Pengantar Upah Layak Nasional: Konsep dan KHL Alternatif

0
249
Ilustrasi perjuangan upah
Ilustrasi perjuangan upah

Konsep Upah Layak Nasional (ULN) dirancang sebagai bentuk kritik dan alternatif dari sistem pengupahan yang berlaku saat ini. Konsep ini juga dirancang atas dasar kegelisahan buruh terhadap situasi hidup yang semakin mencekik dan juga kegelisahan gerakan buruh terhadap kemandegan tuntutan kenaikan upah selama ini. Konsep ULN ini juga didampingi dengan rumusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari sudut pandang buruh.

Proses perumusan konsep ULN, dalam catatan saya, telah berjalan sejak akhir tahun 2017 dan berlanjut hingga dipresentasikan pada acara ‘Seminar: Upah Layak Nasional dan Gerakan Kelas Pekerja’ di Gedung YLBHI, 20 Oktober 2018 yang lalu. Dalam rentang waktu itu, sejumlah rangkaian lokakarya diadakan untuk mendiskusikan sejumlah topik terkait upah: refleksi perjuangan upah, kritik sistem pengupahan, upah dan inflasi, dan upah dan kebutuhan gizi.

Tulisan ini hendak memberikan pengantar tentang konsep Upah Layak Nasional dan KHL versi buruh. Isi pengantar yang dimaksud adalah tentang poin-poin penting dalam konsep ULN dan KHL, dan catatan-catatan untuk pengembangan selanjutnya. Tulisan ini dilengkapi dengan lampiran rancangan konsep ULN dan KHL per 20 Oktober 2018.

 

Refleksi Perjuangan Upah

Tuntutan kenaikan upah merupakan isu yang paling populer bagi gerakan buruh, meskipun bukan satu-satunya isu pokok gerakan buruh. Terdapat sejumlah pengalaman perjuangan upah yang dapat direfleksikan. Salah satu refleksi pokok yang muncul dalam proses perumusan konsep Upah Layak Nasional adalah persoalan ‘ekonomisme’ dalam gerakan buruh.

Persoalan ekonomisme dalam hal ini diartikan sebagai perjuangan yang baru sebatas nilai ‘nominal’ upah—seberapa besar persentase kenaikan upah. Sementara itu, tuntutan pada ‘nominal’ upah hanya dapat dinikmati oleh buruh di sektor industri formal—buruh informal, petani, dan nelayan tidak mendapat manfaat dari kenaikan nominal upah.

Gerakan buruh dianggap jarang menyikapi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kualitas hidup buruh dan keluarganya, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik, BBM, atau privatisasi pendidikan dan kesehatan.

Oleh karenanya, perjuangan upah dinilai bersifat momentum, yaitu ketika memasuki bulan penetapan upah. Sementara di sisi lain, kualitas kehidupan buruh semakin menurun seiring dengan makin mahalnya biaya kebutuhan hidup akibat privatisasi. Meskipun secara nominal upah mengalami kenaikan, namun nominal upah tidak bisa mengikuti kenaikan harga seperti yang terjadi secara berkala pada saat Idul Fitri dan Tahun Baru.

Perjuangan upah selama ini juga dinilai belum berhasil melindungi sektor-sektor rakyat lainnya yang tidak tercakup dalam kebijakan upah minimum.  Selain itu, tuntutan kenaikan upah justru menciptakan persaingan antar serikat buruh dalam wilayah atau sektor industri yang berbeda.

 

Garis Besar Konsep ULN

Konsep Upah Layak Nasional, selain hasil refleksi perjuangan selama ini, juga disusun atas dasar kritik terhadap mekanisme sistem pengupahan yang berlaku saat ini. Sejak pertama kali dikenalkan pada periode 1980an, peraturan pengupahan telah ditempatkan sebagai alat untuk menarik investasi asing. Peraturan pengupahan itu dibuat dalam konteks bergesernya arah perekonomian Indonesia yang berorientasi pada ekspor di bawah Orde Baru.

Nilai upah yang ditentukan dalam sistem pengupahan saat ini disesuaikan dengan harga di pasar tenaga kerja. ‘Harga’ yang dimaksud di sini adalah kebutuhan minimum bagi buruh untuk memulihkan tenaga kerjanya agar dapat bekerja keesokan hari dan seterusnya serta mempunyai keturunan untuk menggantikan dirinya sebagai pekerja di kemudian hari.

Sistem pengupahan telah menyebabkan perbedaan nilai upah di tiap-tiap wilayah. Dengan difasilitasi oleh sarana infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, perusahaan dapat dengan mudah direlokasi ke wilayah dengan nilai upah yang lebih rendah. Hal ini pada gilirannya memberikan kekuasaan bagi pengusaha untuk menekan buruh yang menuntut kenaikan upah.

Baca juga: Pengupahan: Kondisi Riil Sistem Pengupahan di Indonesia

Konsep Upah Layak berupaya untuk menempatkan ‘upah’ dalam konteks relasi antara buruh dengan majikan (kelas pemodal) dan negara, bahwa upah bukan masalah hukum melainkan masalah struktural. Menuntut upah dalam perspektif ULN artinya memaksa majikan dan negara untuk mengakui adanya relasi kerja upahan. Dengan kata lain, konsep ULN berupaya menunjukan adanya relasi eksploitatif kelas pemodal terhadap kelas buruh.

Dengan menggunakan cara pikir demikian, maka konsepsi Upah Layak Nasional melihat bahwa tuntutan upah tidak bisa berdiri sendiri dengan fokus pada nilai ‘nominal’ upah sendiri. Tuntutan upah harus disertai dengan tuntutan perbaikan kondisi kerja, pengurangan jam kerja, dan perbaikan kualitas hidup buruh dan keluarganya.

Mengakui adanya relasi kerja upahan juga berarti mengakui bekerjanya sistem kapitalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kata lain, Upah Layak Nasional menempatkan perjuangan upah tidak terisolir hanya di dalam ruang pabrik, melainkan menjangkau seluruh sektor rakyat pekerja. Cara untuk memperluas jangkauan ini adalah dengan memaksa negara memenuhi dan melindungi kebutuhan dasar warga melalui ‘perlindungan sosial transformatif’.

Tuntutan Perlindungan Sosial Transformatif ini bersifat universal karena dapat dinikmati setiap sektor rakyat pekerja. Jika kenaikan upah hanya dapat dinikmati oleh kalangan pekerja formal, tuntutan perlindungan sosial melingkupi jaminan atas hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya serta sarana pengembangan kapasitas diri. Lebih jauh mengenai pentingnya memperluas tuntutan upah ini akan dibahas dalam sesi tentang KHL.

 

Kebutuhan Hidup Layak Alternatif

Pembahasan tentang konsep Upah Layak Nasional kemudian diturunkan dalam bentuk perumusan ‘Kebutuhan Hidup Layak’ Alternatif. Komponen KHL disusun dengan memposisikan buruh dan keluarganya sebagai unit perhitungan upah. Dalam rancangan KHL Alternatif yang dibuat hingga saat ini, terdapat tiga jenis KHL: buruh lajang (L), buruh dan satu orang pasangan (K-0) dan buruh, pasangannya dan satu orang anak (K-1)

Acuan dasar perhitungan upah menggunakan komponen kebutuhan seorang buruh lajang dalam satu bulan. Total komponen untuk seorang buruh lajang berjumlah 116 yang terdiri dari kategori 1) makanan dan minuman, 2) sandang, 3) pendidikan, 4) kesehatan, 5) transportasi, 6) komunikasi, 7) sosial, 8) rekreasi, 9) perumahan dan ditambah dengan tabungan 10% dari upah.

KHL jenis kedua (K-0), buruh dan pasangannya, terdiri dari komponen yang sama dengan KHL Lajang. Perbedaan antara kedua jenis KHL tersebut adalah jumlah kebutuhan setiap bulannya dan ditambah satu komponen kebutuhan, yaitu alat kontrasepsi keluarga.

KHL jenis ketiga (K-1) adalah menghitung tiga individu dalam satu keluarga: buruh, pasangannya dan satu orang anak usia 11-18 tahun. Komponen dasar KHL jenis ini menyerupai KHL jenis kedua, namun dengan penyesuaian jumlah kebutuhan setiap bulannya. Selain itu, jenis K-1 menambahkan komponen kebutuhan Pendidikan SMP/SLTP dan kebutuhan Pendidikan SMA/SLTA.

Sebagai catatan, jenis K-1 ini memilih anak usia 11-18 tahun sebagai dasar perhitungan upah bagi buruh yang telah memiliki anak. Pilihan ini didasari asumsi bahwa anak pada rentang usia 11-18 tahun membutuhkan lebih banyak biaya dibanding anak pada rentang usia lainnya. Pilihan ini juga didasari oleh kerumitan saat memetakan kebutuhan riil buruh dengan tanggungan anak.

Salah satu cara untuk memetakan kebutuhan riil tanggungan seorang buruh dalam satu keluarga adalah dengan menghitung kebutuhan seseorang berdasarkan ‘siklus hidupnya’. Secara garis besar, siklus hidup seseorang terdiri dari fase:

  1. Kehamilan
    • Janin
    • 0-3 bulan
    • Bayi
  2.  Kelahiran
    • Usia 0-3 bulan
    • Usia 3-12 bulan
    • Usia 12-36 bulan
    • Usia 3-5 tahun
  3. Kanak-kanak (5-12 tahun)
  4. Remaja (12-18 tahun)
  5. Remaja Dewasa (18-25 tahun)
  6. Dewasa (> 25 tahun)
  7. Lansia (>50 tahun)
  8. Manula (> 70 tahun)
  9. Kematian

Cara perhitungan upah dengan menggunakan pendekatan ‘siklus hidup’ ini berguna untuk melihat kekhususan kebutuhan seseorang pada setiap siklus hidupnya. Pada usia kehamilan misalnya, seorang janin membutuhkan asupan-asupan nutrisi dan pemeriksaan kesehatan melalui ibunya. Sementara anak dengan usia 3-12 tahun akan mempunyai daftar kebutuhan yang berbeda dengan anak usia 0-3 bulan atau kanak-kanak 5-12 tahun.

Idealnya, setiap siklus hidup perlu dipetakan apa saja kebutuhan khususnya. Jika setiap siklus hidup telah berhasil dipetakan, maka perhitungan upah layak dapat menggunakan formula seperti berikut:

K-0 + K-1 (Kehamilan) = Upah Layak untuk buruh dan pasangannya yang sedang hamil

K-0 + K-2 (Kelahiran) + K-3 = Upah Layak untuk buruh dan pasangannya dengan satu orang bayi dan satu anak usia 5-12 tahun.

Namun, sesederhana karena persoalan kerumitan dalam memetakan kebutuhan setiap siklus hidup serta keterbatasan waktu perumusan, maka (untuk sementara) rumusan KHL baru ditetapkan pada jenis Lajang, K-0 dan K-1 (usia 11-18 tahun).

 

Catatan Penutup

Adanya konsep Upah Layak Nasional beserta KHL Alternatif dapat menjadi terobosan penting bagi gerakan buruh memperjuangkan kesejahteraan umum bagi rakyat. Beberapa poin-poin fundamental dalam konsep ULN adalah sebagai berikut:

  1. Menempatkan ‘keluarga buruh’ sebagai dasar perhitungan upah—yang dalam sistem saat ini hanya menghitung individu buruh.
  2. Menempatkan tuntutan upah dalam konteks pertentangan kelas antara pemodal dan pekerja
  3. Membuka ruang pengorganisiran keluar dari pabrik menyertakan program perjuangan a) perlindungan sosial, 2) undang-undang perlindungan buruh, 3) industrialisasi nasional, dan 4) upah layak nasional itu sendiri.

Konsep ULN dan KHL Alternatif ini masih perlu lebih jauh dikembangkan lagi. Beberapa catatan yang perlu didiskusikan adalah, di antaranya:

  1. Bagaimana keterkaitan tuntutan Upah Layak Nasional dengan reforma agraria?
  2. Bagaimana memulai tuntutan Upah Layak Nasional secara bersamaan dengan tiga program perjuangan lainnya?
  3. Bagaimana menilai kualitas setiap komponen dalam KHL?
  4. Bagaimana memastikan setiap individu dalam setiap fase siklus hidupnya dapat terlindungi? Apa saja kebutuhan spesifik dalam setiap fase siklus hidup?
  5. Bagaimana memastikan perusahaan dapat membayar upah buruh secara layak menggunakan KHL Alternatif?

 

Lampiran

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here