Peluang dan Tantangan Perjuangan Rakyat Pekerja Dalam Rezim Ekonomi Pembangunan

0
71 views
MayDay 2014
Aksi MayDay KSN 2014, foto: Aip Saifullah

Oleh: Anwar Sastro Ma’ruf

  1. Pengantar

Industrialisasi merupakan keniscayaan dari upaya suatu negara atau masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan peradaban suatu bangsa. Sekitar tahun 1776 Revolusi Industri terjadi yang ditandai oleh penggunaan mesin uap penggerak mesin-mesin perkakas yang ditemukan oleh James Watt. Sejak saat itu, corak produksi (mode of production) dunia mulai berubah dengan ditemukannya metode manufaktur.

Sehingga saat ini, corak produksi yang lebih modern menjadi terbuka dan berkembang dengan pesat di beberapa belahan dunia, khususnya di negara-negara bagian Utara. Sementara itu, negara-negara Selatan masih menjadi bagian dari industrialiasi negara-negara bagian Utara, yang merupakan evolusi dari sistem penjajahan kolonialisme menjadi imperalisme dalam skema pasar bebas.

Industrialisasi yang telah berjalan selama beberapa abad hingga mampu merubah peradaban dunia ini tentu diikuti oleh segala dampaknya baik positif maupun negatif. Perkembangan teknologi terjadi secara massif dan luar biasa sehingga kita dapat menikmati dunia modern atau dunia teknologi informasi (IT) saat ini.

Industrialisasi yang diyakini sebagai solusi dalam mencapai kemakmuran dunia, sebetulnya juga diwacanakan oleh dua sistem ekonomi-politik dunia yang berada dua kutub berbeda: kapitalisme dan sosialisme. Keduanya memimpikan surga yang sama yakni kemakmuran suatu peradaban. Perbedaan di antara keduanya adalah subyek dan obyek dari sasaran kemakmuran tersebut.

Dalam sistem ekonomi-politik kapitalisme, subjek kepemilikan (ownership) adalah individu-individu yang diberikan kebebasan pemanfaatan seluas-luasnya. Kebebasan ini kemudian menghalalkan subjek pemilik—kelas kapitalis—untuk melakukan apa saja dalam melakukan pencurian nilai-lebih dari kelas pekerja.

Sementara di kutub yang berseberangan, sistem ekonomi-politik sosialisme menginginkan integrasi antara subyek dan obyek—obyek adalah subyek itu sendiri, begitu pula sebaliknya subyek adalah obyek. Integrasi ini mengandaikan adanya kepemilikan alat produksi yang dikuasai dan dikelola secara bersama-sama (kolektif), yang dapat berupa penguasaan oleh negara atau oleh komunitas atau komunal. Namun perlu dicatat bahwa sistem ekonomi-politik sosialis dapat berpotensi terjadi penyimpangan jika kontrol rakyat pekerja melemah, seperti melihat keruntuhan Uni Soviet. Kegagalan sistem ekonomi-politik sosialis ini harus menjadi pelajaran penting kita.

Hingga pada saat ini, kapitalisme menjadi sistem ekonomi-politik yang dominan. Di satu sisi sistem kapitalisme memanfaatkan segala kemajuan teknologi dalam corak produksi, di sisi lain corak produksi yang ada juga semakin menggerus rasa kemanusiaan, melakukan penindasan dan penghisapan manusia atas manusia. Kontradiksi ini dapat dilihat melalui kesenjangan kekayaan antar kelas kapitalis dan kelas pekerja, di mana kekayaan 99% populasi dunia dikuasai oleh 1% kelompok.

Kontradiksi ini dapat diartikan bahwa, meskipun industrialisasi dapat mendorong berbagai kemajuan, namun di bawah dominasi sistem kapitalisme peluang tersebut justru menciptakan penindasan. Teknologi, infrastruktur dan berbagai pembangunan ekonomi hanyalah bangunan ‘Istana Gading’ yang bengis terhadap manusia.

Peradaban dunia saat ini menyerupai sistem perbudakan, namun dalam rupanya yang ‘modern’. Jika budak pada zaman feodalisme dirantai dan terkungkung oleh tuan-tuan tanah perkebunan, perbudakan modern mengambil bentuk ketergantungan konsumsi dan pekerjaan. Kapitalisme telah menciptakan dunia ketergantungan dengan melakukan kapitalisasi pendidikan, agama, budaya hingga gaya hidup dalam masyarakat.

Selain itu kapitalisme dengan kebrutalannya juga telah merusak lingkungan hidup atau alam semesta. Hal ini menciptakan suatu krisis lingkungan seperti dalam rupa perubahan iklim (climate change) yang tak terelakan. Dalam konteks Indonesia, aktivitas industri mulai dari industri tambang, pembukaan lahan-lahan baru perkebunan kelapa sawit telah banyak menciptakan kerusakan lingkungan.

Meskipun telah secara jelas berdampak buruk pada lingkungan, aktivitas industri selalu dipandang sebagai upaya untuk mengatasi krisis energi fosil dengan menggantikannya dengan energi terbarukan atau mengatasi krisis pangan. Semua proyek industri itu didukung dengan mega proyek infrastruktur seperti proyek pembangunan jalan, kereta api, pelabuhan, atau bandara. Pembangunan infrastruktur itu sendiri hampir dapat dipastikan dilakukan dengan cara menggusur dan merampas tanah-tanah petani dan masyarakat adat serta merusak hutan paru-paru dunia.

 

  1. Perubahan Dari Corak Produksi Agararia ke Industri Dan Dampak-Dampaknya.

Industrialisasi di Indonesia tumbuh secara terbuka sejak kran investasi dibuka, yakni ketika UU PMA (Penanaman Modal Asing) disahkan pada tahun 1967 setelah pemerintahan Sukarno digulingkan oleh Suharto pasca peristiwa genosida 1965. Pada era pemerintahan Sukarno sebelumnya, kebijakan ekonomi dan industrialisasi berkecenderungan sosialistik, dengan corak industrilasasi yang mandiri dan terpadu. Kebijakan ini mengacu pada konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa pembangunan manusia dan sumber daya alam haruslah berpihak kepada hajat hidup rakyat.

Proyek industri era Sukarno difokuskan pada bidang agro industri—yang ditopang oleh sektor agraria sebagai fondasinya—dan industri dasar. Sukarno mempersiapkan kebijakan ini dengan mengirimkan ribuan pemuda mahasiswa untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan ke berbagai negara yang saat itu tergolong maju industrinya. Sukarno juga mendorong reforma agraria melalui instrumen UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Reforma agraria dipandang sangat penting sebagai bangunan dasar industrialisasi yang kokoh dari hulu – hilir. Di atas semua itu, Sukarno mendasarkannya pada prinsip ‘Berdiri Di Bawah Kaki Sendiri’ (Berdikari), berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya.

Namun, sejak Pemerintahan Sukarno digulingkan dan pemerintahan dikuasai oleh Suharto (rezim Orde Baru), Pembangunanisme menjadi paradigma pembangunan ekonomi. Melalui paradigma tersebut, Orde Baru mengundang investasi modal asing masuk dan menandai era indutrialisasi kapitalistik yang dimulai dari industri pertambangan Freeport dan industri perkebunan, dan disusul oleh industri manufaktur yang tumbuh luar biasa.

Secara khusus, industri manufaktur berkembang sangat pesat melalui pembangunan pabrik-pabrik textil, garment, sepatu, elektronik, dan otomotif.  Di berbagai wilayah, kota-kota industri bertumbuhan ibarat jamur di musim hujan sebagai hasil dari investasi asing. Sejak saat itu, industrialisasi di Indonesia tidak lagi mandiri dengan menjadi bagian dari desain ‘Rantai Pasokan Global’ (Global Supply Chain) yang kapitalistik.

Dampak dari industrialisasi kapitalistik Orde Baru sangat luar biasa yang dapat dirasakan hingga hari ini. Indonesia adalah pengekspor bahan mentah untuk industri tambang dan perkebunan. Tidak hanya merampok sumber daya alam, skema industri tersebut juga menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa. Industrialisasi kapitalistik juga telah merampas tanah-tanah rakyat milik petani dan masyarakat adat. Perampasan itu dilakukan dengan cara-cara represif yang menggunakan aparat negara sebagai pelayan pemilik modal. Tidak hanya menyediakan bahan mentah, Indonesia juga menjual rakyat pekerjanya sebagai buruh murah dan sekaligus menjadikannya sebagai konsumen pasar.

 

  • Dinamika Perubahan Agraria: Proletarisasi Petani

Perubahan secara massif tenaga kerja, dari petani menjadi buruh (proletarisasi), di Indonesia terjadi saat pemerintahan Orde Baru memberlakukan kebijakan Revolusi Hijau pada tahun 1980an. Kebijakan tersebut dibungkus dengan wacana ‘swasembada beras’. Jika dilihat secara mendalam, Revolusi Hijau sebenarnya adalah reaksi kapitalis akan terjadinya  krisis over-produksi industri pertanian di negara-negara maju.

Untuk mengatasi krisis, pola tanam mengalami perubahan dari sistem pertanian tradisional yang organik menjadi kimiawi. Sistem pertanian awalnya menyesuaikan pada siklus alam (musim), keaneka ragaman pangan dan siklus hidup (life cycle) manusia dan alam juga  terjaga. Kebutuhan pertanian dipenuhi dan diproduksi secara mandiri dan kolektif, mulai dari penyediaan benih, pupuk juga hewan pembajak dapat dilakukan sendiri dengan didukung oleh sistem komunal atau gotong royong.

Setelah berubah menggunakan bahan-bahan kimiawi, biaya bercocok tanam menjadi mahal. Kebutuhan benih, pupuk dan obat-obatan (pestisida) semua harus mengeluarkan biaya. Biaya tinggi ini tidak sebanding dengan hasilnya sangat rendah sehingga petani selalu merugi. Sementara itu, bagi petani atau kelompok tani yang menolak menggunakan bahan-bahan kimia akan ditindak secara represif  mulai dari penangkatan pemenjaraan atau dituduh sebagai anggota ‘PKI’.

Green Revolution merupakan titik awal hancurnya sektor pertanian di Indonesia. Hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan industri, khususnya manufaktur, secara masif di Indonesia. Strategi pembangunan ini telah mengubah sistem kerja komunal kolektif menjadi tenaga kerja upahan. Kehancuran sistem pertanian tradisional ini kemudian diikuti dengan migrasi (urbanisasi) besar-besaran ke kota-kota industri, seperti Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Dengan hidup di pedesaan dalam kondisi yang serba sulit dan pilihan yang terbatas, tawaran pekerjaan yang “menjanjikan” sebagai buruh menjadi ilusi bagi masyarakat pedesaan

Pemerintahan Orde Baru juga memonopoli distribusi melalui instrumen Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa ini memonopoli penyediaan pupuk kimia, pestisida, dan peralatan pertanian. KUD juga menguasai penampungan hasil-hasil panen petani dengan harga yang murah. Bisnis KUD ini dikendalikan oleh jaringan Keluarga Cendana. Di luar jaringan Keluarga Cendana, pasar hasil pertanian dikuasai oleh para tengkulak dan atau rentenir, dengan sistem ijon. Seluruh skema ini telah menempatkan petani dalam kondisi kemiskinan

 

Dampak lain dari kebijakan swasembada beras adalah Berasisasi yang “memaksa” rakyat Indonesia untuk menjadikan beras sebagai satu-satunya makanan pokok. Cara pandang ini menciptakan suatu stigma “ miskin” bagi masyarakat yang tidak makan nasi dari beras. Padahal sebelumnya makanan pokok rakyat Indoenesia tidak hanya beras, seperti sagu, umbi-umbian, atau jagung. Cara pandang ini telah menghancurkan pola konsumsi rakyat secara sistematik, juga nilai gizi yang buruk karena bahan pangan yang ada mengandung bahan-bahan kimiawi. Dari sini dapat disimpulkan sebagai upaya pembodohan dan pembunuhan massal secara perlahan terhadap rakyat pekerja di Indonesia.

 

  • Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Saat Ini

Kondisi ketenagakerjaan hari ini ditandai oleh fleksibilisasi dan informalisasi dengan menjamurnya sistem kerja kontrak dan outsorcing. Fleksibilisasi dan informalisasi ini terjadi mulai dari industri manufaktur, perkebunan, dan pertambangan. Secara bersamaan, terjadi juga gelombang privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN. Kondisi tersebut merupakan cara kapitalisme mengatasi krisis. Berbagai upaya menurunkan biaya dilakukan untuk tetap mempertahankan sistem tersebut, sekaligus upaya untuk meredam pemberontakan atau perlawanan dari serikat dan gerakan buruh.

Fleksibilisasi dan informasisasi tenaga berdampak secara spesifik pada perempuan pekerja. Perempuan pekerja lebih rentan mengalami pemecatan dan hidup dalam kondisi yang lebih menghimpit (precarious). Perempuan pekerja umumnya terserap pada industri manufatur dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Ini adalah upaya kapitalisme memanfaatkan budaya patriarki yang dapat menundukkan perempuan sehingga meminimalisir perlawanan pekerja. Dalam budaya patriarkir, perempuan ditempatkan sebagai pencari nafkah kedua, dan meskipun bekerja dengan beban tanggung jawab ganda yakni urusan domestik dan reproduksi.

Para korban fleksibilisasi dan informalisasi menciptakan sejumlah besar angkatan kerja yang tidak tertampung dalam pekerjaan formal. Mereka yang terlempar dari pekerjaan formal ini kemudian banting stir mencari pekerjaan informal seperti ojek, pedagang kaki lima, bahkan pekerja seks komersial. Secara bersama-sama, mereka ini menciptakan komunitas yang dikenal sebagai sektor ‘miskin kota’. Sektor ini sebenarnya baik secara langsung maupun tidak langsung adalah penyangga industri manufaktur, mulai dari penyedia jasa transportasi, penjual sayuran dan makanan.

Sektor miskin kota juga berperan sebagai ‘tentara buruh cadangan’ yang dapat menekan upah buruh di sektor formal.  Seiring dengan semakin sulitnya, lapangan pekerjaan, akhirnya pekerjaan menjadi buruh pabrik adalah salah satu pekerjaan yang cukup elit di Indonesia. Untuk dapat masuk bekerja menjadi buruh pabrik, banyak ditemui makelar lamaran yang menetapkan tarif antara 1 juta – hingga 6 juta rupiah untuk dapat bekerja di pabrik. Makelar lamaran ini dapat berupa HRD perusahaan, aparat pemerintah, militer atau jawara atau preman.

Tarif ini bergantung pada semakin bagus status pekerjaan, seperti permanen misalnya tarif yang diberikan bisa mencapai 1/2 – 2 kali UMK seperti pada kasus di Bandung Raya dan Jabotabek. Hal tersebut mungkin juga sebagai bagian dari strategi kapitalisme atau akibat dari dorongan kenaikan upah minimum dari gerakan buruh, dimana aksi-aksi menuntut perbaikan Upah Minimum massif setiap tahunnya dan merata di berbagai kota-kota industri.

Kesenjangan upah dan pendapatan juga semakin besar antara para buruh tani dan buruh nelayan di desa dan di pesisir dengan buruh industri. Setiap kenaikan upah selalu diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang berimbas pada semuanya. Sementara yang mengalami kenaikan signifikan hanya para buruh-buruh industri—meskipun tidak semuanya, masih banyak buruh yang diupah dibawah Upah Minimum. Sementara pekerjaan di desa-desa semakin langka, hal ini pula yang kemudian memaksa masyarakat desa untuk merantau, baik ke kota atau bermigrasi menjadi burum migran ke luar negeri. Kebutuhan hidup rakyat pekerja makin tinggi, bukan hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga biaya pendidikan anak-anak, biaya kesehatan, dan biaya hidup secara keseluruhan.

 

  1. Bangkitnya Perlawanan.

Kapitalis selalu berada selangkah lebih maju dari kelas pekerja. Sebagaimana dijelaskan di atas, kapitalis dapat merancang skema akumulasi profit secara sistematis, seperti menciptakan buruh murah yang ‘patuh’. Penciptaan buruh murah ini ditopang oleh ketidakmampuan buruh dalam mencukupi kebutuhan hidup yang menciptakan kemiskinan dan mereproduksi kebodohan. Kelas kapitalis juga melakukan ekspansi bisnis, yang awalnya hanya dibidang produksi dan jasa, mulai memperluas ke ranah pelayanan publik yang seharusnya dikuasai oleh negara, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik dan telekomunikasi.

Kapitalis juga mempertahankan hegemoninya dengan cara mendominasi struktur politik negara. Sebagaimana dapat dilihat, hampir setiap regulasi yang ditetapkan oleh negara diperuntukkan untuk melayani kepentingan kapitalis, mulai dari UU Ketenagakerjaan, PP Pengupahan, UU Paket Politik yang menyempitkan ruang demokrasi bagi kekuatan politik alternatif, UU Pengampunan Pajak, UU SJSN yang melepaskan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Perlindungan Sosial,

Menghadapi dominasi kapitalis, gerakan rakyat pekerja sejauh ini belum mampu untuk mengimbangi dan melampaui kekuatan kapitalis. Perlawanan pekerja biasanya muncul dari tuntutan-tuntutan kepentingan normatif, seperti upah minimum, kondisi kerja, pemecatan, mutasi, sistem kerja kontrak dan outsourcing dan pemberangusan serikat. Kecenderungan ini dapat dilihat dari agenda-agenda serikat yang dipenuhi oleh kegiatan advokasi hak normatif, dari satu advokasi ke advokasi lainnya. Meskipun agenda-agenda tersebut bukan berarti tidak penting, namun menempatkan kepentingan normatif sebagai fokus perjuangan tidak dapat mengimbangi strategi progresif kelas kapitalis-

 

  • Menuju Masa Depan Gerakan Rakyat Pekerja

Dari uraian diatas sangatlah jelas jika gerakan buruh dan gerakan rakyat pekerja selalu ketinggalan beberapa langkah. Penting bagi gerakan untuk menyadari terhadap apa yang sesungguhnya telah terjadi? Jawabnya adalah perang kelas antara kelas pekerja melawan kelas kapitalis pemilik modal. Lalu bagaimana gerakan rakyat dalam melakukan perlawanan untuk memenangkan peperangan tersebut?

Pertama, gerakan rakyat harus berani keluar dan melampaui dari agenda-agenda advokasi yang mainstream. Visi perjuangan organisasi harus diperluas dengan memproyeksikan masyarakat yang adil dan sejahtera, bagi rakyat pekerja di pabrik, pedesaan, kota, pesisir pantai, dan hutan, dan bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun perjuangan advokasi harus tetap dilakukan, namun harus disadari bahwa upaya tersebut hanyalah taktik pengorganisasian dan penyadaran politik gerakan buruh—bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Kedua menjadi keharusan untuk mengembangkan konsep ‘Industrialisasi Kerakyatan’ yang mengandung prinsip: memproduksi apa yang dikonsumsi, mengkonsumsi apa yang diproduksi. Pemahaman gerakan buruh dan rakyat pekerja lainnya harus lebih utuh, seperti berbagai konsep solusi dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pekerja: mulai dari reforma agraria, industrialisasi, penataan kota dan keberlangsungan alam hidup sebagai fokus dan cara pandang organisasi.

      Ketiga, mulai melakukan penataan organisasi dan melakukan terobosan dalam pengorganisasian rakyat pekerja antara lain;

  • Membangun imajinasi gerakan terhadap cita-cita atau masa depan yang ingin dituju. Lalu bagaimana menerjemahkan imajinasi tersebut dalam berbagai bentuk yang operasional. Penerjemahan itu dapat diuraikan dalam bentuk trajektori atau roadmap yang disepakati dan disosialisasikan secara meluas hingga ke anggota dan masyarakat. Lalu menyusun strategi dan taktik.

Intinya organisasi rakyat harus bergerak, bukan hanya atas respon kebijakan dari rezim, namun perencanaan yang realistik dan komprehensif ketika memasuki arena perjuangan kelas.  Bayangkan jika Gerakan Buruh memimpin partai politik, dan jika gerakan buruh berkuasa disuatu negeri, apa saja yg mesti dilakukan? Imajinasi ini harus dibangun, serta diterjemahkan dalam bentuk strategi dan langkah taktis.

  • Memahami dan melihat realitas sosial rakyat pekerja di Asia, terutama dalam hal memetakan kekuatan gerakan. Seberapa banyak sebenarnya jumlah pekerja formal? Seberapa besar rakyat yang telah terorganisir dalam serikat-serikat? Seberapa luas persebarannya? Pemetaan dan pendataan ini penting untuk melihat kekuatan politik rakyat secara riel berdasarkan jumlah dan sektor kelas pekerja yang ada disuatu negara.

Seperti di Indonesia misalnya, dari jumlah populasi 250 juta, tenaga kerja formal kurang lebih 45 juta, selebihnya adalah tenaga kerja non formal yang bekerja sebagai petani dan buruh tani, nelayan, pedagang kecil dan sektor informal lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam, siapa kelas pekerja di Asia (negara-negara bekas jajahan).

  • Perluasaan arena pengorganisiran dengan mencakup multi sektoral dan teritorial. Pengorganisiran tidak cukup hanya pekerja formal saja, tetapi juga informal, mencapu pengorganisasian petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dll, termasuk pemuda mahasiswa. Selain itu pengorganisasian teritorial mencakup tentang bagaimana membangun struktur organisasi sampai keseluruh pelosok tanah air. Struktur inilah yang nantinya akan menjadi struktur organisasi perjuangan rakyat pekerja ke depannya.
  • Membangun dan memajukan riset partisipatif sebagai kerangka transformasi pengetahuan dan penggalian potensi anggota dan masyarakat. Riset partisipatif ini dapat mendorong anggota menjadi subyek perubahan sosial serta serta dapat menguatkan kapasitas organisasi, mulai dari penataan dan penguatan organisasi. Hasil riset partisipatif ini dapat dikembangkan sebagai material pengembangan strategi pembangunan alternatif yang diformulasikan secara organik dari rakyat pekerja

Beberapa riset partisipatif yang dapat dilakukan;

  1. Riset partisipatif dalam agenda pengorganisiran, tentang bagaimana melakukan pengorganisiran berbasis riset ilmiah. Integrasi riset dan pengorganisasian ini dapat berupa dokumentasi metode pengorganisasian dan pengembangan metodeyang lebih efektif, tidak hanya per kasus, namun juga mencakup pengembangna teritori
  2. Riset pola konsumsi anggota. Riset ini ini mencakup pengelolaan konsumsi anggota organisasi yang menjadikan anggota sebagai subjek riset. Riset ini juga bertujuan untuk menggali potensi kemandirian ekonomi anggota, seberapa besar nilai ekonomi yang dimiliki oleh anggota.

 

  1. Program perjuangan KPRI.

Sangatlah penting bagi organisasi gerakan rakyat untuk melakukan refleksi gerakan dan dilanjutkan dengan melakukan penataan organisasi. Berdasarkan pengalaman KPRI, hasil kongres ke IV pada Januari 2016 yang lalu telah memandatkan tiga pilar perjuangan yang antara lain adalah; perjuangan politik, ekonomi dan perlindungan sosial transpformatif sebagai strategi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, setara dan sejahtera.

Perjuangan politik: perjuangan politik persatuan gerakan rakyat secara demokratik untuk membangun partai politik gerakan rakyat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan cita-cita; adil, setara dan sejahtera, yang tidak mungkin terwujud jika rakyat pekerja tidak berdaulat atau tidak berkuasa. Untuk membangun kekuasaan tentu gerakan rakyat melalui partai politiknya harus berani berhadap-hadapan vis a vis dengan partai borjuis yang saat ini mengusai politik negara Indonesia. Dari sini menjadi sangat penting bahwa pengorganisiran rakyat harus multi sektor dan multi teritorial.

Perjuangan ekonomi: merupakan program besar dari konsep solusi dalam perwujudan cita-cita kesejahteran sejati. Bagi KPRI konsep tersebut adalah menjalankan Reforma Agraria sejati, Industrialisasi Kerakyatan serta menjaga layanan keberlangsungan alam.

Fondasi perjuangan ekonomi KPRI didasari oleh 4 (empat) pilar ekonomi untuk mengembangkan basis ekonomi rakyat yang membentuk mata rantai produksi dan konsumsi dari hilir hingga ke hulu. Empat pilar ekonomi itu antara lain: 1) penataan pola konsumsi yang lebih mengedepankan proses pembangunan kedaulatan konsumsi komunitas atau daerahnya sendiri; 2) penataan proses produksi yang memperhatikan potensi dan prinsip kolektivitas dalam proses produksi; 3) pengaturan mengenai pola distribusi yang menjamin pemenuhan kebutuhan tersedia secara cepat dan murah, menjamin jaringan pertukaran hasil produksi antar komunitas, antar organisasi rakyat dan antar daerah; serta, 4) pengembangan kelembagaan sebagai wadah pengorganisasian dan pengelolaan praktek pengembangan penataan konsumsi dan pembangunan basis produksi secara kolektif.

Beberapa eksperimen basis ekonomi kerakyatan yang telah berjalan saat ini seperti kopi, teh, beras, gula aren, rokok, krupuk, kripik, sirup mangrove, coklat, ranginang dan rangining, produk konveksi, dan furnitur. Kopi Congress adalah salah satu hasil dari penataan basis produksi kopi untuk memperbaiki pola produksi dan konsumsi kopi yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat.

Riset pola konsumsi di beberapa anggota KPRI juga telah berjalan di berbagai wilayah.  Di Jawa Barat misalnya, Serikat Petani Pasundan (SPP) dengan anggota aktif sekitar 35 ribu keluarga telah memetakan rata-rata konsumsi perbulan sebesar 70 Milyar rupiah. Berdasarkan hasil riset itu konsumsi anggota yang jika dikelola secara mandiri dapat menciptakan peluang benefit 7 Milyar rupiah. Lalu Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) di Banten, dengan jumlah anggota 7 ribu, potensi konsumsinya 14 Milyar rupiah, membuka peluang benefit sebesar 1,4 Milyar.

Perjuangan perlindungan sosial transformatif: program perjuangan ini berfungsi sebagai jembatan untuk merekatkan antar sektor gerakan—buruh, petani, nelayan, miskin kota, masyarakat adat, perempuan—dalam kerangka memperjuangkan berbagai hak warga negara yang biasanya tidak tertampung dalam gerakan sektoral. Perlindungan sosial transformatif ini ditujukan: (1) sebagai alat politik guna membongkar struktur ekonomi dan politik yang menindas, (2) menjamin perjuangan ekonomi dan politik rakyat pekerja agar terjadi kesetaraan kekuasaan ekonomi dan politik, (3) mencapai kesejahteraan dan keadilan yang sejati.

Secara konsep, perlindungan sosial transformatif mencakup perlindungan atas lingkaran hidup (life-cycle) manusia, baik dari aspek produksi maupun reproduksi sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk keberlangsungan hidup di dalam rumah tangga dan masyarakat guna menciptakan tenaga produktif yang berkualitas.

 

 

* Penulis adalah Sekretaris Nasional Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia. Makalah ini dipresentasikan di konferensi regional Asia Tenggara yang dihadiri oleh perwakilan NGO, serikat buruh, perwakilan pemerintah, organisasi regional dan internasional dan akademisi dengan tema “Hak Pekerja dan Trajektori Pembangunan Ekonomi di Mekong, Asia” yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja, 16-17 Februari 2017.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here