Gelar Aksi Kritisi Kebijakan Bantuan Sosial, Orang Miskin Surati Jokowi

0
260
Aksi SPRI di depan gedung Kemenko PMK (31/09). Sumber: SPRI
Aksi SPRI di depan gedung Kemenko PMK (31/09). Sumber: SPRI

Sejumlah kritikan dan masukan disampaikan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos).

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Moehammad mengatakan, kritikan yang paling banyak dilakukan adalah agar memperbaiki sumber data rujukan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan Beras Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai (PKH-Rastra-BPNT).

Selain soal rujukan, mereka juga mendesak dilakukannya perbaikan mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Bansos PKH-RASTRA-BPNT.

“Juga, untuk meningkatkan cakupan penerima dan manfaat bantuan sosial PKH-RASTRA-BPNT,” tutur Dika, di Jakarta, Kamis (31/01/2019).

Kritikan dan tuntutan-tuntutan itu pun sering dilakukan oleh SPRI yang dikenal sebagai gabungan orang-orang miskin di Tanah Air, lewat aksi-aksi unjuk rasa, kajian dan juga korespondensi ke pihak-pihak terkait.

Sebanyak 100-an orang anggota SPRI mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) dan Istana Negara.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan kembali tuntutan-tututan mereka. Serta mengirimkan surat kepada Presiden di Istana Negara.

“Tuntutan kami, yakni tetap mengusulkan data SPRI sebagai Basis Data Terpadu (BDT) penerima program PKH-Rastra-BPNT,” ujar Dika.

Dengan data itu, lanjut dia, maka mereka pun meminta pemerintah segera mengubah kriteria miskin dan kriteria garis kemiskinan.

“Kami juga menyampaikan agar dihapuskan pemeringkatan rumah tangga miskin dalam penetapan BDT. Jadi, penyusunan dan penetapan BDT harus melibatkan rakyat miskin,” tuturnya.

Dalam tutuntan-tuntutannya, SPRI juga meminta agar pemerintah merombak ulang Basis Data Terpadu (BDT) penerima PKH-RASTRA-BPNT.

“Alihkan cicilan utang luar negeri untuk perbesar anggaran bansos, PKH-RASTRA-BPNT. Informasikan kepada Publik Laporan hasil pelaksanaan PKH-RASTRA-BPNT, dan libatkan Rakyat Miskin dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan,” papar Dika.

Peserta menunjukan poster aksi. Sumber: SPRI
Peserta menunjukan poster aksi. Sumber: SPRI

Dia menuturkan, berdasarkan survei lapangan di tahun 2018, pihaknya menemukan satu juta data penerima PKH-RASTRA bermasalah.

“kami juga mengetahui bahwa Presiden Jokowi berencana akan menambah jumlah penerima bantuan sosial PKH-RASTRA pada tahun 2019 menjadi sebanyak 15 Juta keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.

Pada April 2018, kepada Kemensos, SPRI telah menyerahkan ribuan data keluarga miskin yang belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial agar ditindak lanjuti sebagai BDT.

Semua upaya itu tidak ditanggapi pemerintah. Menurut Dika, rakyat miskin kecewa dengan pemerintahan yang tidak responsif atas persoalan yang dihadapi.

“Sungguh kami sesalkan hingga saat ini belum mendapat tanggapan serius dari Kementerian Sosial. Kami kecewa, kesal dan protes karena tidak dilibatkannya rakyat miskin dalam hal menyusun, menetapkan, memperbaiki dan menambah data penerima bantuan sosial PKH-RASTRA. Juga keberatan dengan digunakannya Kriteria Miskin yang tidak partisipatif dan objektif, tidak sesuai realita dilapangan,” ujarnya.

Dika juga menegaskan, pihaknya mengirimi Presiden Joko Widodo surat SPRI untuk menjelaskan dan mempertanyakan tuntutan-tuntutan mereka selama ini.

“Kami mengirimkan surat ke Istana Presiden. Kami berharap Presiden Joko Widodo memberikan responnya,” ujar Dika.

sumber: http://sinarkeadilan.com/gelar-aksi-kritisi-kebijakan-bantuan-sosial-orang-miskin-surati-jokowi/

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here