Sebanyak 600 orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lampung rencananya akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Provinsi Lampung dan Kantor PLN Wilayah Lampung, hari Jumat lusa (15/3). Dalam aksi ini, berbagai organisasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lampung mengajukan tuntutan: tolak privatisasi, tolak sistem kerja kontrak/outsourcing, tolak pemberangusan serikat, dan tolak upah murah.

“Privatisasi, kontrak/outsourcing, pemberangusan serikat dan upah murah sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat,” kata Ahmad Koswara, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama, yang organisasinya juga terlibat dalam Gerakan Rakyat Lampung. 

Menurutnya, seluruh permasalahan tersebut disebabkan penerapan sistem Neoliberalisme oleh pemerintah. Sistem Neoliberalisme, menurutnya, diterapkan melalui berbagai aturan pemerintah yang akhirnya menyebabkan kesengsaraan rakyat selama ini.

“Rezim dan sistem Neoliberal saat ini harus diganti dengan rezim dan sistem yang lebih berpihak dan lebih adil bagi rakyat,” tegasnya.

Rencananya Gerakan Rakyat Lampung, yang merupakan gabungan dari serikat buruh, LSM, mahasiswa dan pedagang kaki lima, akan mengkampanyekan penolakan privatisasi ketika aksi di depan kantor PLN Wilayah Lampung. Agenda privatisasi terhadap perusahaan listrik nasional tersebut memang telah lama dihembuskan oleh pemerintah saat ini.

Kemudian, massa akan meminta DPRD Provinsi Lampung untuk memberikan pernyataan dukungan terkait tuntutan penolakan privatisasi tersebut. “Rencananya surat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung akan kami bawa ke Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sebagai bagian dari upaya untuk menolak privatisasi,” ujar Joko Purwanto, ketua Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama Lampung ketika dihubungi melalui telepon.

Berita diambil dari https://www.facebook.com/notes/portal-perspektifnews/gerakan-rakyat-lampung-akan-geruduk-dprd-prov-lampung-dan-kantor-pln-wil-lampung/119231454929481

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here