Ribuan masa buruh dari FSPKEP SPSI, SPN, FSBMI, SPSI, SBPS, FSBKU, PRP Tangerang, FSPMI, FSBM, SBSI 92, SBJP, SPDM, GASPERMINDO, IPCM yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Alttar) melakukan aksi unjuk rasa dan pengawalan rapat pleno Penentuan UMK Tangerang untuk tahun 2018, di kantor Dinas Tenaga Kerja (DINASKER) kabupaten Tangerang.

Masa Aksi Altar berujuk rasa di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang menuntut kenaikan Upah 19%
Masa Aksi Altar berujuk rasa di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang menuntut kenaikan Upah 19%

Aksi ini merupakan respon dari dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halid, tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten dari Rp 1.931.180 menjadi Rp 2.099.385. 778, mengacu pada formula Pengitungan berdasarkan Peraturan Presiden (PP) 78 tahun 2015.

Galih Wawan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan bahwa pihaknya ikut terjun dalam aksi ini karena menolak kenaikan upah minimum mengacu pada PP 78 tahun 2015.

“Kami ingin penetapan UMK tidak mengacu dari PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari paket kebijakan ekonomi jilid 4 Kepemimpinan Jokowi-JK,” ungkapanya saat melakukan prescon di Lampu Merah Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (1/11/2017).

Menjelang sore hari akhirnya perwaklilan dari semua serikat yg terlibat dalam aksi diijinkan masuk ke dalam kantor DINASKER untuk menyampaikan tututannya.

Sugiyono dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBU) yang ikut menjadi perwakilan buruh di kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten Tangerang mengatakan, tuntutan pokok yang disampaikan yaitu kenaikan upah sebesar 19 %, dengan cara meminta kepada Bupati untuk memerintahkan dewan pengupahan melakukan survey pasar. Dan meminta Bupati merekomendasikan kepada Gubernur untuk melakukan monitoring masalah upah dan hak normatif lainya.

 perwaklilan dari semua serikat menyampaikan tututannya di kantor disnaker.
perwaklilan dari semua serikat menyampaikan tututannya di kantor disnaker.

“Tuntutan pokoknya menuntut kenaikan upah sebesar 19% dengan cara meminta kepada Bupati untuk memerintahkan dewan pengupahan untuk melakukan survey pasar, yang artinya penetapan upah tidak berdasarkan pp 78 thn 2015. Kedua meminta Bupati merekomendasikan kepada Gubernur untuk melakukan monitoring masalah upah atau hak normatif lainya intensif bekerjasama dengan Serikat Buruh/Pekerja” Jelas Sugiyono ketika ditemui setelah aksi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here