GERAK – Bandung: Kita Semua Adalah Buruh!

0
526
Seruan Aksi May Day di Bandung: Foto: GERAK Bandung, 2019
Seruan Aksi May Day di Bandung: Foto: GERAK Bandung, 2019

Salam Solidaritas,

Tanggal 1 Mei yang  kita peringati sebagai Hari Buruh Internasional (May Day) merupakan catatan peristiwa revolusioner yang diperankan oleh kelas buruh melawan penghisapan kapital, melawan kemiskinan, melawan penindasan manusia atas manusia dalam merebut hak atas kesejahteraan, yaitu hak 8 jam kerja.

May Day adalah sejarah pemberontakan rakyat terhadap tirani kekuasaan modal dan penguasa yang menindas kelas buruh. Kenangan terhadap para buruh di Chicago, Amerika Serikat, dua abad silam yang tak kenal lelah menunjukkan kepada kita bahwa hak tidak diberikan, tetapi harus direbut!

Hari ini, kami barisan Gerakan Rakyat Anti-Kapitalis (GERAK) bersama kaum buruh di seluruh dunia memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) sebagai momentum peringatan atas perlawanan para pejuang buruh di masa lampau.

Peringatan May Day tahun ini berdekatan dengan momen pemilu yang baru saja usai. Akan kami katakan, “Tak ada yang baru di bawah matahari”. Karena sejatinya, pemilu yang hadir dari tahun ke tahun tidak merubah nasib kelas buruh menjadi lebih baik.

Kaum buruh akan tetap mengalami penindasan dan perampasan kemerdekaannya untuk hidup sejahtera dan merdeka. Kaum buruh akan tetap dihisap dan dijajah oleh sistem kapitalisme yang menindas. Kaum buruh akan tetap dihisap tenaganya, dan dibayar murah hanya sekedar untuk mereproduksi tenaganya untuk kembali ke tempat kerja dan kembali dihisap tenaganya. Kaum buruh akan tetap menjadi kelas yang paling keras menanggung beban penindasan.

Selama 4,5 tahun rezim Jokowi-JK berkuasa, secara garis besar kebijakan ekonomi-politik yang ditelurkan tidak jauh berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya, yakni keberberpihakannya kepada kelas pemodal. Akhir tahun 2015, untuk menjaga upah murah  rezim Jokowi-JK mengetuk palu mensahkan PP Pengupahan Nomor 78, di mana kenaikan upah buruh ditetapkan berdasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, upah buruh di Indonesia hanya naik 8-11 persen per tahun.

Jam kerja yang sedianya 8 jam kerja per hari pun semakin jauh dari kenyataan dengan maraknya buruh yang dipaksa melampaui waktu kerja yang ditentukan dengan bayaran yang sangat murah. Sistem kerja kontrak dan outsourcing dilanggengkan. Pelanggaran hak-hak buruh tidak pernah ditindak tegas oleh penegak hukum.

Selain itu, tidak ada perlindungan bagi buruh perempuan. Buruh perempuan begitu rentan mengalami pelecehan seksual di ruang kerja, tidak dipenuhinya hak-hak maternitas buruh perempuan dan  juga diskriminasi upah. Tidak ada upaya untuk membangun ruang kerja yang aman bagi buruh perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dalam tahap wawancara kerja. Masih sering ditemukan hal-hal bias gender dalam pertanyaan wawancara yang diajukan. Perempuan hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai keuntungan dalam moda produksi. Hal ini dilakukan jelas bertujuan untuk kepentingan pemodal dalam akumulasi keuntungan perusahaan.

Para buruh yang memiliki ekspresi gender beragam atau yang memiliki orientasi seksual tertentu juga tak luput dari tindakan diskriminasi dan pelecehan. Kelompok buruh ini seringkali menjadi bahan olok-olokan atau bahkan dilecehkan secara verbal dan non-verbal karena dianggap berbeda dari mayoritas. Tidak ada upaya apapun untuk melindungi kelompok buruh yang rentan ini dari tindak diskriminasi dan pelecehan.

Rezim Jokowi-JK juga masif melakukan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh utang luar negeri. Namun pembangunan tersebut lebih ditujukan untuk membuka kran investasi modal selebar-lebarnya. Pembukaan kran-kran investasi asing yang berujung pada penggusuran, konflik agraria, PHK massal, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan, upah murah, dan lain sebagainya yang pada akhirnya hanya merugikan kelas buruh.

Sementara itu pasca tumbangnya Orde Baru, apa yang menjadi cita-cita reformasi belum sepenuhnya terwujud. Sisa-sisa Orde Baru dan militerisme masih mendominasi di dalam kekuasaan politik. Hampir 21 tahun reformasi, tak satupun Jendral pelanggar HAM yang diadili, bahkan menjadi kandidat presiden, dan menduduki jabatan-jabatan kementerian.

Lalu, komando teritorial belum dibubarkan justru bertambah banyak, dan tentara aktif kembali ditempatkan di ruang-ruang publik dan kementerian-kementerian. Tak hanya itu regulasi hukum yang mempersempit ruang-ruang demokrasi terus-menerus direproduksi, yang secara otomatis memberikan legitimasi negara untuk merepresi setiap gerakan rakyat  seperti UU intelejen, UU Penanganan Konflik Sosial,  UU Ormas, UU Kamnas, MoU TNI/Polri, dll.

Selanjutnya, mobilisasi militer terus-menerus terjadi di tanah West Papua. Secara aktif dan sistematis menindas dan membinasakan bangsa West Papua yang adalah umat manusia yang layak dihargai dan dihormati haknya untuk memperjuangkan hak penentuan nasibnya sendiri sebagaimana yang diamanatkan pembukaan UUD 1945.

Semua bentuk kekerasan negara ini adalah sebuah patologi yang dimulai sejak peristiwa 1965 yang dimana negara atas koersi kekuatan modal asing memulai aksi-aksi kekerasan, pembunuhan, bahkan pembantaian massal kepada rakyatnya sendiri yang menolak tunduk kepada kekuasaan tirani modal.

Maka dari itu kami Gerakan Rakyat Anti Kapitalis (GERAK) menyerukan dan menuntut:

  1. Stop Union Busting
  2. Hapus Sistem Kerja Kontrak, Outsorching, dan Magang
  3. Cabut PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015
  4. Hentikan PHK Sepihak Terhadap Buruh
  5. Berikan Hak Maternitas Buruh Perempuan
  6. Berikan Cuti Hamil dan Melahirkan Selama 14 Bulan
  7. Penuhi K3 Yang Layak Untuk Buruh!
  8. Wujudkan Ruang Aman Tanpa Diskriminasi Bagi Buruh Yang Memiliki Ekspresi Gender dan Orientasi Seksual Beragam
  9. Berikan Perlindungan Bagi Buruh Migran
  10. Berikan Kebebasan Berserikat Untuk PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)
  11. Hapuskan UUPT Nomor 12 Tahun 2012
  12. Hentikan Semua Bentuk Penggunaan B3 (bahan berbahaya dan beracun)
  13. Cabut Izin Perusahaan Nakal yang Mencemari Lingkungan
  14. Tuntaskan Kasus Rana Plaza Di Bangladesh
  15. Perbanyak Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan.
  16. Semua Perusahaan di Jawa Barat Wajib Mendaftarkan Buruh ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
  17. Tindak Tegas Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Buruhnya ke BPJS
  18. Stop Mengkambing Hitamkan Buruh dalam Setiap Kasus Kecelakaan Kerja
  19. Stop Kekerasan Seksual di Dunia Kerja
  20. Wujudkan Ruang Kerja yang Aman Bagi Buruh Perempuan
  21. Angkat Guru Honorer Menjadi PNS
  22. Terapkan Upah Minimum Kota Bagi Guru Honorer
  23. Kurangi Jumlah Jam Kerja Menjadi 6 Jam/Hari
  24. Stop Kriminalisasi Terhadap Buruh
  25. Berikan Jaminan Pendidikan Gratis Terhadap Anak Buruh Hingga Perguruan Tinggi
  26. Berikan Kebebasan Berekspresi dan Berpakaian
  27. Hentikan Komersialisasi, Liberalisasi, dan Privatisasi Dunia Pendidikan.
  28. Hapuskan Militerisme Dalam Dunia Pendidikan
  29. Wujudkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis
  30. Stop Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan dan Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan
  31. Buka Seluas-luasnya Ruang Demokrasi di Lembaga Pendidikan
  32. Usut Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu!
  33. Adili Jendral Pelanggar HAM Ungkap Kebenaran, Hapus Impunitas, Usut Tuntas Genosida 1965-1966
  34. Hentikan Segala Bentuk Diskriminasi
  35. Stop Penggusuran dan Perampasan Lahan
  36. Wujudkan Reforma Agraria Sejati
  37. Stop Kriminalisasi Terhadap Pejuang Lingkungan
  38. GERAK Bersolidaritas untuk Gerakan di Venezuela, Zapatista, dan Rojava
  39. Stop Diskriminasi dan Stigma Terhadap Buruh dan Masyarakat Bertato!
  40. Hapus MoU TNI & POLRI
  41. Tarik Militer Organik dan Anorganik dari Tanah Papua
  42. Tolak Keterlibatan Militer di Ranah Sipil
  43. Hapuskan Program Bela Negara di Kampus
  44. Bubarkan Komando Teritorial

Siapapun yang menerima upah atas kerjanya maka ia adalah buruh. Maka dari itu, ayo kita turun ke jalan! Suarakan tuntutan! Rebut kedaulatan! Rebut demokrasi! Bangun Persatuan Rakyat. Perubahan hanya mungkin terjadi jika kita bersatu dalam kekuatan politik alternatif yang mandiri, berkesadaran, dan berani.

Kita semua adalah buruh!

 

Gerakan Rakyat Anti Kapitalis (GERAK) – Bandung

KSPB, KOMASABORING, KSN, Sebumi KASBI, ARAP, ASB, LPIK, Akmi, APB, UKSK, IPT 65, Panda, Angin Malam, WSC, Rancaekek Unite, United  Voice, AMP, TYC

 

Narahubung: Klara (0857-2302-7922)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here