Membangun Persatuan Gerakan Buruh Indonesia Melawan Sistem Neoliberalisme*

0
425

Kemunculan Neoliberalisme di Dunia

Pada tahun 1970-an, dunia diguncang oleh krisis. Di mana-mana, tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, pengangguran meningkat dan inflasi menggila. Di Amerika Serikat (AS), tingkat pertumbuhan ekonominya menurun dari 4-5% per tahun menjadi 2-3%. Tingkat keuntungan ekonomi AS juga menurun dari 22% di tahun 1950 menjadi 12% di pertengahan tahun 1970-an (Moseley: 1-2). Jelas bahwa kapitalisme sedang mengalami krisis tingkat keuntungan. Aturan main Keynesian yang dominan pada saat itu dan ditandai dengan berbagai macam kekangan atas kapital, sudah mencapai batas-batas yang membuatnya tidak bisa lagi bekerja untuk kapital.

Untuk bisa keluar dari krisis sekaligus memulihkan kembali kekuasaannya, kapital harus bisa mengakumulasi dirinya kembali. Kapital pun mulai mengambil langkah untuk membuka berbagai macam kekangan yang selama ini dikenakan pada dirinya. Sistem Bretton Woods, yang mendorong pembatasan terhadap arus kapital dan menerapkan nilai tukar tetap untuk mata uang (fixed exchange rate) dengan patokan dollar, menemui ajalnya ketika AS menghapus patokan nilai dollar terhadap emas. Kemudian, dengan alasan untuk menurunkan inflasi, Paul Volcker, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral AS, menaikkan tingkat bunga riil menjadi 6-8%. Kebijakan ini menguntungkan para kreditor dan pemegang saham, tetapi memukul anggaran negara AS (Duménil dan Lévy 2005: 11-13).

Kapital juga harus menghancurkan berbagai kekangan yang dibuat oleh musuh bebuyutannya, buruh. Buruh yang terorganisir dan punya daya tawar tinggi memang menjadi pengganggu bagi kapital, karena bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, di Inggris, Perdana Menteri Thatcher mengeluarkan peraturan yang mengurangi hak buruh untuk mogok dan memperkuat pengusaha. Di AS, Presiden Reagan memberikan pukulan-pukulan terhadap buruh yang melemahkan daya tawar buruh, sehingga upah minimum Federal yang di tahun 1980 sama dengan tingkat kemiskinan, turun menjadi 30% di bawah tingkat kemiskinan pada tahun 1990 (Harvey 2005: 25).

Upaya kapital untuk membuka kekangan atas dirinya ini pun menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia. Bahkan sampai ke Tiongkok yang sekalipun mengaku ”komunis,” tapi mulai melakukan liberalisasi ekonomi pada 1978. Perlawanan sempat terjadi di beberapa tempat, tapi berhasil dipatahkan oleh kapital. Secara umum, upaya penyelamatan diri kapital yang mengorbankan rakyat pekerja ini bisa dibilang berhasil. Tingkat keuntungan di AS naik lagi sampai pernah 18% di tahun 1997 (Moseley: 2). Sebagai pengganti dari Keynesianisme, kapital berhasil menancapkan satu aturan main baru di dunia. Sebuah aturan yang memberikan kebebasan sepenuh-penuhnya bagi kapital untuk bergerak dan berakumulasi. Aturan main itu bernama ”neoliberalisme.”

Masuknya Neoliberalisme ke Indonesia

Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini kemudian diikuti oleh perjuangan kelas yang berakhir dengan pukulan yang sangat dahsyat sekaligus mengerikan terhadap gerakan rakyat pekerja. Ratusan ribu atau jutaan orang dibantai dalam waktu singkat. Di atas penghancuran gerakan rakyat inilah berdiri rezim Orde Baru. Pada saat kemunculannya, rezim ini memerlukan suntikan kapital untuk bisa keluar dari krisis. Rezim ini pun lalu mengambil kebijakan ekonomi yang ”berorientasi ke luar” untuk memenuhi keinginan kreditor asing. Keluarlah berbagai macam peraturan yang mengakomodasi kapital asing, termasuk Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967.

Aliran dana asing pun mengucur ke Indonesia. Pada Februari 1967, berdiri Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang beranggotakan negara-negara kapitalis maju dan berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. IGGI menjadi sumber bantuan asing terbesar untuk Indonesia. Selama tahun 1967-1972, IGGI menyetujui bantuan sebesar 2.353,6 juta dollar AS. Selama tahun 1967-1972 itu juga, Indonesia menyetujui investasi asing sebesar 2.488,4 juta dollar AS. Masuknya dana asing ini memungkinkan rezim Orde Baru keluar dari krisis. Pada 1966-1971, tingkat inflasi pun menurun drastis dari 635% menjadi 2,3%. (Mas’oed 1989: 108-110 dan 220).

Seandainya sejarah berjalan secara linear, mungkin neoliberalisme akan masuk lebih awal ke Indonesia. Namun, yang terjadi bukanlah demikian. Pada tahun 1973, terjadi perang antara Israel yang dibantu AS, dengan Mesir dan Suriah. Negara-negara Arab anggota OPEC pun melakukan embargo minyak bumi terhadap negara-negara pendukung Israel. Akibatnya, pada Oktober-Desember 1973, harga minyak melonjak dari sekitar 3 dollar AS per barel menjadi hampir 12 dollar AS per barel. Begitu pula, tergulingnya Syah oleh revolusi Iran pada 1979 membuat harga minyak semakin tak menentu. Menjelang Juni 1979, harga minyak naik menjadi 18 dollar AS per barel. Pada 1981, harga minyak mencapai 41 dollar AS per barel (Winters 1999: 141-142 dan 166-168).

Negara Indonesia pun mendulang keuntungan dari boom minyak tersebut. Pada 1969/70, pendapatan minyak dan gas alam cair hanya Rp65,8 miliar atau 19,6% dari total pendapatan Indonesia. Tapi, pada 1981/1982, jumlah ini meningkat menjadi Rp8.575 triliun atau 61,7% dari total pendapatan. Begitu pula, menjelang tahun 1975, pendapatan ekspor minyak dan gas telah mencapai 5.410 juta dollar juta AS atau 74,3% dari keseluruhan pendapatan ekspor Indonesia. Pada 1981/1982, jumlah ini meningkat lagi menjadi 18.825 juta dollar AS atau 81,9% dari pendapatan ekspor. (Robison 1998: 115).

Pesatnya peningkatan pendapatan minyak Indonesia ini mengakibatkan rezim Orde Baru dan fraksi-fraksi kapital dalam negeri bisa melepaskan ketergantungannya secara relatif terhadap kapital asing. Kapital dalam negeri, yang sudah memiliki hubungan perkoncoan dan patrimonial dengan negara, lalu mengarahkan kebijakan-kebijakan negara untuk kepentingan mereka. Dan untuk ini, mereka harus menghambat kompetitor mereka, yakni kapital asing dengan aturan neoliberalismenya. Insentif bagi kapital asing seperti penundaan pajak dan jaminan impor dikurangi secara bertahap. Sektor-sektor yang sebelumnya terbuka bagi kapital asing juga dibatasi. Kapital dalam negeri berusaha menetapkan aturan main yang kondusif bagi akumulasi diri mereka, yaitu kroniisme, patrimonialisme dan developmentalisme.

Namun, zaman keemasaan bagi kapital dalam negeri ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1978, Israel dan Mesir menandatangani Perjanjian Perdamaian Camp David. Seiring dengan itu, negara-negara Arab pun membuka embargonya dan harga minyak turun kembali. Hal ini berdampak pada pendapatan minyak bumi Indonesia. Nilai ekspor minyak dan gas alam Indonesia jatuh dari 18.825 dollar AS pada 1981/82 menjadi 12.718 dollar AS pada 1985. Kemudian, antara tahun 1985/86 sampai 1986/87, pendapatan pajak dari minyak dan gas juga turun sebesar 12,6%. (Robison 1998: 117).

Posisi negara dan kapital dalam negeri pun kembali lemah, karena kekurangan sumberdaya. Banyak proyek industri dan infrastruktur besar yang ditunda. Mereka akhirnya relatif bergantung lagi pada kapital asing, sehingga mau tidak mau, negara membuka pembatasan-pembatasan yang selama ini ia terapkan. Neoliberalisme pun merangsek masuk ke Indonesia. Pada 6 Mei 1986, dikeluarkan kebijakan Paket Enam Mei (Pakem), yang diantaranya membebaskan pengusaha yang mengekspor di atas 85%, dari bea impor atas bahan baku untuk produksi ekspor. Persentase bidang yang dibuka untuk investasi asing juga meningkat dari sekitar 37% di tahun 1985 menjadi sekitar 68% pada tahun 1986 (Robison 1998: 119-120).

Namun demikian, berbagai kebijakan deregulasi ini dijalankan secara lamban dan masih bersifat parsial. Para pemegang monopoli impor dan produsen di hulu, misalnya, tidak tersentuh oleh Pakem, karena bagian terbesar produksi mereka ditujukan untuk pasar dalam negeri (Robison 1998: 120-122). Tapi, ruang yang dimiliki oleh kapital dalam negeri memang semakin sempit. Terjadilah persaingan ketat di antara fraksi-fraksi kapital dalam negeri itu sendiri. Mereka yang bertahan hanyalah yang memiliki hubungan perkoncoan yang kuat dengan negara. Sisanya terpental ke luar dan berbalik menyerang aturan main patrimonial dengan kampanye deregulasi serta debirokratisasi.

Pada tahun 1996, krisis ekonomi mulai menggoncang Asia Tenggara. Diawali dengan lumpuhnya Bangkok Bank of Commerce (BOC) di Thailand, krisis ini lalu merembet ke Filipina, Malaysia, Singapura dan tentu saja, Indonesia. Nilai Rupiah merosot dari Rp2.500-an di tahun 1997 sampai pernah menjadi Rp16.000 pada Januari 1998. Krisis ekonomi ini pun berbuah menjadi krisis politik. Pada tahun 1997, dimulailah gelombang aksi mahasiswa dan rakyat yang menuntut demokratisasi dan suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi ini semakin lama semakin meluas, membesar dan mengeras. Karena tidak kuasa untuk menahannya, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Neoliberalisme, yang selama ini terhambat oleh rezim Orde Baru, segera menunggangi proses perubahan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Kekuasaan lembaga pemegang monopoli seperti Pertamina, yang merusak ”pasar bebas,” mulai dilucuti. Subsidi untuk rakyat dikurangi secara terus-menerus dan privatisasi atau penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didorong secara agresif. Kapital asing pun semakin mendominasi di Indonesia. Kalau di tahun-tahun sekitar krisis, kepemilikan asing di bidang perbankan hanya sekitar 9% dan kepemilikan pemerintah pernah lebih dari 70%, maka pada 2006, kepemilikan asing telah mencapai 48,51%, sementara kepemilikan pemerintah menurun jadi sekitar 35% di akhir tahun 2007. (Rizky dan Majidi 2008: 158-159).

Di dunia perburuhan, pasar tenaga kerja dibuat menjadi fleksibel dengan praktek kerja kontrak dan outsourcing. Begitu pula, hadirnya berbagai macam aturan yang mengakui kebebasan berserikat bukan jaminan bagi terwujudnya kebebasan berserikat secara riil. Selama tahun 2005-2009, Komite Solidaritas Nasional (2009) mencatat, terdapat 28 kasus pemberangusan serikat (union busting) di Indonesia. Di bidang agraria, kehidupan petani hancur akibat pencabutan subsidi BBM yang berimbas pada naiknya ongkos produksi pertanian, sementara produk pertanian impor membanjiri pasar Indonesia. Neoliberalisme memang telah berhasil menancapkan kukunya di Indonesia.

Pasang Surut Gerakan Buruh di Indonesia

Gerakan buruh di Indonesia muncul di sekitar pertengahan abad ke-19 ketika sifat merkantilis Belanda mulai berubah menjadi kapitalisme-perusahaan dan ketika peran langsung pemerintah di bidang ekonomi digantikan oleh kelas borjuasi swasta Belanda. Pada masa ini mulai tumbuh kelas buruh Indonesia. Kemunculan gerakan buruh juga didorong oleh pertumbuhan kaum terpelajar pribumi yang radikal. Lapisan yang terakhir ini muncul akibat perluasan pendidikan gaya barat yang merupakan dampak dari politik etis Belanda. Selama 1900-1920, misalnya, jumlah murid bumiputera yang bersekolah di sekolah dasar HIS meningkat dari 896 menjadi 38.024 orang, sementara yang melanjutkan ke sekolah menengah HBS dan MULO meningkat dari 13 menjadi 1168 orang. Adapun yang sampai ke pendidikan ketrampilan seperti STOVIA dan OSVIA meningkat dari 376 menjadi 3917 orang (Shiraishi 1997: 37-38).

Pada masa ini, gerakan buruh tumbuh dalam atmosfir perjuangan kebangsaan. Serikat buruh yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Nederland Indische Onderweys Genootschap (NIOG) atau Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda, yang dibentuk pada 1879. Kemudian, lahirlah bermacam-macam serikat buruh di Indonesia. Di antaranya adalah Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel in Nederlandsche-Indie (VSTP) yang berdiri pada 1908; Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) yang dibentuk pada 1914, dan Personeel Fabrik Bond (PFB) yang lahir pada 1918 (Kertonegoro 1999: 9; Shiraishi 1997: 150). Berbagai macam serikat buruh ini tumbuh bersamaan dengan organisasi-organisasi perjuangan kebangsaan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam (SI).

Meski perkembangan gerakan buruh pada masa ini tampak pesat, tapi gerakan buruh di masa ini sebenarnya tidak kuat. Pasalnya, struktur kapitalisme kolonial masih mendasarkan dirinya pada perdagangan dan produksi hasil bumi, sehingga jumlah buruh hanya sedikit dibandingkan keseluruhan penduduk Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada sensus 1930, yang menyatakan bahwa orang yang bekerja di perusahan-perusahaan manufaktur yang sudah termekanisasi hanya 300.000 orang (Hadiz 1997: 41-42). Begitu pula, jumlah buruh yang aktif dalam gerakan hanya sebagian kecil dari total jumlah buruh di Indonesia. Keanggotaan VSTP yang sebanyak 13.000 pada 1923, misalnya, hanya sekitar seperempat dari keseluruhan buruh kereta api dan trem di Pulau Jawa.

Lemahnya gerakan buruh ini bisa terlihat saat pemerintah kolonial mengakhiri politik etisnya. Beberapa serikat buruh besar yang mencoba melakukan pemogokan besar berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah. Misalnya, pemogokan PPPB pada 1922, yang meluas dan mendapat dukungan dari organisasi-organisasi pembebasan nasional seperti Centraal Sarekat Islam (CSI), PKI, Budi Utomo, Muhammadiyah dan Revolutonaire Vakcentrale pimpinan Tan Malaka serta Bergsma, berakhir dengan pemecatan 1000 orang buruh. Abdul Muis dan Reksodiputro pun diciduk di Garut, sementara Tan Malaka dan Bergsma dibuang dari Hindia. Hak berkumpul di Yogyakarta dicabut pada 8 Februari 1922 (Shiraishi 1997: 320-323). Lumpuhnya serikat-serikat buruh besar ini dan terpukulnya PKI pada 1926 menenggelamkan gerakan buruh pada masa kolonial.

Setelah kemerdekaan, pada masa yang sering disebut dengan Orde Lama, serikat-serikat buruh bertumbuhan kembali. Sebagian dari mereka berafiliasi dengan partai-partai politik. Hasil pendataan tahun 1955 oleh Menteri Perburuhan menyebutkan, terdapat 1501 serikat buruh nasional, kewilayahan dan lokal, di mana 56% dari serikat nasionalnya tidak berafiliasi ke mana-mana. Adapun federasi serikat buruh terbesar pada saat itu adalah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), yang pimpinannya banyak merupakan anggota PKI. Dari 596.115 anggota serikat buruh yang bekerja di sektor manufaktur, sekitar 530.000 adalah anggota SOBSI. (Hadiz 1997: 49-51).

Pada masa ini, terjadi polarisasi ideologi di antara serikat buruh komunis dan non-komunis. Setelah nasionalisasi perusahaan asing yang dimulai tahun 1957, di mana berbagai perusahaan yang dinasionalisasi itu jatuh ke tangan militer, serikat-serikat buruh anti-komunis menemukan mitra kuatnya pada militer. Begitu pula, militer yang semakin terintegrasi dengan kapital, mulai berkontradiksi dengan serikat-serikat buruh radikal seperti SOBSI. Mereka mulai membuat berbagai macam alat pengendalian buruh, termasuk organisasi buruh tandingan seperti Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Kontradiksi ini pun pecah dengan terjadinya peristiwa 30 September 1965, yang diikuti dengan pembantaian ratusan ribu atau jutaan orang.

Pukulan mematikan yang diterima oleh gerakan buruh ini sebenarnya juga merupakan tanda dari belum kuatnya gerakan buruh di Indonesia pada saat itu. Alasannya sama dengan pada masa kolonial, gerakan buruh pada masa Orde Lama masih beroperasi dalam situasi ekonomi yang belum terindustrialisasi dengan tingkat proletarisasi yang rendah. Dari 25.000 perusahaan yang terdaftar pada 1953, hanya 575 yang memiliki tenaga kerja lebih dari 500 orang. Sementara, yang memiliki tenaga kerja antara 100-500 orang hanya 1500 perusahaan. Itu berarti sisanya hanya memiliki tenaga kerja di bawah 100 orang. Diperkirakan bahwa buruh industri pada masa ini hanya berjumlah 500.000 orang (Hadiz 1997: 48).

Setelah menghancurkan PKI beserta organisasi-organisasi yang berafiliasi kepadanya, termasuk SOBSI, rezim Orde Baru lalu melakukan pembersihan terhadap kekuatan buruh yang masih tersisa. Caranya adalah dengan memfusikan berbagai organisasi buruh yang ada ke dalam satu organisasi korporatis yang ada di bawah kontrol negara. Oleh sebab itu, pada 1973, didirikanlah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai wadah untuk memfusikan berbagai organisasi buruh. Pada 1985, FBSI merubah dirinya menjadi unitaris dan bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Meski demikian, pada 1990, SPSI berubah lagi menjadi federasi dengan nama FSPSI (Kertonegoro 1999: 17-20). Sementara itu, untuk melemahkan para pegawai negeri, mereka dipisahkan dari buruh swasta dan difusikan ke dalam Korps Karyawan (Kokar) yang kemudian menjadi Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri). (Hadiz 1997: 69).

Rezim Orde Baru mempraktekkan kontrol yang sangat kuat atas kaum buruh. Namun, praktek ini kemudian berkontradiksi dengan perkembangan industri yang terjadi. Jatuhnya harga minyak membuat Indonesia mengadopsi strategi pembangunan yang berbasis pada ekspor manufaktur. Tingkat proletarisasi di Indonesia pun naik. Pada tahun 1971, hanya terdapat 2,7 juta pekerja di sektor manufaktur. Tapi, pada tahun 1990, jumlah ini meningkat menjadi 8,2 juta orang. Selain penambahan kuantitas, kualitas pekerja di Indonesia juga mengalami peningkatan. Misalnya, di tahun 1990-an, jumlah buruh yang merupakan lulusan sekolah setingkat SMP dan SMA serta bisa membaca lebih banyak dibandingkan buruh generasi sebelumnya. (Hadiz 1997: 111 dan 126).

Pada tahun 1990-an, gerakan buruh di Indonesia pun mulai bangkit kembali. Ini terlihat dari jumlah pemogokan dan organisasi buruh alternatif yang mulai tumbuh. Pada tahun 1988, hanya terdapat 39 pemogokan, tapi pada 1994, jumlah ini sudah meningkat menjadi sekitar 367 pemogokan. Organisasi-organisasi buruh alternatif pun mulai lahir. Pada tahun 1990, didirikan Serikat Buruh Merdeka (SBM) Setiakawan oleh beberapa aktivis buruh dan NGO. Lalu, pada tahun 1992, berdiri pula Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dengan tokohnya, Muchtar Pakpahan, yang terkenal karena kerusuhan Medan tahun 1994. Kemudian, terdapat pula serikat yang lebih radikal, seperti Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) yang berafiliasi ke Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Kebangkitan gerakan buruh ini lalu direspons negara dengan represi. Muchtar Pakpahan dan beberapa aktivis SBSI ditangkap ketika hendak melakukan pemogokan umum tahun 1994 untuk menuntut pengakuan negara dan kenaikan upah minimum dari Rp3.800 menjadi Rp7.000. PPBI dan PRD beserta organ-organ sayapnya dipukul telak dalam Peristiwa 27 Juli 1996. Gerakan buruh yang baru bangkit ini tampaknya memang belum cukup kuat untuk menantang negara. Pasalnya, tradisi keterorganisiran yang ada di buruh sempat putus akibat penghancuran gerakan rakyat tahun 1966. Saat krisis ekonomi menghantam Indonesia di tahun 1997, kepeloporan gerakan sosial pun diambil oleh satu sektor yang tradisi keterorganisirannya relatif tidak putus dan dekat dengan dunia gagasan yang bisa menumbuhkan sikap kritis, yaitu mahasiswa.

Pasca-jatuhnya Soeharto, dunia perburuhan mengalami berbagai perubahan. Di antaranya adalah adanya kebebasan berorganisasi bagi buruh. Kalau dulu begitu sulit untuk mendirikan serikat pekerja di luar FSPSI, karena berbagai macam aturan yang menghambat, maka sekarang ini, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat buruh bisa dibentuk hanya dengan sekurang-kurangnya 10 orang saja. Bermunculanlah berbagai macam serikat buruh pada masa ini, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), SPSI Reformasi yang merupakan pecahan dari SPSI dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Namun demikian, perkembangan gerakan buruh di masa ini bukan tanpa hambatan yang serius. Neoliberalisme telah mencengkeram Indonesia dan praktek kerja kontrak serta outsourcing yang membuat hubungan kerja menjadi fleksibel, telah mempersulit pengorganisiran buruh. Mobilitas kapital yang meningkat dan finansialisasi yang mengakibatkan deindustrialisasi, juga telah mempersulit pengorganisiran buruh. Sebagai contoh, Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), sebuah serikat buruh di Tangerang yang pada 2001 memiliki 9 Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) bisa kehilangan 4 SPTP-nya karena penutupan pabrik dan PHK massal, sehingga hanya memiliki 5 SPTP di tahun 2004.

Selain hambatan struktural, gerakan buruh juga masih memiliki berbagai kelemahan internal. Yang cukup menonjol adalah penyakit sektarianisme. Upaya FSPMI dalam menuntut upah sektoral, misalnya, merupakan salah satu bentuk sektarianisme. Pasalnya, upah sektoral hanya akan menguntungkan buruh di sektor yang keuntungan kapitalnya besar dan merusak solidaritas antar-sektor. Kemudian, ada pula sikap sektarian yang ditujukan pada sektor-sektor rakyat lainnya. Sektarianisme jenis ini juga menghambat kemajuan gerakan buruh, karena untuk melawan kapital, kaum buruh memerlukan dukungan dari sektor-sektor rakyat yang lain. Selain sektarianisme, penyakit subyektivisme dan patronase yang diidap sebagian aktivis buruh, juga menghambat kemajuan gerakan buruh.

Kebutuhan Akan Konfederasi Serikat Buruh Baru

Buruh adalah satu-satunya kelas sosial yang bisa melumpuhkan kapital. Pasalnya, kapital bergantung pada penghisapan buruh untuk bisa terus hidup dan berakumulasi. Namun demikian, gerakan buruh tetap beroperasi dalam suatu kondisi struktural tertentu yang berisikan peluang dan/atau hambatan tertentu bagi dirinya. Dari paparan di atas, kita bisa lihat bahwa gerakan buruh di masa kolonial dan Orde Lama menghadapi hambatan struktural berupa situasi ekonomi yang belum terindustrialisasi dengan tingkat proletarisasi yang rendah. Pada masa sekarang ini, kaum buruh beroperasi dalam neoliberalisme, yang ditandai dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, tingkat mobilitas kapital yang tinggi dan finansialisasi yang berdampak pada deindustrialisasi.

Penerapan fleksibilitas pasar tenaga kerja memiliki dampak pada sulitnya pengorganisiran buruh, karena tingkat pergantian pekerjaan (turn over) yang semakin tinggi. Begitu pula, mobilitas kapital yang tinggi antar-lokasi geografis dan cabang industri yang berimplikasi pada tingginya perpindahan situs produksi dan PHK, juga akan memiliki dampak yang serupa. Sementara itu, finansialisasi atau perpindahan kapital dari produksi ke sektor keuangan, yang berdampak pada deindustrialisasi dan menurunnya tingkat proletarisasi, akan memberikan hambatan yang relatif sama dengan yang pernah dialami oleh gerakan buruh di masa kolonial dan Orde Lama.

Untuk mengatasi berbagai hambatan di atas, gerakan buruh harus lebih terbuka pada persatuan. Mobilitas kapital antar-cabang industri, misalnya, hanya bisa diatasi dengan persatuan buruh antar-cabang industri. Celakanya, seperti yang telah disebutkan di atas, penyakit sektarianisme masih menjangkiti gerakan buruh Indonesia. KASBI, misalnya, yang basisnya terkonsentrasi di sektor manufaktur, masih sulit bersatu dengan buruh-buruh di sektor publik (BUMN), karena sebagian pimpinannya menganggap remeh buruh-buruh di sektor publik. Padahal, menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010, jumlah pekerja di sektor manufaktur hanya 13.824.251 orang atau 12,8% dari jumlah total pekerja di Indonesia yang adalah 108.207.767 orang.

Begitu pula, perlawanan buruh di sektor publik tidak kalah tangguhnya dengan perlawanan buruh di sektor manufaktur seperti yang ditunjukkan oleh perlawanan Serikat Pekerja Angkasa Pura (SPAP) I. Di belahan dunia lain, perlawanan terhadap neoliberalisme juga datang dari para pekerja di sektor publik. Pasalnya, neoliberalisme menerapkan kebijakan pengetatan anggaran dan privatisasi yang memukul para pekerja di sektor publik. Di Inggris, misalnya, sebagai respons terhadap kebijakan rasionalisasi dan penutupan situs-situs pertambangan oleh Perdana Menteri Thatcher, buruh-buruh tambang Inggris yang tergabung dalam National Union of Mineworkers (NUM) melakukan pemogokan umum selama setahun pada 1984-1985. Di AS, pada 1981, buruh-buruh pengawas lalu-lintas udara yang tergabung dalam Professional Air Traffic Controllers Organization (PATCO) juga melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Reagan untuk kondisi kerja yang lebih baik.

Selain persatuan antar-cabang industri, kaum buruh juga harus harus membangun sekaligus memimpin blok persatuan anti-neoliberalisme dengan sektor-sektor rakyat lainnya. Di negeri yang belum terindustrialisasi secara penuh dan bahkan mengalami deindustrialisasi, seperti Indonesia, situasi pasar tenaga kerja dan daya tawar buruh, sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor rakyat lainnya. Misalnya, pencabutan subsidi BBM dan banjir produk pertanian impor akan menurunkan nilai tukar petani, yang membuat petani berhenti menjadi petani dan bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Akibatnya, persediaan tenaga kerja meningkat, sementara dunia industri yang sedang mengalami deindustrialisasi tidak dapat menyerap tenaga kerja baru. Pasar tenaga kerja pun menjadi semakin timpang dan daya tawar kaum buruh terhadap kapital menurun.

Untuk bisa membangun dan memimpin blok persatuan multi-sektor yang anti-neoliberal itu, rakyat pekerja harus membangun organisasi politiknya sendiri. Dan untuk ini, diperlukan buruh-buruh yang sadar politik dan tidak resisten terhadap perjuangan politik. Kapital, walau bagaimanapun, akan selalu menggunakan kekuasaan politiknya melalui negara untuk memperlancar penghisapan kaum buruh, dan tanpa melakukan perjuangan politik, mustahil bagi kaum buruh untuk bisa menghentikan penindasan kapital. Di sini, peran organisasi-organisasi massa (ormas) buruh menjadi penting sebagai ”sekolah awal” bagi kaum buruh untuk menumbuhkan kesadaran politiknya. Celakanya, dalam gerakan buruh, masih terdapat penyakit subyektivisme dan patronase yang bisa menghambat pertumbuhan kesadaran politik buruh dan regenerasi kader-kader gerakan buruh.

Saat ini, bisa dibilang belum ada konfederasi serikat buruh yang bisa menunaikan tugas-tugas di atas. Meski demikian, di sana sini, sudah terdapat kaum buruh yang memiliki kesadaran akan tugas-tugas di atas. Sebagian dari mereka sudah tergabung dalam serikat-serikat buruh. Mereka perlu dihimpun dalam suatu konfederasi serikat buruh baru yang dapat membuat diri mereka semakin efektif dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Konfederasi baru ini harus bisa mengikis penyakit subyektivisme, patronase dan sektarianisme, sehingga bisa mendorong persatuan buruh di berbagai cabang industri yang berbeda, dan menghasilkan kader-kader buruh yang sadar politik dan tangguh, yang dapat membangun dan memimpin blok persatuan multi-sektor yang anti-neoliberal.

Referensi

Duménil, Gérard dan Dominique Lévy. “The Neoliberal (Counter-) Revolution,” dalam Neoliberalism: A Critical Reader, ed. Alfredo Saad-Filho dan Deborah Johnston. London: Pluto Press, 2005.

Hadiz, Vedi. Workers and the State in New Order Indonesia. London: Routledge, 1997.

Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press, 2005.

Kertonegoro, Sentanoe. Gerakan Serikat Pekerja (Trade Unionism): Studi Kasus Indonesia dan Negara-Negara Industri. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999.

Mas’oed, Mohtar. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Diterjemahkan oleh M. Rusli Karim. Jakarta: LP3ES, 1989.

Moseley,Fred. “Marxian Crisis Theory and the Postwar U.S. Economy.” Diunduhtanggal 20 April 2009 dari http://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/working%20papers/PWCRISIS.pdf.

Rizky,Awalil dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta: E-Publishing, 2008.

Robison, Richard.”Pengembangan Industri dan Ekonomi-Politik Pengembangan Modal: Indonesia,” dalam Kaum Kapitalis Asia Tenggara, ed. Ruth Mc Vey. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Shiraishi, Takashi.Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926. Diterjemahkan oleh Hilmar Farid. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Winters, Jeffrey A. Power In Motion: Modal Berpindah, Modal Berkuasa: Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

 

*Dokumen ini adalah tesis pembangunan Konfederasi Baru, yang dibuat oleh Komite Persiapan Konfederasi Serikat Nasional.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here