Hari Buruh Internasional, KSN Serukan Aksi Nasional Serentak Galang Persatuan

0
126 views
Massa Aksi Nasional Pra May Day. Kredit: Dokumentasi KSN
Massa Aksi Nasional Pra May Day. Kredit: Dokumentasi KSN

Jelang Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei, sekitar 700 buruh anggota Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dan sejumlah organisasi jaringan menggelar Aksi Nasional di sejumlah titik. Aksi ini menegaskan posisi KSN bahwa Hari Buruh Internasional akan diperingati dengan Aksi Massa menuntut hak-hak rakyat. “Kami menolak himbauan pemerintah untuk merayakan May Day dengan berbagai perlombaan atau acara hura-hura. Bagi KSN, May Day adalah suatu proses perjuangan yang panjang,” tegas Koswara.

Sebagaimana diketahui, di media sosial beberapa hari belakangan beredar surat edaran tentang May Day 2017 berstempel Kementerian Ketenagakerjaan dan tanda tangan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat itu berpesan agar Hari Buruh Internasional dilaksanakan melalui kegiatan aksi sosial dan dialog, bukan aksi unjuk rasa. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengadakan kegiatan turnamen futsal bertema “May Day Festival” dengan hadiah Piala Menteri Ketenagakerjaan RI dan total hadiah Rp. 20 juta.

 

Spanduk turnamen futsal yang terpasang di pagar kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kredit: Dokumentasi KSN
Spanduk turnamen futsal yang terpasang di pagar kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kredit: Dokumentasi KSN

Bagi Sekretaris Nasional KSN Hermawan, selain sebagai ajang pemanasan menuju Hari Buruh Internasional, aksi Pra-May Day ini membuktikan konsistensi perjuangan gerakan buruh. “Ini menjadi satu sikap kami terhadap arogansi pemerintah yang menganggap semua serikat buruh bisa diatur dan diajak bersenang-senang untuk melupakan sejarah perjuangan May Day,” sambung Hermawan.

Dalam aksi prakondisi ini, KSN menyoroti kondisi hidup rakyat yang semakin mencekik. “Hari ini buruh masih dalam kondisi yang termiskinkan akibat kebijakan pemerintah, mulai dari Suharto sampai rezim Jokowi-JK,” sambung Koswara. Sementara itu, Hermawan menilai bahwa negara tidak memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. “Kesejahteraan rakyat semakin terpuruk akibat kebijakan pengupahan dan perlindungan sosial berbentuk iuran yang justru menghilangkan peran negara,” kritik Hermawan.

Aksi ini merupakan kolaborasi multi-sektoral antara Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Partai Rakyat Pekerja (PRP), Serikat Mahasiswa Progresif UI (SEMAR UI), Serikat Maintenance Jabodetabek (SMJ), dan Konsolidasi Mahasiswa Unpad (KMU).

Mengawal Kasus, Memperjuangkan Hak

Pada momentum ini, massa aksi mendatangi sejumlah titik instansi pemerintahan untuk mendesak tuntutan pemenuhan hak perlindungan sosial bagi rakyat sekaligus mengawal kasus perburuhan yang dialami anggota serikat. Desakan tuntutan ini ditujukan kepada Kementerian BUMN, BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Kementerian Tenaga Kerja. Tujuan terakhir dialamatkan ke gerai KFC Pusat di Jl. MT. Haryono, Jakarta Selatan untuk mengawal kasus yang dialami anggota serikat FSRP.

Di Kementerian BUMN, massa aksi KSN menuntut jaminan atas pekerjaan dan pemenuhan hak-hak anggota SPHU-FSPK (Serikat Pekerja Hurip Utama). Dalam keterangannya, Ketua PEPPSI-FSPK (Persatuan Perjuangan Pekerja Seluruh Indonesia) Dayat menyampaikan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hurip Utama yang bekerja sama dengan PT. Pupuk Kujang anak perusahaan BUMN PT. Pupuk Indonesia (Persero)

PT. Hurip Utama diketahui mempekerjakan 64 orang di bagian proses produksi NPK Granular 1 PT. Pupuk Kujang dengan status sebagai pekerja borongan tonase. Status itu sendiri adalah hasil perubahan dari status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi pekerja borongan. “Para pekerja dibayar di bawah upah minimum sektoral dan tidak mendapatkan hak normatif, seperti libur nasional, Jaminan Hari Tua, tunjangan shift,” ujar Dayat. “Padahal proses kerja yang dilakukan sama seperti yang dikerjakan karyawan PT. Pupuk Kujang, namun anggota kami tidak mendapatkan hak-hak kesejahteraan yang sama.”

Namun, massa aksi KSN hanya ditemui oleh Humas Kementerian dan Pembina BUMN Krakatau Steel, bukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarni secara langsung. Kedua perwakilan itu dinilai oleh Dayat tidak berkompeten karena tidak bisa menjelaskan perihal masalah yang dialami pekerja PT. Hurip Utama. “Perwakilan itu mengatakan bahwa masalah itu bukan wilayah mereka. Mereka menjanjikan akan mencatat keluhan itu dan menyampaikan kepada Menteri BUMN,” ujar Dayat kecewa.

Kemudian, sekitar pukul 12.00 massa aksi bergerak menuju kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Dalam kesempatan ini, massa aksi dari Sumedang, anggota serikat PEPPSI Kahatex – FSPK menuntut kejelasan terhadap program Jaminan Pensiun. Sebagaimana diketahui, aturan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menetapkan batas masa pensiun di usia 55 tahun. Sementara itu, perusahaan menetapkan masa pensiun di usia 58 tahun. “Kami mempertanyakan kejelasan apakah pembayaran iuran pensiun itu dibatasi hingga usia 55 tahun atau selama peserta masih bekerja,” tanya Dayat dalam orasinya.

Tidak hanya soal kejelasan program Jaminan Pensiun, masalah lain yang disampaikan oleh perwakilan KSN adalah tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Koswara.

Orasi Koswara menyampaikan tuntutan dan persoalan buruh di depan kantor Kemenaker. Kredit: Dokumentasi KSN
Orasi Koswara menyampaikan tuntutan dan persoalan buruh di depan kantor Kemenaker. Kredit: Dokumentasi KSN

Dalam audiensinya dengan Kepala Bagian Kelembagaan BPJS dan Bagian Kepesertaan, Koswara mengungkapnya banyaknya praktek manipulasi data kepesertaan BPJS yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut keterangannya, saat mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan melaporkan bahwa perusahaan baru membayar pekerja di bawah upah minimum.

“Padahal kenyataannya upah yang dibayarkan sudah di atas UMK,” ungkap Koswara. “Dampaknya, premi yang dibayarkan jauh lebih kecil dan mempengaruhi manfaat yang diterima pekerja. “Masalah ini salah satunya banyak ditemukan di perusahaan-perusahaan wilayah Tangerang.”

Koswara sebagai perwakilan KSN dalam audiensi mendesak pihak BPJS agar memeriksa langsung perihal laporan perusahaan tentang pembayaran upah dan premi itu. “Namun pihak BPJS tidak bersedia menjanjikan apapun,” sambung Koswara.

Massa aksi kemudian bergerak menuju lokasi Kementerian Ketenagakerjaan di Jln. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, suasana massa aksi semakin menegang. Sebagaimana diketahui, instansi pemerintahan ini menjadi salah satu sasaran kritik utama oleh serikat buruh, mulai dari pengawasan yang lemah dan produk aturan-aturan yang merugikan buruh.

Di awal rencana aksi, KSN berencana menemui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satu di antaranya terkait berbagai kasus perburuhan. Di PT. Garudafood Putra Putri Jaya, salah satu pabrik makanan terbesar misalnya, sejumlah 300 pekerja dipekerjakan dengan status kontrak PKWT selama lebih dari 3 tahun.

Sementara di wilayah Makassar, anggota serikat FPBN di PT. South Suco diketahui menghapuskan skala upah sejak tahun 2016 dan di PT. Sari Indah Packaging Industry diketahui menetapkan jam kerja lebih dari 8 jam kerja, membayar upah rendah serta tidak memberikan slip gaji.

Pelanggaran hak normatif juga dialami anggota serikat FSBKU di wilayah Tangerang. PT. Sumber Alfaria Trijaya, perusahaan retail toko Alfamart itu diketahui melakukan PHK sepihak ketika pekerjanya melakukan protes terhadap proses stock opname yang dinilai membebankan kerugian pada pekerjanya. Sementara di PT. Uni Alloyindo Prima yang memproduksi velg racing impor itu menghentikan produksi dan menutup pabrik secara sepihak. Perusahaan menelantarkan pekerja yang telah berkontribusi belasan tahun dan tidak membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Tidak hanya kasus pelanggaran hak normatif, massa aksi juga mempersoalkan dan menuntut dicabutnya PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebagaimana diketahui, sejak ditetapkan tahun 2015, negara telah menutup ruang partisipasi gerakan buruh untuk terlibat menentukan upah yang sesuai dengan kebutuhan riilnya. Selain itu, penggunaan formula kenaikan upah dirasakan semakin melemahkan daya beli buruh terhadap kebutuhan riilnya.

Buruh suarakan pencabutan PP Pengupahan. Kredit: Dokumentasi KSN

Meskipun membawa berbagai catatan kasus pelanggaran peraturan perburuhan itu, namun tidak satupun pihak Kementerian Ketenagakerjaan yang menemui massa aksi. Ketegangan semakin meningkat menuansai atmosfir massa aksi ketika massa aksi berusaha untuk memaksa masuk ke dalam kantor kementerian. Namun, massa aksi dapat menenangkan diri dan menahan kekecewaannya untuk disalurkan pada 1 Mei nanti.

Aksi kemudian diakhiri di depan gerai KFC Pusat. Kali ini, pihak PT. Fast Food Indonesia bersedia untuk mengadakan audiensi dengan perwakilan KSN. Berdasarkan keterangan Koswara yang menjadi perwakilan audiensi, pihak perusahaan meminta waktu 1 minggu untuk membicarakan pengaduan itu.

 

Solidaritas Multi-Sektoral Rakyat Tertindas

Pada aksi kali ini, massa aksi tidak hanya menyuarakan kepentingan sektoralnya saja. Dalam orasinya, Hermawan menyampaikan solidaritas dan dukungannya kepada perlawanan kaum petani dalam mempertahankan ruang hidupnya dari rampasan negara dan pemodal.

Sebagaimana diketahui, di banyak daerah seperti di Kendeng, Karawang, Kulonprogo, Surokonto, Wetan, Urutsewu, Seko, Gane Barat dan Gane Timur, Taliabu, Dongi-Dongi, Tulang Bawang, Batang dan banyak lainnya tengah terjadi kasus perampasan lahan di mana petani terusir dari ruang hidupnya. Kasus perampasan lahan ini bahkan semakin meningkat dengan pesat 530% dalam kurun waktu 2009-2014.

Tuntutan pemenuhan hak kesehatan secara gratis untuk rakyat. Kredit: Dokumentasi KSN

Isu komersialisasi pendidikan juga mengemuka dalam aksi Pra-May Day ini yang mempertemukan kelompok multisektoral. bersama kelompok mahasiswa. Dalam orasinya, perwakilan SEMAR UI Rangga menyatakan bahwa pendidikan tinggi saat ini hanya mencetak tenaga kerja siap pakai. “Setelah lulus kuliah pun para mahasiswa akan terlempar pada pasar tenaga kerja dan dipaksa bersaing untuk mencari kerja,” ungkap Rangga.

Aksi Pra-May Day ini juga mempertemukan KSN dengan SPRI yang mengorganisir kelompok miskin kota. Sekretaris Jenderal SPRI Dika Mohammad Nusantara menyatakan dukungannya terhadap perjuangan buruh. “Tanggal 1 Mei kita akan berjuang bersama. Indonesia tidak lagi bisa dikuasai oleh elit. Hanya dengan tenaga dan pikiran buruh dan miskin kota yang dapat melawan penindasan,” seru Dika dalam orasinya.

Dika memandang adanya persamaan pengalaman ketertindasan antara buruh dan miskin kota. “Kita sama-sama direpresi oleh aparat. Ketika buruh dihadapkan pada tentara dan polisi saat menuntut upah, kaum miskin kota juga berhadapan dengan aparat yang bertugas menggusur rakyat miskin,” sambung Dika.

Orasi Sekjen SPRI Dika Mohammad mendukung perjuangan buruh. Kredit: Dokumentasi KSN
Orasi Sekjen SPRI Dika Mohammad mendukung perjuangan buruh. Kredit: Dokumentasi KSN

Pasca menggelar Aksi Nasional Pra-May Day, KSN akan kembali mengorganisir Aksi Massa, baik di tingkat nasional bersama Gerakan Buruh Untuk Rakyat, dan di tingkat wilayah bersama aliansi-aliansi lokal yang tersebar di Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. “1 Mei KSN akan memobilisir aksi demonstrasi secara serentak,” tegas Koswara jelang penutupan aksi pemanasan itu.

Seruan Persatuan Galang Kekuatan Politik Alternatif

Di penghujung kegiatan aksi, Hermawan mengajak seluruh rakyat pekerja untuk tidak diam dan pasrah atas kondisi hidup yang semakin terpuruk. Secara khusus, Hermawan menyerukan agar rakyat pekerja untuk membangun kekuatan politik alternatif dengan tangannya sendiri.  “Hanya ketika buruh bersama rakyat tetindas berkuasa, maka keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bisa kita raih,” ajak Hermawan.

Ajakan yang sama juga disampaikan oleh Dika dalam orasinya. Baginya, bersatunya kaum buruh dan rakyat miskin adalah keharusan. Upaya ini tengah dilakukan dengan perluasan dan pengembangan KPRI, organisasi massa multi sektor. “SPRI bersama KSN sedang berjuang membangun KPRI sebagai embrio partai alternatif yang berasal dari kekuatan rakyat tertindas itu sendiri,” ujar Dika.

Ajakan persatuan ini akan terus digelorakan, terutama pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei nanti. “Bagi KSN, May Day adalah ajang konsolidasi membangun persatuan. May Day tidak eksklusif memperjuangkan upah atau hak-hak normatif, tapi memperjuangkan persoalan rakyat tertindas,” tambah Koswara. “Tanggal 1 Mei nanti, KSN bersama Gerakan Buruh Untuk Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari 22 elemen yang terdiri dari mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan miskin kota akan bersama-sama menyuarakan perjuangan dalam satu barisan.”

Optimisme juga disampaikan oleh Hermawan saat sebelum massa aksi bubar. “Tidak lama lagi upaya kita membangun kekuatan politik alternatif akan berhasil. Tidak lama lagi partai penipu dan borjuis yang berkuasa. Hanya buruh bersama rakyat tertindas yang berkuasa, maka keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan bisa kita raih,” ucap Hermawan. “Selamat Hari Buruh kepada seluruh buruh di dunia, dan khususnya di Indonesia. Jangan patah semangat, jangan lelah memperjuangkan hak-hak kita, dan jangan lelah memperjuangkan sosialisme,” pungkasnya.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here