Lanjutkan Kepemimpinan, Hermawan Terpilih Sebagai Ketua Nasional KSN

0
497
Pidato politik Ketua Umum terpilih KSN

Kongres Luar Biasa Konfederasi Serikat Nasional (KSN) diadakan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Alm. Aos Koswara. Kongres yang diadakan pada 10-11 Februari 2018 di Bandung itu memandatkan Hermawan Hari Sutantyo yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Presiden menjadi Ketua Nasional untuk periode 2018-2023. Hermawan akan didampingi oleh Sugiyono (FSBKU) dan Tamirin (FSPK) sebagai Sekretaris Nasional dan Bendahara Nasional.

Kongres itu juga membahas perubahan Konstitusi, seperti penamaan Presiden menjadi Ketua Nasional, menghapus posisi Wakil Presiden dan mengubah Menteri menjadi Koordinator Divisi, serta menetapkan resolusi-resolusi perjuangan KSN.

Selain itu, Kongres juga menetapkan Majelis Nasional (Majenas) yang berfungsi sebagai pengontrol kerja Dewan Pimpinan Pusat KSN nantinya. Joko Purwanto (FSBKU) dalam hal ini melanjutkan mandatnya sebagai Ketua Majenas didampingi oleh Supriyono (FSRP). Kusnadi (FPBN) dan Pepen Antoni (FSPK).

Pimpinan sidang selama KLB berlangsung. Foto: Nuzul
Pimpinan sidang selama KLB berlangsung. Foto: Nuzul

Agenda terdekat setelah Kongres Luar Biasa ini adalah penetapan kelengkapan struktur DPP KSN yang terdiri dari koordinator untuk Divisi Ekonomi, Divisi Perempuan, Divisi Pendidikan dan Propaganda, Divisi Hukum dan Advokasi, dan Divisi Organisasi.

Seluruh federasi yang berafiliasi dengan KSN, yaitu FSBKU, FSPK, FPBN dan FSRP mengirimkan delegasinya. Selain itu, Kongres Luar Biasa juga dihadiri oleh organisasi sekawan: LIPS, KPRI, PRP, Inkrispena dan YLBHI.

Delegasi dari empat federasi yang berafiliasi dengan KSN. Foto: Nuzul

Resolusi KSN

Dalam perjuangan empat tahun ke depan, KSN memandang pentingnya mengangkat ‘Perlindungan Sosial Transformatif’ (PST) sebagai salah satu agenda strategis. PST dianggap penting karena dapat menjangkau seluruh kelompok rakyat, mulai dari petani, buruh, miskin kota, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat melalui program perlindungan sosial yang bersifat universal, dibiayai oleh pajak dan disediakan oleh negara.

(Baca juga: Perlindungan Sosial Transformatif: Kritik dan Alternatif Kesejahteraan Rakyat)

Selain itu, KSN memandang momentum Pemilihan Umum 2019 mendatang berpotensi memecahbelah kerekatan sosial rakyat melalui permainan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Melihat adanya potensi itu, perlawanan terhadap politisasi SARA menjadi salah satu resolusi yang dihasilkan dalam Kongres Luar Biasa.

Terkait dengan hal itu, KSN juga mengajak berbagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat pekerja untuk berkolaborasi. Secara khusus, KSN juga mendorong gerakan buruh untuk sadar politik dengan melakukan intervensi ke dalam ruang-ruang politik, mengawasi proses politik ataupun berjalannya pemerintahan. Selain itu, gerakan rakyat juga perlu untuk melakukan intervensi kebijakan di berbagai institusi negara, baik di tingkat daerah ataupun di pusat.

Dalam resolusinya yang keenam, KSN juga berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan berupaya untuk menghapus berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Sementara untuk memperluas gerakan buruh, KSN berupaya untuk memperluas ruang lingkup pengorganisiran ke sektor perkebunan, pertambahan, buruh rumahan (home workers), pekerja rumah tangga dan buruh migran.

(Baca juga: Women Home Workers Festival: Kerja Layak Bagi Pekerja Informal)

Kontributor Buruh: Nuzulun Ni’mah (FSBKU) dan Oov Auliansyah (FSBKU)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here