang tidak tercakup pada KHL. Kemampuan UMK ini semakin menurun jika melihat pengeluaran riil buruh dengan tanggungan keluarga yang lebih besar. Untuk kasus buruh menikah dengan 2 anak di Sukabumi misalnya, UMK hanya mampu memenuhi 9,88% KHL.2

Sumber: Akatiga, Menuju Upah Layak, 2009

Jika rata-rata UMK hanya mampu mencukupi 62,4% pengeluaran riil keluarga buruh, maka bagaimana strategi yang diambil oleh keluarga buruh untuk bertahan hidup? Biasanya, strategi yang diambil adalah dengan melakukan penghematan dengan mengurangi jumlah atau kualitas barang konsumsi atau melakukan pembelian barang dengan sistem kredit, mengandalkan bantuan keluarga, dan menanti THR.

Selain dengan mencari penghasilan tambahan, pemenuhan kebutuhan hidup juga dilakukan melalui jalur mencari pinjaman utang. Riset Inkrispena tahun 2010 menunjukkan bahwa besaran utang bahkan melebihi dari jumlah pendapatan dari pekerjaan utama. Jumlah rata-rata total utang responden buruh yang diteliti oleh Inkrispena adalah Rp. 4.975.136/ bulan. Pinjaman ini dapat berasal dari anggota keluarga luas, tetangga, kooperasi, bank, pegadaian bahkan rentenir.3

Tabel 8

Besaran Pendapatan Berdasarkan Kelompok Pendapatan tahun 2010

Variabel

Rata-Rata Pendapatan

Pendapatan dari Pekerjaan Utama

Rp. 1.548.308

Pendapatan dari Pekerjaan Sambilan

Rp. 99.720

Total (sub) Pendapatan

Rp. 1.648.028

Pendapatan dari Hutang

Rp. 4.975.135

Pendapatan dari Sumbangan Sosial

Rp. 5.950

 

Bagaimana memaknai paparan tentang kondisi riil pengupahan dan kebutuhan buruh di atas? Mengapa ada kesenjangan antara upah yang diterima dengan kebutuhan riil buruh?

Merujuk kembali pada pembahasan tentang tiga cara melihat upah, keuntungan yang diperoleh kapitalis bergantung sejauh mana Ia berhasil menekan biaya pengeluaran untuk upah buruh serendah mungkin. Meskipun upah buruh naik, namun proporsinya dibandingkan dengan keuntungan kapitalis dapat semakin kecil. Upah minimum dalam hal ini juga gagal dalam melindungi buruh, sebagaimana kapitalis kerap tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, kehidupan buruh yang bergantung pada upah yang diterima semakin memburuk seiring denganm meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Dalam hal ini, kesenjangan antara upah dengan kebutuhan riil terjadi akibat kenaikan upah nominal tidak dengan sendirinya meningkatkan upah riil. Dalam kata lain, meningkatnya biaya kebutuhan hidup tidak sebanding dengan jumlah kenaikan upah. Untuk mengatasi kekurangan itu, keluarga buruh dipaksa untuk berutang kepada pihak lain.

Kesenjangan itu menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia tidak pernah betul-betul melindungi hidup buruh. Sepanjang sejarah perjuangan buruh menuntut kenaikan upah, tidak banyak perubahan yang berarti terhadap situasi penghidupan kelas pekerja. Sebaliknya, kondisi yang ada justru semakin terpuruk ketika PP Pengupahan menetapkan formula kenaikan upah yang tidak demokratis.

Berdasarkan paparan dan analisa di atas, dapat dikatakan bahwa tuntutan kenaikan upah belum mampu untuk memajukan kesejahteraan buruh secara umum. Pertama, karena hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, maka kenaikan upah buruh hanya akan selalu berkisar pada kebutuhan minimal buruh untuk bertahan hidup dan bereproduksi agar anaknya kelak dapat menggantikan orang tuanya bekerja sebagai buruh. Kedua, tuntutan kenaikan upah itu sendiri tidak berpengaruh pada kesejahteraan pekerja informal yang menjadi wajah utama kelas pekerja di Indonesia.

Dengan demikian, maka gerakan buruh perlu untuk lebih meluaskan fokus dan tuntutan di setiap perjuangannya. Jika berkutat hanya di seputar soal pengupahan, maka besar kemungkinan kesejahteraan buruh hanya akan berkisar di kondisi minimalis dan hanya dinikmati oleh segelintir kelas pekerja saja. Hal ini bukan berarti mengajak serikat buruh untuk meninggalkan sama sekali tuntutan kenaikan upah. Jika demikian, apa saja relevansi tuntutan kenaikan upah?

Pertama, kenaikan upah tetap relevan sebagai salah satu—dan bukan satu-satunya—tuntutan gerakan buruh. Kedua, upah juga dapat menjadi pintu masuk atau alat bagi pengorganisiran untuk memperluas anggota serikat dan gerakan buruh itu sendiri. Upah ditempatkan sebagai alat pengorganisiran karena dengan memulai pada penjelasan tentang upah, buruh dapat memahami apa penyebab utama kemiskinan yang dialami oleh kaum buruh. Ketiga, dalam kata lain, tuntutan upah sebagai alat pengorganisiran ini dapat meningkatkan kesadaran serta militansi kelas buruh dalam melakukan perlawanan terhadap kelas kapitalis.

Lihat bagian sebelumnya:

———-

1 Redaksi, “Buruh Kritik Revisi Komponen Kebutuhan Hidup Layak,” Hukumonline.com 12 Juli 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7d5f2c34e/buruh-kritik-revisi-komponen-kebutuhan-hidup-layak>.

2 Lihat Akatiga, Menuju Upah Layak: Survey Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia, 2009, <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07004.pdf>.

3 Lihat Inkrispena, Pola Konsumsi dan Pendapatan Keluarga Buruh Perempuan, 2010. <https://inkrispena.org/consumption-pattern-of-female-labor-family/>.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here