Nomor: 01/DPP-KSN/PS/e/IX/16

Belakangan ini situasi politik di Jakarta menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin memanas sejak Plt. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dituduh menghina ayat Al-Qur’an surat Al-Maidah. Hal ini kemudian memicu menguatnya sentimen keagamaan bahkan terhadap etnisitas tertentu. Serangan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), seperti “China”, “Kafir”, dan “Kristen” diteriakan dengan penuh amarah.

Api kebencian terhadap SARA tersebut kemudian menyulut kemarahan daerah-daerah di luar Jakarta, bahkan hingga ke luar Jawa. Kemarahan tersebut disalurkan dalam wujud “Aksi Bela Islam” yang dimotori oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam lainnya, seperti yang terjadi pada 14 Oktober 2016 dan 4 Nopember 2016. Kemarahan ini dibingkai melalui apa yang dinamakan sebagai “Politik Identitas”, yaitu cara berpolitik dengan menggunakan atribut identitas SARA sebagai penanda gerakan.

Momentum ini direspon oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang berencana ikut terlibat dalam Aksi Bela Islam lanjutan pada 2 Desember 2016 dengan menyerukan mogok nasional. Dalam pernyataan sikapnya, KSPI menuntut pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMP/UMK 15%-20%, serta menuntut untuk segera mempidanakan Basuki Tjahaja Purnama. Pernyataan sikap tersebut juga menjelaskan alasan keterlibatan kelompok buruh dikarenakan adanya irisan kepentingan yang sama, yaitu “menegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan, menolak upah murah, menolak penggusuran yang melaggar HAM dan menolak reklamasi yang merusak lingkungan.”

Sejatinya, perjuangan kesejahteraan bagi rakyat pekerja, seperti melawan PP 78/2015 dan tuntutan kenaikan upah adalah perjuangan kelas yang perlu didukung oleh segenap rakyat pekerja itu sendiri. Namun, menempatkan gerakan buruh ke dalam bingkai politik identitas berpotensi mengalihkan penindasan yang disebabkan oleh struktur ekonomi-politik menjadi masalah moral-keagamaan. Selain itu, politik identitas juga berpotensi memecah-belah persatuan rakyat pekerja yang tertindas kapitalisme, ketika sentimen berdasarkan SARA semakin menajam dan intoleransi semakin berkembang. Penggunaan politik identitas ini tentunya dapat semakin melemahkan kekuatan gerakan buruh itu sendiri akibat tersekat-sekat antar sesama pekerja.

Betul bahwa Gubernur DKI Jakarta saat ini sedang menjalankan politik upah murah melalui PP 78/ 2015 dan dengan mengabaikan survey Kebutuhan Hidup Layak. Namun, kebijakan tersebut diambil bukan disebabkan oleh latar belakang agama atau identitas lainnya. Gubernur Jawa Barat dan Banten misalnya, saat ini juga menjalankan politik upah murah dengan mengumumkan kenaikan UMK sebesar 8,25% mengikuti formula PP 78/2015. Demikian pula dengan kepala daerah lain, juga pemerintah pusat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kelas kapitalis beserta aparatusnya tidak terkait dengan latar belakang identitasnya. Kelas kapitalis adalah kapitalis, entah apapun agamanya, etnisitasnya atau jenis kelaminnya. Apa yang dapat kita lihat justru kelas kapitalis menghamba pada profit. Kelas kapitalis tidak peduli pada ajaran agama karena melakukan penghisapan terhadap keringat rakyat pekerja dan menciptakan penderitaan.

Penindasan yang dilakukan oleh kelas kapitalis dialami oleh rakyat pekerja secara lintas suku, agama, ras dan golongan: baik itu berkulit putih, hitam, perempuan, laki-laki, Islam, Kristen, Melayu, Minang dan identitas lainnya. Artinya, perjuangan yang kita hadapi saat ini adalah bukanlah perjuangan politik identitas, melainkan perjuangan kelas, arena di mana kelas kapitalis dan kelas pekerja bertentangan. Setiap rakyat pekerja perlu bersolidaritas antar sesama pekerja dan bertoleransi tanpa memandang latarbelakang identitas apapun. Sebab, hanya dengan persatuan rakyat pekerja maka perjuangan melawan kapitalisme tak akan bisa dikalahkan.

Dengan demikian, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional (DPP-KSN) menyatakan sikap:
1. Menolak pembenaran terhadap politik identitas yang berpotensi mengalihkan persoalan dasar rakyat pekerja dan memecah belah persatuan gerakan buruh dengan ikut terlibat dalam Aksi Bela Islam
2. Menuntut pencabutan PP 78/2015 Tentang Pengupahan sebagai penegasan watak rezim upah murah yang menyengsarakan rakyat pekerja.
3. Tetapkan UMP/UMK berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak yang melibatkan serikat buruh secara partisipatif.
4. Menyerukan persatuan, solidaritas dan toleransi antar sesama rakyat pekerja guna mengakhiri penindasan rezim kapitalisme yang tidak mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Maju! Lawan! Menang!

Jakarta, 29 Nopember 2016

Dewan Pimpinan Nasional
Konfederasi Serikat Nasional

Presiden Koswara (0821-1375-9010)

Sekretaris Nasional Hermawan Hari Sutantyo (0822-2152-8192)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here