Inilah Latar Belakang penyebab terjadi Mogok Kerja di PT Freeport Indonesia tahun 2011 dan 2017

0
30615

Akhir-akhir ini media masa mainstream ramai menulis kabar kegaduhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia, sayangnya kebanyakan dari media mainstream tersebut hanya menulis berita berdasarkan wawancara yang mereka lakukan dengan manajemen PT. Freeport Indonesia. Sama sekali tidak menyentuh pekerja PT Freeport Indonesia yang diPHK atau menjadi korban  “dirumahkan”.

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 Februari metro TV menyajikan video wawancara dengan Juru Bicara PT. Freeport Indonesia yang isinya malah sama sekali tidak menjelaskan apa akar permasalahan dan apa tuntutan dari aksi mogok pekerja Freeport Indonesia baik yang dilakukan di tahun 2011 maupun yang baru saja mereka lakukan kembali.

Eko Irma Pribadi, Fungsionaris Serikat Pekerja PT Freeport yang bekerja sebagai spesialist Welder Mine Construction dengan masa kerja selama 17 tahun , dan salah satu dari karyawan korban furlough (dirumahkan) PT. Freeport Indonesia pada tanggal 29 Maret 2017, menceritakan latar belakang terjadinya mogok 2017 kepada tim media KSN.or.id yang menurutnya tidak ada kaitannya dengan mogok 2011.

Mogok kerja 2011 disebabkan karena peundingan PKB yang gagal berbeda dengan 2017.

“bulan Juli 2011 terjadi perundingan PKB yang ke-17 di PT. Freeport Indonesia, tapi perundingan dead lock karena terjadi perbedaan cara pandangan antara serikat pekerja dengan manajemen PT. Freeport Indonesia” Kata Eko mengawali percakapan.

menurutnya ada perbedaan cara pandang terkait dengan perundingan finansial tentang upah di tahun 2011 dan 2012 antara serikat dengan pengusaha.

“serikat fokus  pada penyesuaian upah basic yang berbasis pada koneko busi pekerja terhadap PT.Freeport Indonesia (fix salary), sedangkan Pengusaha menginginkan upah normative (upah sesuai UMK)  ditambah variabel cost (Take Home Pay) dari kerja lembur 12 jam-14 jam perhari.” Lanjut Eko.

Untuk memperjelas pembaca latar belakang mogok kerja di PT. Freeport Indonesia, berikut wawancara lengkap redaksi ksn.or.id Oov Auliansyah dengan Eko, untuk menggali informasi konfik yang terjadi antara pekerja dengan manajemen PT. Freeport Indonesia, baik yang terjadi di tahun 2011 maupun di 2017.

Eko Irma Pribadi, Fungsionaris Serikat Pekerja PT Freeport
Eko Irma Pribadi, Fungsionaris Serikat Pekerja PT Freeport

Apa yang menjadi latar belakang karyawan PT. Freeport melakukan aksi mogok di tahun 2011?

Latar belakang pekerja PT. Freeport Indonesia melakukan mogok yang dimulai sejak tanggal 15 September 2011, adalah karena DEADLOCK, gagalnya  perundingan PKB ke-17 PT. Freeport Indonesia, setelah berunding selama 30 hari ditambah perpanjangan 7 hari.

Setelah dinyatakan perundingan PKB ke 17 deadlock, pihak serikat yang mewakili pekerja untuk berunding, menyampaikan hasil perundingan yang gagal  tersebut kepada anggota serikat. Jajak Pendapat Tertutup kemudian dilakukan kepada 8000  anggota atau 95% pekerja anggota serikat, anggota serikat setuju memilih Opsi  Mogok Kerja, proses mogok yang kami lakukan ini Sesuai Pasal 137 UU 13 Tahun 2003.

Bagaimana berjalannya mogok yang dilakukan oleh pekerja PT. Freeport Indonesia di tahun 2011?

Mogok kerja di mulai pada tanggal 15 September 2011, sampai hari ke-25 mogok berjalan tertib dan damai, tapi di hari ke-26 terjadi musibah penembakan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yaitu Petrus W Ayamiseba dan Leo Wandagu, juga mengakibatkan korban luka-luka.

Kapan mogok 2011 ini berakhir?

Mogok 2011 berakhir pertengahan bulan desember 2011, ketika tercapainya kesepakatan antara pihak serikat pekerja dengan manajemen PT. Freeport Indonesia di Jakarta.

Apa hasil kesepakatan perundingan tersebut?

Salah satunya adalah kesepakatan kenaikan upah pokok karyawan non-staff 24% di tahun pertama dan 13% di tahun kedua. Juga tidak ada tindakan disiplin atau hukuman kepada pekerja terkait mogok kerja.

Lalu jika sudah ada hasil kesepakatan dalam perundingan kenapa terjadi aksi lagi pada 23 Februari 2012?

Aksi spontan itu terjadi karena tidak konsistensinya pihak pengusaha dalam pelaksanaan hasil kesepakatan dalam perundingan tersebut. Walaupun dalam perundingan disepakati pengusaha akan membayar upah pekerja yang mogok. Tapi pada kenyataannya, sampai saat itu perusahaan belum membayar hak-hak pekerja paska aksi mogok, seperti gaji dan Bonus Kembali Kerja. Selain itu semenjak berakhirnya mogok, perusahaan masih belum mengaktifkan fasilitas-fasilitas untuk bekerja, seperti login untuk akses komputer dan email, akses radio trunking  dan ID Card juga belum diaktifkan. Begitu juga untuk para Staff yang ikut mogok, mereka belum disesuaikan gajinya seperti yang telah disepakati dalam perundingan.

Tahun lalu, di 2017, seperti yang ramai diberitakan oleh media masa nasional, kabarnya pekerja PT Freeport Indonesia kembali melakukan aksi mogok. Bisa bapak ceritakan latar belakang apa yang menjadi permasalahan sampai terjadi mogok lagi?

Permasalahan ini berawal dari adanya kebijakan efisiensi yang diakukan oleh PT. Freeport Indonesia terkait dengan ketidakpastian Investasi dan Perpanjangan Kontrak karya dengan Pemerintah RI, yang perundingannya berlarut-larut. Akhir-akhir ini juga terjadi perubahan gaya kepemimpinan di PT. Freeport Indonesia khususnya di divisi HRD, manajemen saat ini lebih memilih berjalan sendiri dan enggan berunding lebih memilih “update status” dengan serikat pekerja.

Tiba-tiba Manajemen PT. Freeport Indonesia memperkenalkan sebuah program bernama  Furlough, dimana Perusahan mengumumkan nama-nama Pekerja yang akan dikembalikan ke tempat Penerimaan. Pekerja yang akan dikembalikan tersebut hanya diberikan kesempatan selama 2 hari untuk mengumpulkan barang pribadi kemudian pulang ke tempat penerimaan.

Setiap hari Manajemen mengirimkan amplop kepada pekerja secara acak, baik lewat department maupun barak. Ratusan pekerja dikirimi amplop yang isinya pemberitahuan program furlough dan diharuskan menurut tanpa diberi kesempatan untuk membela diri.

Ketika serikat mempertanyakan dasar kebijakan Furlough (merumahkan pekerja), Perusahaan menjawab bahwa kebijakan tersebut adalah sepenuhnya hak Perusahan dan bukan merupakan persoalan Hubungan Induseko al sehingga tidak perlu dirundingkan dengan pihak serikat.

Dengan dalih lebih jauh bahwa Perusahaan merugi akibat tidak dapat menjual hasil konsentrat. Namun demikian, pernyataan bahwa perusahaan merugi tidak dapat dibuktikan, bahkan hingga saat ini PT Freeport masih dapat menjual hasil produksi mereka. Dengan kata lain klaim PT Freeport Indonesia tidak terbukti.

 

Aksi mogok Pekerja Freeport
Aksi mogok Pekerja Freeport

Apakah ada kriteria, misalnya usia atau lama kerja sebagai dasar perusahaan memilih pekerja yang akan dikenakan program Furlough?

Inilah yang menjadi masalah bagi pekerja di PT. Freeport Indonesia, dalam menentukan pekerja yang akan dikenakan Furlough atau dirumahkan, manajemen sangat tertutup tentang kriteria yang dipakai. Banyak diantara pekerja yang masih muda dan produktif menjadi korban dari program tersebut, padahal manajemen pernah menyampaikan bahwa jika terjadi efisiensi maka perusahan tentu akan memilih pekerja yang baik dan produktif untuk tetap bekerja agar memberikan koneko busi yang terbaik bagi perusahan, tapi anehnya mengapa tenaga muda dan produktif juga menjadi korban dari program Furlough. Sehingga terkesan moment ini akan digunakan oleh manajemen untuk melakukan balas dendam terhadap pekerja yang selama ini vokal dan kritis terhadap kebijakan perusahan, terutama pekerja yang menjadi fungsinaris serkat yang dinilai oleh manajemen sebagai provokator dan para pekerja tertentu yang bersebrangan dengan kebijakan Perusahaan.

Karena tertutupnya kriteria pekerja yang akan terkena program furlough, saat ini pekerja menjadi mulai resah dengan kebijakan tersebut dan ketenangan di tempat kerja merasa terganggu karena takut sewaktu-waktu mereka akan menjadi korban selanjutnya yang diberikan amplop pemberitahuan furlough.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here