Jika Pembangunan Infrastruktur Memiskinkan Rakyat, Maka Kita Lawan Saja!

0
170
Petani Menolak Tergusur Pembangunan Bandar Kertajati. Foto: CNN
Petani Menolak Tergusur Pembangunan Bandar Kertajati. Foto: CNN

Satija adalah salah satu petani yang menolak tergusur oleh proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati. Ratusan aparat kepolisian, Satpol PP hingga TNI didatangkan untuk menyingkirkan petani dari tanah leluhurnya. Ponirah, seorang ibu berusia 35 tahun juga mengalami situasi serupa ketika rumahnya hendak dihancurkan dan dijadikan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Di banyak wilayah Indonesia, ketegangan antara rakyat dengan pemerintah semakin meningkat terkait dengan konflik lahan. Pemerintah saat ini semakin agresif seiring dengan pemilihan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas nasional. Tidak kurang 248 proyek terdaftar dalam Perpres No. 58/ 2017 tentang Proyek Strategis Nasional, mulai dari jalan tol hingga pembangkit tenaga listrik termasuk Bandara Kertajati dan Bandara Kulonprogo.

Pemerintah bukan tanpa alasan berambisi untuk terus membangun ratusan proyek yang senilai Rp. 4.176 triliun itu. Indonesia merupakan negara yang cukup tertinggal dalam hal infrastruktur. Bagi pemodal, infrastruktur yang buruk mulai dari akses jalan tol, pelabuhan, hingga pasokan listrik dapat memperbesar ongkos produksinya. Hal ini berarti memperkecil keuntungan yang dapat diraih pemodal.

Aspirasi kaum pemodal inilah yang sedang diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia yang tidak pernah-pernah betul merdeka perekonomiannya diharuskan untuk bergantung pada investasi dan perusahaan swasta untuk menggerakkan roda perekonomian. Maka bagi pemerintah, tidak ada pilihan selain untuk melayani keinginan kaum pemodal dengan membuatkan infrastruktur yang dibutuhkan mereka.

Namun, sayangnya pemerintah tidak punya cukup dana dalam anggaran negara untuk membiayai seluruh proyek ribuan triliun rupiah itu. Pemerintah sekali lagi bergantung pada investasi dan perusahaan swasta untuk memastikan proyek infrastruktur yang direncanakan dapat dibangun. Untuk itu, pemerintah saat ini mencari tambahan utang luar negeri dan bekerja sama dengan pihak swasta, salah satunya melalui skema Kerja Sama Publik-Swasta (Public-Private Partnership).

Investor dan pihak swasta tentunya bukan tanpa pamrih memberikan uluran tangan bagi pemerintah. Keduanya pun tidak ingin pulang dengan tangan hampa, tanpa mendapatkan keuntungan dari pinjaman atau bantuan kerja sama yang diberikan. Satu syarat penting yang diberikan bagi investor atau pihak swasta adalah jaminan ‘stabilitas politik’. Stabilitas politik itu diartikan dengan memastikan rakyat merelakan tanahnya tanpa perlawanan.

Pemerintah akan melakukan segala cara untuk memastikan rakyat tidak melawan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan Perpres baru untuk memudahkan pembebasan lahan. Sebelumnya, pihak Kepolisian dan TNI menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dalam pengamanan aksi massa pada 23 Januari 2018.. Seperti yang dialami oleh Satija dan Ponirah, pemerintah tidak segan-segan menurunkan aparat untuk memastikan kedua perempuan itu segera angkat kaki.

Kaum buruh pun tidak terkecuali menjadi sasaran ‘pengendalian’ negara. Aksi-aksi pemogokan dianggap mengganggu ‘stabilitas politik’ yang dapat menyebabkan pemodal enggan menanamkan uangnya. Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menetapkan sejumlah perusahaan manufaktur dan kawasan industri sebagai ‘Objek Vital Nasional’.
Selain stabilitas politik, pemerintah juga berusaha memberikan ‘jaminan berusaha’. Jaminan berusaha itu diartikan dengan mengantisipasi tuntutan kenaikan upah. Pemerintah kemudian menurunkannya dalam bentuk kebijakan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang memberikan ilusi bahwa upah dipastikan naik setiap tahunnya. Selain itu, pengusaha juga tidak perlu lagi repot-repot bernegosiasi upah karena besarannya sudah ditentukan oleh rumus PP Pengupahan.

Cara lain yang ditempuh untuk memastikan tidak terganggunya proyek pembangunan adalah dengan mengalihkan kemarahan rakyat. Saat ini, buruh sedang diadu domba dengan menggunakan sentimen berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan (SARA). Salah satu isu yang kerap dimainkan untuk mengalihkan sasaran kemarahan rakyat pada kelompok tertentu—alih-alih pada negara pemodal—adalah sentimen pada agama Kristen dan etnis China.

Sentimen pada kedua kelompok itu meningkat dan terus dipelihara terutama sejak serangkaian Aksi Bela Islam. Hasutan kebencian juga menyasar pada tenaga kerja asal China melalui berita palsu jutaan TKA China menyerbu dan merebut lapangan pekerjaan di Indonesia. Sentimen nasionalisme sempit yang rasis sedang dibangkitkan untuk menciptakan konflik horizontal antara sesama rakyat pekerja.

Situasi ini diperparah ketika pemerintah menerbitkan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres itu menempatkan pekerja asing berbeda dengan pekerja lokal seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini dapat mempertajam sentimen SARA terhadap pekerja asing yang sebetulnya tidak mendapatkan perlindungan hak-hak normatifnya.

Teralihkannya kemarahan rakyat kepada sentimen SARA dapat mengecilkan kekuatan gerakan rakyat itu sendiri. Alih-alih ikut mengorganisir tenaga kerja asing, buruh di Indonesia justru bersikap memusuhi sesama pekerja itu sendiri yang hanya berbeda status kewarganegaraannya atau suku bangsanya. Energi gerakan buruh terkuras bukan untuk melawan pembangunan yang anti terhadap rakyat.

Kaum buruh harus kembali pada pokok persoalan yang dihadapi saat ini, yaitu pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak hanya petani atau masyarakat adat yang terdampak, namun pembangunan infrastruktur juga dapat melemahkan posisi tawar buruh itu sendiri.

Dengan diberikannya kemudahan infrastruktur bagi pemodal untuk menjalankan proses produksi, itu berarti pemodal dapat dengan mudah memindahkan pabriknya ke tempat lain di mana upah lebih rendah dan tidak ada serikat.

Dampak lanjutan dari penggusuran juga akan semakin menekan upah buruh lebih rendah. Petani dan masyarakat ada yang tergusur kemudian tidak dapat bertahan hidup selain menjadi buruh di perkotaan. Meningkatnya jumlah pengangguran akan menambah panjang barisan yang menanti giliran bekerja di pabrik meski diupah rendah sekalipun. Pengusaha akan lebih mudah memecat buruh karena lebih banyak lagi pengangguran yang menanti lowongan kerja.

Atas dasar situasi di atas, maka tidak ada jalan selain untuk menyuarakan perlawanan terhadap pembangunan yang hanya melayani kepentingan pemodal. Hari Buruh Internasional perlu kita peringati dengan turun ke jalan untuk mengungkap ketidakadilan yang dialami rakyat hari ini. 1 Mei perlu kita tempatkan sebagai momen untuk menyatukan gerakan rakyat tanpa membedakan warna kulit, agama, jenis kelamin atau suku bangsanya.

Menyambut peringatan Hari Buruh Internasional, Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menyatakan sikap:

  1. Hari Buruh Internasional adalah hari perlawanan! KSN mengajak seluruh rakyat pekerja untuk turun ke jalan dan menyuarakan perlawanan terhadap segenap penindasan.
  2. Hentikan setiap bentuk perampasan lahan atas nama pembangunan! Cabut seluruh kesepakatan kerja sama (MoU) yang memberikan ruang kekerasan bagi aparat negara.
  3. Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, hapuskan status kerja outsourcing dan kontrak! Negara harus menjamin Upah Layak Nasional bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali.
  4. Berikan Perlindungan Sosial Transformatif yang dibiayai oleh negara melalui pajak, bukan iuran individu! Negara wajib meningkatkan derajat hidup rakyatnya dan melindungi jerat kemiskinan.
  5. Lawan politisasi SARA! Membeda-bedakan buruh atas dasar warna kulit, agama, jenis kelamin atau suku bangsa hanya akan menciptakan konflik horizontal antar kelas tertindas.
  6. Cabut Perpres 20/2018 tentang Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena menempatkan TKA sebagai subyek hukum di luar UU Ketenagakerjaan yang berpotensi untuk menjadi alat perusahaan untuk memecah belah kesadaran buruh. Selain itu, Perpres itu juga tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap TKA.
  7. Menyerukan persatuan kelas pekerja dan solidaritas internasional. Persatuan kelas pekerja adalah senjata dan kekuatan utama kelas tertindas yang paling ditakuti oleh kelas penindas.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here