MENGECAM TINDAKAN BRUTAL APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGGUSURAN SEWENANG-WENANG PASAR GRIYA SUKARAME

0
491

Salam Pelopor Penggerak Perubahan
Pemerintah krisis kemanusiaan kawan-kawan!

Sejak surat pemberitahuan pertama hingga hari ini, upaya intimidasi terus dilakukan oleh aparat keamanan (TNI, POLISI, POL PP). Bahkan, beberapa hari terakhir upaya pembongkaran secara paksa semakin gencar tanpa adanya surat perintah bongkar. Mereka bergerak atas nama pembangunan, kekuasaan, dan kekeliruan dalam berfikir. Menyalahi konstitusi atau regulasi tak masalah bagi mereka hari ini.

Pasar Griya Sukarame pada tahun 1999, tepatnya tanggal 12 Oktober 1999 Warga Griya Sukarame, terdiri dari: Usman Gumantri (Ketua RT), AbasSanrego dan Dafit Lencion mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk mengembangkan dan mengaktifkan kembali Pasar Griya Sukarame. Pada awal tahun 2000 ratusan unit kios ukuran (3m×3m) dan pedagang hamparan ramai, bahkan sarana prasarana transportasi disediakan dengan mengubah rute trayek angkutan kota jurusanTanjungkarang – Sukarame (Golf), saat kembali dibelokkan kedua jalur melalui Pasar Sukarame. Namun dalam perjalananya tepatnya pertengahan tahun 2000 Pasar Griya Suakarame kembali mengalami kondisi terpuruk karena tidak aktif lagi.

Situasi warga saat ini menghadapi ancaman penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan dasa r; bahwa lahan yang ditempati warga yang semula Pasar Griya (Pasar Sukarame) merupakan asset Pemerintah Kota Bandar Lampung dan hendak membangun Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tapi apapun dasar dari penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berdampak menghilangkan hakhidup warga Negara tidaklah benar, karena setiap warga Indonesia yang termasuk bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama, yakni pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan persoalan ini terlihat tidak konsisten, karena terdapat perbedaan statement dari pihak pelaksana pembongkaran dan juga adanya surat tersebut yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Bandar Lampung. Terbukti bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan pemerintahan yang anti ktitik dan anti demokrasi. Dalam peroses pemberian SP dan meminta tanda tangan warga itu dilakukan malam hari oleh pemerintah setempat dan dengan cara-cara yang intimidatif serta manipulatif. Dan total warga yang berjumlah sekitar 123 kk masih terus bertahan 44 kk hingga saat ini. Jika masih ada warga yang bertahan dan tidak sepakat, maka penggusuran tersebut didak dapat dilakukan karena banyaknya hak-hak warga yang terabaikan.

Sedangkan masyarakat harus ikut berpartispasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pamanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat berperan aktif dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang termasuk dalam prosedur sesuai dengan UU No. 26/2007. Tanpa ada komunikasi dan bahkan semuanya cendrung ditup-tutupi, dan malah pemerintah ingin menggusur tanpa berkomunikasi lagi dengan warga. Tanpa mempertimbangkan dampak–dampak sosial ekonomi yang terjadi bagaimana anak-anak yang masih bersekolah di lokasi yang dekat dengan pasar tersebut serta warga yang sehari-hari nya menggantungkan hidup dari pasar tersebut.

Hari ini, Sejak pukul 08.30 Asisten I Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya dikawal ketat oleh ratusan Satpol PP dan satu unit exavator, melakukan eksekusi penggusuran sewenang-wenang, kami FSBKU-KSN Lampung bersama dengan seluruh warga Pasar Griya dan Aliansi Komite Tolak Penggusuran yang tersdiri dari berbagai organisasi gerakan Mahasiswa, Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung berusaha menghalau, Penolakan penggusuran ini dikarenakan akan merenggut hak ekonomi masyarakat yang biasanya berjualan di lokasi tersebut. Kekerasan bermula saat Sukarma Wijaya memerintahkan seluruh Sat Pol. PP masuk yang kemudian dihadang oleh warga. Seharusnya Pemerintah kota Bandar Lampung terlebih dahulu melakukan mediasi untuk berbicara soal solusi yang terbaik ketika memang tanah ini akan digusur. Namun hal itu tidak dilakukan bahkan dengan sikap arogansi nya langsung mengintruksikan kepada Satpol PP untuk membubarkan benteng pertahanan warga. Sehingga kami berkesimpulan bahwa pemkot anti demokrasi anti rakyat miskin. Di lokasi penggusuran warga mempertahankan haknya namun kemudian Satpol PP melancarkan aksi kekerasan terhadap warga dan seluruh massa aksi yang tergabung dalam Komite Tolak Penggusuran. Dengan kekerasan mereka memaksa masuk dan menghancurkan unit kios warga dengan menggunakan alat berat. Kekerasan demi kekerasan terjadi sehingga mengakibatkan 11 orang warga terluka. Mereka menderita memar dan luka-luka hingga patah akibat tindakan represif oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Oleh sebab itu, berdasarkan keadaan pahit yang dirasakan oleh Masyarakat Pasar Griya, FSBKU-KSN Lampung menyatakan sikap tegar untuk terus mendukung dan terlibat aktif dalam mempertahankan lahan yang diperjuangkan oleh warga Pasar Griya, hingga mencapai kemenangan rakyat tertindas. Serta MENGECAM TINDAKAN BRUTAL DAN BAR-BAR APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR LAMPUNG. Kami juga menyerukan kepada organisasi gerakan mahasiswa, buruh, petani, kaum miskin kota, dan perempuan bergeraklah kawan-kawan atas dasar kemanusiaan untuk bersama menggalang kekuatan untuk membela penindassan dan kesewenang-wenangan aparat karena tidak menutup kemungkinan penggusuran akan menimpa sanak, saudara atau keluarga kita disuatu hari kelak.

Maju, Lawan, Menang!

Bandar Lampung, 20 Juli 2018

Hormat Kami

FSBKU-KSN Wilayah Lampung

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here