Usianya baru 24 tahun, seorang buruh pabrik Catur Putra Surya (PT. CPS) telah mengorganisir pemogokan menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Di usianya yang sangat muda, buruh perempuan itu tak gentar mendatangi Markas Kodim Sidoarjo di tengah represivitas Orde Baru untuk membela 13 kawannya yang ditahan akibat pemogokan. Apalah daya, buruh perempuan itu justru dilecehkan dan dianiaya hingga meregang nyawa oleh aparat militer. Hingga kini, pelakunya tak kunjung terungkap. Buruh perempuan itu namanya Marsinah.

Sejak kematian Marsinah 24 tahun silam, penguasa memang telah berganti rupa. Reformasi tahun 1998 telah menggantikan Orde Baru. Pembatasan serikat buruh ketika itu telah dihapuskan. Buruh diberikan kesempatan untuk mendirikan serikat dan menyampaikan tuntutan dan aspirasinya. Reformasi diharapkan akan membawa demokrasi, membawa perubahan.

Namun, perjuangan Marsinah ternyata belum usai. Rupanya, Reformasi yang menggantikan Orde Baru belum mampu menggantikan ekonomi Kapitalisme dengan ekonomi berbasiskan kerja sama, kooperasi dan solidaritas, yaitu Sosialisme. Nyatanya, penghisapan di bawah Kapitalisme semakin mendalam dengan wujud fleksibilitas tenaga kerja—sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan—dan politik upah murah lewat PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Hingga kini, buruh masih hidup dalam ancaman kemiskinan dan ketidakpastian.

Marsinah Lahir Dari Rahim Kapitalisme-Patriarki

Apa yang diperjuangkan Marsinah hingga berujung pada tragedi kematiannya merupakan cerminan dari kondisi hidup buruh perempuan saat ini. Sebagai buruh perempuan, Marsinah setidaknya mengalami dua bentuk penindasan: ditindas sebagai buruh dan sebagai perempuan. Sebagai buruh, Marsinah ditindas oleh kaum pemodal yang menekan upah demi meningkatkan tingkat keuntungannya. Kaum pemodal juga sebisa mungkin menekan biaya produksi dengan memperpanjang jam kerja tanpa istirahat, memaksa lembur, dan menetapkan target produksi yang tidak realistis.

Sebagai perempuan, posisi Marsinah direndahkan dengan berada di bawah laki-laki. Budaya yang menempatkan perempuan di posisi bawah ini dikenal sebagai budaya Patriarki. Dalam budaya ini, perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual, mulai dari tingkat masyarakat hingga negara. Apa yang dialami oleh Marsinah sebelum tewas merupakan salah satu ciri direndahkannya posisi perempuan.

Pengalaman tragis Marsinah tidak hanya sekedar tindak kekerasan aparat yang melindungi kaum pemodal. Marsinah merupakan korban kekerasan seksual, seperti yang marak menimpa kaum perempuan. Lewat budaya patriarki, perempuan dianggap ‘wajar’ untuk diperkosa, dilecehkan, bahkan disiksa. Perempuan dibentuk sebagai sosok yang lemah, patuh, tidak boleh melawan apalagi membangkang.

Dalam budaya Patriarki juga, anggapan sosial yang dibentuk adalah bahwa laki-laki adalah pencari nafkah sementara perempuan bertugas mengurus rumah tangga. Anggapan ini bahkan disahkan oleh negara sejak Orde Baru dengan rumusan konsep ‘Keluarga’. Lewat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya, negara telah membagi peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Dengan melekatnya anggapan ini dalam masyarakat kita, maka perempuan seringkali tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama, hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Anggapan ini berlaku sekalipun nyatanya sang perempuan itu merupakan pencari nafkah utama. Anggapan ini juga bahkan diperkuat oleh sistem pengupahan yang hanya memberikan tunjangan keluarga untuk istri dan anak. Sementara untuk buruh perempuan, tunjangan keluarga itu seringkali tidak diberikan karena dianggap bukan pencari nafkah utama.

Secara umum, budaya Patriarki telah menciptakan situasi di mana perempuan ditundukan dan ditempatkan pada posisi di bawah laki-laki. Dengan posisinya yang direndahkan disertai anggapan perempuan sebagai sosok lemah, pengusaha dapat dengan leluasa ‘mendisiplinkan’ buruh perempuan. Disiplin ini mulai dari upah murah dibandingkan laki-laki, kepatuhan terhadap mandor dan aturan pabrik, hingga ancaman PHK jika ‘mangkir’ dengan alasan menstruasi atau hamil.

Singkatnya, penindasan yang dialami oleh buruh perempuan berada pada konteks Kapitalisme-Patriarki yang saling berkelindan. Lewat Kapitalisme-Patriarki, buruh perempuan menjadi sumber keuntungan terbesar kaum pemodal karena dapat diupah lebih murah dibandingkan laki-laki. Di bawah sistem Kapitalisme, budaya Patriarki dimanfaatkan untuk memeras keringat buruh perempuan demi keuntungan yang sebesar-besarnya.

Marsinah lahir dari rahim Kapitalisme-Patriarki. Sebagai perempuan, Marsinah berupaya untuk melawan anggapan-anggapan budaya Patriarki yang merendahkan posisi perempuan dengan tampil sebagai sosok pemimpin dan berani menghadapi aparat militer. Sebagai buruh, Marsinah melawan penghisapan kaum pemodal dengan mengorganisir pemogokan bersama kawan-kawannya.

Wajah Marsinah Hari Ini

Sejak 24 tahun tragedi kematiannya, kita masih dapat menemukan wajah-wajah Marsinah dalam kondisi perburuhan saat ini. Hingga hari ini, buruh perempuan masih diupah lebih murah daripada laki-laki. Berdasarkan laporan International Labor Organization (ILO) tahun 2016, pada Februari 2016 rata-rata upah buruh perempuan adalah sebesar Rp. 1,8 juta/ bulan, lebih rendah daripada rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp. 2,3 juta per bulan.

Rata-Rata Upah Februari 2016
Rata-Rata Upah Februari 2016, Sumber: ILO, Tinjauan Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2016

Upah rendah itu terutama disebabkan oleh dominasi buruh perempuan pada sub-sektor manufaktur yang berupah rendah, seperti tekstil, garmen dan sepatu. Sementara laporan ketenagakerjaan ILO tahun 2015, perempuan secara umum bekerja di bidang pekerjaan sebagai guru dan perawat. Kedua bidang itu secara tradisi memang didominasi perempuan dan memiliki prospek kemajuan karir dan upah yang terbatas.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi ketenagakerjaan buruh laki-laki. Dalam laporan ILO yang sama, laki-laki dominan bekerja sebagai operator pabrik, operator mesin dan tenaga perakit (87,1%) dan sebagai legislator, pegawai senior dan manajer (77,3%). Secara umum, kelompok pekerjaan itu mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan kelompok pekerjaan yang didominasi perempuan.

Tekanan terhadap upah buruh perempuan juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berbanding laki-laki. Laporan ILO tahun 2016 menunjukkan tingkat partisipasi bekerja bagi perempuan berada pada 52,1 persen, lebih rendah dibanding laki-laki pada 83,4 persen. Dapat diasumsikan bahwa kesempatan kerja perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki ini menempatkan perempuan pada bidang pekerjaan yang lebih rentan.

Tingkat partisipasi Kerja, Sumber: ILO, Tinjauan Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2016

Asumsi bahwa perempuan bekerja di bidang pekerjaan yang lebih rentan itu diperkuat melihat proporsi perempuan yang bekerja di sektor perekonomian informal, di antaranya seperti pedagang kecil. Berdasarkan laporan ILO tahun 2014, 57,9 persen pekerja perempuan bekerja di sektor perekonomian informal. Sementara hanya 50,9 persen pekerja laki-laki bekerja di sektor perekonomian informal. Karakter sektor informal itu lebih rentan daripada pekerja formal dengan tidak adanya kepastian pendapatan, jaminan kerja, serta perlindungan sosial—jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun dan sebagainya.

Situasi buruh perempuan ini terlihat lebih buruk jika kita melihat kelompok ‘pekerja rumahan’ (home workers) yang didominasi oleh perempuan. Kelompok pekerja rumahan ini berbeda dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dalam proses produksinya, pekerja rumahan biasanya banyak dijumpai dalam kegiatan subkontrak informal dan komersil di sektor pengolahan (manufaktur) di Indonesia. Biasanya, para pekerja rumahan ini mendapatkan order melalui perantara pabrik yang umumnya dikenal sebagai maklon untuk dikerjakan di rumah.

Kondisi kerja para pekerja rumahan yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga yang diperbantukan oleh anak-anaknya itu sangat buruk. Berdasarkan pengalaman penulis terlibat dalam penelitian tentang “Pekerja Rumahan” bersama Inkrispena tahun 2014, para pekerja rumahan itu bekerja tanpa ikatan kerja formal. Upah yang diterima dihitung berdasarkan satuan barang (piece-rate) dengan nilai yang sangat rendah. Jika dihitung per bulannya, upah yang diterima berkisar antara Rp 300 ribu – 500 ribu, itu pun dengan beban dan jam kerja yang mirip—bahkan lebih berat—daripada pekerja dalam pabrik.

Sementara itu, kondisi buruh perempuan di sektor formal atau di dalam pabrik sekalipun belum tentu lebih baik. Di dalam pabrik, buruh perempuan seringkali mengalami diskriminasi. Hanya karena lebih banyak bekerja di sub-sektor manufaktur berupah rendah seperti garmen, tekstil dan sepatu, buruh perempuan seringkali dianggap remeh dan tidak terampil. Anggapan itu digunakan untuk membenarkan praktek pembayaran upah rendah.

Selain itu, buruh perempuan juga rentan mengalami kekerasan di tempat kerja, baik oleh sesama rekan kerja laki-lakinya atau oleh mandor pabrik. Kekerasan yang dimaksud itu mulai dari kekerasan verbal dalam bentuk bentakan atau hinaan, hingga kekerasan fisik dalam bentuk pelecehan hingga pemerkosaan. Kekerasan itu biasanya disertai dengan ancaman-ancaman yang membuat buruh perempuan korban kekerasan tidak berani mengadu.

Kondisi itu belum lagi ditambah oleh pengabaian terhadap hak-hak reproduktif buruh perempuan. Secara biologis, perempuan perlu dilindungi kesehatan reproduksinya, mulai dari hak cuti menstruasi, kehamilan dan ruang menyusui. Pada prakteknya, pengusaha seringkali mengabaikan hak dasar perempuan dan bahkan melakukan PHK sepihak apabila buruh perempuan kedapatan hamil atau ‘mangkir’ saat periode menstruasi.

Pembebasan Perempuan untuk Masyarakat yang Adil dan Sejahtera

Kondisi kerja yang buruk serta rendahnya perlindungan bagi buruh perempuan itu tidak lain terkait dengan budaya patriarki. Dominannya buruh perempuan bekerja di sektor yang berupah rendah adalah hasil dari melekatnya anggapan-anggapan sosial yang menempatkan perempuan sebagai sosok yang lemah, patuh, pengasuh atau lebih teliti. Sementara itu, tidak dianggapnya perempuan sebagai pencari nafkah utama memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk memberikan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan mendisiplinkan lewat teguran, bentakan, hingga ancaman PHK.

Dengan demikian, maka berbicara tentang suatu perubahan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera tidak lain juga berbicara tentang pembebasan perempuan dari segala belenggu penindasan yang ada. Penghapusan ekonomi Kapitalisme yang menghisap kelas pekerja itu hanya dapat terjadi jika sejalan dengan agenda emansipasi perempuan. Mengabaikan situasi khusus yang dialami oleh perempuan akan menghasilkan cara pandang pembebasan rakyat pekerja yang tidak utuh.

Singkatnya, jika saat ini hak-hak reproduktif buruh perempuan seringkali diabaikan, maka sudah saatnya serikat buruh mulai memasukannya sebagai agenda perjuangan. Jika sejauh ini keanggotaan dan kepengurusan serikat masih didominasi oleh laki-laki, maka mulailah membuka ruang kesempatan bagi anggota perempuan untuk berpartisipasi.

Pengalaman Marsinah telah mengingatkan kita, bahwa kondisi hidup perempuan saat ini belum banyak bergerak menuju kesejahteraan dan emansipasi manusia seutuhnya. Di usianya yang masih 24 tahun, tepat 24 tahun lalu setelah kematiannya, Marsinah telah memberikan contoh keteladanan dan kepeloporan perempuan dalam berjuang melawan penindasan. Marsinah memang telah meninggalkan kita, tapi ‘Marsinah’ akan terus lahir melawan Kapitalisme-Patriarki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here