Negara Menghalangi Suara Kami Menolak Revisi UU Ketenagakerjaan

0
568
Massa buruh yang akan melakukan aksi di Jakarta bersama GEBRAK dihadang polisi (16/8). Foto. FSBKU

Kami berkumpul di Daan Mogot, Tangerang. Kumpul pagi, jam setengah tujuh. Saya sebelumnya baru saja dari tempat kerja, mengendarai motor, dan langsung bertemu teman-teman serikat yang lain.

Disana teman-teman pada bersemangat tentunya. Ada yang membawa atribut, bendera serikat, dan di mobil komando ada yang membawa banner yang nantinya akan dibentangkan di Jakarta. Seperti saya, mayoritas dari teman-teman saya yang tergabung di rombongan ini bekerja di Alfamart. Biasanya mereka bekerja di bagian gudang.

Kalau digabungkan, total jumlah kami ada 300 lebih. Ada yang dari kota dan kabupaten.

Kami, Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), hendak pergi ke Jakarta pada hari Jumat, 16 Agustus 2019 itu, bergabung dengan massa aksi yang tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat)[1]. Disana, kami mau mengutarakan pendapat untuk menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang akan merugikan kondisi buruh.

Dalam perjalanan menuju DPR RI kami diblokade. Massa dari Kabupaten Tangerang diblokade di kawasan Bitung, dalam perjalanan menuju Kota Tangerang. Begitupun dengan rombongan yang saya ikuti. Jam setengah 10 itu, di Batu Ceper, kami dihadang. Polisi buat barisan, pakai perisai-perisai gitu lah. Ada juga mobil-mobil polisi.

Akhirnya kami mencoba melakukan negosiasi. Tapi negosiasi berjalan alot.

“Kawasan DPR RI harus steril, ada pidato presiden,” salah seorang polisi berdalih.

Ada satu jam kami bernegosiasi, dan tetap alot. Akhirnya kami tidak terima, dan merasa marah. Kami semua (tiga ratus orang buruh) menutup badan jalan, menuntut agar diperbolehkan untuk lewat. Semuanya pada berdiri, di hadapan polisi. Ada juga yang melakukan orasi, di depan mobil komando. Padahal, melakukan aksi protes dan demonstrasi ini dilindungi undang-undang, bukan perbuatan kriminal. Ini hak mengutarakan pendapat.

Ketika itu sudah hampir menjelang waktu solat Jumat. Dengan mengendarai motor, saya ikut dengan teman-teman saya yang pada mau cari masjid. Beberapa dari teman saya diberhentikan motornya oleh polisi. Polisi meminta STNK mereka, kemudian ditanya tujuannya kemana.

“Mau cari masjid, pak,” jawab salah satu teman saya.

Teman-teman saya disuruh buka baju, buka atribut-atribut seperti baju serikat. Mereka ditelanjangi. Cuma saya berhasil lolos, teman-teman saya yang lainlah yang terkena intimidasi polisi. Pihak polisi menyuruh teman-teman saya menunggu sampai orasi-orasi di mobil komando selesai, baru boleh pergi ke masjid untuk solat Jumat. Itupun dengan syarat bahwa atribut tidak boleh dipakai. Mereka tidak kasih alasan juga, cuma memaksa kami buka atribut.

Setelah shalat Jumat, akhirnya kami membubarkan diri. Suasana di tempat itu juga sudah tidak kondusif. Belakangan, saya juga dengar hal yang serupa (penghadangan, intimidasi dan penelanjangan oleh polisi) juga dialami oleh salah satu massa aksi dari KASBI.

Saya juga mendapat kabar massa aksi lain yang tergabung dalam GEBRAK hari ini dihadapkan dengan tindakan respresif dari aparat. Polisi menyita bis massa aksi anggota PEPPSI-KSN yang berasal dari Bandung. Padahal, massa aksi tersebut ingin beristirahat dan akan melakukan ibadah solat Jum’at di masjid sekitar TVRI. Banyak kawan buruh sempat mengalami pukulan dari aparat yang bertugas, dan puluhan buruh akhirnya ditahan oleh polisi.

Ada juga wartawan yang menerima tindakan intimidatif dari aparat. Polisi menyuruh mereka untuk menghapus video dan foto. Kalau tidak mau, mereka diancam akan dibawa ke mobil polisi.

Kenapa menurut saya polisi bisa punya tindakan begitu? Satu, mereka sebagai alat pengaman negara, bahkan di balik itu semua dia mengamankan pemodal. Kedua, selain sebagai pengaman si pemodal, di ranah hukumnya pun mereka lebih ke pengusaha. Bersikap tajamnya bahkan ke buruh.

Mengapa saya menolak Revisi UU Ketenagakerjaan versi pemodal

Saya menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan karena kondisi hidup dan kerja buruh tentunya akan makin parah kalau direvisi. Sebelum direvisi pun, UU Ketenagakerjaan yang ada sekarang begitu tidak menguntungkan buruh, fungsi implementasinya begitu kecil.

Yang paling tidak saya suka dari rencana revisi UU Ketenagakerjaan versi pengusaha adalah dihapusnya pesangon. Selain itu juga kontrak kerja magang, yang makin dimudahkan. Makin dilancarkan oleh pengusaha. Hubungan-hubungan kerja semakin tidak jelas. Nanti kita akan dipekerjakan tanpa kepastian hubungan kerja itu, upahnya pun dengan sistem yang tidak pasti.

Di Alfamart, tempat saya bekerja saat ini, saya sudah menjadi pekerja tetap. Tetapi banyak teman-teman saya yang masih berstatus kontrak. Jika UU Ketenagakerjaan direvisi, nanti bukan hanya mereka yang makin terancam. Yang tetap seperti saya juga terancam. Bisa kena PHK tanpa dapat pesangon, dengan strategi dialihkan ke BPJS Pensiun.

Dengan sistem pengupahan yang sekarang pun, upah yang minimum sudah membuat kami dan teman-teman buruh terblangsak. Upah bisa cuma untuk seorang bujang, padahal kita punya tanggungan keluarga, istri, dan kreditan yang belum-belum. Kredit rumah, dan apa itulah tetek bengek lainnya. Saya punya dua anak, yang pertama umur 10 tahun dan yang kedua umur 12 tahun. Dua-duanya perempuan.

Jika UU Ketenagakerjaan direvisi, kondisi hidup buruh akan semakin terblangsak. Tentunya juga ada efek jangka panjang yang akan berpengaruh ke generasi selanjutnya, ke anak cucu kita nanti. Kondisi kerja dan hidup mereka sebagai buruh akan semakin parah. Jika hari ini revisi yang terjadi seperti itu, bagaimana yang akan terjadi di masa anak cucu kita? Akan jauh lebih parah.

 

Kontributor Buruh: Arif Numaeri (FSBKU)

Editor: Astika Andriani


[1] GEBRAK diantaranya adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Jaringan Komunikasi SP Perbankan, Sekolah Mahasiswa Progresif, Pergerakan Pelaut Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Perempuan Mahardhika, LMND-DN, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEEER), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here