Pernyataan Sikap Bersama

Pembubaran Seminar Sejarah 1965 di YLBHI Menjadi Ancaman bagi Demokrasi di Indonesia

Jakarta (18 September 2017) – Tanggal 16 September 2017 lalu, aparat kepolisian melarang dan membubarkan paksa seminar sejarah terkait peristiwa 1965 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sangat ironis,YLBHI dan LBH Jakarta yang selama ini menjadi lokomotif gerakan demokrasi dan memperjuangkan reformasi di tubuh kepolisian, malah kegiatannya dibubarkan oleh aparat kepolisian.

Selang satu hari kemudian, tanggal 17 September 2017, ratusan massa dari kelompok intoleran kembali mengepung, bahkan menyerang dengan melempari benda keras ke kantor YLBHI. Pengepungan kantor YLBHI tersebut didahului oleh penyebaran pesan berantai atau berita bohong secara sengaja yang menyatakan bahwa di dalam kantor YLBHI sedang dilakukan acara deklarasi PKI. Padahal pada malam tanggal 17 September sedang dilakukan kegiatan keprihatinan dalam bentuk acara musik dan kesenian terkait pembubaran seminar sejarah 1965 pada hari sebelumnya. Pesan fitnah dan berita bohong secara sengaja tersebut yang menyulut kedatangan dan kemarahan massa untuk menyerang kantor YLBHI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Azis, juga menyatakan kepada media massa bahwa hasil penyelidikan kepolisian menemukan bahwa massa melakukan penyerangan karena terhasut berita bohong alias hoax di media sosial tentang acara yang digelar di kantor YLBHI pada tanggal 17 September 2017.

Terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 September 2017, kami mengecam keras tindakan kepolisian, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, yang melarang dan membubarkan secara paksa seminar sejarah peristiwa 1965. Peristiwa yang terjadi di YLBHI saat itu hanya menambah panjang daftar pembubaran paksa oleh kepolisian, TNI maupun kelompok intoleran terhadap diskusi-diskusi yang ingin meluruskan sejarah dan mengungkpakan kebenaran. Pelarangan dan pembubaran paksa oleh aparat kepolisian tersebut merupakan tindakan penghadangan dan intimidasi terhadap kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat di Indonesia. Tindakan pemerintah ini jelas menunjukkan bahwa sikap anti demokrasi serta semakin menunjukkan situasi demokrasi di Indonesia semakin memprihatinkan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian berasalan bahwa pelarangan seminar tersebut dilandasi oleh tiga hal. Pertama, adanya kelompok anti PKI yang siap membubarkan seminar. Kedua adanya aturan hukum yang jelas melarang PKI, dan ketiga kepolisian mengakui adanya permintaan purnawirawan TNI dan Polri, serta sejumlah aliansi masyarakat yang meminta melarang diadakannya seminar tersebut. Dari alasan yang dikemukakan oleh Kapolri tersebut tentu saja sangat menyedihkan. Kapolri beserta jajaran kepolisiannya lebih tunduk dan sepakat dengan pelarangan dan pembubaran paksa tersebut yang diusung oleh segelintir orang, yang jelas-jelas motifnya sangat politis.

Di sisi lain, kami juga mengutuk penyebaran pesan fitnah dan berita bohong secara sengaja oleh kelompok-kelompok intoleran yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya terjadi penyerangan ke kantor YLBHI pada tanggal 17 September 2017. Hasutan melalui pesan-pesan fitnah dan berita bohong secara sengaja di media soslal tersebut bukan hanya merugikan korban, keluarga korban dan kelompok-kelompok pro demokrasi lainnya, namun juga menyesatkan dan membodohi rakyat secara keseluruhan. Kelompok-kelompok yang melakukan penyebaran pesan-pesan fitnah atau berita bohong yang terorganisir tersebut jelas ingin memecah belah masyarakat Indonesia dengan tindakan-tindakan kerusuhan dan kekerasan.

Seharusnya ada tindakan tegas dari pemerintah atau aparat kepolisian kepada para pelaku yang melakukan penyesatan kepada masyarakat dengan menyebarkan pesan fitnah dan berita bohong secara sengaja tersebut. Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, bahkan telah menyebut dua nama yang diduga menjadi dalang pengepungan dan perusakan kantor YLBHI pada tanggal 17 September malam atau tanggal 18 September dini hari. Anggota Presidium 313, Rahmat Himran dan Kivlan Zein disebut Isnur sebagai dalang di balik penyerangan tersebut. Kami akan mendukung langkah-langkah YLBHI yang selama ini menjadi lokomtif gerakan demokrasi serta memberikan bantuan hukum kepada kelompok tertindas.

Isu anti komunis menjadi isu yang selalu digelorakan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Pada pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014, isu komunis bahkan dihembuskan untuk menyasar Jokowi yang merupakan salah satu calon Presiden ketika itu. Isu anti komunis menjadi isu yang marak dan kerap kali digunakan untuk menyerang lawan politik atau gerakan-gerakan perlawanan hingga saat ini. Penyematan label komunis untuk aktivis-aktivis gerakan rakyat (baik gerakan buruh, tani, nelayan, lingkungan, masyarakat adat, perempuan dan miskin kota) juga selalu dilakukan untuk meredam perlawanan yang sedang dilakukan. Baru-baru ini, aktivis lingkungan yang mengadvokasi penolakan tambang emas di Banyuwangi juga dituding sebagai komunis.

Penggunaan isu komunis oleh sekelompok orang tersebut jelas memiliki motif politis. Tentu saja penggunaan isu komunis ini bukan hanya dilakukan oleh Rahmat Himran dan Kivlan Zein. Namun penggunaan isu komunis ini dilakukan oleh sekelompok elit yang memiliki kekuatan politik, atau biasa disebut kekuatan oligarki. Kekuatan oligarki ini, termasuk di dalam kelompok Rahmat Himran dan Kivlan Zein, selalu memainkan isu komunis dan isu SARA untuk memecah belah masyarakat dengan melakukan penghasutan. Merebaknya isu anti komunis dan isu SARA justru mengakibatkan bahaya baru, yakni merajalelanya paham pro Orde Baru, gerakan-gerakan intoleransi serta pembiaran berkelanjutan intimidasi terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Ini merupakan alarm tanda bahaya yang nyata akan bangkitnya gerakan kebangkitan Orde Baru serta manuver militerisme yang memiliki kepentingan untuk berkuasa atas politik negara dan masyarakat.

Bahaya kebangkitan gerakan Orde Baru, kelompok intoleran dan militerisme ini sebenarnya juga disebabkan oleh ketidakjelaskan pemerintah Jokowi dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk salah satunya peristiwa 1965.Komisi Nasional (Komnas HAM), yang merupakan salah satu bagian dari lembaga negara, telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa 1965 pada tahun 2012 serta memberikan rekomendasi agar penyelidikan mereka ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menemukan beberapa tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Namun hingga saat ini, Kejaksaan Agung tidak pernah mau untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut. Hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut sebenarnya memperkuat berbagai penelitian yang mengungkapkan versi lain terkait peristiwa 1965. Dibiarkannya penuntasan kasus pelanggaran HAM peristiwa 1965 oleh Kejaksaan Agung dan tidak adanya intervensi dari Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus tersebut, berdampak pada menguatnya gerakan kebangkitan Orde Baru, kelompok intoleran dan militerisme.

Jika pemerintah tidak mau atau tidak mampu untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM untuk peristiwa 1965 dan peristiwa-peristiwa lainnya, dan bahkan malah mengakomodir kepentingan kepentingan segelintir orang untuk melarang serta membubarkan paksa kegiatan-kegiatan terkait peristiwa 1965, maka sebenarnya pemerintah memang melanggengkan ancaman demokrasi ini oleh gerakan kebangkitan Orde Baru. Sikap pelanggengan tindakan-tindakan tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk melindungi dan menghormati kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul tersebut.

Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen gerakan rakyat yang pro demokrasi untuk melakukan perlawanan terhadap sikap pembiaran pemerintah ini. Sudah saatnya, seluruh elemen gerakan rakyat untuk bersatu dan merumuskan bersama-sama pembangunan gerakan politik alternatif untuk menghadang kebangkitan gerakan Orde Baru. Gerakan politik alternatif yang diusung oleh persatuan gerakan rakyat menjadi penting agar kekuasaan politik negara dan masyarakat berada di tangan rakyat, bukan di tangan orang-orang yang mengusung gerakan kebangkitan Orde Baru dan menindas rakyat.

Jakarta 18 September 2017

Partai Rakyat Pekerja (PRP), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Lembaga Bantuan Hukum SPP (LBH SPP), Lingkar Gerakan Rakyat (LARRA) Banggai, Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Wilayah Lampung, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Serikat Mahasiswa Progresif Sulawesi Tengah (SMIP ST), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Solidaritas Pembebaan Rakyat (SPR) Buol, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Perkumpulan Inisiatif.

Narahubung:
Anwar Ma’ruf (KPRI): 0812 1059 0010
Zaenal Muttaqien (PRP): 0812 8575 9634
Y. Wasi Gede (INKRISPENA): 0878 7817 1899
Hermawan (KSN): 0822 2152 8192
Erni Kartini (LBH SPP): 0813 2031 4888

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here