Hasil Survei Upah Buruh dan Biaya Hidup di Empat Kota di Provinsi Guangdong, China

0
1346
Temuan survei upah dan pengeluaran keluarga buruh di empat kota di provinsi Guangdong, China. Sumber: Worker Empowerment

Pengantar Redaksi

Pada tahun 2009-2010, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Akatiga dan Inkrispena yang berusaha untuk menghitung besaran pengeluaran nyata sehari-hari keluarga buruh di Indonesia dan membandingkannya dengan upah minimum pada tahun itu. Berdasarkan hasil penelitian itu, diketahui bahwa besaran upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga buruh. Dengan keterbatasan pendapatan, keluarga buruh cenderung berutang, menekan pengeluaran, atau mengonsumsi barang dengan kualitas rendah.

Artikel terjemahan ini mengulas tentang hasil survei yang dilakukan oleh sebuah kelompok perburuhan bernama Worker Empowerment di Hong Kong tentang upah minimum dan pengeluaran keluarga buruh di China. Sumber artikel yang dijadikan rujukan merupakan ringkasan hasil survei yang diterbitkan dalam bahasa Inggris (laporan utuh survei hanya disajikan dalam bahasa China).

Hasil survei itu menunjukan adanya kesamaan situasi pengupahan antara Indonesia dan China: bahwa upah minimum tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar keluarga buruh. Dalam kata lain, baik di Indonesia atau di China, buruh cenderung diupah rendah dan bekerja hanya untuk sekedar bertahan hidup.

Ringkasan Hasil Survei Kondisi Pengupahan di China

Organisasi perburuhan ‘Worker Empowerment’ (WE) menaruh perhatian pada kebijakan penyesuaian upah minimum di China. WE terus melakukan survei mengenai upah dan biaya hidup buruh selama beberapa tahun terakhir.

Hasil survei itu berulang kali menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum berpengaruh pada penyesuaian upah pokok buruh. Upah minimum juga penting untuk memastikan penghidupan layak buruh.

Pada bulan April 2017, kita mendengar kabar bahwa provinsi Guangdong di China berencana ‘membekukan’ upah minimum selama tiga tahun berturut-turut. Dalam kata lain, tidak akan ada kenaikan upah selama tiga tahun ke depan.

Pada tahun 2017, sebanyak 22 kota/kabupaten di Guangdong mengumumkan kenaikan upah minimum. Saat ini, upah minimum di provinsi Shenzhen, Shanghai, Beijing, Tianjin dan Zhejiang telah melebihi 2.000 Yuan (Rp. 4,2 juta), di atas upah minimum provinsi lainnya.

Namun, Provinsi Guangdong dalam hal ini akan membekukan penyesuaian upah minimum selama tiga tahun berturut-turut. Angka tertinggi upah minimum di Guangzhou, sebuah kota di provinsi Guangdong kurang dari 2.000 Yuan.

WE merasa prihatin dengan dampak pembekuan upah minimum di Guangdong terhadap penghidupan buruh di provinsi tersebut. Berapa sebenarnya biaya hidup buruh di Guangdong untuk beberapa tahun belakangan ini? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup lainnya? Bagaimana seharusnya pemerintah provinsi Guangdong mengubah atau menaikan upah minimum untuk melindungi kehidupan ekonomi buruh dan keluarganya?

Dari bulan September sampai November 2017, kami memilih sampel dari empat kota di Provinsi Guangdong: Guangzhou di urutan pertama dengan upah minimum saat ini 1.895 Yuan, Dongguan di urutan kedua (1.510 Yuan), urutan ketiga kota Huizhou (1.350 Yuan), dan kota Heyuan di urutan keempat (1.210 Yuan).

Survei dilakukan untuk menghitung upah bulanan buruh, jam lembur, biaya hidup pribadi, iuran jaminan sosial dan beban keluarga. Sebanyak 78 kuesioner yang valid dikumpulkan, dengan proporsi 16 perempuan dan 62 buruh laki-laki.

Buruh yang diwawancarai di kota Guangzhou dan Dongguan terdiri dari tiga kategori: 1) buruh dengan jumlah keluarga di atas 3 orang, 2) buruh dengan jumlah tiga anggota keluarga (suami, istri dan seorang anak), dan 3) buruh lajang. Survei di kota itu dilakukan untuk mengetahui besaran pengeluaran keluarga buruh secara terperinci pada bulan Oktober 2017.

Selain itu, dari bulan Oktober sampai November 2017, kami melakukan survei harga pasar di beberapa pusat perbelanjaan di Guangzhou dan Dongguan. Survei harga itu dilakukan untuk mengetahui harga kebutuhan sehari-hari buruh. Pada akhirnya, hasil kuesioner digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi perbedaan upah dan biaya hidup aktual buruh di berbagai kota di Provinsi Guangdong.

(Baca juga: Perbedaan Upah Nominal dan Upah Riil)

Catatan tentang pengeluaran bulanan para buruh digunakan untuk menunjukkan bagaimana kebutuhan aktual yang dikonsumsi buruh berbanding dengan upah yang diterimanya. Statistik harga pasar digunakan untuk memperkirakan kebutuhan konsumsi dan biaya riil buruh.

Setelah melakukan serangkaian survei mengenai upah dan biaya hidup buruh di empat kota di provinsi Guangdong, WE menemukan beberapa temuan penting berikut ini:

  • Secara umum, upah buruh dalam survei ini cenderung lebih rendah dari upah sosial[1]

Jika kita hanya menghitung upah pokok—tanpa lembur dan tanpa subsidi tambahan—kebanyakan buruh hanya akan memperoleh upah bulanan kurang dari 40% dari rata-rata upah sosial tingkat lokal. Hanya dengan memasukkan rincian lain seperti lembur dan subsidi, upah buruh akan meningkat menjadi 60% dari rata-rata upah sosial.

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar buruh dapat memperoleh penghasilan antara 3.000 Yuan (Rp 6,3 juta) dan 4.000 Yuan (Rp 8,4 juta) per bulan. Dengan upah pokok yang cukup rendah, maka jumlah penghasilan itu didapatkan melalui lembur dan subsidi. Lebih dari 60% buruh memperoleh upah pokok kurang dari 2.000 Yuan (Rp. 4,2 juta). Meskipun upah pokok telah memenuhi persyaratan upah minimum lokal, namun besaran upah pokok itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (riil).

WE melakukan survei terhadap buruh dari berbagai sektor industri, namun tidak banyak perbedaan berarti di antara sektor itu dalam hal besaran upah pokok. Temuan survei ini menunjukkan bahwa pengusaha selama ini membayar upah hanya sesuai dengan ketentuan upah minimum. Dalam kata lain, upah minimum yang dibayarkan adalah upah dasar terbesar (maksimal) yang diterima buruh.[2]

  • Biaya hidup buruh tidak seimbang dengan upah minimum. Buruh tidak punya pilihan selain untuk menekan biaya konsumsi dan menanggung biaya hidup yang besar

Hasil survei menunjukan bahwa kebanyakan buruh harus menghemat pengeluaran makan dan kebutuhan pribadi. Biaya hidup secara umum harus ditekan sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan upah yang diterima

Rata-rata pengeluaran buruh adalah 1.015 Yuan (Rp 2,1 juta) per bulan untuk mencukupi kebutuhan ‘sekedar’ bertahan hidup (atau subsisten) seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dan belanja sehari-hari. Bila biaya lainnya ikut dihitung, maka rata-rata pengeluaran bulanan mencapai 3.073 Yuan (Rp. 6,5 juta).

Di antara kebutuhan hidup pokok, biaya makanan menyumbang sebagian besar pengeluaran harian buruh. Biaya terbesar kedua adalah untuk perumahan. Buruh cenderung memilih tinggal di rumah murah demi berhemat dengan mengorbankan standar perumahan layak. Buruh juga jarang membeli baju baru secara reguler. Keterbatasan upah juga membuat buruh harus mengatur pengeluaran belanja harian dengan ketat dan juga biaya untuk hiburan.

Banyak dari buruh hampir tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya transportasi, kecuali tiket sekali perjalanan untuk pulang ke kampung halaman setiap tahun. Buruh cenderung memilih berjalan kaki daripada menggunakan transportasi publik. Selain itu, sebagian besar buruh yang disurvei tidak mempunyai alokasi dana untuk kursus keterampilan, melanjutkan pendidikan.

Di satu sisi, walaupun upah minimum buruh dapat memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), namun kualitas kebutuhan yang dikonsumsi cenderung rendah—hanya untuk sekedar bertahan hidup. Untuk kebutuhan pangan, perumahan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya, buruh hidup dalam kondisi yang berada di bawah standar layak.

Di sisi lain, buruh harus mengeluarkan biaya lebih dari dua kali lipat untuk memenuhi kebutuhan pengembangan hidup mereka, terutama kesehatan dan dukungan finansial keluarga. Melihat temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa bagi buruh yang berpenghasilan rendah, buruh masih dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan bersusah payah untuk mengikuti perkembangan sosial meskipun dengan mengorbankan kualitas kehidupannya.

  • Meski terdapat perbedaan jumlah pendapatan upah buruh di berbagai kota, namun tidak banyak perbedaan dalam hal jumlah pengeluaran harian

Hasil survei menunjukkan bahwa buruh yang bekerja di kota dengan tingkat ekonomi tinggi (Guangzhou) mendapatkan upah yang relatif lebih tinggi dan jaminan sosial yang lebih baik. Sementara di kota dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah, buruh menerima pendapatan yang juga rendah dengan jaminan sosial yang buruk.

Namun demikian, kesenjangan antara pendapatan dan konsumsi di antara buruh di empat kota tersebut tidak besar. Sebagian besar buruh di keempat kota yang disurvei menghemat makanan, pakaian dan pengeluaran hidup mereka, dan tetap menyisihkan uang untuk anak-anak dan orang tua mereka.

Secara umum, buruh di empat kota yang disurvei menyokong biaya hidup keluarga mereka di atas 1.000 Yuan per bulan (Rp. 2,1 juta). Sebagian lainnya bahkan menyumbang hingga 2.000 Yuan per bulan (Rp. 4,2 juta), seperti buruh dari kota Huizhou.

Ada beberapa buruh yang tinggal bersama keluarga mereka di perkotaan, namun biaya hidup di kota cukup tinggi. Berdasarkan catatan pengeluaran bulanan, pekerja yang tinggal dengan keluarga di perkotaan dapat mengeluarkan setidaknya 3.000 Yuan per bulan (Rp. 6,3 juta). Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk membiayai seluruh keluarganya.

Kecilnya perbedaan dalam hal kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran di berbagai kota tersebut menunjukan betapa besarnya beban hidup pekerja. Perbedaan upah di kota Guangzhou dan Dongguan misalnya tidak besar jika kita melihat statistik harga pasar

Dengan menghitung kebutuhan sehari-hari buruh di empat kota itu, dapat dilihat adanya kesamaan rata-rata pengeluaran untuk setiap komponen kebutuhan. Perbedaan rata-rata pengeluaran di antara empat kota hanya sekitar 100 Yuan (Rp. 200 ribu).

Dalam kata lain, meskipun terdapat perbedaan harga pasar dan standar hidup di antara berbagai kota di Provinsi Guangdong, namun hampir tidak ada perbedaan dalam hal kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran.

  • Jaminan sosial tidak berhasil meringankan beban pekerja. Terdapat kesenjangan jumlah tabungan di antara buruh

Jaminan sosial di empat kota di provinsi Guangdong tidak mencakup seluruh kebutuhan dasar buruh. Buruknya jaminan sosial mengakibatkan banyaknya biaya yang harus ditanggung oleh buruh itu sendiri.

Berdasarkan biaya pengeluaran harian, dapat dilihat bahwa jaminan sosial menjadi beban keluarga buruh, ketimbang ditanggung oleh negara. Penduduk China membesarkan anak-anak agar dapat merawat mereka di usia tua. Keluarga adalah tempat pertolongan utama dan beristirahat di usia pensiun. Semua angkatan kerja dalam sebuah keluarga mencari nafkah dan menggunakan uang dan tabungannya untuk anggota keluarga mereka.

Jumlah tabungan buruh terkait dengan perbedaan usia dan kebiasaan konsumsi. Berdasarkan sampel yang diambil, survei ini menunjukkan adanya perbedaan usia di antara buruh di empat kota. Misalnya, buruh di kota Huizhou pada umumnya berusia lebih dari 40 tahun, sementara buruh di kota Heyuan lebih muda dengan usia rata-rata di bawah 30 tahun.

Berdasarkan perbedaan usia itu, buruh di Huizhou mengeluarkan lebih banyak biaya kesehatan dan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga dibandingkan kota-kota lainnya. Buruh di Huizhou juga memiliki proporsi tabungan tertinggi.

Sebaliknya, buruh yang rata-rata masih muda di kota Heyuan menghabiskan biaya hiburan paling tinggi di antara tiga kota lainnya Jumlah pengeluaran untuk membiayai kebutuhan keluarga dan jumlah tabungan buruh di Heyuan juga lebih rendah.

Namun demikian, di keempat kota yang disurvei, biaya pengeluaran mendadak seperti untuk membiayai perawatan kecelakaan atau sakit akan sangat membebani buruh akibat buruknya perlindungan sosial yang diberikan negara.

Temuan survei upah dan pengeluaran keluarga buruh di empat kota di provinsi Guangdong, China. Sumber: Worker Empowerment

Atas dasar temuan survei di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan penyesuaian upah minimum:

  1. Upah minimum harus dapat memenuhi biaya hidup keluarga buruh

Survei ini juga menghitung upah bulanan minimal yang dibutuhkan keluarga buruh. Hitungan itu menggunakan contoh satu keluarga yang terdiri dari tiga orang yang tinggal di kawasan industri di Provinsi Guangdong. Perhitungan upah minimal didasarkan pada harga pasar, kebiasaan konsumsi dan kebutuhan nyata (riil) sehari-hari keluarga.

Berdasarkan perhitungan itu, satu keluarga buruh yang beranggotakan tiga orang di kota Guangzhou setidaknya harus memiliki pendapatan bulanan minimal 7.510 Yuan (Rp. 15,8 juta). Sementara jika dalam situasi satu keluarga terdapat dua orang pencari nafkah, maka upah minimum satu orang pencari nafkah adalah setidaknya 3.755 Yuan (Rp. 8 juta).

Sementara dalam situasi keluarga dengan 3 orang anggota yang tinggal di kota Dongguan, pendapatan minimal setidaknya 6.877 Yuan setiap bulan (Rp. 14,5 juta). Sementara jika dalam situasi satu keluarga terdapat dua orang pencari nafkah, maka upah minimum untuk setiap pencari nafkah adalah setidaknya 3.439 Yuan (Rp. 7,2 juta)

2. Standar upah minimum harus 40% di atas rata-rata upah sosial.

Upah minimum yang berlaku di Provinsi Guangdong saat ini tidak cukup untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup buruh. WE menilai bahwa upah minimum di Guangdong harus disesuaikan sesegera mungkin dengan batas minimal harus di atas 40% dari rata-rata upah sosial.

Pemerintah Guangdong harusnya mengakui bahwa hasil kerja buruh yang diupah rendah selama ini telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Meskipun setiap daerah memiliki perbedaan, namun setidaknya batasan 40% dari rata-rata upah sosial rata-rata perlu menjadi standar ‘terendah’ kehidupan buruh. Standar yang mengacu pada rata-rata upah sosial itu sesuai dengan hasil perhitungan biaya hidup riil buruh.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar upah minimum di empat kota provinsi Guangdong untuk tahun 2018 harus setidaknya berjumlah: 2.970 Yuan di kota Guangzhou; 1.922 Yuan di kota Dongguan; 2.159 Yuan di kota Huizhou; dan 1.884 Yuan di kota HeYuan.

3. Standar upah minimum harus di atas 60% dari upah sosial rata-rata untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan hidup buruh.

Selain itu, temuan survei juga menunjukkan bahwa buruh menghabiskan lebih banyak biaya untuk kebutuhan pengembangan diri. Jika 40% rata-rata upah sosial rata tidak dapat memenuhi kebutuhan riil untuk pengembangan diri buruh, maka upah minimum sebaiknya harus di atas 60% dari rata-rata upah sosial. Dengan demikian, buruh dapat mencukupi kebutuhan pengembangan hidup dalam kondisi perlindungan sosial yang belum mencakupi seluruh aspek kehidupan dasar.

Sumber:

Workers Empowerment, “Investigative Report on Workers’ wage and Living Expenses in Four Tier Cities in Guangdong Province”, http://www.workerempowerment.org/en/research-reports/260

Penerjemah: Zico Mulia (PRP)
Infografis: Raisa Widiastari (Semar UI)

[1] Upah sosial dalam hal ini dibedakan dari ‘upah ekonomi’ yaitu upah yang diterima buruh dalam relasi kerjanya dengan majikan. Berbeda dari upah ekonomi, upah sosial merujuk pada tunjangan sosial dan hak dasar warga yang disediakan oleh negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pangan bagi buruh dan keluarganya. Upah sosial diterima oleh buruh dan keluarganya dari penerimaan pajak yang dialokasikan oleh negara untuk membiayai berbagai bentuk perlindungan sosial seperti disebutkan di atas.

[2] Fenomena ‘upah minimum adalah upah maksimum’ juga terjadi di Indonesia. Pengusaha dalam hal ini cenderung membayar upah buruh hanya sesuai dengan upah minimum, terlepas dari lamanya bekerja, keterampilan buruh atau status pernikahan (menikah/ lajang).

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here