Jelang 1 Mei, Pusat Perjuangan Rakyat Lampung Adakan Aksi Pemanasan

0
68 views
Aksi Pra May Day FSBKU bersama aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, (22/04). Kredit: Joko Purwanto (FSBKU Lampung)
Aksi Pra May Day FSBKU bersama aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, (22/04). Kredit: Joko Purwanto (FSBKU Lampung)

Sembilan hari menuju peringatan Hari Buruh Internasional, sejumlah serikat buruh dan organisasi rakyat menggelar aksi Pra-May Day di sejumlah daerah. Bersama dengan aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), FSBKU region Lampung menggelar konvoi kendaraan serta mimbar bebas dengan sejumlah tuntutan di Kota Tapis Berseri, Lampung (22/4). Aksi itu sendiri diadakan dalam rangka pemanasan aksi May Day yang diadakan secara serentak di berbagai daerah dan di nasional.

Dalam rilisnya, disebutkan bahwa kehidupan rakyat pekerja semakin hari semakin bertambah berat seiring makin kokohnya kapitalisme-neoliberal. Mekanisme pengupahan misalnya, dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan riil buruh. Selain itu, PP Pengupahan sebagai mekanisme yang berlaku saat ini dianggap justru tidak berpihak pada rakyat pekerja karena tidak memperhitungkan kebutuhan riil buruh.

Menurut Koordinator PPRL Joko Purwanto, PPRL menuntut agar PP Pengupahan untuk segera dicabut. “Jaminan untuk pekerjaan dan upah yang layak telah diatur dalam Pasal 27 (2) UUD 1945 yang juga sebagai Hak Asasi Manusia yang harus diberikan kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali. Serta harus didukung dengan adanya program upah layak nasional sehingga dapat menyentuh seluruh buruh di penjuru Indonesia,” kata Joko Purwanto yang juga Ketua FSBKU Lampung seperti dikutip dari Fajarsumatera.co.id.

Lebih jauh dalam rilis PPRL, di bawah kapitalisme-neoliberal, buruh dihadapkan pada hidup yang tidak pasti dan tanpa jaminan. Hal ini dilihat dari maraknya sistem kerja kontrak, dan alih daya (outsourcing). Ketidakpastian ini belum lagi ditambah dengan adanya rencana pemerintah untuk merevisi UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan. “Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang akan direvisi pada pasal-pasal nya yang akan mengebiri hak-hak pekerja sehingga terus dihisap habis oleh penguasa yang rakus,” ungkap Joko seperti dikutip dari Kopiinstitute.com. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana merevisi UU Ketenagakerjaan dengan menghapus ketentuan tentang pesangon.

Dengan semakin brutalnya penghisapan di bawah sistem kapitalisme-neoliberal, PPRL mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap rakyat Indonesia. Desakan ini di antaranya 1) berikan upah layak nasional, dan 2) perlindungan sosial bagi rakyat: pendidikan, kesehatan, perumahan, kepastian kerja, dan jaminan atas tanah.

Pasca konvoy dan mimbar bebas ini, PPRL akan mengadakan serangkaian kegiatan menuju 1 Mei 2017. Dengan membawa tema besar “Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Ekonomi-Politik Kapitalisme, Wujudkan Kedaulatan Rakyat”, aliansi multi sektor di Lampung ini akan mengadakan Konferensi Pers pada 27 April 2017 dan puncaknya pada 1 Mei 2017.

Puncak aksi 1 Mei 2017 itu akan diperingati dengan kegiatan Panggung Rakyat, Teatrikal, Musikalisasi Puisi, Orasi dan Mimbar Bebas, serta Aksi Massa.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here