Kondisi Buruh Transportasi dan Kewajiban Dukungan Kita

0
172 views
Puluhan Bus Transjakarta yang diparkir di halte Harmoni karena mogok kerja
Puluhan Bus Transjakarta yang diparkir di halte Harmoni karena mogok kerja (foto: Eko Supriyadi / Republika)

Bayangkan bila seluruh buruh yang bekerja di sektor transportasi mogok kerja. Praktis seluruh kegiatan mulai dari distribusi bahan bakar, bahan mentah dan barang hasil produksi pabrik, hingga perpindahan orang akan terhenti. Berhentinya proses distribusi ini akan turut mematikan keseluruhan proses ekonomi dan memutuskan hubungan antara produksi dan konsumsi. Perekonomian suatu negara dapat berhenti total.

Namun, pemogokan ini bukanlah kehendak dari para buruh transportasi itu sendiri. Jalan itu ditempuh lantaran hak-hak buruh selama ini terus diabaikan oleh para majikan. Betapa pentingnya pekerjaan para buruh transportasi itu tidak setara dengan kondisi kerja dan perlakuan yang dialami oleh mereka. Upaya untuk melakukan dialog tidak berbuah hasil. Jika para majikan itu berlaku adil, maka dapat dipastikan pemogokan tidak akan menjadi pilihan.

Kondisi kerja dan perlakuan tidak adil itu dialami oleh kawan kita yang sehari-harinya mengantarkan BBM ke SPBU untuk kebutuhan nasional. Selama bertahun-tahun, para awak mobil tangki (AMT) Pertamina bekerja tanpa kepastian. Pasalnya, PT. Pertamina Patra Niaga dan vendornya PT. Elnusa Petrofin memberlakukan sistem kerja kontrak. Selain tanpa kepastian kerja, para buruh itu dapat dipecat sewaktu-waktu seperti yang dialami oleh 350 AMT yang dipecat secara sepihak.

Sistem kontrak juga menyebabkan para AMT itu tidak mendapatkan perlindungan. Hak buruh seperti cuti tahunan dan upah berkala diabaikan oleh perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga abai terhadap keselamatan pekerja dengan menetapkan jam kerja hingga 12 jam. Mengemudikan kendaraan besar tentu melelahkan, apalagi hingga belasan jam. Beban kerja ini menjadikan para AMT rentan mengalami kecelakaan, bahkan hingga berujung pada kematian.

Sementara di tempat lain, kondisi kerja dan perlakuan para buruh transportasi yang sehari-hari mengantarkan penumpang di Jakarta juga tidak jauh berbeda. PT. Transjakarta, sebuah Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, ini juga memberlakukan sistem kontrak. Setiap tahunnya, perusahaan selalu melakukan perpanjangan kontrak. Perpanjangan ini bahkan ada yang mencapai hingga 10-11 tahun tanpa diangkat menjadi pekerja tetap.

Meskipun dimiliki oleh BUMD, hak-hak buruh Transjakarta banyak yang tidak dipenuhi. Upah para supir bis Transjakarta misalnya, ternyata masih dibawah UMP Jakarta. Gaji yang diterima oleh supir bis itu berdasarkan hitungan gaji pokok, uang makan dan pendapatan kilometer tempuh bis. Upah yang kecil itu belum lagi ditambah oleh berbagai potongan seperti Tunggakan Ganti Rugi dan potongan lain antara Rp. 1 juta – Rp. 4 juta. Upah yang kecil itu tidak sebanding dengan jam kerja yang melebihi ketentuan jam kerja dan tanpa jeda istirahat. Alih-alih memperhatikan kondisi kerja para pekerjanya, perusahaan justru melakukan pemecatan terhadap 150 pekerjanya.

Baik pada kasus buruh Pertamina atau buruh Transjakarta, pihak buruh telah berupaya menempuh jalan selain pemogokan. Pada kasus buruh Pertamina, serikat buruh telah mengupayakan perundingan bipartit. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil lantaran perusahaan menolak tuntutan buruh.

Sementara pada kasus buruh Transjakarta, sejumlah korban PHK telah melakukan upaya lewat pengaduan ke Komnas HAM, Selasa (31/8/2016). Namun, sebagaimana bisa ditebak, upaya para buruh itu tidak mendapatkan respon baik. Lebih jauh, Dirut PT. Transjakarta Budi Kaliwono didukung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful justru mengancam akan memecat dan membuka rekrutmen baru jika buruh kembalikan melakukan pemogokan.

Tidak adanya itikad baik untuk memperhatikan hak buruh itu menjadikan mogok sebagai langkah terakhir yang tersisa. Maka, sudah seharusnya kita mendukung upaya kawan kita memperjuangkan hak-haknya yang selama ini diabaikan. Kewajiban kita untuk memberikan dukungan itu ditambah melihat betapa berjasanya para buruh transportasi itu dalam melayani kebutuhan setiap orang sehari-hari dan menyokong perekonomian negara.

Dengan demikian, maka kami dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menyatakan:

1. Mendukung upaya pemogokan yang dilakukan oleh buruh Transjakarta, Senin (12/6/2017) yang lalu dan dan pemogokan buruh Pertamina, Senin (19/6/2017) hingga tujuh hari mendatang.

2. Mendesak PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Transjakarta untuk segera memenuhi dan melindungi hak-hak buruh yang selama ini diabaikan, dan khususnya mempekerjakan kembali 350 buruh Pertamina dan 150 buruh Transjakarta yang dipecat secara sepihak dan mengangkat status buruh kontrak menjadi permanen.

3. Siap melakukan Mobilisasi Massa di berbagai daerah bersama jaringan kelompok gerakan apabila perusahaan tidak memenuhi hak-hak buruh yang dituntut dan/atau melakukan intimidasi dan/atau pemecatan terhadap buruh yang melakukan aksi pemogokan.

4. Menyerukan pembangunan solidaritas dan persatuan di antara seluruh elemen gerakan rakyat, mulai dari buruh, petani, miskin kota, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa dan sipil. Hanya dengan persatuan maka penindasan dan pemiskinan terhadap jutaan populasi rakyat dapat dihentikan.

Jakarta, 15 Juni 2017

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

Koswara

Presiden

Hermawan Heri Sutantyo

Sekretaris Nasional

 

Narahubung:
Koswara: 0821-1375-9010
Hermawan: 0822-2152-8192

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here