Hanif Dhakiri Harus Segera Hukum Pengusaha yang Tidak Bertanggungjawab

0
895
Aksi buruh korban pengusaha yang tidak bertanggung jawab (25/03). Foto: LIPS
Aksi buruh korban pengusaha yang tidak bertanggung jawab (25/03). Foto: LIPS

Siaran Pers Komite Solidaritas Perjuangan Buruh

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri diberi waktu oleh buruh maksimal dua bulan untuk menindaklanjuti permasalahan perburuhan yang telah dilaporkan. Bulan lalu sekitar 300 buruh lintas serikat mendatangi kantor Hanif di gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Masing-masing perwakilan serikat masuk ke dalam gedung untuk meminta audiensi dan menyampaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang dialami dirinya dan rekan-rekannya.

Perwakilan serikat buruh yang beraudiensi dengan pihak Kemenaker terdiri dari FPBI, SGBN, FSBKU, GSBI, FBLP, FSPMI PT. Dada dan Buruh Freeport Menggugat. Sebagian persoalan terkait dengan kaburnya pengusaha-pengusaha Korea dan meninggalkan utang gaji dan pesangon bagi ribuan buruh yang dipekerjakannya. Sebagian lain kasus terkait dengan persoalan-persoalan di tempat kerja di berbagai perusahaan, mulai dari PHK, pemberangusan serikat, pemotongan upah, upah tidak dibayar hingga penangguhan upah.

 

Kasus-kasus yang dilaporkan per 20 Maret 2019

No Nama Perusahaan Tindakan Pelanggaran dan Korban
1 PT. Dada Indonesia

Purwakarta, Jabar

1.      Pemilik perusahaan kabur tanpa pemberitahuan, pada 31 Oktober 2018.

2.      Membayar upah di bawah upah minimum Rp. 2.775.000 dari Rp. 3.445.617

2 PT. Freeport Indonesia

Timika, Papua

Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan buruh Freeport korban PHK dan Furlough
3 PT. SS Print 1.      Tutup mendadak dan pemilik kabur

2.      Tidak membayar kompensasi

4 Hansai, Amos dan beberapa pabrik di KBN Cakung, Jakarta Timur Persoalan normatif seperti cuti haid, upah lembur, status kerja kontrak
5 PT. Yutu Leport Indonesia 1.      PHK Ilegal

2.      Upah yang di tangguhkan setiap tahun.

3.      Jam kerja  sampai 14 jam dan hanya di hitung 1 jam lembur/ hanya di bayar 20.000

4.      Upah lembur tidak sesuai UUK

5.      Tidak di berikan cuti haid, hamil dan izin sakit

6.      BPJS yang tidak dibayarkan

7.      Pekerja kontrak yang berkelanjutan

8.      Intimidasi leader yang berlebihan saat jam kerja

9.      Tidak menjalankan perintah pejabat negara

6 PT. Sumber Alfaria Trijaya Pemotongan upah lewat skema Nota Selisih Barang (NSB)
7 PT. Sentosa Utama 1.      Pengusaha kabur

2.      Upah 3 bulan tidak dibayar

8 PT. Longvin Status kerja kontrak (PKWT) tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan
9 PT Kahoindah Citragarmen

Cakung, Jakarta Timur

Mengingkari kesepakatan untuk mempekerjakan 68 orang buruh yang dipindahkan dari Kahoindah Citragarment 2 Bekasi
10 PT Kahoindah Citragarmen 2

Bekasi, Jabar

1.      Perusahaan tutup dan pindah ke KBN Cakung, pada 12 Oktober 2018

2.      Memaksa buruh menerima skema kompensasi di bawah peraturan perundangan

11 PT KMK Global Sport

Tangerang

1.      Skorsing terhadap Ketua dan Sekretaris SBN KASBI PT KMK. Pengurus lainnya diberikan sanksi SP 3, karena dianggap melawan menolak mutasi; beberapa orang anggota SBN – KASBI KMK global sports yang dimutasi dipaksa/dihilangkan hak berserikat & berorganisasi

2.      Pada Januari hingga Desember 2013 , upah buruh KMK Global Sports upahnya ditangguhkan selama 12 bulan. Hingga saat ini sisa upah tidak dibayarkan.

 

Pada saat audiensi berlangsung, seluruh perwakilan serikat buruh mengeluhkan lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja di setiap daerah. Selain itu, pihak Kemenaker dianggap lamban dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang telah disampaikan buruh. Seperti yang salah satunya dialami oleh buruh PT. Dada, mereka telah tiga kali beraudiensi dengan pihak Kemenaker.

Pihak Kemenaker yang menemui—lagi-lagi—bukan Hanif, melainkan diwakili oleh bagian Pengawasan, Jaminan Sosial dan bagian Hubungan Luar Negeri. Dalam ruang audiensi, pihak Kemenaker menanggapi bahwa sementara perwakilan yang hadir tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, maka kasus-kasus yang disampaikan akan diteruskan pada ‘pimpinan’. Sementara dari Bagian Pengawasan, mereka mengatakan bahwa fungsi pengawasan terkendala—lagi-lagi—oleh kurangnya tenaga dan dana.

Pernyataan resmi Presiden Korea Selatan baru-baru ini harusnya menguatkan pemerintah Indonesia untuk menindak pengusaha Korea yang tidak bertanggung jawab pada buruhnya. Presiden Korsel Moon Jae-in meminta diadakan penyelidikan terhadap pengusaha Korea di Indonesia yang kabur dan tidak membayar upah. Keseriusan ini juga harusnya turut dilakukan bagi pengusaha-pengusaha lain, tanpa mengenal latar status kewarganegaraannya, yang terus menerus melanggar aturan.

Untuk memastikan bahwa pemerintah, khususnya Kemenaker, melakukan pekerjaannya yang telah digaji dari pajak rakyat, untuk itu maka buruh-buruh akan kembali mendatangi gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis, 25 April 2019. Pada aksi tersebut, buruh-buruh akan mengawal kasus-kasus yang telah disampaikan beserta kasus lain yang belum disampaikan. Aksi ini juga ditujukan untuk mengingatkan pemerintah batas waktu maksimal dua bulan yang telah diberikan sejak 20 Maret 2019 untuk penindaklanjutan.

 

Narahubung: Kokom Komalawati (081-288-701-92)

 

Referensi:

“Ketika Presiden Korsel Memerintahkan Menghukum Pengusaha Korea yang Kabur,” Majalah Sedane 31 Maret 2019, http://majalahsedane.org/ketika-presiden-korsel-memerintahkan-menghukum-pengusaha-korea-yang-kabur/

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here