Hari Buruh Internasional telah diperingati selama 131 tahun, sejak peristiwa berdarah Haymarket tahun 1886. Selama itu juga gerakan rakyat terus memberikan sinyal konsistensi perlawanan terhadap penindasan di bawah kapitalisme. Tak kurang jutaan buruh di Indonesia melakukan Aksi Massa di setiap tanggal 1 Mei peringatan Hari Buruh Internasional. Tak kurang juga sejumlah tuntutan disampaikan terkait dengan penindasan yang dialami oleh rakyat pekerja melalui orasi dan mimbar bebas.

Sebagai momen perlawanan rakyat tertindas dan konsistensi gerakan yang terorganisir, negara-kapitalis berupaya untuk meredamnya lewat berbagai seruan. Seruan itu mulai dari ajakan seminar, jalan santai, perlombaan layaknya ‘17-an’, panggung hiburan dengan door prize—seruan apapun selain Aksi Massa. Belakangan, Menaker Hanif Dhakiri mengeluarkan surat edaran terkait May Day 2017 yang ditujukan pada seluruh Gubernur di Indonesia. Surat edaran itu intinya menghimbau agar May Day 2017 dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan, aman dan harmonis.

Himbauan ini persis seperti yang diserukan oleh Orde Baru saat menekan perlawanan buruh atas ketertindasannya. Sejak awal berkuasanya, Suharto telah meninggalkan warisan penghisapan terhadap rakyat pekerja hingga hari ini. Warisan itu sendiri terus dilanjutkan sepanjang 18 tahun masa pemerintahan di Indonesia yang semakin menyulitkan rakyat untuk bertahan hidup, apalagi meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia yang bebas.

Semakin hari, situasi hidup dapat kita rasakan terus memburuk. Tahun 2015 misalnya, negara Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. PP Pengupahan itu jelas ditujukan untuk melayani kepentingan kaum kapitalis. Dengan menutup ruang partisipasi bagi rakyat pekerja untuk terlibat dalam penentuan upah melalui penetapan formula upah yang mengada-ada, PP Pengupahan tengah memperkokoh rezim politik upah murah. Hal ini berarti memberikan jalan lapang bagi kapitalis untuk mengakumulasi keuntungan dari hasil keringat buruh.

Rakyat pekerja dapat merasakan sendiri, bahwa kenaikan upah ala kadarnya hasil dari formulasi PP Pengupahan tidak akan pernah mampu meningkatkan kesejahteraan. Terdapat kesenjangan antara kenaikan upah nominal dengan upah riil, bahwa meskipun secara nominal upah naik, namun tidak dapat mengimbangi dengan biaya hidup yang terus melonjak, bahkan untuk sekedar bertahan hidup. Kesenjangan ini lantaran perhitungan upah tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan riil butuh untuk dapat bertahan hidup dan mengembangkan kapasitas dirinya sebagai manusia.

Situasi ini diperparah ketika negara melepas tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Alih-alih menjadi kewajiban yang dipenuhi oleh negara, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program layanan kesehatan justru dibebankan kepada rakyat pekerja itu sendiri melalui skema iuran. Belum lagi pada prakteknya begitu banyak ditemukan penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh rumah sakit serta diskriminasi layanan bagi rakyat miskin.

Alih-alih menyediakan pendidikan gratis dan inklusif, negara justru membiarkan pendidikan tinggi dikelola secara privat yang hanya bertujuan mencari keuntungan. Alih-alih menjamin kehidupan rakyat, negara justru merampas tanah dan menggusur rakyat miskin untuk memfasilitasi kepentingan kaum kapitalis. Negara melepas tanggungjawabnya dan mengarahkan rakyat untuk saling berkompetisi satu sama lain. Negara terlihat seakan sengaja memelihara kebodohan dan kerentanan rakyat.

Di tengah kepelikan ini, negara justru menyediakan keleluasaan kaum kapitalis menghisap keringat buruh dengan pemberlakuan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) atau yang dikenal sebagai fleksibilitas pasar tenaga kerja. Fleksibilitas ini berarti memberikan keleluasaan pengusaha untuk dengan mudah merekrut dan memecat buruh dalam periode waktu yang sangat singkat. Dengan keleluasaan ini, maka kaum kapitalis tidak perlu patuh terhadap kewajibannya untuk memberikan hak buruh berupa tunjangan, pesangon, ataupun jaminan hari tua.

Negara itu sendiri semakin menampakan watak yang sesungguhnya dengan berupaya menghadirkan “Program Pemagangan”. Program ini akan semakin memantapkan fleksibilitas tenaga kerja, lantaran semakin tidak adanya jaminan pengangkatan ‘pekerja magang’ untuk berstatus permanen, seperti yang marak kita jumpai pada kasus ‘pekerja kontrak’. Kita sendiri memahami, betapa Dinas Ketenagakerjaan sekalipun seringkali gagal menjalankan fungsi pengawasannya.

Program ini juga memantapkan rezim Politik Upah Murah. Selain tidak adanya jaminan setelah melewati masa magang selama 6 – 12 bulan, ‘pekerja magang’ juga dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah, bahkan hanya dengan uang saku harian. Padahal, apa yang dikerjakan oleh buruh, termasuk jam kerjanya, tidak berbeda dengan pekerja kontrak atau permanen. Beberapa wilayah di Indonesia telah menunjukkan praktek Pemagangan yang eksploitatif itu, seperti di Tangerang dan Karawang.

Negara juga tengah berupaya mengebiri hak pekerja dengan rencana revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Revisi itu sendiri direncanakan akan perubahan pada pasal tentang pesangon. Perubahan itu adalah besaran uang pesangon paling banyak hanya 7-9 bulan, dan dapat ditiadakan apabila perusahaan melakukan efisiensi dan pekerja telah terdaftar sebagai peserta pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Rencana revisi UU Ketenagakerjaan itu dikabarkan telah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) nomor urut 123 yang kemungkinan akan dibahas pada tahun 2018.

Atas segala kepelikan hidup yang makin menghimpit dan tidak adanya jaminan atas penghidupan, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain melancarkan perlawanan dengan Aksi Massa. Kami berkeyakinan bahwa Hari Buruh Internasional adalah momen untuk menyuarakan perlawanan dan memberikan sinyal bahwa rakyat akan terus melawan setiap penindasan. Atas dasar keyakinan itu, kami dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menyatakan sikap:

  1. Cabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan! Penetapan upah harus demokraris dan menjawab kebutuhan riil rakyat pekerja!
  2. Berikan Upah Layak dan Perlindungan Sosial bagi rakyat. Berikan kesehatan dan pendidikan gratis, kepastian kerja, perumahan yang aksesibel dan layak, serta jaminan hak atas tanah!
  3. Tolak sistem kerja kontrak, outsourcing dan program pemagangan. Negara wajib memberikan kepastian dan jaminan kerja bagi setiap rakyat!
  4. Tolak revisi UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengebiri hak-hak buruh!
  5. Tolak privatisasi aset-aset publik! Negara wajib menjamin kedaulatan rakyat atas segenap sumber daya dengan peruntukan untuk rakyat sebesar-besarnya!

 

Maju, Lawan, Menang!

Jakarta, 24 April 2017

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

Koswara

Presiden

Hermawan Heri Sutantyo

Sekretaris Nasional

Narahubung:

Koswara: 0821-1375-9010

Hermawan: 0822-2152-8192

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here